KEIN nyatakan sudah waktunya Indonesia kembangkan energi nuklir

KEIN nyatakan sudah waktunya Indonesia kembangkan energi nuklir

Terakata

12:57:00 PM

0 komentar

Pewarta: Mentari Dwi Gayati

Jakarta (ANTARA News) - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menyatakan Indonesia sudah saatnya mengembangkan nuklir sebagai sumber daya energi utama yang dapat menopang ketersediaan dan kebutuhan energi nasional.

"Sekarang sudah waktunya Indonesia mengembangkan potensi energi nuklir. Sebab, energi nuklir yang dimanfaatkan secara baik dapat menopang industri nasional yang selama ini banyak bergantung pada gas," kata Ketua KEIN Soetrisno Bachir di Jakarta, Jumat.

Soetrisno mengatakan energi sebagai sektor yang penting bagi Indonesia seharusnya menjadi penopang utama pendapatan negara, salah satunya dengan mengembangkan energi nuklir.

Menurut dia, Indonesia sebagai bangsa yang kaya sumber energi jangan hanya mengandalkan untuk ekspor, tapi juga perlu dibangun untuk ketersediaan dan kebutuhan nasional.

Selain itu, energi nasional, pasokan dan visi pemerintah untuk membangun wilayah pinggir saling berkaitan.

Salah satu aspek penting yang perlu disoroti adalah pemanfaatan gas sebagai kekayaan energi Indonesia yang harus terasa manfaatnya secara merata hingga ke wilayah Indonesia bagian Timur yang sulit dijangkau.

Oleh karenanya, infrastruktur pengembangan gas perlu dibangun agar ketersediaan dan kebutuhan gas di daerah isolasi bisa berimbang.

"Untuk Indonesia Bagian Timur, sebetulnya sejak sekarang sudah harus mulai dipikirkan rencana pembangunan Floating Storage Receiving Unit-nya (FSRU). Maluku dan Ternate itu dirasa butuh tahapan rencana pembangunan FSRU," ujar Soetrisno.

Ia menambahkan dukungan Presiden demi mengedepankan kepentingan nasional sangat dibutuhkan agar energi dapat dimaksimalkan sebagai sumber besar pendapatan negara.

Editor: AA Ariwibowo

COPYRIGHT © ANTARA 2016

KEIN susun peta jalan kemandirian pangan

KEIN susun peta jalan kemandirian pangan

Terakata

11:13:00 PM

0 komentar

Pewarta: Michael Siahaan

Presiden Bertemu Pengurus KEIN Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir (tengah) didampingi pengurus memaparkan hasil pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/6/2016). KEIN dalam pertemuan tersebut menyerahkan memo terkait perkembangan kondisi perekonomian terkini dan perbandingan dengan negara lain. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari) ()

 Jika ada peta jalan yang jelas, Presiden bisa lebih mudah untuk melakukan fungsi pengawasan sehingga kebijakan antarkementerian tidak berbenturan,"

Jakarta (ANTARA News) - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menyusun peta jalan (road map) jangka panjang sampai tahun 2045 demi membantu Indonesia mencapai kemandirian pangan.

Ketua KEIN Soetrisno Bachir dalam perbincangan di Jakarta, Kamis, mengatakan, tanpa adanya peta jalan, kebijakan pangan pemerintah bisa tumpang tindih.

"Jika ada peta jalan yang jelas, Presiden bisa lebih mudah untuk melakukan fungsi pengawasan sehingga kebijakan antarkementerian tidak berbenturan," ujar Soetrisno.

Dia melanjutkan, kemandirian di bidang pangan, mencakup pertanian, perikanan, dan industri yang terkait dengan itu, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan nelayan.

Menurut mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, petani dan nelayan di Indonesia umumnya berada dalam kelompok marjinal, padahal di negara-negara maju nelayan dan petani adalah orang-orang yang makmur.

Selain itu, keberadaan peta jalan yang rencananya selesai pada Agustus 2016 itu dapat digunakan untuk mengendalikan harga pangan yang sampai saat ini masih menjadi masalah, terutama ketika memasuki bulan Ramadhan.

"Mata rantai dari sektor produksi terlalu panjang yang memungkinkan terjadinya praktik kartel. Perusahaan-perusahaan bisa berkumpul dan menentukan harga sesuai kehendaknya," tutur Soetrisno.

Namun, kata dia, semua target tersebut tidak akan bisa terwujud tanpa kerja keras dan terobosan-terobosan dari pemerintah.

"Para menteri juga harus bekerja. Kalau menteri tidak bisa menangani masalah pangan, ya, artinya dia tidak pas berada di posisinya," kata Soetrisno.

Menurut KEIN, sebagai solusi terkait pengendalian harga pangan, pemerintah harus bisa memperkuat peran BUMN bidang pangan seperti Bulog, Berdikari, dan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Di samping itu, bisa pula pemerintah membentuk unit kerja terkait pangan atau membentuk lembaga baru.

"Yang penting, pemerintah harus bisa mengendalikan harga dan mencari solusi atas kesulitan yang dihadapi masyarakat di lapangan," ujar Soetrisno.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2016