-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Opini
TELAAH - Perselisihan Laut China Selatan tantangan bagi ASEAN

TELAAH - Perselisihan Laut China Selatan tantangan bagi ASEAN

Oleh 
TELAAH - Perselisihan Laut China Selatan tantangan bagi ASEAN
Ilustrasi peta kawasan Laut China Selatan. (beforeitnews.com)
Jakarta (ANTARA News) - Konferensi internasional bertema "Finding Peaceful Solutions for South China Sea Disputes from ASEAN Perspectives" berlangsung di Jakarta, 1 September 2016. Sejumlah pakar dari dalam maupun luar negeri menjadi narasumber, terutama membahas serangakain tantangan keamanan di Laut China Selatan (LCS).

Pada saat bersamaan, masyarakat dunia akan memberikan perhatian kepada LCS, berusaha mengurangi ketegangan dan memajukan resolusi damai bagi kawasan tersebut.

Bagi Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), konferensi ini telah memberikan manfaat untuk memperkuat persatuan di antara para anggotanya, menyelesaikan konflik di LCS. Empat anggota ASEAN (Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam dan Filipina) bersama dengan China dan Taiwan merupakan pihak-pihak yang mengklaim (claimant) atas sebagain atas seluruh wilayah di LCS.

Sudah seharusnya apa yang para pihak lakukan di kawasan tersebut sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB tentang Hukum Laut (The United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) yang disahkan tahun1982.

Jika timbul konflik di antara mereka, UNCLOS sebagai produk hukum internasional harus manjadi rujukan, dan bukan sebaliknya membuat situasi menjadi rumit, serta bukan pula menonjolkan pendekatan militeristik. 

Dalam kaitan ini, ASEAN dan China telah memiliki Deklarasi Perilaku (Declaration of Conduct /DoC) dan sedang membangun Kode Perilaku (Code of Conduct/CoC).
Berdasarkan keputusan Peradilan Tetap Arbitrase (Permanent Court of Arbitration /PCA) pada 12 Juli 2016, tak satu pihak pun di Spratly, gugusan pulau di LCS yang dipersengketakan, dapat memberlakukan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Taiwan, misalnya, tak dapat memberlakukan ZEE di wilayah itu, atau yang berada di kepulauan tersebut.

Sistem terumbu karang, menurut PCA, telah rusak akibat aktivitas yang dilakukan China di sana. Keputusan mahkamah itu menyatakan bahwa China menghalangi hak-hak nelayan Filipina di Scarborough Shoal dengan mencegah akses mereka ke kawasan tersebut.

Selain itu, reklamasi China untuk membuat pulau-pulau buatan tak sesuai dengan kewajiban-kewajiban sebuah negara dalam proses resolusi perselisihan.

China menolak apa yang telah diputuskan oleh PCA sebagaimana Presiden China Xi Jinping katakan bahwa China "tidak menerima pandangan atau aksi-aksi berdasarkan keputusan-keputusan pengadilan terkait perselisihan di kawasan tersebut".

Pernyataan Kementerian Luar Negeri China menyebutkan bahwa China memiliki kedaulatan atas pulau-pulau di LCS, termasuk Kepulauan Paracel dan Spratly Vietnam. Lebih jauh dikatakan bahwa sikap Beijing "konsisten dengan hukum internasional dan ZEE telah berlaku di pulau-pulau tersebut, tempat orang-orang China bekerja lebih selama 2.000 tahun lalu". 

Seorang juru bicara Kemlu China menyatakan bahwa penolakan terhadap keputusan mahkamah itu sebagai"cacat hukum" dan "tak ada hubungan" dengan China.

Ia menuding keputusan atas "garis berbentuk U" itu yang menyebabkan "ketegangan di kawasan tersebut, menyebabkan "kerusakan serius" atas perdamaian dan stabilitas politik di LCS.

Keretakan ASEAN

Pertemuan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN tak dapat membuat pernyataan umum mengenai isu perselisihan di LCS dalam pertemuan tahunan pada Jumat (25/7) di Vientiane, Laos. Banyak orang merasa kaget atas apa yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut.

Juli lalu dalam sebuah pertemuan khusus di Kunming, China, perbedaan di antara negara anggota ASEAN sudah terlihat jelas ketika perhimpunan ini menarik kembali sebuah pernyataan keras yang mengecam China atas kedaulatan di LCS. Negara-negara yang bersekutu dengan China menolak pernyataan tersebut.

