-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Kepala Daerah
Mendagri minta kepala daerah petakan area rawan

Mendagri minta kepala daerah petakan area rawan

Pewarta: 
Mendagri minta kepala daerah petakan area rawan
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
 Pahami ancaman bangsa menyangkut narkoba, korupsi, kesenjangan sosial, radikalisme dan terorisme, dan area rawan bencana. Pahami area-area itu,"
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta para kepala daerah untuk melakukan pemetaan sekaligus memahami area rawan di daerahnya.

"Pahami ancaman bangsa menyangkut narkoba, korupsi, kesenjangan sosial, radikalisme dan terorisme, dan area rawan bencana. Pahami area-area itu," kata Tjahjo dalam pembukaan Diklat Kepala Daerah Angkatan Ke-2 di Gedung BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis.

Tjahjo juga berharap para kepala daerah hasil Pilkada serentak 2015 peka terhadap masalah yang berkembang di masyarakat, bisa mendengarkan aspirasi rakyat dan tak menyalahgunakan wewenangnya.
"Kepala daerah dipilih rakyat, harus amanah dan memahami apa yang menjadi aspirasi masyarakat daerah, harus mampu mengorganisasi masyarakat di daerah," kata dia.
Di tempat yang sama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau kepala daerah lebih mawas diri.
"Jangan sampai kepala daerah terjerat korupsi setelah mendapatkan amanah dari masyarakat," kata Luhut. 
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Presiden tekankan kepala daerah wujudkan program pembangunan

Presiden tekankan kepala daerah wujudkan program pembangunan


Pewarta:
Presiden tekankan kepala daerah wujudkan program pembangunan
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Saat ini saudara-saudara harus menjalankan tugas yang luar biasa yaitu mewujudkan janji-janji saudara mencapai kemajuan dan kesejahteraan rakyat di daerah yang saudara pimpin,"
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menyampaikan amanahnya kepada lima kepala daerah yang telah dilantik di Istana Negara, Jakarta pada Rabu dengan menekankan agar para pimpinan dapat mewujudkan program pembangunan di daerah.

"Saat ini saudara-saudara harus menjalankan tugas yang luar biasa yaitu mewujudkan janji-janji saudara mencapai kemajuan dan kesejahteraan rakyat di daerah yang saudara pimpin," kata Jokowi saat menyampaikan amanatnya kepada para kepala daerah.

Presiden mengatakan para pemimpin daerah harus memastikan kesejahteraan masyarakatnya terpenuhi antara lain mendapatkan cukup pangan, air bersih, listrik, transportasi yang terjangkau serta kemudahan akses fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

Jokowi menjelaskan dengan tercapainya hal-hal tersebut maka dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui kerja keras, peningkatan produktivitas dan inovasi.

"Saudara-saudara tidak bisa kerja sendiri, bangunlah kesatuan, bangunan sinergi, perkuatlah gotong royong untuk membangun daerah," kata Presiden.

Presiden juga meminta kepada gubernur dan wakil gubernur yang telah dilantik untuk melakukan pembangunan berpedoman kepada visi dan misi Presiden yang tertuang dalam Nawacita.

"Dengan cara itu kita akan bisa membangun keterpaduan memperkuat sinergi dalam mempercepat pembangunan nasional," ujar Jokowi.

Presiden melantik sejumlah kepala daerah yang sebelumnya menggantikan sementara gubernur dinonaktifkan karena terkena kasus hukum atau meninggal dunia.

Selain itu, Jokowi juga melantik gubernur yang sebelumnya ditunda pelantikannya.

Dalam acara itu, Presiden melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran serta Said Ismail. Presiden juga melantik Sri Paduka Paku Alam X menjadi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sri Paduka Paku Alam X menggantikan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam IX yang telah wafat pada 2015.

Kemudian, Presiden juga melantik Plt. Gubernur Sumatera Utara Teuku Erry Nuradi yang mengganti posisi Gubernur Gatot Pudjo Nugroho.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau almarhum Muhammad Sani digantikan oleh Nurdin Basirun. Muhammad Sani wafat pada April 2016.

Kemudian Jokowi juga melantik Plt. Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman menjadi Gubernur Riau menggantikan Annas Mamun yang tidak lagi menjabat karena kasus korupsi.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Ketua MPR nilai banyak kepala daerah lupakan pendidikan karakter bangsa

Ketua MPR nilai banyak kepala daerah lupakan pendidikan karakter bangsa

Pewarta: 
Ketua MPR nilai banyak kepala daerah lupakan pendidikan karakter bangsa
Ketua MPR, Zulkifli Hasan. MPR tengah giat menyosialisasikan dan mengampanyekan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara ke semua lapisan masyarakat. (MPR)
 ... kemudian muncul penghinaan terhadap simbol-simbol negara oleh anak bangsa Indonesia sendiri, itu menjadi bukti Pancasila memang perlu disosialisasikan...

Jakarta (ANTARA News) - Ketua MPR, Zulkifli Hasan, menilai saat ini banyak kepala daerah yang melupakan pendidikan karakter bangsa, hingga bahkan tidak berkontribusi mempertahankan keutuhan karakter bangsa. 

Mereka, lanjut politisi Partai Amanat Nasional itu, masih menganggap Pancasila milik orang-orang tua saja. Sosialisasinya pun, dibebankan pada MPR saja. 

