Lintas Peristiwa Online: Luncurkan | Your Short Blog Description Here

Home » Penelusuran Luncurkan

Mendikbud luncurkan program guru pembelajar

Pewarta: Indriani

Mendikbud Anies Baswedan( ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan meluncurkan program peningkatan kompetensi guru yakni guru pembelajar.

"Kami mengenalkan program guru pembelajar. Kami ingin dari namanya, menjelaskan program tersebut yakni tidak hanya murid yang belajar tetapi juga siswa," katanya saat peluncuran program tersebut di Jakarta, Sabtu.

Sifat pembelajar, lanjut Anies, merupakan sifat yang harus ada pada semua baik guru maupun murid.
Dalam pelaksanaan program tersebut menggunakan tiga moda yaitu moda tatap muka, moda dalam jajaring penuh, dan moda kombinasi keduanya.

Sementara materi pembelajaran moda tatap muka menggunakan modul cetak, sedangkan moda dalam jaringan menggunakan modul, lembar kerja, dan lembar informasi yang disusun dan disajikan secara digital.

"Kami semua ingin guru tidak hanya menjadi guru yang tidak mendapat belajar dari ketiga moda tersebut, tetapi juga secara mandiri."
Mantan Rektor Universitas Paramadina itu menjelaskan untuk tahap awal program tersebut diikuti 1.263 peserta. Mereka nantinya akan menjadi narasumber program guru pembelajar.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Sumarna Surapranata, menambahkan yang dipilih menjadi narasumber merupakan guru yang memiliki nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) diatas 80, Widyaiswara dari LPMP dan PPPTK, dan dosen.

"Peran narasumber itu sebagai hulu penyampaian materi untuk peningkatan kompetensi guru," kata lelaki yang akrab disapa dengan Pranata itu.

Program tersebut merupakan upaya peningkatan kompetensi guru yang melibatkan pemerintah sebagai partisipasi publik yang meliputi pemerintah daerah, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri.

Editor: AA Ariwibowo

Kemendagri luncurkan sistem perda elektronik

Pewarta: Karel A Polakitan

Kemendagri (www.kemendagri.go.id)

Manado (ANTARA News) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan produk sistem peraturan daerah elektronik (e-perda) yang diawali dengan "video conference" dengan tiga kepala daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan dan Jawa Timur, Jumat.

"Peluncuran sistem ini adalah refleksi dari konteks negara hadir bersama-sama dengan masyarakat melalui sembilan program prioritas atau nawa cita," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Soni Sumarsono.

Solusi dari konsep tersebut, kata dia, adalah negara memberikan pelayanan publik yang lebih mudah, salah satunya dengan perda elektronik.

Di mana salah satu subsistemnya adalah melalui registrasi elektronik (e-register) yang memudahkan pemerintah melakukan pendaftaran tanpa harus berbondong-bondong mendatangi Kemendagri.

Selanjutnya, kata Penjabat Gubernur Sulawesi Utara periode September 2015-Februari 2016 ini, negara juga hadir mengatasi berbagai kesulitan terkait dengan penyusunan perda

"Terkait hal ini, pemerintah akan mengintegrasikannya dengan subsistem fasilitasi elektronik, serta konsultasi elektronik, tanpa harus pemerintah daerah datang ke Jakarta," ujarnya.

Formulasi e-perda ini, kata dia, fungsinya akan mencakup tiga hal yaitu e-deregulasi, e-fasilitasi dan e-konsultasi.

"Mari kita membangun dan memantapkan cita-cita kita dengan memberikan yang terbaik untuk daerah dan bangsa melalui pelayanan publik yang transparan sebagai tuntutan good government. Mari kita giat bekerja, tidak hanya berwacana," katanya.

Editor: Ruslan Burhani

Kemkominfo luncurkan lima aplikasi untuk petani

Pewarta: Muhammad Arief Iskandar

Menkominfo Rudiantara (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meluncurkan lima aplikasi berbasis teknologi selular untuk meningkatkan kesejahteraan para petani.

Lima aplikasi yang dihasilkan para startup (perintis teknologi) dalam negeri tersebut merupakan bagian dari Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat yang diluncurkan Presiden Joko Widodo di Brebes, Jateng, Senin, demikian dikutip dari laman Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Lima aplikasi yang diperkenalkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara tersebut adalah aplikasi petani yang merupakan layanan informasi terkait solusi permasalahan pertanian, tempat penjualan alat-alat pertanian, informasi pelatihan pertanian, serta "forum online" dengan sesama petani di seluruh Indonesia.

Aplikasi TaniHub berisikan layanan mengenai distribusi hasil pertanian dan perkebunan dari daerah ke kota.
Aplikasi LimaKilo memungkinkan petani untuk langsung menjual hasil panennya ke konsumen dengan harga kompetitif.

Aplikasi Pantau Harga merupakan tempat untuk tawar menawar, dan melakukan jual beli antara penyedia bahan baku dengan petani. Hal ini memudahkan dalam melakukan interaksi dikarenakan ada basis data harga yang menjadi acuan.
Aplikasi Nurbaya Initiatives yaitu layanan yang disediakan bagi pelaku ekonomi rakyat baik petani maupun UKM untuk dapat membuat platform penjualan hasil-hasilnya.

Menteri Rudiantara berharap kebeadaan aplikasi tersebut mampu membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan memangkas rantai distribusi hasil produksi dari petani ke konsumen.

"Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dan pemerintah juga mendorong UMKM Indonesia untuk Go Digital," katanya.

