-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Menteri Susi
Menteri Susi: Masyarakat dunia sudah sadar "illegal fishing"

Menteri Susi: Masyarakat dunia sudah sadar "illegal fishing"

Pewarta: 
Menteri Susi: Masyarakat dunia sudah sadar
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (ANTARA FOTO/M. Agung Rajasa)
 FAO sudah mendukung kita untuk memasukkan illegal fishing ..."
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan masyarakat dunia, termasuk Organisasi Pangan Sedunia (FAO) saat ini sudah sadar akan bahaya penangkapan ikan secara tidak sah (illegal fishing), dan Indonesia juga telah mengeluarkan banyak kebijakan pemberantasannya.

"Sekarang seluruh dunia sudah mulai sadar. FAO sudah mendukung kita untuk memasukkan illegal fishing ke dalam rapat-rapat perjanjian," catatnya melalui keterangan tertulis, Kamis.
Susi mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang masuk peringkat ketiga negara demokrasi dengan populasi terbesar, peringkat lima penduduk terbanyak, dan negara dengan luas laut kedua terbesar di dunia.

Dia berpendapat bahwa tiga kualifikasi tersebut juga telah sah bagi Republik Indonesia, sehingga bisa mengkalim menjadi bangsa yang besar.

"Refleksi tiga poin tadi hanya bisa kita dapatkan kalau kita budayakan dengan kerja, kerja, kerja," catatnya.
Ia juga mengemukakan, Kememnterian Kelautan dan Perikanan (KKPI adalah prioritasnya tujuan Pemerintah RI, antara lain Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menjadikan laut sebagai masa depan bangsa ini, juga adanya kehendak untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan semua kelompok sosial dalam tatanan global.

"Poros itu menjadi titik pusat, yang nantinya berinteraksi dengan semua group social global line," katanya.

Sebelumnya, Susi mengatakan bahwa penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang berlaku bagi kapal eks-asing berkapasitas di atas 30 GT telah efektif mengurangi penangkapan ikan secara tidak sah.

Susi menegaskan hal itu dalam acara "Combating IUU Fishing" yang diselenggarakan Food and Agriculture Organization (FAO) sebagai acara sampingan dari Sidang Sesi ke-32 FAO Committee of Fisheries di Markas Besar FAO, Roma, Italia, Kamis (14/7).
Ia menyatakan, kebijakan Pemerintah RI mampu menurunkan jumlah kapal ikan tak berizin dan praktik perikanan ilegal sehingga berkontribusi positif terhadap pasokan ikan tangkap nasional serta pertumbuhan produksi di sektor perikanan.

KKP juga diberitakan bakal menenggelamkan sejumlah kapal pelaku penangkapan ikan ilegal di Natuna, Kepulauan Riau, pada 17 Agustus 2016.
Susi menambahkan, pihaknya juga tengah menyiapkan kegiatan penenggelaman kapal yang rencananya digelar seusai Lebaran, meski belum secara detail menyebutkan kapal-kapal mana yang akan ditenggelamkan.
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Menteri Susi paparkan upaya perangi illegal fishing disela FAO Roma

Menteri Susi paparkan upaya perangi illegal fishing disela FAO Roma

Pewarta: 
Menteri Susi paparkan upaya perangi illegal fishing disela FAO Roma
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menyampaikan pemaparannya di depan Sidang FAO di Roma, Senin (11/7/2016). (istimewa)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti menyampaikan bahwa moratorium perizinan usaha perikanan tangkap di Indonesia yang berlaku bagi kapal eks-asing berkapasitas di atas 30GT serta pelarangan pemindahan muatan ikan di tengah laut, efektif mengurangi illegal fishing dan menguntungkan perikanan Indonesia.

Hal itu Susi Pudjiastuti dalam acara "Combating IUU Fishing" yang diselenggarakan Food and Agriculture Organization (FAO) sebagai side-eventdari Sidang Sesi ke-32 FAO Committee of Fisheries di Markas Besar FAO, Roma, 14 Juli.
Menteri Susi, menurut keterangan Fungsi Penerangan KBRI Roma pada Jumat, telah mengatakan bahwa langkah tersebut mampu menurunkan jumlah kapal ikan tak berizin dan praktik perikanan ilegal (illegal, unreported and unregulated fishing) sehingga berkontribusi positif terhadap pasokan ikan tangkap nasional serta pertumbuhan produksi di sektor perikanan. 

