"Tunggu Presiden pulang, Pak Menteri belum bilang apa-apa soal ini," kata Prasetyo usai pengukuhan tenaga penguji perkeretaapian di Kemenhub, Jakarta, Kamis.
Prasetyo mengatakan apabila Jepang jadi memberikan pembiayaan untuk merevitaliasi lintas tersebut, diharapkan dapat segera berjalan.
Namun, dia mengaku hal itu bukan merupakan prioritas dalam rencana strategis (Renstra) 2015-2019 pembangunan kereta api.
"Prioritas pemerintah itu tidak di Jawa, harus ke Timur, kemudian pinggiran-pinggirannya. Makanya, kita mau Trans Sumatera dan Trans Sulawesi dulu selesai secepat mungkin," katanya.
Presiden Joko Widodo tengah menghadiri pertemuan kenegaraan dalam "Group of Seven" (G7) di Jepang pada hari ini (26/5).
Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan salah satu yang dibahas dengan Jepang adalah soal pembiayaan Pelabuhan Patimban, yakni pengganti Pelabuhan Cilamaya, namun belum dipastikan membahas soal revitalisasi lintas Jakarta-Surabaya.
Ditemui terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Hemi Pamurahardjo juga belum bisa memastikan bahwa dokumen-dokumen revitalisasi lintas Jakarta-Surabaya turut dibawa dan dibahas dalam pertemuan kenegaraan tersebut.
"Saya belum pegang datanya, mungkin saja," katanya.
Jepang sebelumnya telah menyatakan minatnya untuk merevitalisasi kereta Lintas Utara Jawa dengan meningkatkan kecepatannya dari 80 kilometer per jam menjadi 150 kilometer per jam.
Dirtjen Perkeretaapian Kemenhub sebelumnya menyatakan bahwa Jepang sudah berminat terkait revitalisasi lintas Utara Jawa tersebut.
Awalnya, Jepang ditawarkan untuk pembiayaan Trans Sumatera dan Sulawesi, namun Negara Sakura tersebut lebih memilih untuk meningkatkan kecepatan laju kereta lintas Utara Jawa karena dinilai bisa menonjolkan unsur kecanggihan teknologi yang dimiliki.
Apabila kecepatan kereta lintas tersebut meningkat menjadi 150 kilometer per jam, maka Jakarta-Surabaya bisa ditempuh hanya dalam waktu lima jam.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
