Luhut: Pemerintah akan teruskan proyek reklamasi Jakarta

Luhut: Pemerintah akan teruskan proyek reklamasi Jakarta

Terakata

9:57:00 PM

0 komentar

Pewarta: Susylo Asmalyah

Menko Maritim yang juga Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan (kiri) bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat tertutup terkait reklamasi Teluk Jakarta di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (13/9/2016). Pemerintah melalui Kemenko Kemaritiman memastikan melanjutkan proyek reklamasi wilayah Teluk Jakarta dengan memprioritaskan kehidupan para nelayan. (ANTARA /Puspa Perwitasari)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan meneruskan proyek reklamasi di pantai utara Jakarta.

"Kami sudah sampai pada kesimpulan sementara bahwa tidak ada alasan untuk tidak meneruskan reklamasi di pantai utara Jakarta," kata Luhut usai rapat soal reklamasi pantai utara Jakarta di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta Pusat, Selasa malam.

Dia mengatakan semua aspek terkait reklamasi sudah didengarkan yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PT PLN (Persero), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Perhubungan.

"Sudah memberikan masing-masing pandangan. Malam ini dan besok akan membuat press release yang lengkap khususnya di Pulau G," kata Luhut.

Luhut mengatakan perintah Presiden Joko Widodo yang harus menjadi prioritas adalah 12 ribu nelayan untuk jadi perhatian.

"Gugatan hukum PTUN nggak masalah, nggak berkekuatan hukum," kata Luhut menegaskan.

Dari presentasi Pemprov DKI Jakarta bahwa nelayan tersebut mendapatkan rumah susun untuk tempat tinggalnya, disediakan 1.900 unit kapal nelayan yang dapat berlayar sampai Kepulauan Natuna, dan penyediaan air bersih, katanya.

"Nggak ada masalah dengan sebelumnya. Ini rekomendasi saya," kata Luhut saat disangkutpautkan dengan Menko Maritim sebelumnya, Rizal Ramli yang menghentikan proyek reklamasi pantai Utara Jakarta.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Tebusan amnesti pajak 10 September Rp8,5 triliun

Tebusan amnesti pajak 10 September Rp8,5 triliun

Terakata

7:54:00 PM

0 komentar

19:54 WIB | 1.609 Views

Amnesti Pajak. (ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi)

Jakarta (ANTARA News) - Uang tebusan dari hasil program amnesti pajak per tanggal 10 September 2016 sudah terkumpul Rp8,5 triliun dari yang ditargetkan sebesar Rp165 triliun pada akhir periode 31 Maret 2016 atau mencapai progres 5,2 persen dari target.

Berdasarkan data statistik Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang diakses di laman "www.pajak.go.id/statistik-amnesti" di Jakarta, Sabtu pukul 19.00 WIB, komposisi uang tebusan itu terdiri dari deklarasi harta di dalam negeri sebesar Rp274 triliun, deklarasi harta di luar negeri Rp81,6 triliun.

Untuk dana wajib pajak yang kembali ke Indonesia dari luar negeri atau repatriasi sebesar Rp18,6 triliun. Dana repatriasi tersebut masih jauh dari yang ditargetkan pemerintah untuk membawa pulang dana Rp1.000 triliun dari luar negeri pada akhir periode tax amnesty.

Partisipasi program amnesti pajak paling banyak didapat dari wajib pajak orang pribadi non-UMKM sebesar Rp7,17 triliun, badan non-UMKM Rp911 miliar, orang pribadi UMKM Rp430 miliar, dan wajib pajak badan UMKM Rp15,8 miliar.

Sementara total surat pernyataan harta (SPH) yang sudah terdaftar dalam program pengampunan pajak mencapai 47.860 SPH dengan total harta mencapai Rp374,3 triliun.

Data statistik menunjukkan deklarasi harta di luar negeri periode 1-10 September 2016 sudah tiga kali lipat dari pencapaian deklarasi luar negeri di bulan Agustus, yakni Rp60,4 triliun berbanding Rp20,6 triliun. Sedangkan repatriasi dan deklarasi harta luar negeri hampir mencapai perolehan yang sama di bulan Agustus.