Editor: Ruslan Burhani

Pewarta: Satyagraha

Presiden luncurkan sinergi aksi ekonomi rakyat di Brebes

Presiden Joko Widodo berbincang dengan petani. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Brebes, Jawa Tengah (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meluncurkan program sinergi aksi untuk ekonomi rakyat yang merupakan program gotong royong dari kementerian terkait dan para pemangku kepentingan untuk mengendalikan harga komoditas dan menyejahterakan para petani.

"Program sinergi aksi untuk ekonomi rakyat ini intinya gotong royong. Kita biasanya kerja sendiri-sendiri. Ini tidak boleh ada lagi," kata Presiden dalam sambutan acara peluncuran program sinergi di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah, Senin.

Presiden mengatakan program ini diluncurkan karena selama ini ada persoalan dalam pengadaan komoditas pangan dan para petani belum sepenuhnya sejahtera, apalagi kondisi tersebut telah terjadi selama bertahun-tahun.

Ia pun mengatakan akan memantau langsung program ini untuk keberhasilan program yang pertama kalinya diluncurkan di Brebes, untuk menjaga harga bawang merah dan meningkatkan taraf hidup petaninya ini, agar bisa diimplementasikan di daerah lain.
"Kita harus optimistik, kerja gotong royong ini akan berhasil. Saya akan cek nanti. Kalau ini berhasil, kita akan terapkan di kabupaten kota lain," katanya.
Presiden mengharapkan program ini membuat berbagai masalah yang dihadapi petani mulai dari masalah sertifikat tanah, penyediaan modal, pengadaan bibit, penanganan hama serta penyediaan alat produksi dan distribusi pasca panen, bisa terselesaikan.
"Kita sudah lama sekali tahu masalahnya selama bertahun-tahun. Ini harus selesai, jangan dipelihara masalah itu, jangan dibiarkan, harus diselesaikan," tegasnya.

Program sinergi aksi untuk ekonomi rakyat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup pelaku usaha di pedesaan, dengan cara memberikan kesempatan bekerja yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan.

Brebes terpilih menjadi tempat percontohan sinergi aksi untuk ekonomi rakyat karena menjadi sentra komoditas bawang merah di Indonesia yang berkontribusi kepada laju inflasi nasional, namun kesejahteraan petaninya relatif rendah karena sebagian keuntungan dinikmati oleh pedagang perantara.

Program yang disinergikan untuk memberikan kesempatan berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan tersebut adalah program sertifikasi tanah atau lahan bagi para petani melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian BUMN serta Bank BUMN.

Editor: Jafar M Sidik

Terakata 1:48:00 PM Admin Bandung Indonesia

Presiden luncurkan sinergi aksi ekonomi rakyat di Brebes

Pewarta: Satyagraha

Presiden Joko Widodo berbincang dengan petani. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Editor: Jafar M Sidik

Pewarta: Muhammad Razi Rahman

Menteri Susi luncurkan empat kapal pengawas perikanan

Menteri KKP Susi Pudjiastuti (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meluncurkan empat kapal pengawas baru yang merupakan bagian dari armada Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI).

"Saya ingin SKIPI lebih membuat kontribusi tambahan dalam mengamankan laut lepas, ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita, supaya para pencuri ikan menyadari kehadiran negara dan kita tidak main-main, serius menjaga laut kita," kata Susi Pudjiastuti dalam acara peluncuran yang digelar di Kolinlamil Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat.

Menurut Susi Pudjiastuti, langkah ini juga membuktikan konsistensi pemerintah untuk terus menjaga supaya laut Indonesia tidak dicuri pelaku penangkapan ikan ilegal.

Menteri Susi mengemukakan, armada kapal terbaru itu nantinya akan ditaruh di laut Natuna, Arafuru, dan kawasan perairan perbatasan. Jumlah kapal itu akan dibangun 2-3 setiap tahunnya sehingga ke depannya bakal ada 10 kapal pengawas baru milik KKP.

"ABK (anak buah kapal) berjumlah 24 orang, 15 dari PSDKP (Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) KKP. Kami dibantu TNI AL dan Marinir untuk melatih orang-orang kita," ungkap Susi.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Sjarief Widjaja memaparkan, empat armada Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) yang terbaru itu adalah ORCA 01, ORCA 02, ORCA 03, dan ORCA 04.

"Pemberian nama ORCA diambil nama ikan paus yang gesit dan bersemangat sehingga kapal ini diharapkan juga akan menjadi kapal yang gesit dan mampu mendukung operasi di ZEE," kata Sjarief.
Dia memaparkan, kapal yang diproduksi oleh galangan dalam negeri itu dibuat dari material yang mayoritas kandungan lokal dan memiliki ukuran panjang 60 meter, dengan kecepatan 25 knot, serta mampu beroperasi secara terus menerus hingga 14 hari.

Kapal-kapal tersebut, lanjutnya, akan dioperasikan di wilayah barat dan timur, masing-masing dua kapal. Keempat kapal SIKPI itu menambah jumlah kekuatan armada Kapal Pengawas Perikanan yang dimiliki menjadi 35 unit yang tersebar di seluruh wilayah penangkapan perikanan RI.

"Kami berharap pada masa akan datang, kapal ORCA ini akan mampu berkontribusi dalam sistem perikanan Indonesia," kata Sjarief.

Berdasarkan UU No 45/2009, kapal pengawas perikanan merupakan kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kapal Pengawas Perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah penangkapan perikanan Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

Editor: AA Ariwibowo

Terakata 9:34:00 AM Admin Bandung Indonesia