-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
BKPM optimistis Kapolri dukung keamanan investasi

BKPM optimistis Kapolri dukung keamanan investasi

BKPM optimistis Kapolri dukung keamanan investasi
Kepala BKPM Franky Sibarani (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
 Saat beliau menjabat Kapolda Metro, sudah pernah dirintis kerja sama untuk memberikan jaminan kepada investor yang merealisasikan investasinya
Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani optimistis pelantikan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian di Istana Negara Rabu (13/7) semakin memperkuat sinergi dengan kepolisian dalam mendukung investasi, khususnya jaminan keamanan terhadap proyek investasi.

Menurut Franky, kinerja investasi akan lebih baik dengan dukungan jaminan keamanan dari pihak kepolisian seperti saat Tito menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya di mana telah dirintis sinergi untuk memberikan jaminan keamanan bagi investor.

"Saat beliau menjabat Kapolda Metro, sudah pernah dirintis kerja sama untuk memberikan jaminan kepada investor yang merealisasikan investasinya. Termasuk bagi investor eksisting. Kami akan meneruskan dan memperkuat sinergi sehingga dapat meningkatkan iklim dan daya saing investasi di Indonesia," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Franky menjelaskan salah satu bentuk sinergi BKPM dan Polri dalam mendukung investasi adalah dukungan terhadap Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) yang ditandatangani oleh Kepala BKPM dan Kapolri pada 22 Februari 2016.

Dalam kesempatan tersebut juga ditandatangani nota kesepahaman antara BKPM dan Kapolda yang wilayahnya terdapat kawasan industri yang mengimplementasikan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi, salah satunya Kapolda Metro Jaya yang kala itu dijabat Tito Karnavian.

"Program KLIK sudah berjalan dengan dukungan dari kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah, termasuk kepolisian. Ke depan kami akan mengembangkan berbagai bentuk sinergi lainnya sehingga iklim investasi di Indonesia semakin menarik bagi investor," imbuhnya.

Selain dengan Kapolda Metro Jaya, Kepala BKPM juga memiliki nota kesepahaman dengan beberapa pimpinan kepolisian di tingkat provinsi di antaranya dengan Kapolda Jawa Barat, Kapolda Jawa Tengah, Kapolda Jawa Timur, Kapolda Sumatera Utara dan Kapolda Sulawesi Selatan.

Nota kesepahaman itu dibuat agar kepolisian di tingkat daerah dapat memiliki perhatian khusus terkait pentingnya dukungan terhadap keamanan proyek-proyek investasi di daerah, khususnya dalam kawasan industri KLIK yang melakukan percepatan konstruksi.

KLIK merupakan program yang memberikan kemudahan bagi investor untuk dapat langsung melakukan konstruksi sambil mengurus perizinan yang diperlukan.

Saat ini program tersebut dilaksanakan pada 14 kawasan industri, dengan total luas lahan mencapai 10.022 hektare.

Keempat belas kawasan industri tersebut tersebar di enam provinsi yakni Jawa Tengah terdiri atas 3 kawasan industri seluas 840 hektare, Jawa Timur 1 kawasan industri seluas 1.761 hektare, Sulawesi Selatan 1 kawasan industri seluas 3.000 hektare, Banten terdiri atas 3 kawasan industri dengan total luas lahan 3.170 hektare, Jawa Barat terdiri atas 5 kawasan industri dengan total luas lahan 1.111 hektare dan Sumatera Utara 1 kawasan industri seluas 100 hektare. 
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Yusril optimistis dapat dukungan partai untuk saingi Ahok

Yusril optimistis dapat dukungan partai untuk saingi Ahok

Yusril optimistis dapat dukungan partai untuk saingi Ahok
Yusril Ihza Mahendra. (ANTARA FOTO/Teresia May)
Jakarta (ANTARA News) - Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra, optimistis mendapat dukungan dari partai-partai politik untuk bersaing dengan petahana Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dalam Pilgub DKI 2017. 

Keyakinan Yusril itu muncul karena terus menjalin komunikasi dengan pimpinan parpol seperti PDI-P, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PKS, PAN, PPP dan PKB selama bulan Ramadhan 2016 untuk menjaring dukungan.