Berbagai pengamat ekonomi memperkirakan puncak partisipasi wajib pajak pada program tax amnesty berada di bulan September di mana batas akhir uang tebusan 2 persen.

Namun Bank Indonesia memproyeksikan penerimaan uang tebusan program amnesti pajak secara keseluruhan hanya akan mendapat Rp21 triliun, yang terbagi dari penerimaan Rp18 triliun di tahun 2016 dan Rp3 triliun pada 2017.

Adapun BI memperkirakan dana repatriasi yang akan terkumpul secara keseluruhan hanya Rp180 triliun, jauh dari target sebesar Rp1.000 triliun.

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Darmin: Asumsi pertumbuhan tergantung realisasi amnesti pajak

Darmin: Asumsi pertumbuhan tergantung realisasi amnesti pajak

Terakata

8:00:00 PM

0 komentar

Pewarta: Calvin Basuki

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari) ()

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar 5,1 persen masih tergantung pada realisasi program amnesti pajak.

"Sebetulnya itu bisa sangat tergantung bagaimana amnesti pajak ini berjalan," kata Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat.

Apabila realisasi dari program amnesti pajak dapat berjalan sesuai target, maka ada harapan pertumbuhan ekonomi 2017 mampu melebihi target yang disepakati pemerintah dan DPR.

"Kalau (realisasi amnesti pajak) tidak cukup bagus, ya memang 5,1 persen sudah cukuplah," ucap Darmin.

Asumsi makro pertumbuhan ekonomi 2017 ditetapkan oleh Komisi XI DPR sebesar 5,1 persen, atau turun 0,2 persen dari nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2016.

Sementara itu, hingga 9 September 2016 pukul 17.00 WIB, Direktorat Jenderal Pajak melalui laman amnesti pajaknya mencatat terdapat 45.939 surat pernyataan harta (SPH) dengan uang tebusan amnesti pajak Rp8 triliun atau sekitar 4,8 persen dari target Rp165 triliun.

Komposisi uang tebusan tercatat Rp8 triliun yang terdiri atas orang perorangan non-UMKM sebesar Rp6,71 triliun, orang perorangan UMKM Rp411 miliar, badan non-UMKM Rp866 miliar, dan badan UMKM Rp15,4 miliar.

Sementara itu, komposisi harta hasil repatriasi dan deklarasi tercatat Rp353 triliun yang terdiri atas deklarasi dalam negeri Rp260 triliun, deklarasi luar negeri Rp75,9 triliun, dan repatriasi Rp16,5 triliun.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memperkirakan uang tebusan yang didapat dari program amnesti pajak sebesar Rp21 triliun dari keseluruhan periode, terdiri dari Rp18 triliun pada 2016 dan Rp3 triliun pada 2017.

Dana repatriasi juga diperkirakan akan berada di angka Rp180 triliun, jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.000 triliun.

Darmin cenderung menunggu hasil amnesti pajak sampai akhir periode program pada 31 Maret 2017.

"Kementerian Keuangan perlu putuskan upaya-upaya untuk menghubungi wajib pajak besar. Ini masih jalan, jangan terlalu terburu-buru," ucap dia.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Indonesia-Australia sepakat tingkatkan kerja sama

Indonesia-Australia sepakat tingkatkan kerja sama

Terakata

2:39:00 PM

0 komentar

Pewarta: Joko Susilo

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) berbincang dengan PM Australia Malcolm Turnbull (keempat kiri) dalam pertemuan bilateral di Asem Villa, Vientiane, Laos, Kamis (8/9). Pertemuan itu membahas kerjasama kedua negara terkait impor sapi dan pengembangbiakan ternak, penanggulangan terorisme, serta peningkatan keamanan dan kemakmuran maritim. ( ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pd/16)

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, sepakat meningkatkan kerja sama bidang ekonomi dan maritim.

Kesepakatan ini dilakukan saat Jokowi dan Turnbull melakukan pertemuan bilateral di ASEM Villa, Viantiane Laos, Kamis.

Siaran pers Biro Pers Istana, diterima di Jakarta, Kamis, menyebutkan, Jokowi didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dan Kepala BKPM, Thomas Lembong. 

