Lintas Peristiwa Online: Kementerian | Your Short Blog Description Here

Home » Penelusuran Kementerian

Presiden minta kementerian potong anggaran Rp50 triliun

Pewarta: Bayu Prasetyo

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/OIC-ES2016/Subekti.)

Kemungkinan defisit melebar dari 2,15 persen menjadi 2,5 persen dari PDB karena ada tambahan belanja Rp40 triliun

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo telah meminta kementerian dan lembaga negara untuk memotong anggaran belanja sebesar Rp50 triliun guna menyesuaikan jumlah APBN-Perubahan.

"Kepada seluruh kementerian lembaga agar dalam APBN Perubahan itu dipotong Rp50 triliun kurang lebih dari biaya-biaya operasional, belanja-belanja operasional, belanja-belanja barang yang tidak prioritas," kata Jokowi di Pulau Karya Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis.

Presiden menilai kementerian dan lembaga negara dapat memotong anggaran dari sejumlah pengeluaran yang tidak terlalu penting seperti perjalanan dinas, seminar, rapat maupun pengadaan mobil dinas.

Pada awal Maret lalu sejumlah menteri dipanggil oleh Presiden yaitu Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menlu Retno LP Marsudi dan Seskab Pramono Anung.
Pertemuan itu membahas persiapan RAPBNP 2016 dan masalah kemudahan berusaha atau easy doing business dan rencana kerja pemerintah jangka menengah dan panjang.

Menteri Keuangan mengungkapkan pemerintah akan mengajukan utang baru sebesar Rp21 triliun untuk menutup defisit dalam RAPBNP 2016 yang melebar.

"Kemungkinan defisit melebar dari 2,15 persen menjadi 2,5 persen dari PDB karena ada tambahan belanja Rp40 triliun," kata Bambang.

Kendati pemerintah telah memangkas belanja negara, namun defisit dalam RAPBNP 2016 tetap bertambah.

Bambang menyebutkan di sisi belanja negara, belanja kementerian dan lembaga turun dari Rp784 triliun, menjadi Rp738 triliun atau turun sekitar Rp45,5 triliun. Sedangkan belanja non-kementerian dan lembaga naik Rp9,6 triliun.

Editor: Fitri Supratiwi

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu

Kementerian Pariwisata bidik 400.000 turis Korea

Wisatawan menikmati liburan di Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Senin (1/2). Selama ini tujuan kebanyakan wisatawan Korea Selatan masih ke Bali karenanya pemerintah memperkenalkan tujuan wisata di daerah-daerah lain saat promosi wisata di Korea Selatan. (ANTARA FOTO/Wira Suryantala)

Jeju (ANTARA News) - Kementerian Pariwisata melakukan berbagai upaya promosi untuk meningkatkan kunjungan turis Korea Selatan dari 338.671 orang tahun lalu menjadi 400.000 orang tahun ini.

Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Pasifik Kementerian Pariwisata Vinsensius Jemadu di Jeju, Jumat, mengatakan Korea Selatan merupakan salah satu pasar utama yang menjadi fokus promosi kementerian.

Ia mengatakan selama ini tujuan wisatawan asal Korea Selatan kebanyakan masih ke Bali. Paket wisata bulan madu yang sangat digemari oleh turis Korea tujuannya juga masih ke Bali.

"Kemenpar berupaya untuk memperkenalkan destinasi lain seperti Yogyakarta, Solo, Bandung, Lombok dan Manado," katanya.

Untuk menarik lebih banyak turis Korea Selatan ke Indonesia, ia mengatakan, Kementerian Pariwisata untuk pertama kalinya mengikuti Jeongwol Daeboreum Fire Festival di Pulau Jeju.

"Kami sangat mengapresiasi keikutsertaan Indonesia dalam festival ini karena merupakan wadah yang penting untuk mengenal lebih banyak budaya Korea Selatan, khususnya di Pulau Jeju ini," kata Direktur Departemen Promosi Pariwisata Jeju Kim Young Mi di Jeju City Hall.