Hampir seluruh dunia menyaksikan apakah para menlu ASEAN memiliki suara sama yang menghormati keputusan mahkamah arbitrase itu dan menghormati hukum internasional atau tidak.

Tercatat dalam sejarah ASEAN, untuk pertama kali para menlu perhimpunan ini tidak mengeluarkan sebuah pernyataan bersama. Pasalnya sebagai ketua ASEAN tahun 2012, Kamboja menentang sebuah pernyataan bersama menteri luar negeri ASEAN mengenai LCS. Sikap yang diperlihatkan Kamboja itu mengundang pro-kontra.
Yang tampak nyata ialah persatuan ASEAN telah retak akibat kecenderungan Kamboja lebih memihak kepada China. Kamboja perlu membuat keputusan-keputusan mengenai masa depannya apakah akan seiring dan seirama dengan para anggota organisasi ini, atau mengikuti tetangganya yang raksasa, sekaligus kaya.
Perselisihan LCS adalah ujian kritis bagi ASEAN. Tanpa penanganan isu tersebut dengan pantas,organisasi ini berisiko terbelah lagi.

Penyelengaraan lokakarya internasional mengenai LCS ini tepat waktunya dan memiliki konteks dengan PCA yang telah mengeluarkan keputusan terkait dengan sebuah kasus yang diajukan Filipina terhadap China di LCS, khususnya terkait dengan konferensi tingkat tinggi ASEAN pada 28-29 September di Vientiane.
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Lantamal IV/Tanjungpinang: Selat Malaka aman

Lantamal IV/Tanjungpinang: Selat Malaka aman

Oleh 
Lantamal IV/Tanjungpinang: Selat Malaka aman
(lantamal4.koarmabar.tnial.mil.id)
 Saat ini tidak ada lagi pemberitaan negatif tentang Selat Malaka dan berhasil kita tekan hingga titik nol."
Tanjungpinang (ANTARA News) - Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Lantamal) IV/Tanjungpinang Laksamana Pertama S. Irawan menyatakan perairan Selat Malaka dalam kondisi aman sebagai buah kerja keras tim Tanggap Cepat Armada Barat (Western Fleet Quick Response/WFQR).
"Tim WFQR Lantamal IV berhasil mengungkap kasus-kasus besar yang berskala internasional yang terjadi di Kepri, termasuk di perairan Selat Malaka," katanya di Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Minggu.

Menurut dia, keberhasilan tim tersebut mengamankan perairan Selat Malaka dan wilayah lainnya mendapat sambutan positif masyarakat internasional.

Bahkan, ia mengemukakan, banyak wartawan asing yang rutin mewawancarainya terkait berbagai kasus berskala internasional yang berhasil diungkap di kawasan Selat Malaka.

Apalagi, menurut dia, belum lama ini kalangan pers gencar mencari informasi terkait pencurian kapal Tanker MT Ad Matsu berbendera Singapura pada tanggal 7 Agustusp 2016 saat berlayar di kawasan Pulau Aur, Johor, Malaysia.

Selain itu, dikemukakannya, pers juga gencar memberitakan kasus Tanker Vier Harmoni yang dilarikan anak buah kapak (ABK) bersangkutan terkait manajemen internal perusahaan mereka dari perairan Pelabuhan Kuantan, Malaysia membawa bahan bakar minyak (BBM) HSD mencapai 900 kilo liter (KL).

"Ini merupakan target utama buruan WFQR dengan mengerahkan unsur udara helikopter BO-105-NV-409 dan pesawat patroli maritim jenis CN 235-P861, dan baru-baru ini berhasil ditangkap oleh KRI Gilimanuk-531 diperairan Pulau Dato Kalimantan Barat. Kedua kasus tersebut berawal di wilayah perairan Malaysia," ujarnya.

Tim WFQR mempunyai mobilitas tinggi dalam menindaklanjuti setiap informasi. Tim tersebut sudah membuktikan kepada dunia internasional bahwa Selat Malaka dan perairan perbatasan aman bagi pengguna laut, katanya.

Ia menimpali, "Saat ini tidak ada lagi pemberitaan negatif tentang Selat Malaka dan berhasil kita tekan hingga titik nol."

