Tujuh Dubes hadiri festival budaya Lembah Baliem

Tujuh Dubes hadiri festival budaya Lembah Baliem

Terakata

5:41:00 AM

0 komentar

Pewarta: Hendrina D Kandipi

Wamena (ANTARA News) - Sebanyak tujuh duta besar negara sahabat Indonesia menghadiri jamuan malam keakraban yang digelar Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam rangka pelaksanaan Festival Budaya Lembah Baliem 2016.

Wakil Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua di Wamena, Senin mengatakan ketujuh duta besar tersebut berasal dari Swiss, Italia, Armenia, Hungaria, Bulgaria, Mexico dan India.

"Kami berharap kedatangan para duta besar ini dapat memberikan kesan yang baik bagi Tanah Papua, khususnya Kabupaten Jayawijaya," katanya.

Menurut Jhon, festival budaya ini menghabiskan anggaran sebesar Rp9 miliar khusus untuk jasa pelaksana kegiatan atau Event Organizer (EO), di luar biaya lain-lain seperti pembangunan infrastruktur dan sebagainya.

"Dana ini secara keseluruhan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Jayawijaya tanpa ada sharing dari APBN," ujarnya.

Dia menjelaskan pula persiapan pelaksanaan festival budaya di Distrik Walesi ini sudah mencapai 99 persen, dan sisanya untuk hari-H pelaksanaan sebagai finishing atau penyelesaian saja.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Jayawijaya, apapun cuacanya ketika festival dibuka untuk ikut berpartisipasi memeriahkan agenda nasional ini," katanya lagi.

Sekadar diketahui, Festival Budaya Lembah Baliem ini digelar pada 8-10 Agustus 2016 di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya.

Festival budaya ini merupakan festival yang dilaksanakan setiap tahunnya di wilayah yang akrab disebut Kota Dingin Wamena.

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Polisi masih tahan delapan warga Kwanki Lama

Polisi masih tahan delapan warga Kwanki Lama

Terakata

6:32:00 AM

0 komentar

Pewarta: Evarianus Supar

 Kita tidak mau ada konflik terus-menerus terjadi di Kwamki Lama"

Timika (ANTARA News) - Kepolisian Resor Mimika, Papua hingga kini masih menahan delapan warga Kwamki Lama karena membawa senjata tajam dan berperan sebagai pemimpin bentrokan (waimum) yang menewaskan sejumlah warga.

Kapolres Mimika AKBP Yustanto Mudjiharso di Timika, Rabu, mengatakan dari 14 orang yang ditahan saat penyisiran pada Senin (1/8),  enam orang di antaranya sudah dikembalikan ke rumah mereka. Sedangkan sisanya masih menjalani masa penahanan di Polres Mimika.

"Kami masih amankan delapan orang karena mereka sebagai waimum dan membawa senjata tajam. Jika nantinya mereka terbukti bersalah maka akan tetap diproses sesuai ketentuan hukum," jelas Yustanto.

Ia menegaskan aparat kepolisian akan bertindak tegas untuk menangkap dan memproses semua pelaku kekerasan di Kwamki Lama.

"Kita tidak mau ada konflik terus-menerus terjadi di Kwamki Lama," kata Yustanto.

Pascarazia di Kwamki Lama, Senin (1/8), situasi di wilayah rawan konflik itu kini semakin kondusif. Tidak terlihat lagi warga yang membawa senjata seperti busur, anak panah, kampak, tameng dan lainnya di jalanan sebagaimana terlihat dalam lebih dari dua bulan terakhir.

Pada Senin (1/8) lalu, sebanyak 800 personel gabungan TNI dan Polri menyisir Kwamki Lama untuk mencari dan menyita senjata tajam dari warga setempat yang mereka gunakan untuk menyerang kelompok yang lain.

Operasi penyisiran berlangsung di seluruh wilayah Kwamki Lama. Aparat bahkan masuk dari rumah ke rumah untuk mencari dan mengamankan benda-benda tajam.

Sejak konflik kembali pecah di Kwamki Lama pada Mei 2016, sudah jatuh korban sebanyak lima orang.

