-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Ahok lantik 103 pejabat eselon

Ahok lantik 103 pejabat eselon


Prosesi pelantikan dilaksanakan di Balai Kota, Jakarta. Sebanyak 103 pejabat itu terdiri dari empat pejabat eselon dua, 20 pejabat eselon tiga dan 79 pejabat eselon empat.

"Dengan memanjatkan puji dan syukur, pada hari ini, saya, Gubernur DKI Jakarta dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas," kata Ahok.

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 1585 Tahun 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Jabatan Tinggi Pratama.

Dalam prosesi pelantikan tersebut, Ahok berpesan agar seluruh pejabat yang baru dilantik senantiasa menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing dengan maksimal untuk melayani warga ibu kota.

"Kepada semua pejabat yang dilantik pada hari ini, saya ucapkan selamat bekerja. Saya yakin saudara-saudara mampu menjalankan tugas yang telah diamanatkan dengan sebaik-baiknya," kata Gubernur.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, empat pejabat eselon dua yang dilantik pada hari ini, antara lain Arifin sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Bayu Megantara sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Premi Lasari sebagai Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Jayadi Sekretaris Kota Jakarta Timur.

Selain itu, BKD DKI Jakarta juga mencatat sebanyak 13 pejabat yang didemosi. Dua di antaranya merupakan pejabat eselon dua, dan salah satu pejabat yang didemosi itu, yakni Ika Lestari Adji yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI.

Editor: Heppy Ratna
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Presiden Jokowi lantik Agus Widjojo jadi Gubernur Lemhannas

Presiden Jokowi lantik Agus Widjojo jadi Gubernur Lemhannas

Presiden Jokowi lantik Agus Widjojo jadi Gubernur Lemhannas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Agus Widjojo (kiri) menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Jumat. (ANTARA/Setpres)

Mantan Kepala Staf Teritorial Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu dilantik Presiden di Istana Negara, Jakarta, Jumat petang, sesuai Keputusan Presiden Nomor 43/TPA tahun 2016.

Dalam Keppres ini disebutkan bahwa Gubernur Lemhamnas akan mendapatkan hak keuangan dan administrasi setingkat menteri sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Agus adalah anak dari salah seorang Pahlawan Revolusi, Mayjen Sutoyo Siswoharjo. Agus adalah lulusan Akabri angkatan 1970.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menugasinya Agus sebagai Deputi Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R).

Pelantikan Agus disaksikan para pejabat negara, antara lain Wakil Ketua MPR Oesman Sapta, Ketua DPR Ade Komarudin, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada, Ketua KPK Agus Rahardjo.

Sementara itu, dari Kabinet Kerja yang hadir diantaranya Menteri Sekretaris Kabinet Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Sumarno.
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Presiden lantik kepala BNPT dan Bakamla

Presiden lantik kepala BNPT dan Bakamla

Presiden lantik kepala BNPT dan Bakamla
Irjen Pol Tito Karnavian. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Keduanya dilantik setelah pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun. Tito menggantikan Saud Usman Nasution, sedangkan Arie menggantikan Desy A Mamahit.

Tito sebelumnya adalah Kapolda Metro Jaya, sedangkan Arie sebelumnya adalah Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Laut.

Pelantikan diawali dengan membacakan keputusan presiden tentang pengangkatan kedua pejabat itu.

Sejumlah pejabat yang hadir dalam pelantikan itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut B Pandjaitan.

Kepala BNPT dan Kepala Bakamla mengucapkan sumpah dan janji dihadapan Presiden Joko Widodo.

Tito adalah alumni terbaik Akademi Kepolisian 1997 dan menyandang gelar akademik doktor bidang Ilmu Kepolisian. Dia pernah menjadi Kapolda Papua dan Asisten Perencanaan Kapolri selain belasan tahun sebagai polisi khusus antiteror Polri.

Sedangkan Kepala Bakamla yang baru pernah menjabat sebagai Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada Timur, Komandan Lantamal VI/Makassar dan Koordinator Staf Ahli Kasal.

Dengan jabatan baru itu, Tito akan naik menjadi jenderal bintang tiga sedangkan Arie akan naik menjadi Laksamana Madya.

Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Pimpinan KPK lantik tiga deputi baru

Pimpinan KPK lantik tiga deputi baru


Pimpinan KPK lantik tiga deputi baru
Plt Ketua KPK Taufiqurachman Ruki (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
 
Jakarta (ANTARA News) - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki melantik tiga pejabat di Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Deputi Penindakan, Deputi Pencegahan dan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM).

Deputi Penindakan diisi oleh mantan Kapolda Lampung yang juga mantan staf Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Inspektur Jenderal Heru Winarko; Deputi Pencegahan dijabat oleh Pahala Nainggolan yang berasal dari swasta; sedangkan Deputi PIPM dijabat oleh Ranu Miharja yang merupakan mantan Direktur Penuntutan KPK yang berasal dari dari Kejaksaan Agung.