Dalam tiga tahun terakhir tim WFQR dan satuan lainnya di Lantamal IV berhasil mengungkap penjualan solar ilegal, perompakan dan pencurian dengan kekerasan, penyeludupan, pencurian ikan, kejahatan asuransi, dan pencurian barang muatan kapal tenggelam.

Selain itu, diungkapkannya, Lantamal IV juga berhasil menangkap Kapal MV Viking buruan interpol, penangkapan warga asing yang membuat film dokumenter dilakukan di wilayah perairan Selat Malaka tanpa izin, narkoba, pelanggaran wilayah kapal asing, pencemaran laut dilakukan kapal-kapal yang membuang limbah, dan perdagangan manusia.

"Pelaku kejahatan yang ditangkap sebanyak 81 orang. Bahkan, dari deretan kasus-kasus tersebut sebagian besar sudah berkekuatan hukum tetap dan pelaku-pelakunya sudah menjalani hukuman sesuai dengan derajat kesalahan masing-masing yang diputus pengadilan," ujarnya.

Dia mengemukakan keberhasilan itu berkat instruksi pimpimpin TNI AL dan Pangarmabar sebagai pengguna kekuatan memaksimalkan operasi Gugus Tempur Laut Barat (Guspurlabar), Gugus Keamanan Laut Barat (Guskamlabar), Wing Udara-2, Lantamal IV dan jajaran Lanal dibawahnya.

Pengefektifan kekuatan kewilayahan seperti operasi intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan juga memiliki peran yang besar dalam menumpas kejahatan di perairan wilayah Lantamal IV, ujarnya.

"Kami memaksimalkan Puskodal yang kita miliki di dalam memantau pergerakan unsur-unsur operasi Armabar, sehingga keterpaduan dan sistim komando pengendalian berjalan seiring sejalan dan pada akhirnya operasi yang kita laksanakan berjalan efektif dan efesien," tegasnya.

Irawan menjelaskan untuk menyiasati letak geografis Kepri membutuhkan kecepatan, keterpaduan dan koordinasi yang erat antara Lantamal IV, Bakamla, Bea Cukai, Polda Kepri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemda Kepri, Basarnas, HNSI dan komponen lainya.

"Koordinasi sudah berjalan baik, kedepan akan terus kita tingkatkan dengan harapan perairan Kepri kemanan tetap terjamin," katanya.

Indonesia, Singapura dan Malaysia saat ini bekerjasama bertukar informasi dengan perwira penghubung atau International Liaison Officers Information ((ILO/IFC) Angkatan Laut Singapura dan APMM Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia bila terjadi sesuatu.

"Informasi cepat kita terima dan ditindak lanjuti secara cepat," demikian Laksamana Pertama S. Irawan.
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Indonesia harapkan Turki bersatu

Indonesia harapkan Turki bersatu

Oleh 
Indonesia harapkan Turki bersatu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbincang dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (31 Juli 2015). (ANTARA)
 Bendera hadiah Sultan Utsmani masih tersimpan baik di Keraton Yogya."
New Jersey (ANTARA News) - Hubungan Indonesia dan Turki sudah terjalin sejak zaman Nusantara, negara kepulauan terbesar di dunia ini memiliki kerajaan dan saat masih di bawah kendali penjajahan ratusan tahun silam.

Saat masa kejayaan Kekhilafahan Utsmaniah (1299-1924) di Turki, Sultan Islam sempat mengirimkan bantuan pasukan ke Nusantara, khususnya Aceh pada 1565 guna mendukung Kesultanan Aceh (Samudera Pasai) melawan Portugis.

Hubungan yang telah terjalin lama antara Sultan Islam di Turki dengan para pemimpin kerajaan di Nusantara juga diungkapkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI di Yogyakarta.

"Sultan Turki Utsmani meresmikan Kesultanan Demak pada tahun 1479 sebagai perwakilan resmi Khalifah Utsmani di Tanah Jawa," ujar Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu saat memberikan sambutan pada kegiatan yang berlangsung pada 8 - 11 Februari 2015.

Peresmian tersebut, menurut Sri Sultan HB X, ditandai dengan penyerahan bendera hijau bertuliskan kalimat tauhid.

"Bendera hadiah Sultan Utsmani masih tersimpan baik di Keraton Yogya," ujar Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat itu.

Menurut HB X, Sultan Turki pula yang mengukuhkan Raden Fatah sebagai Khalifatullah di Jawa.