Tidak itu saja, sebanyak 25 rumah dibakar, puluhan rumah dirusak dan belasan kendaraan roda dua dan roda empat dibakar.

Konflik antarkelompok suku-suku pegunungan di Kwamki Lama itu bahkan memicu terjadi pengungsian ibu-ibu dan anak-anak ke sejumlah gereja di daerah Karang Senang-SP3 dan sekitar Kota Timika.

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Banjir genangi rumah warga Waisay Raja Ampat

Banjir genangi rumah warga Waisay Raja Ampat

Terakata

6:58:00 AM

0 komentar

Pewarta: Toyiban

Ilustrasi banjir dan longsor. (ANTARA News / Insan Faizin Mubarak)

Manokwari (ANTARA News) - Sejumlah rumah warga di Distrik/Kecamatan Waisay Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat tergenangi banjir akibat luapan air dari sungai di daerah tersebut.

Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Raja Ampat Burhanuddin yang dihubungi dari Manokwari, Senin, mengatakan peristiwa ini menimpa warga yang berada di kompleks Perumahan 100 Waisay.

"Banjir terjadi sekitar pukul 12 malam tadi. Hujan sangat deras dari Minggu sore kemarin sehingga sungai meluap," kata dia.

Dia menyebutkan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meskipun demikian, ia belum mengetahui dampak buruk yang terjadi akibat banjir tersebut.

"Aktivitas warga saat ini sudah kembali normal. Ketinggian air tidak sampai satu lutut, saat ini petugas kami sedang berada di lapangan untuk melakukan pendataan," katanya lagi.

Selain banjir, ujarnya menambahkan, hujan deras yang mengguyur Raja Ampat semalam memicu kejadian longsor di Kompleks Perumahan 300 Waisay. Pendataan akan dilakukan untuk mengetahui jumlah kerusakan akibat bencana tersebut.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat, Bram Goramgaman mengatakan, pembangunan raja Ampat harus taat terhadap rencana rata ruang dan wilayah (RTRW). Ia ingin Raja Ampat dibangun dengan mempertimbangkan yang matang atas kondisi alam dan potensi bencana di daerah tersebut.

Dia mengutarakan, hujan di sebagian besar wilayah Indonsesia pada beberapa bulan belakangan ini cukup tinggi, termasuk di wilayah Raja Ampat yang dikenal sebagai daerah pariwisata bahari ini.

"Perlu penataan lingkungan yang baik sebagai langkah antisipasi. Jika tidak, Raja Ampat akan sama dengan daerah lain yang terus-terusan mengalami bencana," kata dia lagi.

Selain itu, ujarnya, pemerintah daerah Raja Ampat harus fokus dalam menjaga lingkungan dengan mempertimbangkan kelangsungan ekologi, ekonomi dan ekosistem. Hal ini penting untuk mengurangi kerentanan alam.

Pada sisi lain, hal ini merupakan langkah tetap untuk mendukung program pengembangan pariwisata di daerah ini.

"Sektor yang paling menjanjikan di daerah itu adalah pariwisata dan perikanan. Pertanian dan perkebunan tidak cocok karena struktur lahan di Raja Ampat rata-rata bukit bebatuan," katanya menambahkan.

Editor: Unggul Tri Ratomo

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Disdik Papua terjunkan tim awasi proses MOS

Disdik Papua terjunkan tim awasi proses MOS

Terakata

7:21:00 AM

0 komentar

Pewarta: Hendrina Dian Kandipi

Ilustrasi - Sejumlah siswa baru SMP berangkat untuk mengikuti hari pertama masa orientasi siswa (MOS) dengan mengendarai sepeda motor di Pringapus, Kabupaten Semarang, Jateng, Kamis (9/7/15). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

 Perpeloncoan tidak lagi diterapkan pada penerimaan siswa baru, namun lebih pada pengenalan lingkungan sekolah bagi murid... 

Jayapura (ANTARA News) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Provinsi Papua akan menerjunkan tim pada lembaga-lembaga pendidikan di wilayah itu untuk mengawasi pelaksanaan Masa Orientasi Sekolah (MOS) selama penerimaan siswa baru Tahun Ajaran 2016.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Protasius Lobya, di Jayapura, Kamis, mengatakan tim ini untuk mendukung aksi pelarangan perpeloncoan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) bagi Siswa Baru.

