-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Museum konstitusi
Sekjen MPR gagas Laboratorium dan Museum Konstitusi

Sekjen MPR gagas Laboratorium dan Museum Konstitusi

Pewarta: 
Sekjen MPR gagas Laboratorium dan Museum Konstitusi
Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal MPR RI Maruf Cahyono menggagas laboratorium dan museum konstitusi guna menyimpan dan melestarikan dokumen serta benda-benda yang terkait dengan sejarah konstitusi.

"Dalam sistem ketatanegaraan saat ini, MPR RI disebut sebagai laboratorium konstitusi. Dalam Tata tertib MPR RI juga menyebut sebutan tersebut," kata Maruf Cahyono ketika membuka diskusi "Mengenal Sejarah Konstitusi Melalui Perpustakaan dan Museum" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis. 

Maruf berharap, perpustakaan MPR RI yang terletak di lorong gedung Nusantara V dapat menjadi lebih ramai dari sebelummya.

Belasan tahun lalu, kata dia, di lorong gedung tersebut sangat sepi, namun saat ini tugas-tugas yang dikerjakan MPR RI sangat banyak,  salah satunya memerlukan dukungan perpustakaan.

"Sebelumnya, saya memiliki gagasan perpustakaan menjadi laboratorium dan museum konstitusi," katanya.

Maruf menegaskan, berdasarkan UU No 17 tahun 2014 tentang MPR,  DPR, DPD, DPRD (MD3), ada tiga besar tugas MPR RI, salah satunya adalah melakukan sosialisasi Empat Pilar yakni, Pancasila, UUD 1945,
Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI.

MPR RI, kata dia, juga melakukan kajian konsep dan implementasi dari sistem ketatanegaraan.

"Ini merupakan tugas berat bagi MPR RI," katanya.

Maruf menambahkan, dalam sistem ketatanegaraan, menyebut MPR RI sebagai laboratorium konstitusi.

"Untuk mewujudkan laboratorium konstitusi, perlu adanya studi kelayakan dan testimoni dari para ahli perpustakaan dan perlu proses pembelajaran," katanya.

Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Pimpinan MPR ingin bangun museum konstitusi

Pimpinan MPR ingin bangun museum konstitusi

Pewarta: 
Pimpinan MPR ingin bangun museum konstitusi
Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta. (MPR RI)
Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah pimpinan di MPR RI memiliki gagasan untuk membentuk semacam sekolah atau lembaga pendidikan konstitusi dan museum konstitusi di lingkungan MPR.

Hal ini merupakan salah satu poin yang dihasilkan dalam Rapat Koordinasi antara Pimpinan MPR bersama sejumlah lembaga di MPR di Bali, Sabtu (30/1), sebut keterangan tertulis MPR, yang dikutip Minggu.

Dalam rakor yang dibuka Wakil Ketua MPR Oesman Sapta didampingi Hidayat Nur Wahid itu para pimpinan MPR juga sepakat meningkatkan sosialisasi Empar Pilar Kebangsaan yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Hadir dalam rapat itu, Pimpinan Badan Sosialisasi MPR antara lain yakni Ahmad Basarah, Edhy Prabowo, Alimin Abdullah, Prof, Bahtiar Aly.

Kemudian, Pimpinan Badan Pengkajian MPR Rambe Kamarulzaman, TB. Soenmandjaja, Martin Hutabarat. Selain itu, ada pula Pimpinan Badan Penganggaran MPR, Idris laena, Guntur Sasono, Suarifuddin Suding, Muh. Asri Anas dan Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR Ahmad Farhan Hamid serta Prof Sudjarto.

Rakor juga membahas segala permasalahan seputar evaluasi program-program MPR RI, kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI dan rencana program MPR tahun 2016 beserta penganggarannya.

Ketua Badan Sosialisasi MPR, Ahmad Basarah mengatakan, rapat koordinasi ini bertujuan untuk mencermati dan merespon perkembangan kebangsaan dan ketatanegaraan bangsa terkait dengan ekspektasi masyarakat luas terhadap eksistensi MPR.

Menurut sebagian kalangan, lanjut dia, MPR dapat segera mengambil posisi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan tertinggi.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta mengungkapkan isu aktual yang dibahas dalam rapat koordinasi salah satunya ialah memaksimalkan fungsi dan peran badan dan lembaga pengkajian MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara intensif sesuai amanat Pasal 5 huruf c UU MD3.

Dalam pasal itu disebutkan, badan pengkajian dan lembaga pengkajian akan fokus pada tindak lanjut arus besar aspirasi masyarakat terkait soal amandemen UUD yang terbatas pada eksistensi lembaga MPR. Selain itu, perlunya dihidupkan kembali sistem kebijakan pembangunan nasional jangka pendek, menengah dan panjang.

“Kenapa hal itu sangat perlu, supaya negara kita tidak setiap ganti presiden ganti pula sistemnya sehingga, misalnya sekarang kebijakan pembangunan presiden adalah tol laut, nanti ganti presiden kebijakan pembangunan berubah akan membuat tol udara ini hanya contoh saja," kata dia.

"Jadi sistem dan kebijakan pembangunan presiden tidak ada kontinuitas, tidak nyambung. Nah ini akan kita ubah,” tambah Oesman yang biasa disapa OSO itu.
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2016

Back To Top