Menteri Susi didaulat sebagai pembicara bersama dengan wakil dari berbagai organisasi internasional yang selama ini aktif dalam upaya pemberantasan IUU Fishing di tingkat global seperti FAO Fisheries and Aquaculture Department, International Monitoring, Control and Surveillance (MCS) Network, The Pew Charitable Trust dan International Seafood Sustainability Foundation (ISSF). 

Berbagai organisasi internasional memaparkan hasil kajian terkait IUU Fishing dan usulan mekanisme dalam memberantasnya. 

Selain itu hadir pula pembicara dari Google Inc yang menyajikan citra satelit rekamannya menggambarkan betapa masifnya praktik perikanan ilegal dewasa ini. Besarnya kerugian yang ditimbulkan menegaskan pandangan tentang besarnya ancaman praktik IUU Fishing terhadap industri perikanan global serta keberlangsungan ekosistem laut. 

Hal ini mengundang perhatian dari berbagai kalangan untuk dapat secara bersama-sama memberantas IUU Fishing. 

Partisipasi Menteri Kelautan dan Perikanan RI dalam forum yang diadakan KBRI Roma bekerja sama dengan FAO merupakan bukti diakuinya upaya Indonesia dalam memberantas IUU Fishing oleh komunitas global. 
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Menteri Susi dorong keakuratan data perikanan global

Menteri Susi dorong keakuratan data perikanan global

 | 2.431 Views
Pewarta: 
Menteri Susi dorong keakuratan data perikanan global
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menyampaikan pemaparannya di depan Sidang FAO di Roma, Senin (11/7/2016). (istimewa)
 Indonesia sangat mendorong negara-negara anggota FAO untuk meningkatkan kualitas data yang disampaikan ke FAO dengan lebih akurat, terbaru, dan bertanggung jawab,"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendorong peningkatan keakuratan data perikanan global khususnya yang dimiliki oleh negara-negara yang menjadi anggota Komite Perikanan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO).
"Indonesia sangat mendorong negara-negara anggota FAO untuk meningkatkan kualitas data yang disampaikan ke FAO dengan lebih akurat, terbaru, dan bertanggung jawab," kata Menteri Susi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Sebagaimana diketahui, Menteri Susi memimpin delegasi Indonesia yang menghadiri sesi ke-32 Komite Perikanan FAO yang digelar di kota Roma, Italia, Senin (11/7) lalu.

Dalam acara tersebut, Menteri Susi menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengawal perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan menjadi sorotan dunia.

Indonesia dianggap dapat menjadi contoh bagi pelaksanaan komitmen dalam pemberantasan IUU Fishing (Penangkapan Ikan Secara Ilegal) atas langkah konkritnya dalam meratifikasi dan mengimplementasikan aturan FAO dalam mengatasi tindak pidana tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI menegaskan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan data perikanan yang lebih baik kepada FAO untuk penyusunan The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA). "Penerapan kuesioner dari FAO, saya akui sudah lebih baik. Saya juga mengapresiasi tumbuhnya partisipasi negara-negara dalam penyusunan SOFIA 2016," kata Susi Pudjiastuti.
Tanpa data yang kredibel, lanjut Susi, tidak mungkin dunia mengambil langkah-langkah yang tepat dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan untuk Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Susi juga mengenalkan program "One Data Initiative" untuk meningkatakan proses pengumpulan data perikanan. "Saat ini, Indonesia sedang mencanangkan program Satu Data. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan proses pengumpulan data perikanan dengan tiga pendekatan, yaitu sumber daya manusia, proses, dan teknologi," paparnya.