"Alhamdulilah Menkopolhukam meminjamkan salah satu staf ahlinya ke KPK," kata Ruki dalam kata sambutan pada acara pelantikan di auditorium gedung KPK yang juga dihadiri oleh Menkopolhukam Luhut Panjaitan dan Jaksa Agung H.M Prasetyo.

Ketiga deputi tersebut juga menandatangani pakta integritas bersama dengan istri masing-masing.

"Deputi pencegahan juga didapat lewat assestment yang ketat zero tolerance melalui fit and proper yang juga dilakukan pimpinan sepakat mengangkat Pahala Nainggolan yang berasal dari kalangan swasta," ungkap Ruki.

Ruki juga berpesan agar ketiga deputi menjaga audit anggaran dan kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun menjadi penegak hukum yang taat pada aturan perundang-undangan.

"Komisi kita adalah komisi independen, tapi sebagai komisi negara kita wajib taat kepada undang-undang negara yaitu pertama terhadap penggunaan uang negara yang harus akuntabel dan sebagai aparat penegak hukum yang berbuat atas nama negara harus patuh pada hukum acara. Alhamdulillah KPK mendapat hasil audit wajar tanpa pengecualian dari BPK walau masih ada hal-hal yang harus diperbaiki sedangkan audit kinerja kita juga masih dalam kategori A artinya masuk dalam lingkungan lembaga yang baik," ungkap Ruki.

Ruki juga meminta agar KPK meneruskan prestasi 100 percent conviction rate (terbukti di pengadilan).

"Jadi apa yang kita lakukan sudah benar, saya minta semua orang bertindak demikian. Seluruh pimpinan struktural agar meyakinkan kualitas pekerjaan kita benar-benar baik ada kontrol, jaminan kualitas pekerjaan dan proper," tegas Ruki.
Ketiga hal yang harus diperhatikan menurut Ruki adalah "zero defect" (nihil kesalahan), "zero distortion" (nihil ganguan), dan siap diperiksa.

"Tidak ada boleh kesalahan sedikit pun juga termasuk kesalahan numerik, tidak boleh penyimpangan ketentuan sedikit pun juga serta siap dieksaminasi salah satunya melalui BPK dan proses peradilan," tambah Ruki.
Sebelumnya pada 16 September 2015 KPK juga melantik Direktur Penyidikan yaitu Aris Budiman dan Kepala Biro Hukum yaitu Setiadi, keduanya sama-sama berasal dari instansi kepolisian.
Editor: Desy Saputra
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Dilantik Jokowi, Komjen Badrodin Haiti resmi jadi Kapolri

Dilantik Jokowi, Komjen Badrodin Haiti resmi jadi Kapolri

Reporter : Putri Artika R
Dilantik Jokowi, Komjen Badrodin Haiti resmi jadi Kapolri
Sertijab Kapolda dan Kadiv Humas Polri. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman


Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri, di Istana Negara Jakarta. Dengan demikian, Badrodin telah resmi menjadi orang nomor satu di korps Bhayangkara.

Pantauan merdeka.com, Jokowi langsung mengambil sumpah Komjen Badrodin Haiti. Pelantikan dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan para menteri Kabinet Kerja.

Jaksa Agung Prasetyo yang hadir mengatakan pelantikan Badrodin sangat dinanti semua pihak. "Saya kira ini hal yang sangat dinanti karena selama 3 bulan kita tak punya Kapolri definitif. Harapannya ke depan kerja sama antar penegak hukum lebih baik," ujar Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/4).

Sementara itu, Plt pimpinan KPK Johan Budi SP mengatakan dengan adanya Kapolri definitif yang baru sinergi antara KPK, Kejaksaan dan Polri akan baik.

"Saya kira hampir sama dengan Kejagung bahwa sinergi antara KPK, Polri, Kejaksaan sebuah keniscayaan sehingga hadirnya Kapolri definitif ini akan semakin tingkatkan kerjasama sinergi tak hanya dalam konteks penindakan tapi juga pencegahan. Banyak yang kami lakukan di sisi pencegahan terkait minerba. Dengan adanya Kapolri definitif program lebih baik lagi," ujarnya.

Ketua DPR Setya Novanto juga mengamini sinergitas lembaga penegak hukum dapat baik. "Tentu kita harapkan soliditas kepolisian akan semakin solid, semakin baik dan kita harapkan dengan adanya pelantikan ini Badrodin akan mengkoordinasikan antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan semakin baik. Tiga-tiganya menjadi kuat, menjadi penegak hukum yang kuat," ujarnya.
[dan]
Back To Top