Indonesia juga merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang mengikuti festival yang dihadiri oleh negara-negata di Benua Amerika dan Eropa tersebut.

Kim menyebutkan terdapat lima negara selain Korea Selatan yang terlibat dalam festival yang akan memamerkan berbagai pertunjukan dari api tersebut, di antaranya Amerika Serikat, Jerman, Jepang.

"Kami sangat senang Indonesia bisa meramaikan festival ini dan berharap besar bisa kembali ikut serta tahun depan," katanya tentang festival yang berlangsung 3-6 Maret itu.

Editor: Maryati

Terakata 10:30:00 AM Admin Bandung Indonesia

Kementerian Pariwisata bidik 400.000 turis Korea

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu

Editor: Maryati

Kementerian minta NTT kembangkan potensi wisata paus

Pewarta: Ade Irma Junida

Pledang - perahu pemburu ikan paus - Sang Mikael mengarungi Laut Sawu dari tepi pantai Lamalera, Pulau Lembata, NTT, Senin (4/5) untuk memburu ikan paus. Penduduk Lamalera yang terkenal dengan tradisi berburu ikan paus secara tradisional mulai awal Mei dan berakhir hingga akhir Oktober setiap tahunnya. (ANTARA/Hermanus Prihatna)

Kupang (ANTARA News) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya meminta pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memanfaatkan populasi ikan pausnya untuk menarik lebih banyak wisatawan.

"Kalau dilihat untaian pulau di NTT, keunggulannya itu di ikan paus. Setahu saya ada 10 jenis ikan paus di provinsi ini. Saya minta tolong ini agar bisa dikembangkan," kata Deputi IV Bidang Sumber Daya Manusia, Iptek dan Budaya Maritim Kemeneterian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Safri Burhanuddin di Kupang, Jumat.

Keberadaan beragam jenis ikan paus di provinsi itu, ia menuturkan, bisa menjadi tontonan menarik bagi wisatawan.

"Saya minta tolong dari Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memantau kapan dan lokasi pemijahan paus agar bisa jadi tontonan menarik," ujarnya.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan pemerintah daerah masih membahas upaya pengembangan potensi dan promosi wisata menonton ikan paus.

Ia ingin menyelenggarakan seminar internasional tentang kegiatan penangkapan ikan paus di Lembata yang berlangsung Mei sampai Oktober.

"Kita ingin undang orang-orang yang pro dan kontra soal penangkapan ikan paus. Biar berkelahi mereka, jadilah promosi besar angkat wisatanya. Waktu seminarnya digelar saat penangkapan. Jadi ramai," katanya.

Editor: Maryati

10:27 WIB | 1.430 Views

Pewarta: Ajat Sudrajat

Kementerian perpanjang dengar pendapat amdal kereta cepat

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. (ANTARA/Yudhi Mahatma/P003)

"Nah, hal-hal yang dipersoalkan itu tadi, itu semua sudah diakomodir, amdal itu sebenarnya satu paket terdiri dari analisis dampak lingkungan, rencana pemantauannya rencana kerja pengelolaan

Bandung (ANTARA News) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperpanjang kesempatan dengar pendapat atau masukan dari berbagai pihak terkait Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dalam rencana kegiatan pembangunan jalan kereta api cepat Jakarta-Bandung.

"Saya bilang ke Pak Dirjen, oke supaya puas dan supaya masukan baik dan banyak, buka lagi satu bulan (untuk mendengarkan pendapat/masukan dari masyarakat soal amdal Kereta Cepat Jakarta-Bandung)," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, di Bandung, Kamis.

Ditemui di sela acara Groundbreaking Proyek Kereta Cepat serta Pengembangan Sentra Ekonomi Koridor Jakarta-Bandung di Perkebunan Teh Walini, Kabupaten Bandung Barat, ia menuturkan pihaknya membuka waktu satu bulan yakni dari tanggal 20 Januari hingga 20 Februari untuk menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait amdal kereta cepat tersebut.

