-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran KMP
Prabowo: KMP Tak Setuju Revisi UU Bila Memperlemah KPK

Prabowo: KMP Tak Setuju Revisi UU Bila Memperlemah KPK

Septiana Ledysia - detikNews
Prabowo: KMP Tak Setuju Revisi UU Bila Memperlemah KPK 
 Foto: Grandyos Zafna
 
 Jakarta - Revisi UU KPK masih menjadi polemik di kalangan DPR dan pemerintah. Menanggapi persoalan tersebut, Ketum Gerindra Prabowo Subianto menilai revisi UU KPK diperlukan untuk menyempurnakan bukan memperlemah.

"Selama menyempurnakan,     semua UU perlu perbaikan. Kalau upaya memperlemah kita tidak setuju. Kita sudah upayakan KMP di DPR agar melaksanakan itu," ujar Prabowo di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/10/2015).

Prabowo menjelaskan, hal-hal yang diperbaiki seperti pasal-pasal yang harus sesuai dengan kaidah hukum. Selain itu, juga harus sesuai dengan kaidah hukum internasional yang berlaku.

"Perbaikinya dengan dicocokkan dengan kaidah hukum dan hukum internasional," terang Prabowo.

Prabowo menambahkan Revisi UU KPK penting untuk meningkatkan pengawasan. "Konsensus tidak ada batas. Niatnya adhoc. KPK dibutuhkan tentunya ada pengawasan karena KPK manusia juga," tutupnya.
(spt/imk)
 
 
Silaturahmi Koalisi Merah Putih

Silaturahmi Koalisi Merah Putih


Silaturahmi Koalisi Merah Putih
 Presidium Koalisi Merah Putih Aburizal Bakrie (kedua kanan) bersama (dari kiri-kanan) Presiden PKS Anis Matta, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua MPP Golkar Akbar Tanjung, Ketua Umum Gerindra Prabowo, Ketua Umum PPP Djan Faridz, berbuka puasa bersama Koalisi Merah Putih (KMP), Jakarta, Sabtu (4/7/15). Pertemuan tersebut juga mengagendakan konsolidasi serta silaturahmi antar anggota KMP. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Parpol KMP Dapat Jatah Menteri? Jokowi: Bisa Saja

Parpol KMP Dapat Jatah Menteri? Jokowi: Bisa Saja

Parpol KMP Dapat Jatah Menteri? Jokowi: Bisa SajaElvan Dany Sutrisno - detikNews


Jakarta - Presiden Joko Widodo seolah ingin melebur parpol KMP dan KIH. Jokowi membuka peluang ada parpol anggota KMP yang bakal dapat menteri jika ada reshuffle kabinet.

"Hubungan kita dengan semua baik-baik saja," kata Jokowi memaparkan hubungan hangat antara dirinya baik dengan parpol anggota KMP maupun KIH, saat berbincang dengan detikcom di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/5/2015).

Reshuffle sendiri, imbuh Jokowi, didasarkan hasil evaluasi kinerja menteri dan kebutuhan di pemerintahan. Tidak ada urusannya dengan merapatnya sejumlah parpol ke pemerintahan.

"Masalah reshuffle untuk menjawab kebutuhan, bukan parpol ingin merapat atau tidak," kata Jokowi sembari tersenyum.
Tak ada asap kalau tak ada api, isu masuknya sejumlah parpol KMP masuk ke kabinet semakin menguat setelah Ketua MPP PAN Sutrisno Bachir berkali-kali bertemu presiden Jokowi. Terakhir bahkan Sutrisno membuka peluang PAN dapat jatah menteri di kabinet kerja.

Lalu mungkinkan PAN dan parpol anggota KMP lain mendapat jatah menteri, Pak Jokowi?

"Ya bisa saja, kita lihat kebutuhan," kata Jokowi sembari tersenyum.
(van/try)
JK: Sekarang Hampir Tidak Ada Batas KIH atau KMP

JK: Sekarang Hampir Tidak Ada Batas KIH atau KMP

Mulya Nurbilkis - detikNews

JK: Sekarang Hampir Tidak Ada Batas KIH atau KMP
Jakarta - Di awal Pilkada, istilah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) merebak sebagai koalisi pendukung Jokowi-JK dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Kini 2 kubu koalisi ini disebut Wakil Presiden Jusuf Kalla seakan sudah tak ada batasnya lagi.