Setelah pertemuan, Marsudi memberikan keterangan terkait pembicaraan kedua kepala negara tersebut. 

Salah satunya adalah kerja sama di bidang ekonomi, khususnya masalah daging yang berkaitan dengan impor sapi maupun peternakan sapi.

"Daging ini tidak hanya terkait dengan impor sapi tetapi juga peternakan sapi. Itu lebih berkelanjutan tidak hanya masalah beli-membeli tetapi kemudian menjadikan ketahanan pangan kita lebih berkelanjutan," ujar Marsudi.

Selain itu, Jokowi dan Turnbull juga berdiskusi tentang terorisme dan sepakat meningkatkan kerja sama di berbagai bidang yang berkaitan kontra terorisme.

"Kerja sama informasi intelijen dan siber juga akan kita tingkatkan," kata Marsudi.

Mengingat kedua negara berperan aktif dalam EAS (East Asia Summit) dan IORA (Indian-Ocean Rim Association), oleh karena itu keduanya sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang maritim.

"Australia dan Indonesia akan menjadi negara pertama yang akan mengimplementasikan kerja sama maritim dalam EAS dan terus berperan aktif dalam IORA," imbuhnya.

Agar kerja sama maritim ini menjadi lebih fokus, Jokowi berharap Australia mendukung Indonesia dalam memberantas penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur dimana terdapat konteks ekonomi biru yang juga diusung Australia.

"Jadi yang utama adalah keamanan maritim dan yang kedua adalah kemakmurannya, jadi keamanan maritim dan kemakmuran maritim," kata Marsudi.

Jokowi juga akan ke Australia pada November nanti memenuhi undangan resmi Turnbull.

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Mentan: ekspor beras organik Kepri ke Singapura

Mentan: ekspor beras organik Kepri ke Singapura

Terakata

11:14:00 PM

0 komentar

Pewarta: Mentari Dwi Gayati

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)

Lingga, Kepulauan Riau (ANTARA News) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tengah mempersiapkan beras organik produksi Kepulauan Riau untuk diekspor ke Singapura dan memenuhi kebutuhan pangan ke negara tetangga tersebut.

"Kepri kita persiapkan untuk ekspor (beras organik) dan bisa memenuhi kebutuhan beras Singapura dan Malaysia yang selama ini kebutuhannya dipenuhi dari Vietnam, Thailand dan Myanmar," kata Menteri Amran usai melakukan penyemaian padi perdana di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Rabu.

Amran mengatakan Kepulauan Riau berpotensi besar untuk dijadikan sumber beras ekspor ke negara tetangga, contohnya Singapura yang letaknya hanya memakan waktu kurang dari 2 jam melalui jalur laut.

Ia mengaku sudah menyiapkan anggaran untuk pembukaan lahan sawah tanam padi organik sampai 10 ribu hektare di seluruh Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kunjungan kerjanya, Amran meminta pada Bupati Lingga untuk membuka lahan pertanian seluas 5.000 hektare dengan didukung peralatan olah tanah dan pascapanen.

Adapun bantuan yang diberikan kepada petani Lingga, yakni traktor roda empat (2 unit), traktor roda dua (lima unit), pompa air (lima unit), benih sumber padi untuk lahan seluas 100 hektare dan benih jagung hibrida 70kg.

"Petani lima orang saja cukup. Apalagi satu combine harvestor bisa menggarap sampai 10 hektare per hari. Produksi bisa meningkat kalau didukung teknologi," ujar Amran saat dihadapi dengan tantangan sedikitnya jumlah petani di Kabupaten Lingga.

Menurut dia, bahan pangan organik menjadi potensi sektor pertanian Indonesia yang sulit disaingi negara lain dan menjadi celah kesejahteraan petani karena harga jualnya yang lebih tinggi hingga 10 kali lipat daripada beras nonorganik.

Amran juga mengapresiasi Kabupaten Lingga yang mampu menghasilkan panen beras dalam waktu hanya 134 hari secara swadaya setelah pembukaan 100 hektare sawah.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2016