-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Komisi VI
Komisi VI Apresiasi Gubernur Jateng bangun perekonomian

Komisi VI Apresiasi Gubernur Jateng bangun perekonomian

Komisi VI Apresiasi Gubernur Jateng bangun perekonomian
Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR melakukan pertemuan dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Kantornya, Semarang, Senin (28/3) (Humas DPR)

Semarang (ANTARA News) - Komisi VI DPR mengapresiasi kinerja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam membangun sistem perekonomian masyarakatnya terutama melalui dua program Bank Jateng.

Dua program itu yakni Mitra 02 berupa pinjaman maksimal 2 juta dengan bunga 2 persen dan program Mitra 25 berupa pinjaman maksimal 25 juta dengan bunga 7 persen.

"Apa yang dilakukan oleh Gubernur prinsipnya baik. Yakni memberikan fasilitas pinjaman dengan bunga yang ringan. Tapi menurut saya, karena dana yang digunakan ini dari dana  Corporate Social Responsibility (CSR), seharusnya bunga pinjaman bisa nol persen," kata Anggota Komisi VI DPR  Bowo Sidik Pangarso yang bersama Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR melakukan pertemuan dengan Gubernur Jateng di Kantornya, Semarang, Senin (28/3).

Menurut keterangan tertulis Humas DPR, dana bergulir seperti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam peningkatan perekonomian sehingga pemerintah harus mempertahankan sistem seperti ini.

"Harapan saya, sistem pinjam dengan bunga rendah ini bisa dijadikan contoh provinsi lain," kata politisi dari F-Golkar itu.

Selain itu, lanjut Bowo, Kementerian Koperasi dan UKM lewat Lembaga Pengelola Dana Bergulir  (LPDB) juga membuat program pinjaman untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan bunga yang juga rendah sekitar 2 persen.

"Ketika saya tanyakan kepada gubernur, program LPDB sudah cukup punya pengaruh kepada masyarakat, tapi antara permintaan dengan kesiapan dana yang ada tidak mencukupi," ungkap Politisi asal Dapil Jateng II ini.

Untuk itu, Komisi VI DPR  sudah berkomitmen dengan Kementerian Koperasi dan UKM  agar penyaluran LPDB ditingkatkan supaya bisa menjangkau seluruh Indonesia.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR Farid Al Fauzi juga ikut memberikan apresiasi atas kinerja Gubernur Jateng."Dalam paparan gubernur tadi luar biasa responsif. Ia  seorang yang sangat perhatian terhadap proses pendanaan di tingkat desa, bahkan beliau sampai tahu detail permasalahan yang ada," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengatakan, baru dua bulan berjalan anggota dari program Mitra 02 dan 25 ini mencapai sekitar 3.000 pedagang yang terdiri dari pedagang-pedagamg kecil seperti tukang pisang dan tempe.

Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Komisi VI dukung pengurangan jumlah BUMN

Komisi VI dukung pengurangan jumlah BUMN


Pewarta:
Komisi VI dukung pengurangan jumlah BUMN
Heri Gunawan. (ANTARA News/Zul Sikumbang)
Termasuk, jangan sampai aset negara pindah ke anak perusahaan BUMN."
Jakarta (ANTARA News) - Komisi VI DPR RI menyambut baik rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang ingin mengurangi jumlah perusahaan dari 119 menjadi 85 BUMN.

 "Komisi VI DPR mengapresiasi keinginan Menteri BUMN yang ingin mengurangi jumlah BUMN. Setuju penggurangan jumlah BUMN dari 119 jadi 85 BUMN," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Menurut dia, langkah Menteri BUMN itu sudah tepat karena untuk mensinergikan sejumlah BUMN yang memiliki bidang usaha yang sama.

"Inti setuju satu sektor, yang sejenis dimerger dengan syarat SDM yang ada turut bergabung tidak boleh hilang. Intinya terjadi sinergi antar-BUMN. jangan sampai ramping di atas, gemuk di bawah. Maksudnya, tidak ada anak perusahaan dari hasil pengurangan tersebut," ujarnya.
Selain itu, menurut dia, kebijakan tersebut strategis sepanjang pengurangan jumlah BUMN adalah untuk kepentingan negara.

"Kalau untuk agen pembangunan, bersinergi, tidak hilangkan aset negara, kita setuju. Termasuk, jangan sampai aset negara pindah ke anak perusahaan BUMN," kata Heri.

