-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran PAN
PAN masih tunggu PDI Perjuangan soal Risma

PAN masih tunggu PDI Perjuangan soal Risma

Pewarta: 
PAN masih tunggu PDI Perjuangan soal Risma
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Dia digadang-gadang akan dijadikan kandidat gubernur DKI Jakarta oleh partai politik berpengaruh di Indonesia. Sejauh ini adalah petahana di Jakarta, Basuki Purnama, yang mengklaim sudah beroleh restu dari PDI Perjuangan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Mataram, NTB (ANTARA News) - Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, menegaskan, sejauh ini partai politik itu masih menunggu keputusan DPP PDI Perjuangan terkait pencalonan Tri Rismaharini sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta.

"Kami tunggu PDI Perjuangan dulu," kata Hasan, saat menghadiri pelantikan Pengurus DPW dan DPD PAN se-Nusa Tenggara Barat di Mataram, Jumat.
Menurut dia, PAN sangat menghargai dan menghormati apa yang nantinya menjadi keputusan DPP PDI Perjuangan, terkait Pilkada gubernur DKI Jakarta. Apalagi, batas akhir pendaftaran masih sampai September.

Namun demikian, dia masih berharap agar PDI Perjuangan memilih Tri Rismaharini untuk menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta.

"Kita hargai, hormati PDI Perjuangan. Tetapi sukur-sukur bisa Risma," kata Hasan.
Ketua MPR itu mengatakan, dalam menghadapi pilkada mendatang. PAN betul-betul menginginkan tokoh yang memiliki wawasan kebangsaan.
Kemudian, yang ingin sungguh-sungguh membangun daerahnya dan memajukan masyarakatnya. Bukan sekedar mencari jabatan. "Dan sosok itu ada pada diri Tri Rismaharini," kata Hasan.
Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Muhaimin: Keputusan tepat Golkar dan PAN dukung pemerintah

Muhaimin: Keputusan tepat Golkar dan PAN dukung pemerintah

Pewarta: 
Muhaimin: Keputusan tepat Golkar dan PAN dukung pemerintah
Muhaimin Iskandar. (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)
 Kita harus bahu membahu, apalagi ada upaya mendistorsi kepercayaan publik kepada parpol."
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa keputusan tepat bagi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sudah benar langkah Golkar dan PAN mendukung pemerintah," kata Muhaimin dalam orasi politiknya pada peringatan Hari Lahir ke-18 PKB di Jakarta, Sabtu malam (23/7).

Hadir dalam acara itu antara lain Ketua Umum PAN/Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Setya Novanto, Ketua DPR Ade Komarudin, Menkumham Yasonna Laoly, Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan.
Muhaimin menilai partai politik harus bahu membahu mengatasi persoalan yang menimpa bangsa ini, termasuk melalui kebijakan dan produk undang-undang, melalui wakil-wakilnya di eksekutif dan legislatif.

Partai politik, menurut dia, juga harus bekerja sama melahirkan kebijakan dan keputusan kenegaraan yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Muhaimin mengemukakan, hal itu harus dilakukan demi menjaga kepercayaan rakyat kepada partai politik.

"Kita harus bahu membahu, apalagi ada upaya mendistorsi kepercayaan publik kepada parpol," katanya.
Sejauh ini, ia menilai, kerja sama di antara partai politik di parlemen sudah cukup baik. Lahirnya Undang Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan kekompakan untuk melawan terorisme merupakan bukti sinergi itu telah berjalan.
Ia pun mengajak partai politik bersama-sama menciptakan sistem politik yang lebih baik, beradab, dan partisipatoris, serta menghilangkan politik berbiaya tinggi (high cost politic).
"Sekarang ini high cost politic di berbagai level, terutama pilkada. Perlu dipikirkan menyederhanakan pilkada," demikian Muhaimin.
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2016
PAN tak ingin ikut campur reshuffle

PAN tak ingin ikut campur reshuffle

Pewarta: 
PAN tak ingin ikut campur reshuffle
Zulkifli Hasan (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan tidak ingin mencampuri keputusan Presiden Joko Widodo dalam menentukan reshuffle atau perombakan kabinet.

"Reshuffle itu haknya bapak Presiden. Kalau untuk urusan kepentingan negara, PAN selalu siap, tapi kami tidak meminta-minta," ujar Zulkifli usai membuka Rakernas PAN di Jakarta Expo Center Kemayoran, Minggu malam.