"Buka lagi satu bulan sejak tanggal 20 kemarin. dengerin lagi semua masukan, kita masukkan ke rencana kerja dan rencana pemantauan. Tapi lagi-lagi harus dibedakan antara rel kereta dengan kota-kota pertumbuhan. Seperti tadi dibilang ada di Jatiluhur, ada di Walini dan di Tegalluar," kata dia.

Ia mengaku selama ini telah mengakomodir segala masukan atau pendapat dari masyarakat terkait amdal Kereta Cepat Jakarta-Bandung selama masa sosialisasi yang diadakan di sejumlah kab/kota pada 20-23 Desember 2015.

"Nah, hal-hal yang dipersoalkan itu tadi, itu semua sudah diakomodir, amdal itu sebenarnya satu paket terdiri dari analisis dampak lingkungan, rencana pemantauannya rencana kerja pengelolaan. Itu satu paket, semua catatan tadi masuk ke rencana kerja, seperti kekhawatiran soal longsor itu masuk, kalau itu menjaga longsor maka dibuat solusinya apa. Istilahnya mitigasinya disiapkan," kata dia.

Ia juga membantah pendapat sejumlah pihak yang menyatakan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dalam rencana kegiatan pembangunan jalan kereta api cepat Jakarta-Bandung terlalu dipaksakan.

"Oh tidak, tidak. No no, enggak dipaksakan itu," kata dia.
Ia menuturkan pada tanggal 21 Desember pihaknya melakukan sosialisasi amdal Kereta Cepat Jakarta-Bandung di DKI Jakarta dan Bekasi, lalu tanggal 22 Desember di Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

"Kemudian tanggal 23 Desember di Purwakarta dan Karawang. Jadi masyarakat sudah terinformasikan," kata dia.

Ia menuturkan pada 13 Januari 2016 seluruh dokumen administrasi sudah dinyatakan lengkap dan masuk ke Kementerian Lingkungan Hidup sehingga publik bisa memberikan masukan dan lain-lain terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Lalu pada tanggal 18 Januari ada rapat teknis amdal, di dalam rapat ini sangat banyak masukan. Itulah yang keluar dari berbagai media, masukan itu sudah diakomodasikan, kemudian tanggal 19 Januari-nya rapat komisi amdal. Saya sampai tanggal 20 kemarin pagi masih rapat dengan pak dirjen dan saya komunikasi dengan beberapa menteri," katanya.

Editor: Fitri Supratiwi

Terakata 10:27:00 AM Admin Bandung Indonesia

Kementerian perpanjang dengar pendapat amdal kereta cepat

10:27 WIB | 1.430 Views

Pewarta: Ajat Sudrajat

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. (ANTARA/Yudhi Mahatma/P003)

"Nah, hal-hal yang dipersoalkan itu tadi, itu semua sudah diakomodir, amdal itu sebenarnya satu paket terdiri dari analisis dampak lingkungan, rencana pemantauannya rencana kerja pengelolaan

Editor: Fitri Supratiwi

Pewarta: Kelik Dewanto

Untuk rumah tangga harapan, di bawah garis kemiskinan, sampai yang mampu tapi rentan miskin tetap diberikan subsidi,"

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian ESDM menyatakan, pencabutan subsidi tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga berdaya 450 VA dan 900 VA, yang tidak layak lagi mendapat subsidi, akan dilakukan secara sekaligus pada 1 Januari 2016.

Kepala Sub Direktorat Harga dan Subsidi Listrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu di Jakarta, Rabu mengatakan, kebijakan pencabutan subsidi tersebut sesuai kesepakatan dengan Komisi VII DPR.

"Kebijakan ini sudah kesepakatan dengan DPR," ujarnya.

Menurut dia, rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM pada 17 September 2015 memutuskan alokasi subsidi listrik tahun berjalan 2016 sebesar Rp37,31 triliun.

Alokasi tersebut sudah memperhitungkan pencabutan subsidi pelanggan rumah tangga yang tidak layak mendapat subsidi diberlakukan sekaligus atau tidak bertahap pada 1 Januari 2016.