"Perwakilan Khilafah Turki di Tanah Jawa ditandai dengan penyerahan bendera hitam dari kiswah Kabah bertuliskan kalimat tauhid, dan bendera hijau bertuliskan Muhammad Rasulullah," tutur pria bernama lahir Herjuna Darpito itu.

Sri Sultan HB X juga menyebutkan pada 1903 Sultan Turki mengutus M. Amin Bey yang menyatakan haram hukumnya penguasa Muslim tunduk pada Belanda.

Setelah tak ada lagi Khilafah Islam yang berakhir pada 1924, Pemerintah Turki yang berlandaskan nasionalisme juga mengakui kemerdekaan Indonesia pada 29 Desember 1949.

Hubungan diplomatik "moderen" antara kedua negara ditandai dengan pembukaan Kedutaan Besar Turki di Jakarta pada 10 April 1957.

Hingga saat ini, Indonesia dan Turki mampu membina hubungan di berbagai sektor termasuk bidang diplomasi, kebudayaan, ekonomi dan sosial.

Di bidang diplomasi, kedua negara telah melakukan saling kunjungan antar-pejabat negara dan masing-masing telah membuka kedutaan besarnya di ibukota negara.

Pada Juli 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Ibu Negara Emine Erdogan dalam sebuah kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kunjungan kenegaraan ke Turki untuk pertama kalinya, setelah menghadiri pertemuan Kelompok 20 Negara (G-20) di Toronto, Kanada, pada Juni 2010.

SBY juga menyatakan selama menjalin kerja sama, Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan telah dua kali berkunjung ke Indonesia.

"Oleh karena itu, untuk meningkatkan kerja sama di bidang politik, ekonomi, budaya, dan pariwisata, kami berkunjung kali ini ke sana," katanya.

Selama berada di Turki, Kepala Negara melakukan pertemuan bilateral dan menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman antara lain kerja sama bidang teknik serta usaha kecil dan menengah.

Harapan bersatu

Kudeta gagal di Turki pada 15 Juli 2016 memperlihatkan besarnya kadar perseteruan dua tokoh Turki, Presiden Erdogan dan Fethullah Gulen, yang dahulunya merupakan saudara seperjuangan dalam menghapus wajah sekulerisme negara tersebut.

Erdogan dan Gulen melihat bahwa sekulerisme dan paham-paham turunannya, seperti liberalisme dan persmisifisme telah mengikis nilai-nilai Islam dalam masyarakat.

Sekulerisme yang menjauhkan kehidupan dari ajaran agama telah memarjinalkan rakyat di desa-desa dan daerah terpencil dari kaum elit yang menikmati gaya hidup Barat tersebut.

Gulen mengasingkan diri di Pennsylvania, Amerika Serikat (AS), sejak 1999, setelah dituduh berusaha menggulingkan rezim sekuler Turki.

Oleh karena saling berebut pengaruh dan kekuasaan, maka hubungan Erdogan dan Gulen pupus.

Pemerintah Erdogan menuduh Fethulah Gulen sebagai tokoh di balik aksi berdarah tersebut namun tokoh spiritual tersebut menolak tuduhan itu.

Bagi Indonesia, ke dua tokoh negara tersebut memiliki pengaruh yang besar karena Erdogan telah menjaga hubungan baik dengan Indonesia di berbagai bidang.

Sementara itu, Fethullah Gulen paling tidak telah memberi sumbangan di bidang pendidikan yang telah membantu mencerdaskan pelajar Indonesia.

Fethullah Gulen telah membangun sekolah di beberapa daerah di Indonesia antara lain di Jakarta, Banjarmasin, Yogyakarta, Semarang, Bandung, Tangerang, Aceh dan Sragen.

Selain itu, ulama kharismatik itu juga memberi kesempatan pemuda Indonesia belajar ke Turki. Saat ini sekitar 3.000 orang Indonesia berada di Turki dan sebagian besar dari mereka sedang menempuh pendidikan di berbagai disiplin ilmu.

Pemerintah Turki baru-baru ini berencana menutup sekolah-sekolah tersebut namun pemerintah Indonesia meminta pemerintah Turki untuk mengurungkan niat tersebut dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan sejumlah sekolah yang berada di Indonesia akan terus menjalankan kegiatan belajar mengajarnya. Retno juga menjelaskan pihak Kemendikbud telah mengunjungi beberapa sekolah yang diminta oleh pemerintah Turki untuk ditutup.

