16 investor sudah masuk ke Kawasan Industri Kendal

16 investor sudah masuk ke Kawasan Industri Kendal

Terakata

1:08:00 PM

0 komentar

Pewarta: Nanien Yuniar

Kendal (ANTARA News) - Sebanyak 16 investor sudah masuk ke Kawasan Industri Kendal (KIK), Jawa Tengah, dengan total 22 hektar luas lahan yang terjual. Nilai investasinya mencapai Rp3,2 triliun. 

"Ada 3.000 tenaga kerja dari 16 perusahaan," kata Direktur KIK Hyanto Wihadhi di Kendal, Jumat.
Investor tersebut berasal dari Indonesia, Singapura, Belanda dan Jepang dengan berbagai sektor industri seperti furnitur, makanan, dan baja.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meninjau Kawasan Industri Kendal yang akan diresmikan Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada 25 Agustus 2016.

"Kendal berpotensi untuk investasi dengan adanya ketersediaan tenaga kerja dan akses pelabuhan yang tidak terlalu jauh," kata Airlangga.

Kawasan Industri Kendal merupakan proyek kerja sama antara PT JABABEKA Tbk dan Sembcorp Ltd. Singapura.

Kawasan industri yang berlokasi di Kecamatan Kaliwungu dan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini akan dipadukan dengan pembangunan perumahan, smart industrial zone, dan fashion city.

COPYRIGHT © ANTARA 2016

China akan bangun kawasan industri produk halal

China akan bangun kawasan industri produk halal

Terakata

12:18:00 PM

0 komentar

12:18 WIB | 1.633 Views

Pewarta: Rini Utami

 Beberapa area seperti daerah otonomi khusus Ningxia Hui, akan menjadi kawasan industri terbesar bagi kegiatan produksi, jual dan beli produk-produk halal

Beijing (ANTARA News) - Asosiasi Islam China (China Islamic Association/CIA) mengungkapkan Pemerintah China akan membuka sejumlah kawasan industri, khusus memproduksi produk-produk halal untuk konsumsi domestik dan mancanegara.

"Beberapa area seperti daerah otonomi khusus Ningxia Hui, akan menjadi kawasan industri terbesar bagi kegiatan produksi, jual dan beli produk-produk halal," kata Wakil Presiden CIA Yang Zhibo, seperti dikutip media setempat, di Beijing, Selasa.
Ia mengemukakan, jumlah Muslim di seluruh dunia diperkirakan mencapai 1,6 miliar orang, 20 juta berada di China, khususnya di wilayah barat laut.

Terkait itu, CIA juga telah melakukan beberapa kerja sama dengan sejumlah negara Muslim terkait sertifikasi halal. "Kami juga mendorong pemerintah untuk membuat panduan bagi para eksportir produk-produk halal di China, sebelum memasuki pasar global, khususnya negara-negara Islam," ungkap Yang.

Ia mengemukakan, masih banyak eksportir produk halal China yang belum memahami ketentuan halal secara khusus di setiap negara Islam. "Karena itu, kami terus melakukan kajian dan kerja sama mengenai hal tersebut," ungkap Yang menambahkan.

Ia mengemukakan CIA juga berkeinginan menjadi lembaga pemikir bagi pemerintah untuk mengembangkan kerja sama China dengan sejumlah negara Islam di sepanjang Sabuk Ekonomi Jalur Sutra serta Satu Sabuk dan Satu Jalur (One Belt, One Road).

"Kami dapat memberikan layanan konsultasi kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan bisnis di negara-negara Islam, sekaligus mendukung inisiatif Sabuk Ekonomi Jalur Sutra serta Satu Sabuk dan Satu Jalur (One Belt, One Road)," kata Yang.

Selain mengembangkan bisnis, lanjut dia, para pengusaha tersebut juga dapat semakin memahami adat, budaya serta melakukan bisnis sesuai hukum Islam, di negara-negara tersebut.

Sebagai sesama Muslim, tentu tidak sulit untuk saling memahami dan belajar serta tumbuh bersama antara Muslim China dan negara-negara Islam tersebut, ujarnya menambahkan.

Kerja sama ekonomi yang dijalin antara pelaku bisnis Muslim China dengan pelaku bisnis di negara-negara Muslim, kata Yang, dapat pula menjadi alat mempromosikan Islam sebagai agama perdamaian. 

Editor: Fitri Supratiwi

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Jalin Kerjasama, Personel TNI akan Bantu Amankan Kawasan Industri Pulogadung

Jalin Kerjasama, Personel TNI akan Bantu Amankan Kawasan Industri Pulogadung

Terakata

3:45:00 AM

0 komentar

Elza Astari Retaduari - detikNews

Jakarta - TNI dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) menjalin kerjasama terkait pemanfaatan aset yang bertujuan untuk melancarkan sektor industri. Tak hanya memberikan bantuan personel, TNI juga akan memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap SDM PT JIEP dalam di bidang bela negara.

Berdasarkan informasi dari Puspen TNI, penandatangan nota kesepahaman antara kedua belah pihak dilakukan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (25/2/2015). Penandatangan tersebut dilakukan oleh Asisten Teritorial Panglima TNI Mayjen Ngakan Gede Sugiartha mewakili Panglima TNI Jenderal Moeldoko dengan Direktur Utama PT JIEP Rahmadi Nugroho.