"Saya optimistis pada akhirnya partai-partai tersebut akan memberikan dukungan kepada saya untuk berhadapan dengan Ahok," kata Yusril melalui keterangan tertulisnya, Senin.

Keyakinan Yusril tersebut didasarkan pada elektabilitasnya yang cukup tinggi yaitu berada di urutan kedua di bawah Ahok. Yusril mengklaim dirinya sebagai penantang petahana dengan elektabilitas tertinggi.

"Kandidat yang tidak punya harapan untuk menang, mustahil akan dicalonkan oleh partai pengusung", lanjut Yusril.

Yusril menilai partai-partai hanya menginginkan satu pasangan calon untuk berhadapan dengan petahana sehingga partai politik membutuhkan waktu panjang untuk memberikan dukungan.

Adapun guna meningkatkan elektabilitasnya usai Ramadhan, Yusril bertekad kembali turun ke masyarakat dengan menawarkan program-program bagi warga Jakarta.
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Menkeu optimistis pertumbuhan 5,3 persen bisa tercapai

Menkeu optimistis pertumbuhan 5,3 persen bisa tercapai

Pewarta: 
Menkeu optimistis pertumbuhan 5,3 persen bisa tercapai
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
 Belanja yang akan mendukung konsumsi kita dorong pada triwulan dua, tiga, dan empat. Ini saya yakin masih bisa diperbaiki," 

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro optimistis asumsi pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,3 persen masih bisa tercapai dengan dukungan yang kuat dari sektor konsumsi rumah tangga.

"Belanja yang akan mendukung konsumsi kita dorong pada triwulan dua, tiga, dan empat. Ini saya yakin masih bisa diperbaiki," kata Bambang saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Bambang menjelaskan konsumsi rumah tangga diperkirakan membaik pada kuartal berikutnya yang didukung oleh pemberian gaji 13 dan THR kepada pegawai negeri sipil maupun swasta.

"Konsumsi pemerintah juga diharapkan membaik sejalan dengan penyerapan belanja yang optimal," ujarnya.

Selain itu, kontribusi sektor investasi terhadap pertumbuhan ekonomi juga besar, karena pembangunan proyek infrastruktur telah berjalan dan realisasi paket kebijakan ekonomi mulai memberikan dampak.

"Mudah-mudahan dengan paket kebijakan yang memberikan kemudahan berinvestasi bisa meningkatkan kinerja investasi, terutama dari investor swasta," ujar Bambang.

Namun, sektor ekspor dan impor diperkirakan belum memberikan sumbangan terhadap perekonomian, sebagai imbas dari lesunya harga komoditas dunia, meskipun diproyeksikan akan membaik dan tumbuh moderat.

"Mudah-mudahan ekspor bisa berkurang pertumbuhan negatifnya, sehingga itu bisa berpotensi memperbaiki pertumbuhan di triwulan berikutnya," jelas Bambang.

Pemerintah masih menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen di RAPBNP 2016, atau sama seperti APBN 2016, padahal sejumlah asumsi makro sudah mengalami perubahan atau revisi turun.

Angka proyeksi tersebut dianggap sulit untuk tercapai karena pada triwulan I-2016, perekonomian nasional hanya tumbuh sebesar 4,92 persen.

Sementara itu, asumsi makro yang mengalami perubahan adalah laju inflasi dari sebelumnya 4,7 persen menjadi 4,0 persen serta nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dari Rp13.900 menjadi Rp13.500.

Kemudian, harga minyak mentah Indonesia (ICP) dari 50 dolar AS menjadi 35 dolar AS per barel, lifting minyak dari 830 ribu barel menjadi 810 ribu barel per hari dan lifting gas dari 1.155 ribu barel menjadi 1.115 ribu barel setara minyak per hari.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Menkeu optimistis pembahasan RUU Pengampunan Pajak lancar

Menkeu optimistis pembahasan RUU Pengampunan Pajak lancar

Menkeu optimistis pembahasan RUU Pengampunan Pajak lancar
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
 Pokoknya itu bisa selesai, besok atau bulan depan yang penting selesai,"

"Pokoknya itu bisa selesai, besok atau bulan depan yang penting selesai," kata Bambang di Jakarta, Jumat.