Oleh karena itu, kedua tokoh Turki yang pernah bersahabat, namun kemudian berseteru itu merupakan suatu hal yang memprihatinkan bagi Indonesia.

Sesaat setelah peristiwa 15 Juli tersebut, Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK) menyampaikan salam kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, serta berharap masalah itu dapat segera terselesaikan secara baik.

Kiranya, bila dua tokoh berpengaruh di Turki bisa bersahabat lagi, negara itu akan terus maju dan negara tetangganya seperti Indonesia dapat meningkatkan kerjasamanya demi kepentingan negara dan bangsanya.

Banyak masyarakat Indonesia dan Turki merasa bersaudara satu sama lain bahkan sudah ada perkawinan antara pemuda dan pemudi kedua negara.

Rasa persaudaraan yang tinggi juga ditunjukan oleh sebagian pengusaha Turki yang telah beberapa kali ke Indonesia.

Menganggap rekan bisnis mereka di Indonesia adalah saudara, para pengekspor Istanbul yang tergabung dalam Perhimpunan Pengekspor Istanbul (IEA) memohon kepada pemerintah Indonesia agar mereka dapat lebih dipermudah urusan usaha mereka di Indonesia.

Ketua perusahaan gula-gula Elvan Group Hidayet Kadiroglu mengaku sudah 10 kali ke Indonesia termasuk Bali, Jakarta dan beberapa kota di Pulau Jawa sehingga dia tidak merasa asing di Indonesia dan dia yakin ketika pengusaha Istanbul berinvestasi di Indonesia mereka tidak saja membuat pabrik tapi juga akan tinggal di negara tersebut.

"Karena kita bersaudara dan sesama muslim, bila perlu saya akan tinggal di Indonesia untuk membangun kantor dan pabrik di sana," kata Hidayet yang perusahaannya juga anggota IEA.

Sesungguhnya, Gulen dan Erdogan memiliki satu cita-cita mulia yakni mengembalikan kejayaan Islam seperti ketika para sesepuh mereka memimpin seluruh Umat Islam di bawah kekuatan pemerintahan Khilafah Utsmaniyah.

Semangat dan idealisme dua tokoh Muslim Turki ini merupakan kekuatan bagi dunia Islam untuk kembali membangun peradaban syariah dalam satu kepemimpinan ideologis sekaligus menyingkirkan sekulerisme dan liberalisme yang mewabah di kalangan Umat Islam.

Menyatukan kekuatan Islam menjadi sangat relevan di saat ini ketika 1,7 miliar Muslim terpisahkan oleh batas-batas negara-bangsa yang rentan akan konflik dan permusuhan.

Semoga Gulen dan Erdogan ingat hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Salam bahwa haram bagi sesama Muslim memutuskan hubungan dan bermusuhan serta tidak bertegur sapa lebih dari tiga hari.
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Menuntut BUMN tekan kemiskinan wujudkan Nawacita

Menuntut BUMN tekan kemiskinan wujudkan Nawacita

Oleh 
Menuntut BUMN tekan kemiskinan wujudkan Nawacita
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Jakarta (ANTARA News) - Di antara keprihatinan Presiden RI Joko Widodo saat memperingati 71 tahun Indonesia merdeka, di Istana Merdeka, Jakarta, adalah belum tuntasnya janji negara untuk hadir mengatasi kemiskinan, pengangguran dan kian tingginya kesenjangan sosial, mengingat sebagian besar rakyat masih berada di bawah ambang garis kemiskinan.

Masalah tersebut, kata Presiden Joko Widodo, sudah menjadi prioritas kerja sejak Presiden Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahhman Wahid, Megawati, hinggga Susilo Bambang Yudhoyono. Namun semua kerja keras setiap presiden tampaknya belum optimal diwujudkan, khususnya menurunkan tingkat kesenjangan sosial di masyarakat.

Oleh karenanya, pekerjaaan besar bangsa Indonesia kini dan masa depan, menuntaskan pengurangan kemiskinan hingga tidak terjadi jurang yang terus menganga antara si miskin dan kelompok berada. Padahal para pendiri kemerdekaan telah berpesan seperti tertuang dalam Pasal 34 UUD 1945, "fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara".

Dimuatnya pasal itu dikarenakan para pendiri sadar, kemiskinan dan pengangguran itu pasti akan terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, negara wajib hadir mengentaskan mereka dari kemiskinan, jangan sebaliknya, membiarkan atau membuat kebijakan hingga memiskinkan orang seperti penggusuran yang dilakukan semena-mena atas nama negara.