"Sekarang masih ada KIH atau KMP nggak? Praktis tidak ada lagi batasnya," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Rabu (6/5/2015).

Saat masa pilkada, KIH (Nasdem, PDIP, PKB, PKPI, Hanura) adalah koalisi pendukung Jokowi JK yang kini menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Sedangkan KMP (Golkar, PPP, Gerindra, PKS, PAN) adalah partai pengusung Prabowo-Hatta. Di awal masa jabatannya, santer dikabarkan KMP akan menjadi koalisi oposisi seperti PDIP selama 10 tahun terakhir.

Kini, menurut JK sudah tak ada lagi kubu-kubuan koalisi tersebut. Ia menjelaskan partai-partai di KMP mengambil posisi sebagai penyeimbang yang dibutuhkan pemerintah dalam menjalankan programnya.
Berpindahnya kepemimpinan PAN dari tangan Hatta Rajasa ke Zulkifli Hasan sempat dikabarkan akan membuat partai berlambang matahari itu menyeberang menjadi partai pro pemerintah. Saat ditanya soal kemungkinan PAN masuk dalam lingkup partai pendukung pemerintah, JK memilih jawaban diplomatis.

"Ya (PAN) mendukung pemerintah dan mengkritik hal-hal yang dianggap tidak benar. Itu aja. mendukung yang benar dan mengritik kalau ada yang tidak benar. Saya sudah bilang kan kalau Januari selesai (konflik PAN)," ujar JK.

(bil/jor)
Koalisi Merah Putih Belum Satu Suara Soal Calon Kapolri

Koalisi Merah Putih Belum Satu Suara Soal Calon Kapolri

, CNN Indonesia
Koalisi Merah Putih Belum Satu Suara Soal Calon Kapolri Wakapolri Badrodin Haiti di DPR. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
 
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai-partai di Koalisi Merah Putih (KMP) masih belum satu suara mengenai pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri. Koalisi itu telah menggelar pertemuan pada Sabtu (11/4).

“Masih ada pro dan kontra terkait hal tersebut sehingga dibahas kemarin sehingga jelas nanti sikap kami, bulat, ” kata Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan versi Munas Jakarta, Dimyati Nata Kusuma, di Jakarta, Minggu (12/4).

Dimyati menjelaskan silang pendapat internal KMP ini lahir karena sebagian anggota DPR masih menginginkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kapolri. Hal ini sesuai dengan lolosnya Budi Gunawan dalam uji kepatutan dan kelayakan Budi Gunawan di DPR pada Januari lalu.

“Coba saja dari awal Pak Jokowi langsung (calonkan) Badrodin Haiti,” kata Dimyati.

Terkait mengenai jabatan Wakil Kepala Polri, seandainya Badrodin dilantik jadi Kapolri, Dimyati mengatakan penentuannya akan serahkan kepada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tertinggi Polri.

Pada Rabu (15/4) nanti, pimpinan dan anggota Komisi Hukum DPR akan mengunjungi kediaman Badrodin Haiti. Setelah itu, dilanjutkan uji kelayakan dan kepatutan.
 
"Rabu kami akan mengunjungi rumah Pak Badradin. Kamis akan fit and proper test. Kemudian, Jumat rapat pleno," ujar Anggota DPR Arsul Sani di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (10/4).
Dalam pemilihan jabatan posisi pendampingnya atau sebagai Wakapolri, Badrodin Haiti menilai seluruh jenderal berbintang tiga memiliki kompetensi untuk duduk di kursi nomor dua kepolisian. “Karena memang karier di polisi seperti itu," ujar Badrodin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4).

Pertemuan KMP Sabtu malam itu digelar tertutup. Yang hadir antara lain politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais; Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Taufik Ridho; Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) dan Sekjen Golkar Idrus Marham; serta Wakil Ketua Komisi II dari Gerindra Ahmad Riza Patria.

Pertemuan digelar di kediaman Ketua Umum PPP Munas Jakarta Djan Faridz di Jalan Diponegoro, Jakarta. (ded/ded)
Back To Top