Untuk melaksanakan pengurangan jumlah BUMN, dikemukakannya, perlu direvisi atau bahkan mengubah Undang Undang (UU) Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.

"Ada 17 item yang akan diubah bila pengurangan jumlah BUMN dilakukan. DPR harus memperbaiki UU BUMN," demikian Heri Gunawan.
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Para Menteri Dipanggil Jokowi, Rapat Soal Gula di DPR Ditunda

Para Menteri Dipanggil Jokowi, Rapat Soal Gula di DPR Ditunda

Feby Dwi Sutianto - detikfinance
Para Menteri Dipanggil Jokowi, Rapat Soal Gula di DPR Ditunda
Jakarta -Rapat kerja (raker) antara para menteri ekonomi dengan Komisi VI DPR ditunda. Penyebabnya karena 4 menteri ekonomi yang sejak pagi menggelar rapat di DPR, dipanggil ke Istana oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rapat terbatas (ratas).

"Yang dipanggil presiden silakan duluan," kata Pimpinan Rapat Achmad Hafisz Tohir saat memimpin sidang di ruang rapat Komisi VI, DPR Senayan, Senin (6/4/2015).

Selanjutnya sesuai saran para anggota DPR, maka jawaban para menteri dan kepala badan dipersingkat, dan akan disampaikan secara tertulis. Akhirnya rapat diputuskan untuk ditunda alias diskors hari ini.

"Karena terkait belum kita putuskan maka rapat kita skors sesuai waktu yang kita tentukan," ujar Achmad.

Rapat yang ditutup pukul 17.00 WIB tersebut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala BKPM dan Kepala BSN.

Rapat yang dimulai pukul 10.30 WIB membahas berbagai agenda seperti penguatan industri gula berbasis tebu dalam negeri, pembangunan kawasan ekonomi khusus, kebijakan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, kebijakan penanaman modal hingga peningkatan investasi dalam negeri.

Selama rapat berlangsung, anggota DPR sebagian besar menyoroti perihal gula nasional. Impor gula mentah atau raw sugar dinilai merugikan petani dan industri gula nasional. Kondisi ini dinilai telah berlangsung bertahun-tahun bahkan Komisi VI sempat membentuk panitia kerja gula namun hasil keputusan panja tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah.

(feb/hen)
Saham 4 BUMN Penerima Suntikan Modal dari Jokowi Melesat

Saham 4 BUMN Penerima Suntikan Modal dari Jokowi Melesat

Angga Aliya - detikfinance
//images.detik.com/content/2015/02/11/6/bursarachman10.jpg
Jakarta -Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pagi tadi akhirnya sepakat memberikan suntikan modal ke sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Saham-saham BUMN penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) itu pun pagi ini melesat.

Ada lima emiten BUMN yang tadinya bakal diberi suntikan modal dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka adalah, PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
Tapi akhirnya DPR menolak suntikan dana Rp 5,6 triliun kepada Bank Mandiri. Sementara sisanya tetap dapat PMN, yang nilainya tetap dan ada yang berkurang.

Kabar baik dari gedung parlemen ini membuat saham empat emiten itu melaju di zona hijau. Aksi beli ramai terjadi di saham-saham ini sejak pembukaan perdagangan pagi tadi.

Hingga pukul 11.00 waktu JATS, harga saham ANTM naik 40 poin (3,86%) ke level Rp 1.075 per lembar. Sahamnya ditransaksikan 1.306 kali dengan volume 240.480 lot senilai Rp 25,7 miliar.

Sedangkan saham KRAS pada waktu yang sama naik 8 poin (1,72%) ke level Rp 473 per lembar. Sebanyak 48.699 lot sahamnya ditransaksikan 577 kali dengan nilai Rp 2,3 miliar.

Dua saham BUMN karya yang dapat PMN juga bergerak di teritori positif. Saham ADHI menanjak 65 poin (1,87%) ke level Rp 3.535 per lembar. Sahamnya sudah diperdagangkan 1.320 kali dengan volume 105.010 lot senilai Rp 37,2 miliar.

Sementara saham WSKT pada waktu yang sama menguat 50 poin (2,56%) ke level Rp 1.805 per lembar. Sebanyak 457.598 lot sahamnya sudah ditransaksikan 2.468 kali Rp 82,8 miliar.(ang/dnl)
Back To Top