"Perpeloncoan tidak lagi diterapkan pada penerimaan siswa baru, namun lebih pada pengenalan lingkungan sekolah bagi murid baik yang bersifat akademik maupun nonakademik dan visi misi sekolah," katanya.
Protasius menjelaskan pola perpeloncoan pada penerimaan siswa baru adalah pola lama, sementara sekarang lebih diutamakan pada pembinaan mental, sehingga pengenalan kampus atau sekolah dilakukan dengan pola yang lebih elegan.

"Pengenalan lingkungan sekolah lebih bagus daripada melakukan perpeloncoan seperti ikat rambut, membawa tas dan sapu sebab hal tersebut tidak berdampak pada perubahan pola perilaku siswa," ujarnya.

Dia menegaskan, jika masih ada sekolah atau kampus melakukan perpeloncoan agar dilaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat di wilayahnya.

"Sebab perpeloncoan dapat menyebabkan kematian siswa, tekanan fisik dan mental, hal tersebut tidak boleh terjadi di Papua, jika ada maka akan menjadi masalah," katanya.

Dia menambahkan, sekolah harus merencanakan apa yang akan dibuat dalam menyambut siswa baru sehingga memberikan dampak positif bagi siswa baru. 

Editor: Fitri Supratiwi

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Kementerian Agraria petakan sembilan wilayah adat Papua

Kementerian Agraria petakan sembilan wilayah adat Papua

Terakata

9:21:00 PM

0 komentar

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/)

 Kami tegaskan masyarakat adat memiliki ruang hidup di Jayapura,"

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI memetakan sembilan wilayah tanah adat hak komunal usai Festival Danau Sentani ke-IX di kawasan wisata Khalkhote Sentani Timur Papua.

"Kami tegaskan masyarakat adat memiliki ruang hidup di Jayapura," kata Menteri ATR/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Ferry menegaskan masyarakat adat Jayapura harus hidup berkesesuaian dengan tindakan dan budaya setempat.

Menteri ATR/BPN RI mencanangkan pemetaan tanah adat hak komunal pada sembilan wilayah di Jayapura meliputi Sentani Buyakha, Moy, Tepra-Yewana Yosu, Yokari, Djouw-Wary, Imbi Numbay, Oktim, Demutru dan Elseng.

Ferry menegaskan pemerintah terus berupaya memberikan pengakuan bagi seluruh ruang bagi masyarakat adat di Papua sehingga warga setempat tidak terusik di tanah kelahiran.

Sumber daya alam seperti gunung, pantai dan lahan daratan lainnya milik masyarakat Papua yang pemanfaatannya harus mendapatkan pengakuan dari masyarakat adat.

Ferry menuturkan pengakuan tanah hak komunal di Papua dapat menghindari kejadian sengketa, pengusiran dan relokasi masyarakat adat.

"Karena ini menegaskan kehidupan yang sudah ada sejak dulu di Papua, surga kecil (Papua) itu akan menjadi neraka besar jika negara tidak hadir," tegas politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu.

Sementara itu, Ketua Dewan Adat se-Jayapura Daniel Toto menambahkan seluruh tokoh adat meminta pemerintah memperkuat keberadaan masyarakat adat melalui hak komunal atas tanah.

"Para tokoh adat mengusulkan masyarakat adat Jayapura mendapatkan pengakuan dan penguatan terhadap hak komunal," ucap Daniel.

Ferry menyempatkan hadir pada penutupan Festival Danau Sentani (FDS) yang merupakan kegiatan utama pariwisata tahunan yang digelar sejak 2007.

Kali ini, FDS diselenggarakan pada 19-23 Juni 2016 yang diikuti wisatawan lokal dan mancanegara dengan menampilkan tarian adat di perahu, tarian perang khas Papua, upacara adat seperti penobatan Ondoafi dan sajian berbagai kuliner khas Papua.

FDS juga menggelar karnaval nusantara seperti pagelaran budaya, pameran barang seni Papua dan tur wisata dengan melibatkan seluruh paguyuban di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura.

(T014)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2016