Susi juga mengapresiasi penyerahan laporan dan dokumen SOFIA yang merupakan laporan-laporan dari negara anggota FAO.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah dinilai perlu menyusun sistem database yang akurat dan terus dimutakhirkan setiap waktu agar benar-benar diketahui secara transparan dan lebih jelas mengenai kebutuhan impor komoditas perikanan.
"Pemerintah Pusat dan Daerah mesti menyusun sistem database mengenai stok ikan yang dipublikasikan secara online dan reguler," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat Keadilan dan Perikanan (Kiara) Abdul Halim.
Menurut dia, sistem database stok ikan tersebut perlu dilakukan setiap mingguan atau bulanan untuk mengantisipasi pelbagai dampak terjadinya kelangkaan sumber daya ikan/garam yang membuka kran impor.

Selain itu, ia juga menginginkan Pemerintah Pusat dan Daerah bersama-sama dengan perwakilan masyarakat perikanan dan pergaraman skala kecil dan pemangku kepentingan terkait lainnya menyelenggarakan evaluasi kebijakan impor ikan dan garam, termasuk implementasi di lapangan. "Targetnya, diketahui tantangan dan ancaman berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya perikanan dan pergaraman," katanya.

Sekjen Kiara menyatakan akibat dari impor komoditas kelautan dan perikanan antara lain harga kepiting di sentra produksi Cirebon mengalami penurunan drastis.

Sedangkan dampak lainnya, lanjut Abdul Halim, menurunnya mutu ikan yang dipasarkan di dalam negeri, serta daya saing nelayan skala kecil menurun drastis dikarenakan minusnya fasilitas pemerintah.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Menteri Susi: realisasi impor hanya 15 persen

Menteri Susi: realisasi impor hanya 15 persen

Pewarta: 
Menteri Susi: realisasi impor hanya 15 persen
Menteri Kelautan Tanggapi Protes Cina. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan tanggapan terkait protes pemerintah Cina atas penembakan kapal nelayannya di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa (21/6/2016). Susi menyatakan tembakan peringatan oleh TNI AL terhadap kapal nelayan Cina pada 17 Juni 2016 tersebut sudah sesuai Standar Operasional Prosedur karena kapal Cina telah melanggar perbatasan di perairan Natuna. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan impor perikanan saat ini tidaklah meluas dan realisasi izin impor yang dikeluarkan hanya sekitar 15 persen dari yang diminta oleh pihak importir.

"Antara permohonan dan izin yang terealisasi, realisasi hanya 15 persen dari izin yang diberikan," kata Susi Pudjiastuti dalam acara Chief Editor Meeting di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat.
Menurut Susi, impor ikan Indonesia pada tahun ini hanya baru dikeluarkan izinnya sekitar 2 bulan lalu, itu pun hanya dilakukan dengan waktu tertentu dan jumlah tertentu serta dalam periode waktu tertentu.

Menteri Kelautan dan Perikanan mengingatkan bahwa impor bukanlah barang baru karena setiap tahun Indonesia selalu melakukan impor ikan.

Dalam sejumlah kesempatan lainnya, Menteri Susi juga mengungkapkan bahwa angka impor ikan di Indonesia sudah jauh menurun sejak 2011.

Demikian pula dengan impor "fish meal" (pakan ikan) yang jauh menurun karena perikanan budi daya Indonesia dinilai makin mandiri.
"Sekarang ini selain impor menurun, impor fish meal kita menurun jauh. Berarti budi daya kita sudah mengurangi ketergantungannya pada impor," ungkapnya.
Ia mengungkapkan ke depannya bakal ada persyaratan impor yang lebih ketat, yaitu harus ada catch certificate dari negara asal serta tidak boleh mengimpor dengan menggunakan kapal tramper.

Sebagaimana diwartakan, pemerintah perlu memaksimalkan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) guna mengatasi impor ikan yang dilakukan dalam rangka guna mengatasi kekurangan bahan baku yang dibutuhkan industri pengolahan ikan di berbagai daerah.

"Pemerintah harus memaksimalkan konsep SLIN yang telah diluncurkan pada tahun 2014. Ikan makarel yang diimpor itu masih wajar. Namun, untuk tongkol, cakalang, dan baby tuna jika masih diimpor juga menjadi suatu yang lucu dan tidak masuk akal," kata anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin.