Jisman mengatakan, pencabutan subsidi yang berdampak pada kenaikan tarif listrik tersebut hanya diberlakukan pada pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang memang mampu, sehingga diharapkan semua pihak memahaminya.

"Untuk rumah tangga harapan, di bawah garis kemiskinan, sampai yang mampu tapi rentan miskin tetap diberikan subsidi," katanya.
Ia melanjutkan, berdasarkan hasil sementara pada diskusi yang digelar di sejumlah wilayah Indonesia, para tokoh, mahasiswa, dan pers memahami kebijakan pencabutan subsidi tersebut.

"Sekali lagi pencabutan subsidi ini hanya pada masyarakat mampu dan pelanggan yang mengakali kWh meternya atau memakai dua kWh meter untuk satu rumah," katanya.

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta kebijakan pencabutan subsidi pelanggan rumah tangga berdaya 450 dan 900 VA dilakukan secara bertahap pada 2016, agar tidak memberatkan konsumen kecil tersebut.

"Bisa dibagi dalam 3-4 kali pada 2016 seperti kenaikan tarif sebelumnya pada golongan pelanggan lainnya," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo di Jakarta, Selasa (27/10).

Menurut dia, saat ini, pelanggan 450 VA hanya dikenaikan tarif listrik Rp400 per kWh dan 900 VA hanya Rp600 per kWh.

Sementara, tarif keekonomian atau nonsusidi pelanggan 1.300 VA yang akan diberlakukan pada pelanggan 450 dan 900 VA, mencapai Rp1.352 per kWh.

Dengan demikian, ada kenaikan 238 persen bagi pelanggan 450 VA dan 125 persen untuk pelanggan 900 VA.

Kebijakan kenaikan tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga 450 dan 900 VA yang tidak layak mendapat subsidi tersebut merupakan tindak lanjut keputusan rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM pada 17 September 2015.

Sesuai raker itu diputuskan, subsidi listrik tahun berjalan 2016 dialokasikan sebesar Rp37,31 triliun dengan kebijakan pemberian subsidi listrik bagi 24,7 juta rumah tangga miskin dan rentan miskin sesuai data TNP2K.

Selanjutnya, berdasarkan keputusan raker dengan DPR itu, Menteri ESDM Sudirman Said melalui surat nomor 7294 tertanggal 30 September 2015 menugaskan PLN melakukan penyesuaian data pelanggan rumah tangga daya 450 dan 900 VA dengan data rumah tangga miskin dan rentan miskin yang dikelola TNP2K.

Apabila akibat penyesuaian data pelanggan tersebut, lanjut surat Menteri ESDM, terdapat pelanggan rumah tangga yang berpindah menjadi tarif nonsubsidi agar tidak dikenakan biaya tambah daya.

PLN mengenakan biaya Rp799.450 bagi migrasi 450 ke 1.300 VA dan Rp377.800 bagi perpindahan 900 ke 1.300 VA.

Saat ini, PLN tengah melakukan menyesuaikan data PLN dan TNP2K dengan mendatangi langsung pelanggan rumah tangga 450 dan 900 VA di seluruh Indonesia.

PLN optimistis penyisiran selesai sesuai target pada akhir Desember 2015, sehingga bisa diterapkan mulai 1 Januari 2016.

Berdasarkan data PLN, saat ini jumlah pelanggan R-1 yang memakai daya listrik 450 VA berjumlah 22,8 juta dan 900 VA sebesar 22,3 juta atau totalnya 45,1 juta rumah tangga.

Sementara, sesuai data TNP2K, terdapat hanya 24,7 juta rumah tangga miskin dan rentan miskin.

Artinya, ada selisih 20,4 juta pelanggan rumah tangga 450 dan 900 VA, yang seharusnya tidak mendapat tarif listrik subsidi atau dikenakan harga nonsubsidi.

Mulai 1 Januari 2016, sebanyak 20 juta pelanggan R-1 itu akan dikenakan tarif nonsubsidi atau keekonomian sebesar Rp1.352 per kWh.

Editor: Tasrief Tarmizi

Terakata 9:42:00 PM Admin Bandung Indonesia