“Pada hakekatnya makna dari perjanjian ini adalah bagaimana TNI memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan aset negara yang dikelola oleh PT JIEP, agar mampu berfungsi seperti yang diharapkan”, kata Mayjen Ngakan Gede usai penandatangan MoU seperti tertulis dalam keterangan Puspen TNI.

Ia pun menyampaikan bahwa TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas pokok melakukam Operasi Militer untuk perang (OMP) dan Operasi Militer selain perang (OMSP), di mana salah satu tugasnya adalah mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategus dan membantu tugas pemerintah. Kerjasama ini pun disebut sebagai komitmen bersama untuk membantu pemerintah dalam melancarkan perekonomian pada sektor industri.

Kawasan industri Pulogadung memiliki nilai strategis bagi perkembangan perekonomian bangsa. Menurut Ngakan, ada berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh PR JIEP sehingga membutuhkan bantuan TNI.

"Kehadiran TNI untuk ikut serta dalam urusan teknis, tetapi lebih diutamakan pada upaya-upaya pembinaan teritorial yang memang menjadi tugas dari Komando Kewilayahan TNI”, kata Ngakan.

Adapun ruang lingkup dari perjanjian kerjasama ini adalah pemanfaatan aset PT JIEP untuk mendidik dan melatih sumber daya manusia dibidang bela negara dan perkuatan nilai-nilai kebangsaan, serta bantuan personel, perlengkapan dan pembinaan wilayah.

“Kawasan Industri Pulogadung memiliki luas 500 Ha (kurang lebih 400 perusahaan) merupakan kawasan pertama di Indonesia, dan merupakan salah satu lokasi yang bernilai sangat strategis”, jelas Dirut PT JIEP Rahmadi Nugroho pada kesempatan yang sama.

Isi perjanjian kedua belah pihak itu sendiri meliputi aset PT JIEP yang lahannya akan dikembalikan fungsinya sebagai hutan kota, jalur hijau, dan trotoar. Selain itu, lahan PT JIEP akan digunakan sebagai tempat latihan TNI dan atau personel PT JIEP. Selain itu perjanjian juga berisi tentang mendidik dan melatih SDM di bidang bela negara dan perkuatan nilai-nilai kebangsaan.

Pelatihan tersebut meliputi pembinaan kepemimpinan, menyelenggarakan pendidikan dan ketaatan pada nilai-nilai kebangsaan kepada karyawan dan unsur pimpinan serikat pekerja/buruh. Harapannya adalah pekerja dapat menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, bangsa, dan negara melalui pelatihan itu.

Jokowi Mau Bangun 13 Kawasan Industri di Luar Jawa? Ini Pesan Bos Jababeka

Jokowi Mau Bangun 13 Kawasan Industri di Luar Jawa? Ini Pesan Bos Jababeka

Terakata

5:26:00 PM

0 komentar

Zulfi Suhendra - detikfinance

Kamis, 19/02/2015 17:26 WIB

Jakarta -Presiden Jokowi punya program membangun banyak kawasan industri yang difokuskan di luar Pulau Jawa. Ada 13 kawasan industri di luar Jawa dan 2 kawasan di Jawa. Apa syaratnya agar dilirik investor?

Direktur Utama PT Kawasan Industri Jababeka Tbk, SD Darmono beberapa waktu lalu memenuhi panggilan Jokowi ke istanan negara. Di sana Darmono diminta memberikan usulan bagaimana mengembangkan sebuah kawasan industri.

Darmono menyebut, yang terpenting jika pemerintah mau membangun kawasan industri di luar Jawa adalah pemberian insentif bagi perusahaan-perusahaan atau investor yang mau masuk ke kawasan industri tersebut.

‎"‎Semua investor bisa ditarik asal insentifnya berbeda. Kalau semua insentifnya sama ya orang ke Jakarta semua, karena Jakarta paling menarik," kata Darmono saat berbincang dengan detikFinance, Kamis (19/2/2015).

Darmono menjabarkan, misalnya pemberian tax holiday bagi investor yang berinvestasi di Jawa harus dibedakan fasilitasnya dengan yang mau berinvestasi di luar Jawa. Pasalnya, lanjut Darmono, aspek infrastruktur di luar pulau Jawa masih minim, sehingga salah satu faktor pemicu agar investor tertarik adalah dengan pemberian insentif yang lebih menarik.

‎"Misalnya insentif 10 tahun tax holiday, kalau sama semua ke Pulau Jawa. Kalau di Morotai misalnya, dikasih insentif tax holiday, 100 tahun lah. Baru orang mikir kan. Sehingga orang berpikir kalau gitu saya mau. Kalau di pulau belum ada infrastruktur, dia yang harus kita kasih insentif dong. Waktu itu langsung menteri-menteri dikasih tahu, mesti begitu," paparnya.

Kawasan industri itupun harus dibangun pemerintah‎ lengkap dengan infrastrukturnya. Karena jika dibebankan pada investor untuk membangun infrastruktur, kemungkinan kecil investor itu akan berminat.

Dia juga memaparkan beberapa kendala yang harus diperhatikan dalam membangun sebuah kawasan industri. Ada 3 faktor yang harus diselesaikan pemerintah.

"Pertama pembebasan tanah, kedua perizinan yang ketiga adalah community development atau pengembangan masyarakat," tutupnya.(zul/rrd)