Biro Pusat Statistik (BPS) dalam laporan terbaru Maret 2016 menyebutkan, jumlah penduduk miskin, dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 28,01 juta jiwa atau sebesar 10,86 persen dari total jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa.

Jumlah penduduk miskin lebih banyak tingggal di perdesaan, per Maret tahun ini mengalami kenaikan 0,02 persen menjadi 14,11 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Lonjakan kemiskinan di daerah perdesaan disebabkan kian tergerusnya nilai tukar petani (NTP) jika dibanding dengan nilai tukar produk industri (NTPI), khususnya produk teknologi tinggi.

Di masa silam, satu ekor sapi sudah dapat ditukar, misalnya, dengan dua sepeda motor merek Honda. Sekarang, seorang petani yang punya lima ekor sapi, belum tentu bisa menukarnya dengan satu buah mobil Avanza. Harga produk petani terus tergerus, sementara produk industri terus naik menanjak. Itu yang menyebabkan mengapa semua Presiden RI tampak belum mampu bekerja secara optimal, khususnya dalam memerangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjanagan sosial.

Presiden Joko Widodo seyogianya tidak perlu risau, karena hampir semua presiden tampaknya belum mampu menurunkan angka kemiskinan pada level di bawah 10 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Sejak Orde Lama, Orde Baru hingga pascareformasi, jumlah kemiskinan relatif stabil permanen di digit ganda dari jumlah penduduk Indonesia.

Zaman Orde Baru, Presiden ke-2 RI Soeharto mencoba meningkatkan NTP petani lewat pengekangan impor produk pertanian dan melindungi produk lokal. Usaha itu ada hasilnya meskipun belum sepenuhnya berhasil lantaran pihak asing tidak suka dengan kebijakan presiden hingga dia dipaksa turun tahta, didahului dengan penandatangan Lembaga Keuangan Internasional/IMF dengan pemerintah Indonesia tentang larangan proteksi berbagai barang lokal.

Itu sebabnya, Presiden Joko Widodo dalam pidato politiknya, di hadapan MPR, DPR dan DPD, belum lama ini ingin memutus rantai kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial lewat optimalisasi peran badan usaha milik negara (BUMN). Lembaga itu diharapkan mampu berperan aktif dalam meningkatkan investasi, khususnya pembangunan di kawasan terluar, terpinggir atau perdesaan sebagai program unggulan dalam Nawacita pemerintah.


Membangun dari Pinggiran 

Program Nawacita Presiden Joko Widodo seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, di antaranya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Maksud Joko Widodo, kemandirian ekonomi Indonesia tidak mungkin diserahkan kepada pihak swasta. Namun, peran BUMN-lah yang diharapkan mampu mengimplementasikan sembilan program Nawacita, antara lain membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan.

Itu sebabnya, pidato kenegaraan itu secara khusus Joko Widodo menegaskan, pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan di wilayah marjinal.

Tahun 2016 ini, investasi BUMN ditargetkan sebesar Rp410,2 triliun, di dalamnya terdapat 62 proyek strategis dengan nilai proyek sebesar Rp347 triliun. Target nilai investasi BUMN akan dinaikkan setiap tahunnya, sehingga jumlah nilai investasi akan mencapai Rp764 triliun hingga akhir tahun 2019.

Presiden dalam kaitan ini mempercayakan Menteri Negara BUMN Rini Mariani Soemarno, mantan Wakil Presiden komisaris PT United Tractor dan Komisaris Bursa Efek Jakarta, untuk memenuhi target tersebut. Bagi Rini yang lahir di Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958 tidak terlalu sulit, mengingat jaringan dan pengalaman bisnis selama ini cukup lengkap.

Untuk membangun berbagai infrastruktur di daerah terluar, ia tidak hanya mengandalkan kemampuan dana BUMN dan APBN semata, tetapi juga menjaring para investor asing melakukan investasi di Indonesia. China dan Jepang, saat ini menjadi mitra baik dalam ikut mewujudkan Nawacita Presiden, karena dalam waktu tiga tahun terakhir, kedua negara sudah menginvestasikan sekitar 2,1 miliar dolar AS.

