Tiga anggota DPRD DKI diperiksa terkait kasus UPS
Anggota
Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan di ruangan Komisi E DPRD
DKI Jakarta, Senin (27/4/15). Bareskrim Mabes Polri selain menggeledah
ruangan tersebut juga menggeledah ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI
Jakarta Abraham Lunggana terkait perkara dugaan korupsi UPS
(Uninterruptable Power Supply). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Tiga anggota DPRD DKI (yang diperiksa) itu Ashraf Ali, Lucky Sastrawiria dan Iman SatriaJakarta (ANTARA News) - Bareskrim Polri telah memeriksa tiga anggota DPRD DKI Jakarta sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan 25 paket uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD-P DKI Jakarta 2014.
"Tiga anggota DPRD DKI (yang diperiksa) itu Ashraf Ali, Lucky Sastrawiria dan Iman Satria," kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wiyagus di Mabes Polri, Jakarta, Senin (22/6) malam.
Para anggota dewan tersebut tercatat sebagai anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta pada periode 2009 - 2014. Komisi E DPRD DKI diketahui membidangi pendidikan.
Sementara Ashraf yang ditemui usai pemeriksaan, mengatakan bahwa ia dimintai keterangan oleh penyidik seputar pembahasan APBD-Perubahan.
Ia menegaskan bahwa tidak ada penyimpangan dalam prosedur pengadaan paket UPS tersebut. "Sesuai prosedur," katanya.
Meski demikian, ia menyerahkan pengusutan kasus tersebut kepada polisi jika ditemukan ada penyimpangan dalam kasus itu.
Ia menjelaskan bahwa pengadaan UPS bukanlah inisiatif dari DPRD DKI Jakarta, melainkan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta. "Usulannya dari SKPD DKI. Itu yang saya tahu," ujarnya.
Bahkan ia tidak menduga bahwa proyek tersebut akan tersandung kasus di kemudian hari. "Tahunya (kena kasus) dari pemberitaan media," imbuhnya.
Penyidik Mabes Polri menetapkan Alex Usman dan Zaenal Soleman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi UPS.
Alex merupakan mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat.
Sementara itu, Zaenal adalah mantan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.
Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
COPYRIGHT © ANTARA 2015
