-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Minta
Presiden minta penanganan terorisme lebih terpadu

Presiden minta penanganan terorisme lebih terpadu

Pewarta: 
Presiden minta penanganan terorisme lebih terpadu
Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penanganan terorisme di Tanah Air lebih terpadu sehingga hasilnya lebih baik.

"Tadi Presiden minta penanganan teroris itu lebih terintegrasi supaya hasilnya bisa lebih bagus," kata Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Ia menyebutkan bahwa ancaman terorisme terus meningkat di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Menurut Luhut, permintaan Presiden Jokowi tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Istana Kepresidenan.
"Tadi ada Kapolri baru, Kepala BIN, Panglima TNI, Kepala PPATK," kata Luhut.

Sorotan
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menyatakan isu terorisme menjadi salah satu yang paling penting disoroti Polri.

Ia berpesan agar stigma buruk terhadap pesantren tak lagi berlanjut terkait dengan isu terorisme.

"(Terorisme) diharapkan ditangani secara cepat dan tuntas, tidak dikesankan sebagai media pelatihan, uji coba persenjataan apalagi proyek kerja kepolisian yang berlarut," kata Sodik.

Ia juga berharap tidak ada generalisasi stigma buruk terhadap lembaga pendidikan seperti pesantren.
Editor: Heppy Ratna
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Eropa minta Laut China Selatan bebas untuk dilintasi

Eropa minta Laut China Selatan bebas untuk dilintasi

Eropa minta Laut China Selatan bebas untuk dilintasi
Peta konflik klaim wilayah antar-negara di Laut Tiongkok Selatan. (inquirer.net)

Brussel (ANTARA News) - Negara-negara harus bebas melintasi Laut China Selatan, kata Komisi Eropa, Rabu. 

Pernyataan Eropa itu merupakan peringatan diplomatik pertama kalinya yang dikeluarkan terhadap Beijing setelah jet-jet China mencegat satu pesawat militer Amerika Serikat di atas perairan yang disengketakan itu bulan lalu.

Komisi Eropa menghindarkan diri untuk mengkritik Beijing, mitra dagang utama, secara langsung. Namun, Komisi memperingatkan, dalam dokumen kebijakan yang baru, bahwa mereka menentang "aksi-aksi sepihak yang bisa menyebabkan status quo dan meningkatkan ketegangan".

Pernyataan itu merupakan tanda kekhawatiran atas kegiatan pembangunan dan militerisasi yang dilakukan China di pulau-pulau yang berada di Laut China Selatan.

"Uni Eropa menginginkan adanya kebebasan pelayaran dan penerbangan di Laut China Timur dan Laut China Selatan," kata eksekutif Uni Eropa dalam dokumen. Dokumen dibuat untuk membingkai kebijakan kelompok negara-negara Eropa itu terhadap China untuk lima tahun ke depan.

Pemerintahan negara-negara Uni Eropa (EU) harus terlebih dahulu menyetujui dokumen tersebut.

Sementara EU mengatakan bahwa pihaknya bersikap netral dalam sengketa di Laut China Selatan antara China dan negara-negara Asia lainnya, Washington mendesak Uni Eropa untuk secara terbuka menentang klaim Beijing atas hampir seluruh wilayah di Laut China Selatan.

Amerika Serikat mengatakan Beijing sedang menjalankan pendekatan buas terhadap jalur perdagangan penting, yang juga diklaim oleh Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan dan Filipina itu.

Pengadilan internasional di Den Haag diperkirakan segera memutuskan diterima atau tidaknya klaim China itu jika Filipina membawa kasus tersebut ke Den Haag. Beijing mengatakan pihaknya tidak akan menghormati kekuasaan hukum pengadilan internasional itu dan bahwa Perserikatan Bangsa-bangsa tidak memiliki wewenang untuk memaksa.(?)

Pada Mei, dua jet tempur China menyergap satu pesawat pengintai milik militer Amerika Serikat di atas Laut China Selatan dan Washington dituntut agar menghentikan pengintaian di dekat China, demikian Reuters.

(T008)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Presiden minta PLTGU Jeranjang selesai sebelum MTQ

Presiden minta PLTGU Jeranjang selesai sebelum MTQ

Pewarta: 
Presiden minta PLTGU Jeranjang selesai sebelum MTQ
Beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo juga meresmikan PLTG Paguat berkapasitas 100 MW di Gorontalo. (ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin)
Mataram, NTB (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta kepada pembangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Unit 2 Jeranjang di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyelesaikan proyek selesai sebelum Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) nasional di Lombok akhir bulan depan.

"Tadi saya menanyakan ke pak dirut (PLN) katanya kira-kira Insya Allah Agustus akan selesai tapi karena di NTB nanti akan ada MTQ, kalau bisa diusahakan sebelum MTQ itu bisa dirampungkan," kata Jokowi dalam sambutannya saat meresmikan pembangunan PLTGU Jeranjang di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sabtu.
Menurut Jokowi, pembangunan PLTGU ini demi menambah suplai listrik ke masyarakat dan industri.