Di luar dua negara itu tentu diharapkan masih banyak lagi pihak asing berinvestasi ke Indonesia, tetapi masalahnya jangan sampai BUMN hanya jadi penonton saat korporasi asing melanglang buana ke wilayah Nusantara.

(Y005/M026)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Telaah - Lembaran baru bisnis pelayaran nasional

Telaah - Lembaran baru bisnis pelayaran nasional

Oleh 
Telaah - Lembaran baru bisnis pelayaran nasional
Dokumentasi: Transportasi Danau Toba Sebuah kapal Fery mengangkut sejumlah mobil milik warga di kawasan Danau Toba, Kabupaten Samosir, Sumut, Minggu (24/8/14). (ANTARA FOTO/Septianda Perdana) ()
Jakarta (ANTARA News) - "...the necessity of a navy, in the restricted sense of the word, springs, therefore, from the existence of a peaceful shipping...." (A.T. Mahan)

Setelah dua kubu berseteru terkait dengan keabsahan mereka masing-masing pasca-Rapat Umum Anggota (RUA) Ke-16 Indonesia National Shipowners Association (INSA) di Ancol Jakarta hampir setahun yang lalu, kini angin kencang yang menerpa organisasi itu perlahan mulai mereda.

Lazimnya keadaan seusai badai, kursi, meja, lemari, dan lainnya berantakan. Orang-orang pun belum sepenuhnya sadar akibat kepala berbenturan dengan benda keras yang berterbangan ketika angin kencang mengamuk.

Adalah Kementerian Hukum dan HAM yang "memawangi" angin kencang itu agar berhenti bergolak dengan mengeluarkan pengesahan atas pendirian Perkumpulan Indonesia National Shipowners Association, lebih dikenal dengan panggilan INSA.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan Johnson W. Sutjipto dan mengukuhkannya sebagai ketua umum dalam sengketa kepemimpinan organisasi itu.

Media mengabarkan JWS, begitu dia kerap disapa oleh teman-temannya, berhasil memperoleh 386 dukungan dari 754 delegasi peserta dalam perhelatan RUA Ke-16. Sementara itu, Carmelita Hartoto, sang petahana, mendulang 363 suara. Kita semua tahu bagaimana ceritanya seketika pesta demokrasi pemilik dan operator kapal nasional tersebut bubar.

Menariknya, selain mengesahkan kepengurusan JWS, Kemenkum dan HAM juga mengesahkan kepengurusan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (P3N2I) yang dinakhodai oleh Carmelita. Hal ini berarti pelaku bisnis pelayaran nasional memiliki dua organisasi yang bisa mereka pilih untuk memperjuangkan aspirasinya di tingkat nasional maupun internasional.

Pilihan lain, mereka bisa tidak memilih keduanya. Inilah indahnya demokrasi. Inilah yang penulis maksud dengan lembaran baru bisnis pelayaran nasional.

Kepengurusan kembar yang ada--walaupun atribusi ini tidak sepenuhnya tepat karena secara de jure baik INSA maupun P3N2I memiliki legalitas masing-masing yang sama kuatnya--menimbulkan pertanyaan di kalangan pemangku kepentingan pelayaran: kok pecah sih? Bukankah lembaga tunggal jauh lebih baik? Sederetan pertanyaan senada lainnya dapat diajukan ke permukaan.


Dua (Juga) Baik

Desakan agar pengusaha pelayaran bersatu kembali dalam satu wadah tunggal disuarakan mulai dari menteri hingga media. Dalam kesempatan pertama bertemu media di Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau kubu Johnson dan Carmelita rujuk. Sikap Menhub ini sedikit berbeda dari pendahulunya yang terlihat lebih "mesra" dengan kubu Meme--panggilan akrab Carmelita--dibanding dengan kubu JWS.

Sebuah media "online" khusus transportasi tak ketinggalan dalam menyuarakan unifikasi antara JWS dan Meme. Ditulis dalam bentuk "opinioned news" oleh wartawan seniornya, media ini membeberkan betapa kepengurusan kembar INSA akan berdampak negatif terhadap pencapaian visi maritim nasional, yakni menjadi poros maritim dunia. Teman penulis yang mantan wartawan transportasi sebuah surat kabar bisnis ternama juga menulis status pada dinding FB-nya agar kedua organisasi pemilik kapal itu bersatu kembali.