"Karena itulah kemudian muncul penghinaan terhadap simbol-simbol negara oleh anak bangsa Indonesia sendiri, itu menjadi bukti Pancasila memang perlu disosialisasikan," kata Zulkifli saat memberikan materi Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Bogor, seperti dalam keterangan tertulis MPR, Senin.
Dia berharap, masalah Pancasila, masalah pendidikan karakter bangsa menjadi perhatian semua kalangan, termasuk para kepala daerah, baik bupati, walikota, maupun gubernur.

Dalam kesempatan itu, dia mengapresiasi perjuangan Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, dalam memperhatikan masalah karekter bangsa, melalui pembentukan kelas karakter dan sekolah karakter. 

Di kelas itulah, siswa-siswinya dibekali masalah nilai-nilai Pancasila yang diajarkan para pendiri bangsa serta diberikan pengenalan terhadap nilai-nilai dan budaya bangsa.

Pada masa Orde Lama berkuasa, ada pelajaran Civics alias Kewarganegaraan, yang salah satu tujuannya menanamkan paham kebangsaan, karakter bangsa, dan persatuan di antara semua warga negara selain sistem bernegara. 

Pelajaran ini diubah Orde Baru menjadi Pendidikan Moral Pancasila alias PMP, dan termasuk mata pelajaran wajib untuk dikuasai setiap peserta ajar. Selepas reformasi, pelajaran ini tidak ada lagi. 
Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Gubernur Jambi minta kepala daerah dites urine

Gubernur Jambi minta kepala daerah dites urine

Pewarta: 
Gubernur Jambi minta kepala daerah dites urine
Prajurit Korem 042/Garuda Putih mengantre saat pemeriksaan urine di Makorem setempat di Jambi, Kamis (17/3). Ratusan prajurit dan PNS Korem 042/Garuda Putih Jambi mengikuti pemeriksaan urine dengan menggandeng pihak BNN setempat guna mengantisipasi penyalahgunaan narkoba termasuk di kalangan prajurit TNI. (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)

Jambi (ANTARA News) - Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli minta semua kepala daerah di wilayahnya untuk di tes urine agar benar-benar terbebas dari narkoba.
"Saya minta setiap PNS di kabupaten/kota untuk dilakukan tes urine, termasuk kepala daerahnya. Seperti yang dilakukan Danrem dan jajarannya hari ini," kata Zumi Zola di Jambi, Kamis.

Zola mengatakan dirinya beserta jajaran Pemprov Jambi juga akan di tes urine.

Untuk itu dalam waktu dekat pihaknya akan koordinasikan hal ini dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi.

Menurut Zola, semua kepala daerah di Jambi sudah tau hal itu karena sebelum mereka mencalonkan diri tentu di tes kesehatannya, termasuk indikasi mengunakan narkoba.

"Saya juga dulu dites, kalau positif narkoba tentu tidak lulus. Namun mereka harus menjaga itu sebagai orang nomor satu di daerah masing-masing. Mereka juga harus menunjukan bahwa mereka bebas dari narkoba," katanya menjelaskan.

Sementara Kamis pagi di Makorem 042 Garuda Putih Jambi, Danrem dan ratusan anggota TNI secara mendadak menjalani tes urine untuk memastikan ada tidaknya prajurit yang menggunakan narkoba.

"Ada sebanyak 200 anggota TNI yang hari ini menjalani tes urine. Ini dilakukan untuk melihat anggota yang terindikasi menggunakan narkoba," kata Kepala Penerangan Korem 042/Gapu Mayor Inf Imam Syafei.

Imam menegaskan jika nanti hasil tes urine ada anggota yang positif mengkonsumsi narkoba, maka akan dipecat dan diproses hukum.

Imam juga mengatakan kegiatan ini dilakukan atas dasar perintah dari Panglima TNI untuk melakukan pemeriksaan urine secara acak dan mendadak.

Kini pihak Korem menunggu hasil tes urine para anggotanya dari BNNP Jambi dan akan diumumkan jika ada yang terbukti mengkonsumsi narkoba untuk kemudian diproses hukum.
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Zulkifli Hasan ajak kepala daerah bangun wawasan kebangsaan

Zulkifli Hasan ajak kepala daerah bangun wawasan kebangsaan

Pewarta: 

Kendari (ANTARA News) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengajak kepala daerah untuk bersama-sama membangun wawasan kebangsaan di daerah masing-masing.

"Selama 18 tahun berdemokrasi di era reformasi, sudah banyak keberhasilan yang diraih, tetapi melalui berbagai penelitian menunjukan bahwa persaudaraan kebangsaan, roh kebangsaan sedikit mulai memudar," kata Zulkifli di hadapan para kepala daerah se Sultra, di Kendari Kamis.
Ia mengatakan, salah satu penyebabnya karena sudah tidak ada lagi lembaga khususnya yang menangani pembangunan karakter kebangsaan.
"Dahulu ada lembaga yang bertugas membangun katakter bangsa seperti BP7 dengan progran penatatan P4. Tetapi sekarang sudah tidak ada hanya dibebankan tugas tambahan MPR," katanya.
Menurut Zilkifli, sekarang kalau berkunjung ke daerah diskusi ke kabupaten kota untuk mengajak bupati sodialisasi empat pilar tidak direspon baik oleh kepala daerah.

"Alasan bupati karena itu bukan tugasnya, kemudian tidak ada anggaran untuk bangun wawaan kebangsaan. Tetapi kondisi itu juga terjadi di pusat yang tidak menyiapkan anggaran," katanya.
Zulkifli meminta kepada bupati wali kota dan gubernur agar pembangunan wawasan kebangsaan itu menjadi tugas bersama, jangan hanya dibebankan kepada MPR.
Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Back To Top