Sebagaimana diketahui, ikan seperti tongkol, cakalang, dan tuna sebenarnya banyak terdapat dan biasa diperoleh di kawasan perairan Indonesia.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai kebijakan impor ikan yang dikeluarkan oleh pemerintah belakangan ini adalah tindakan yang salah kaprah karena dapat menumbuhkan luka yang sangat mendalam bagi nelayan kecil yang selama ini telah bersusah payah mencari ikan.

"Kebijakan importasi ikan ini salah kaprah. Janggal di mana-mana. Sektor perikanan yang seharusnya sebagai penyangga kebutuhan pangan pertanian, malah ikut latah untuk ikut-ikutan impor," ucap Akmal.

Ia juga mengingatkan bahwa kejanggalan kebijakan importasi ikan ini tampak pada rujukan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2014 yang menyebutkan bahwa total produksi perikanan tangkap di laut menunjukkan tren yang meningkat.

Data tersebut menyebutkan pada tahun 2009, tangkapan ikan hanya 4.812.235 ton. Akan tetapi, melonjak drastis pada tahun 2014 menjadi 5.779.990 ton.

"Pemerintah membuat dalih bahwa selama ini hasil tangkapan nelayan tidak memenuhi syarat industri. Padahal, produksi ikan nelayan Indonesia sangat tinggi, misalnya, jenis ikan makarel, tuna, tongkol, dan cakalang, juga dengan kualitas yang sangat baik, terutama hasil tangkapan nelayan di Indonesia Timur," tuturnya.

Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Menteri Susi larang perusahaan asing tangkap ikan

Menteri Susi larang perusahaan asing tangkap ikan

Pewarta: 
Kupang (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti melarang perusahaan yang beroperasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia untuk menangkap ikan di perairan Indonesia.

"Mereka boleh beroperasi di wilayah Indonesia tetapi hanya boleh jadi pengelola. Tetapi kalau soal tangkap-menangkap biarkan kita saja. Biarkan nelayan kita saja," katanya saat berdialog dengan sejumlah nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tenau, Kupang, Minggu.

Hal ini disampaikannya menanggapi Masyarakat ekonomi Asean (MEA) yang sudah masuk ke Indonesia dan sudah menyebar ke segala bidang.

Ia mengatakan walaupun sudah menyebar ke segala bidang tetapi untuk bagian kelautan dan perikanan tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak asing.

"Ini bukan berarti bahwa pihak asing tidak sama sekali diberikan izin menanamkan investasi di bidang perikanan. Mereka boleh menanamkan modalnya tetapi hanya sebatas pada pengelolaan," tuturnya.

Pengelolaan yang dimaksud adalah seperti pabrik es, pengolahan ikan serta sejumlah pengelolaan yang berkaitan dengan Kelautan dan Perikanan.

"Bahkan kami justru memberikan kemudahan kepada pihak asing untuk terjun 100 persen di sektor itu," tambahnya.

Sejauh ini, pemerintah sendiri telah menetapkan perikanan tangkap masuk dalam daftar negatif untuk investasi, sehingga dalam waktu dekat akan ditelusuri sumber uang yang digunakan investor.

"Yang pasti kita akan cek. Karena investasinya terlihat sudah abu-abu. KIta akan cek sumber uangnya dari mana," tegasnya.
Dia mengatakan semua yang dilakukan tersebut demi menjaga sumber daya di laut untuk masa depan. Karena itu, ia minta nelayan menjaga laut dengan tidak menangkap ikan menggunakan bom, potasium maupun trawl.

Hingga saat ini, lanjutnya sektor kelautan dan perikanan memberikan dampak yang positif bagi PDB sektor perikanan iitu sendiri.

"Untuk sektor KP pada kuartal kedua 2016 perikanan mencapai 8,96 persen di saat kementerian yang lain hanya mencapai 5,4 persen saja. Oleh karena itu saya harapkan nelayan bisa bersama-sama bekerja sama dengan pihak-pihak terkait menjaga laut kita dari pencurian ikan," tambahnya. 
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Back To Top