Presiden mengatakan pembangunan PLTGU Jeranjang Unit 2 sudah dimulai sejak empat bulan lalu. PT GE Operation Indonesia selaku pembangun, akan menerima mesin pembangkit yang dikirim dari Singapura pada Juni 2016.

"Saya lebih baik datang pada saat proyek sudah berjalan sehingga bisa memastikan kapan proyek ini selesai," kata Jokowi.
Menurut Presiden, dengan tersedianya listrik di daerah maka diharapkan membangun ekonomi masyarakat kecil dan membantu pendidikan anak Indonesia.

Pembangkit bertenaga gas di Jeranjang yang berkapasitas 2 x 25 Megawatt akan menggunakan bahan bakar minyak hingga pada 2018 dan selanjutnya akan menggunakan LNG.

Menurut rencana kontraktor utama PLTGU Jeranjang, PT GE Operation Indonesia, mesin pembangkit listrik akan tiba di Lombok pada 23 Juni 2016.

Pembangunan fasilitas PLTGU ditargetkan rampung pertengahan Agustus 2016 untuk beroperasi akhir bulan itu. Seluruh nilai kontrak amandemen proyek PLTGU Jeranjang itu bernilai Rp265,7 miliar.

PLTGU 2 x 25 Megawatt itu akan menambah kapasitas listrik dari PLTU Jeranjang sebelumnya yang menggunakan tenaga uap dari batu bara.
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Mendagri minta kepala daerah petakan area rawan

Mendagri minta kepala daerah petakan area rawan

Pewarta: 
Mendagri minta kepala daerah petakan area rawan
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
 Pahami ancaman bangsa menyangkut narkoba, korupsi, kesenjangan sosial, radikalisme dan terorisme, dan area rawan bencana. Pahami area-area itu,"
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta para kepala daerah untuk melakukan pemetaan sekaligus memahami area rawan di daerahnya.

"Pahami ancaman bangsa menyangkut narkoba, korupsi, kesenjangan sosial, radikalisme dan terorisme, dan area rawan bencana. Pahami area-area itu," kata Tjahjo dalam pembukaan Diklat Kepala Daerah Angkatan Ke-2 di Gedung BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis.

Tjahjo juga berharap para kepala daerah hasil Pilkada serentak 2015 peka terhadap masalah yang berkembang di masyarakat, bisa mendengarkan aspirasi rakyat dan tak menyalahgunakan wewenangnya.
"Kepala daerah dipilih rakyat, harus amanah dan memahami apa yang menjadi aspirasi masyarakat daerah, harus mampu mengorganisasi masyarakat di daerah," kata dia.
Di tempat yang sama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau kepala daerah lebih mawas diri.
"Jangan sampai kepala daerah terjerat korupsi setelah mendapatkan amanah dari masyarakat," kata Luhut. 
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Gubernur BI minta IDB tingkatkan investasi infrastruktur

Gubernur BI minta IDB tingkatkan investasi infrastruktur

Pewarta: 
Gubernur BI minta IDB tingkatkan investasi infrastruktur
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo meminta lembaga multilateral Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IDB) meningkatkan nilai investasi infrastruktur kepada negara-negara anggota lembaga tersebut.

Menurut Agus, dalam pertemuan Dewan Gubernur IDB, di Jakarta, Rabu, kepastian tersedianya infrastruktur menjadi hal penting untuk merealisasikan ambisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

"Pembangunan infrastruktur juga sejalan dengan lima pilar strategis dari 10 tahun kerangka strategis IDB dan fokus pemerintah Indonesia," kata dia melalui keterangan tertulis.

Dalam pertemuan forum tertinggi IDB itu, sebagai pimpinan delegasi Indonesia, Agus memuji kemajuan yang dicapai IDB dalam berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial negara anggota, selama 41 tahun.

Sebagai gambaran, pada 2015, Grup IDB memberikan bantuan finansial maupun bantuan teknis sebesar 12,1 miliar dolar AS, meningkat 13 persen dari jumlah bantuan sebelumnya sebesar 10,7 miliar dolar AS.

Khusus untuk Indonesia, seperti data "Blue Book" 2015-2019, IDB berencana menawarkan pinjaman kepada Indonesia sebesar 5,2 miliar dolar AS.

"Sekarang kami punya komitmen dengan IDB di mana IDB akan memberi pinjaman 5 miliar dolar AS yang akan ditekan besok (Rabu, 18/5)," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Selasa kemarin, di Jakarta.

Indonesia dan IDB juga menandatangani trategi kerja sama negara anggota atau "member country partnership strategy" (MCPS) untuk periode 2016-2020.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Back To Top