-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Lansia
Menko: Lansia miliki hak untuk hidup berkualitas

Menko: Lansia miliki hak untuk hidup berkualitas

Pewarta: Menko: Lansia miliki hak untuk hidup berkualitas
Menko PMK Puan Maharani (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
 Lansia memiliki hak untuk menikmati kebahagiaan, terjaga kesehatannya, mandiri dan hidup berkualitas,"
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyatakan bahwa para lanjut usia memiliki hak untuk terjaga kesehatannya dan hidup berkualitas.

"Lansia memiliki hak untuk menikmati kebahagiaan, terjaga kesehatannya, mandiri dan hidup berkualitas," kata Menko PMK Puan Maharani usai Workshop Dharma Wanita Unit Kemenko PMK di Jakarta, Kamis.

Bahkan pada saat ini, lanjut Puan, perusahaan sudah mulai memasukkan program persiapan pensiun yang berkesinambungan guna memberdayakan karyawan memasuki masa pensiun dan menjadi lansia produktif.

Puan mengatakan, isu lanjut usia sengaja disampaikan dalam momentum hari Kartini.

"Pasalnya jumlah perempuan lansia yang tergolong sehat dan produktif terus meningkat," katanya.

Para Lansia, kata Puan, memiliki peran penting dalam pembangunan manusia dan kebudayaan.

Sementara itu, Ketua Dharma Wanita Kemenko PMK, Dina Pristiani Sartono menambahkan workshop tersebut bertujuan memberikan materi tentang upaya memperlambat penyakit degeneratif dan alzheimer pada lansia.

"Penyakit degeneratif dimaksud adalah penyakit jantung, diabetes, stroke dan osteoroposis," katanya.

Sementara itu, di Indonesia diperkirakan sedikitnya lima juta penderita alzheimer pada tahun 2015.

"Penyakit alzheimer paling sering ditemukan pada orang tua berusia sekitar 65 tahun ke atas," katanya.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Menag: lansia dapat prioritas haji

Menag: lansia dapat prioritas haji

Pewarta: 
Menag: lansia dapat prioritas haji
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
 Ya kami akan melakukan lobi-lobi kepada negara-negara yang tidak bisa memenuhi jatah kuota haji itu, akan kami minta

Solo (ANTARA News) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, lansia berumur 75 tahun ke atas yang telah terdaftar dalam antrean menunaikan ibadah haji, mendapat prioritas utama dalam penyelenggaraan haji tahun ini.

"Selain para lansia yang mendapat prioritas, kepada calon haji yang sudah mendaftar dan gagal diberangkatkan, tahun ini juga diberikan prioritas," kata Menag Lukman Hakim Saifuddin di hadapan para dosen dan mahasiswa ketika memberikan kuliah umum yang berjudul "Keselamatan dan Kesejahteraan Jamaah Haji" di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu.

Ia mengatakan antrean untuk menunaikan ibadah haji ini memang cukup panjang, sementara kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi yang diberikan kepada Indonesia tidak naik. "Ya tahun ini Indonesia mendapat kuota haji tidak berbeda jauh yang diberikan tahun 2015 sebanyak 168.800 jamaah," katanya.

 Menyinggung mengenai antrean haji di Indonesia yang cukup panjang dan tidak sebanding dengan kuota yang ada, Menag mengatakan akan melakukan lobi-lobi kepada negara-negara yang tidak bisa memenuhi kuota haji dan akan dimintanya, meskipun ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah.

"Ya kami akan melakukan lobi-lobi kepada negara-negara yang tidak bisa memenuhi jatah kuota haji itu, akan kami minta," katanya.

Ia mengatakan selain itu juga mengimbau kepada umat Islam di Indonesia yang sudah melakukan ibadah haji tidak lagi melakukan haji dan untuk memberikan kesempatan kepada umat Islam lainnya yang belum pernah naik haji.

"Ya sebenarnya kewajibannya untuk naik haji itu hanya sekali sudah cukup, untuk itu kami mengimbau kepada mereka yang sudah naik haji tidak lagi, berikan kesempatan kepada yang lain," kata Menag.

 Menyinggung mengenai hasil penelitian dari para dosen di UMS tentang "Keselamatan dan Kesejahteraan Jamaah Haji", Menag menyambut baik, tetapi menurutnya tidak akan mudah diterima oleh negara Arab Saudia apabila disumbangkan untuk penanganan masalah haji.

"Hasil penelitian untuk mengatur dan menekan angka kecelakaan dalam pelaksanaan menunaikan ibadah haji ini bagus, tetapi juga tidak mudah bisa diterapkan di sana, karena negara tersebut juga mempunyai budaya sendiri-sendiri, tetapi juga tidak ada jeleknya kita memberikan saran-saran yang baik untuk semuanya," kata Menag yang juga didampingi Rektor UMS Bambang Setiaji. 
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Mensos: Lansia Tak Perlu Antre, Petugas Antar Dana PSKS ke Rumah

Mensos: Lansia Tak Perlu Antre, Petugas Antar Dana PSKS ke Rumah

Herianto Batubara - detikNews

Mensos: Lansia Tak Perlu Antre, Petugas Antar Dana PSKS ke Rumah
Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penyaluran Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) melalui Kantor Pos perlu dilakukan penataan. Hal itu untuk menghindari antrean dan berdesak-desakan saaat penerima mencairkan dana.

"Kami meminta PT Pos mengeluarkan Surat Edaran (SE) ke semua kantor pos penyalur PSKS agar kembali menata pencairan dan menyediakan tempat duduk bagi para penerima PSKS," kata Khofifah dalam rilis yang diterima detikcom dari Kemensos, Sabtu (25/4/2015).

SE tersebut, lanjut Khofifah, diharapkan bisa mengantisipasi. Khususnya agar para penerima manfaat PSKS tidak berdesak-desakan di Kantor Pos.

Melalui SE tersebut, diharapkan sebagai antisipasi para penerima manfaat agar tidak berdesak-desakan di kantor pos. Padahal, sudah dapat dipastikan dana PSKS dijamin tidak akan hangus.

"Sebagai antisipasi agar tidak terjadi antrian dari para penerima manfaat di kantor pos, karena dana sudah dipastikan tidak akan hangus," ucapnya.
Selain itu, ditambahkan Khofifah, para lanjut usia (lansia) tidak perlu datang ke kantor pos untuk mengantre. Sebab, para petugas akan mengantarkan dana PSKS ke rumah mereka masing-masing sesuai dengan alamat.

"Para lansia sama sekali tidak perlu datang dan mengantri, cukup di rumah saja karena nanti oleh petugas akan dikirim ke rumah masing-masing sesuai dengan alamat penerima," ujarnya.
Untuk mendukung lancarnya penyaluran PSKS, Khofifah meminta kepala daerah mengawal dan membantu pelaksanaan di lapangan. Selain itu juga memastikan tidak ada pemotongan dana yang seharus diterima warga.

"Kami minta agar para kepala daerah memastikan tidak ada pemotongan dana yang seharusnya diterima warga dan membantu pelaksanaan penyaluran PSKS di lapangan," imbuh Khofifah.
(bar/ndr)
Back To Top