Dia menjelaskan, hingga saat ini PAN tidak melakukan persiapan atau pemilihan kader yang akan diajukan kepada Presiden Jokowi untuk bergabung dalam Kabinet Kerja.

Namun demikian, Zulkifli tidak menyanggah apabila memang PAN diminta bergabung dengan kabinet Jokowi maka akan memberikan dukungan dan kontribusi terbaik.

"Untuk apa pun kepentingan negara kami siap, bahkan untuk bergabung tanpa syarat. Asalkan Pak Jokowi dan Jusuf Kalla melaksanakan janji-janjinya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia," kata Zulkifli.

Dia mengaku bertemu dengan Presiden Jokowi, namun pertemuan itu ditempuh untuk membahas program-program pemerintah di mana pada pertemuan itu PAN menyatakan mendukung sejumlah program dan kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada kemajuan ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya.

 "Misalnya dengan dikeluarkannya Perppu (hukuman) kebiri, kami langsung setuju dan akan dukung di DPR. Lalu tax amnesty, kita juga akan dukung supaya cepat selesai di DPR. itu bentuk dukungan kita pada pemerintah agar bisa mewujudkan kesejahteraan nasional," ujar Zulfikli.

 Rakernas PAN diadakan pada 28-30 Mei 2016 dengan dihadiri sejumlah pimpinan partai dan pejabat kementerian seperti Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, serta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Terkait pilgub DKI, PAN pilih berhati-hati

Terkait pilgub DKI, PAN pilih berhati-hati

Pewarta: 

Terkait pilgub DKI, PAN pilih berhati-hatiZulkifli Hasan (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Pangkal Pinang, Bangka Belitung (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa saat ini partai yang dipimpinnya itu tengah melakukan survey untuk pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2017 mendatang.

"Gubernur DKI kami sedang survey, mudah-mudahan nanti satu lawan satu," kata dia, ditemui usai membuka Forum Group Discussion "Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN", di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Senin.

Terkait rencana untuk berkoalisi, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu mengaku terbuka dan telah berkomunikasi dengan sejumlah partai.

"PDIP, Golkar, Demokrat, Nasdem, terbuka semuanya. Sudah ada komunikasi Sudah, PKB, PKS, sudah ketemu Yusron, Pak Rustam, Pak Hidayat. Nanti kita lihat yang terbaik," ujar dia.

Sementara itu, saat ditanya mengenai Pilgub Bangka Belitung yang juga akan berlangsung pada 2017 mendatang, Zulkifli mengatakan ingin memilih calon gubernur yang memiliki visi dan misi ingin membangun negeri.

"Kita cari calon gubernur yang karakternya jelas, kemudian track record-nya bagus, yang sungguh-sungguh ingin memajukan Bangka Belitung, bukan cari proyek," kata Zulkifli.

"Catat, kita ingin mencari gubernur bukan yang mencari proyek, tapi yang membangun," tambah dia.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Setuju Perpustakaan DPR Rp 570 M Ditunda, PAN: Uangnya untuk Rakyat

Setuju Perpustakaan DPR Rp 570 M Ditunda, PAN: Uangnya untuk Rakyat

Indah Mutiara Kami - detikNews
Setuju Perpustakaan DPR Rp 570 M Ditunda, PAN: Uangnya untuk Rakyat
Yandri Susanto (kanan). Foto: Lamhot Aritonang

 Jakarta - Suara penolakan dari fraksi-fraksi terhadap rencana pembangunan perpustakaan DPR makin banyak. Fraksi PAN meminta proyek itu ditunda karena kondisi negara sedang susah.

"Pembangunan perpus itu ya kalau kondisi keuangan negara sekarang sedang susah, Fraksi PAN tidak keberatan bila pembangunan itu ditunda," kata Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto kepada wartawan, Selasa (29/3/2016).

Perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara itu rencananya berada di gedung baru DPR yang akan dibangun. Gedung itu sudah dianggarkan sebesar Rp 570 M di APBN 2016.

"Uangnya dialihkan untuk kepentingan rakyat yang sangat mendasar dan mendesak," ungkap anggota Komisi II DPR ini.

Pemerintah sebenarnya sudah menetapkan moratorium pembangunan gedung kementerian dan lembaga. BURT DPR lalu merespon dengan menunda proyek DPR.

Tetapi Akom kini gigih memperjuangkan wacana perpustakaan ini. Dia akan membahasnya lagi dengan fraksi fraksi dan BURT. 
(imk/tor)
Back To Top