Bambang tidak mau berandai-andai mengenai kemungkinan alotnya pembahasan peraturan hukum tersebut, termasuk adanya permintaan kenaikan tarif tebusan pajak dari usulan yang tercantum di draf awal RUU Pengampunan Pajak.

"Ini belum dibahas. Kami juga mau (tarifnya) naik, tapi kami ingin repatriasi tetap naik. Kita lihat saja perkembangannya di DPR," ujarnya.

Bambang mengharapkan kebijakan ini bisa segera berlaku, meskipun hanya berlangsung enam bulan, karena repatriasi dana itu dibutuhkan pemerintah untuk mendorong kinerja investasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Namun, bila kebijakan ini urung dilaksanakan, pemerintah menjalankan upaya ekstensifikasi ekstra untuk mencari potensi tambahan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi, yang selama ini belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan.

"Pasti ada solusi, kita langsung mengejar para pembayar pajak. Makanya pembayaran pajak itu harus dibereskan," tegas Bambang. 

Terkait mutasi 24 pejabat eselon dua Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang baru dilakukan, Bambang mengatakan hal itu tidak ada hubungannya dengan persiapan kebijakan pengampunan pajak.

"Ini memang sudah saatnya rotasi, banyak yang sudah lama di lapangan dan sudah lama di kantor pusat. Jadi harus ada pertukaran secara periodik," katanya.
Ia mengharapkan apabila kebijakan tersebut sudah bisa diterapkan, seluruh pegawai DJP siap melakukan implementasi dari kebijakan repatriasi modal di luar negeri yang juga bertujuan untuk menambah penerimaan pajak ini.

"Kita sudah menyiapkan tax amnesty, yang kita inginkan nanti orang-orangnya sudah firm di tempatnya masing-masing," ungkap Bambang. 
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Oesman Sapta optimistis KTT OKI bisa bantu perdamaian di Palestina

Oesman Sapta optimistis KTT OKI bisa bantu perdamaian di Palestina

Oesman Sapta optimistis KTT OKI bisa bantu perdamaian di Palestina
Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta (ANTARA News/Gilang Galiartha)

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR Oesman Sapta mengaku optimistis hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) bisa berdampak baik bagi perdamaian di Palestina. 

"Saya optimis, negara-negara (yang menghadiri KTT OKI) mengirimkan delegasi yang betul-betul pemikir bukan policy maker," kata dia di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin. 

Oesman mengatakan, sikap pemerintah Indonesia saat ini meneruskan sikap dari Presiden pertama, tidak akan berhenti melanjutkan perjuangan kebebasan Palestina. 

"(Sikap pemerintah saat ini) meneruskan sikap dari Presiden pertama, tidak akan berhenti untuk melanjutkan perjuangan kebebasan (Palestina). Kita pun dulu terjajah, sama seperti Palestina. Palestina harus terus diperjuangkan," tutur dia. 

Peran Indonesia dalam KTT OKI, menurut dia, cukup penting, salah satunya karena bisa dipercaya memoderator pertemuan yang menyangkut kepentingan dunia. 

"Peran Indonesia dalam KTT OKI cukup penting. Pertama, Indonesia dipercaya sebagai tempat memoderator pertemuan yang sangat luat biasa, yang menyangkut kepentingan dunia," ujar Oesman.

Selain itu, program yang dijalankan Pemerintah Indonesia, bisa mencoba membangun komunikasi sehingga permasalahan Palestina dan Israel dapat diselesaikan. 

"Program yang dijalankan Pemerintah Indonesia dalam mencoba membangun komunikasi sehingga bisa memecahkan permasalahan Palestina dan Israel," kata Oesman. 

Indonesia menjadi tuan rumah KTT LB OKI ke-5 tentang Palestina dan Al Quds. KTT ini akan menghasilkan dua dokumen, yakni Resolusi KTT LB OKI tentang Palestina dan Al Quds serta Deklarasi Jakarta tentang penegasan kembali sikap OKI yang mendukung kemerdekaan Palestina.
Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Back To Top