Sepertinya, bersatu, persatuan atau rujuk adalah jalan terbaik bagi organisasi shipowner nasional. Apakah memang harus seperti itu? Tidak adakah Opsi lain? Misalnya, tidak bolehkan pengusaha pelayaran memiliki wadah berhimpun lebih dari satu? Apa salahnya dua organisasi?

Organisasi kembar bukan fenomena baru di Indonesia dan bisnis pelayaran bukan satu-satunya sektor bisnis yang wadah organisasinya terpecah dua. Gejala ini sepertinya sudah menjadi bagian yang hampir tak terpisahkan dari kehidupan sosial kemasyarakatan usai gelombang reformasi melanda Tanah Air pada pengujung 1990-an.

Profesi pengacara terpecah lebih dari dua wadah organisasinya; insan pers menyaksikan menjamurnya perhimpunan wartawan. Lalu, perkumpulan para petani dan nelayan, HKTI, dan tempat kongkonya para pengusaha, KADIN, tidak luput pula dari "deviding force" yang tengah berputar-putar ini.

Semula, "stakeholder" (pemangku kepentingan) organisasi-organisasi tadi menyayangkan pecahnya wadah berhimpun yang lama yang dibangun dengan idealisme mulia oleh para "founding fathers" masing-masing. Mereka mengkritik sambil sesekali melakukan kecaman tajam terhadap aktivis organisasi lama yang mendirikan organisasi baru atau organisasi tandingan. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, kata-kata pedas itu akhirnya senyap, baik karena yang menyuarakannya kehabisan energi maupun organisasi lama dan baru menemukan titik ekuilibriumnya.

Titik ekuilibrium itu biasanya tercapai karena organisasi lama dan baru mampu memberi manfaat kepada anggotanya dan anggota tidak lagi memikirkan perseteruan yang (pernah) ada di antara kedua organisasi. Bukankah untuk tujuan ini organisasi dibentuk?

Hal itu berarti, JWS dan Meme silakan menjalankan roda organisasi yang mereka pimpin dan berlomba-lomba memajukan bisnis pelayaran nasional. Dengan jumlah anggota yang lebih dari 1.700 perusahaan pelayaran saat ini (sebelumnya jumlah pelayaran nasional lebih dari 3.000 perusahaan, lalu divalidasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi angka eksisting), masing-masing organisasi memiliki "konsumen" yang lumayan untuk dilayani. Jika dibagi dua, setiap organisasi insan pelayaran punya sekitar 850 anggota; jumlah yang cukup banyak untuk membuat pengurusnya sibuk.

Anggota sebanyak itu tentulah memiliki preferensi sendiri-sendiri terkait dengan pimpinan organisasi tempat mereka bernaung yang harus dihormati. Rasanya tidak bijak bila mereka yang cenderung pada kubu JWS, misalnya, diminta berhubungan dalam aspek organisatoris kepada kubu Meme. Begitu pula, sebaliknya. Preferensi ini hadir inheren dalam setiap organisasi dan unsur inilah yang membuat seorang pimpinan disukai atau tidak. Seorang kandidat dipilih atau tidak dalam perhelatan pemilihan ketua umum.

Jadi, tidak perlulah salah satu kubu menyerang pihak lain. Relakanlah keterpisahan yang sudah terjadi. Tidak selalu wadah tunggal itu baik, apalagi bila situasi kebatinannya tidak sehat. Dua (dualisme) adalah esensi alam semesta. Tuhan menciptakan siang dan malam atau lelaki dan perempuan. Dalam filsafat Tiongkok dikenal Yin dan Yang yang keseimbangan antara keduanya menjadikan hidup bahagia. Singkat cerita, dua organisasi baik, bahkan bisa jadi jauh lebih baik daripada wadah tunggal.

Barangkali dengan memiliki dua wadah pelaku bisnis pelayaran bisa lebih maksimal upayanya dalam mewujudkan pelayaran nasional yang efisien. Pelayaran yang efisien menjadi modal utama bagi bidang lainnya untuk berkembang, salah satunya angkatan laut nasional, sebagaimana diucapkan oleh A.T. Mahan di atas.

Pelayaran adalah etalase bagi sebuah bangsa yang mengaku dirinya sebagai bangsa bahari. Tidak akan banyak artinya seluruh potensi kemaritiman/kelautan suatu negeri manakala dia tidak memiliki pelayaran yang baik. Selamat bekerja INSA dan P3N2I.

*) Direktur The National Maritime Institute (Namarin)

(T.A015/B/D007)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Back To Top