-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Fahri Hamzah: modernisasi parlemen harus dilakukan

Fahri Hamzah: modernisasi parlemen harus dilakukan

Fahri Hamzah: modernisasi parlemen harus dilakukan
Wakil Ketua DPR RI saat memberikan kukiah umum di FISIP Unand pada Jumat (20/5/2016). (Ida Nurcahyani)
Padang (ANTARA News) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fahri Hamzah mengatakan modernisasi parlemen harus diwujudkan guna meningkatkan kinerja anggota dewan.

Modernisasi menurut Fahri, salah satunya dilakukan melalui peningkatan kapasitas anggota dewan dengan didukung para staf ahli handal.

"Modernisasi parlemen harus dilakukan. Saat ini ada dua kekuatan dewan yakni kekuatan politik yang sifatnya sementara dan datang berdasarkan pilihan rakyat, satu lagi kekuatan datang dari pendukung dewan. Kekuatan kedua itu harus diperkuat supaya anggota dewan mulai bicara karena mereka sudah punya bahan karena dibackup tim ahli. Dulu anggota dewan banyak diam karena direpresi. Sekarang cerewet karena di belakang ada 'dapur'-nya begitu cara kita awasi kinerja pemerintah," kata Fahri saat memberi kukuah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas dalam rangkaian Kunjungan Kerjanya (kunker) pada Jumat (20/5).

Dalam kuliah umum bertema "Dinamika DPR-RI Era Reformasi Politik" itu, Fahri juga mengatakan dirinya bertekad memperkuat DPR sehingga bisa mandiri, termasuk dalam hal anggaran.

"Bagaimana kita mau awasi Eksekutif tapi anggaran dipotong terus. Sampai saat ini DPR masih tergantung pada Eksekutif karena mereka pemegang kuasa anggaran," katanya.

Setelah memberi kuliah umum yang juga dihadiri Dekan FISIP Unand, Nusyirwan Effendi, Fahri Hamzah kemudian diminta menjadi khatib shalat Jumat di Masjid Nurul Ilmi di kompleks kampus Unand.
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Parlemen Uni Eropa nilai Indonesia mitra penting

Parlemen Uni Eropa nilai Indonesia mitra penting


Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya di Brussels, Kamis, mengatakan Presiden Parlemen Uni Eropa menyampaikan bahwa Indonesia merupakan mitra yang sangat penting bagi Uni Eropa. 

Presiden Parlemen Uni Eropa juga mendukung kemajuan pembahasan Scoping papers dan mengharapkan perundingan CEPA dapat segera dimulai. 
Selain itu, Presiden Parlemen Uni Eropa sangat menghargai peran Indonesia menjaga perdamaian dunia termasuk dalam isu Arab Saudi-Iran.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menjelaskan mengenai perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia juga mampu mengembangkan demokrasi dan juga toleransi. 

Nilai-nilai ini sangat penting untuk dikembangkan ke seluruh dunia, karena nilai-nilai tersebut penting bagi perdamaian dunia.

Atas undangan Presiden Parlemen Uni Eropa, Indonesia akan kirimkan tokoh dialog antaragama untuk hadir dalam acara yang akan diselenggarakan Parlemen Eropa.
Presiden Joko Widodo juga mengharapkan perlakuan nondiskriminasi dapat diberlakukan bagi minyak sawit mentah atau CPO Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan isu "sustainability" merupakan prioritas bagi Indonesia.

Presiden Joko Widodo dan Presiden Parlemen Uni Eropa sepakat mengenai pentingnya peningkatan kerja sama antara parlemen Indonesia dengan Parlemen Uni Eropa.

Presiden Joko Widodo senang mendengar adanya rencana pembentukan persahabatan parlemen Indonesia dan Uni Eropa.


Presiden Jokowi dan Presiden Parlemen Uni Eropa juga sepakat bahwa hubungan Uni Eropa dengan ASEAN penting untuk ditingkatkan.

Turut serta mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Presiden Parlemen Uni Eropa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Duta Besar RI untuk Uni Eropa Yuri O. Thamrin serta Direktur Kerja Sama Intra Kawasan Amerika Eropa Dewi Tobing.
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Ketua DPR Temui Presiden dan Ketua Parlemen Vietnam di Hanoi

Ketua DPR Temui Presiden dan Ketua Parlemen Vietnam di Hanoi

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Ketua DPR Temui Presiden dan Ketua Parlemen Vietnam di Hanoi
Jakarta - Ketua DPR RI Setya Novanto mengadakan lawatan ke Vietnam dalam rangkaian sidang General Assembly IPU ke 132 di Hanoi. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan penting.

Ketua DPR bertemu Presiden Vietnam Truong Tang San di Istana Negara Vietnam, hadir juga Ketua Parlemen Vietnam pada pertemuan yang digelar Minggu (29/3/2015) tersebut.

"Topik bilateral yang mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut adalah Plan of Action dari kemitraan strategis RI-Vietnam dan upaya-upaya peningkatan hubungan kedua negara di masa mendatang," kata Novanto dalam siaran pers DPR RI.

Presiden Vietnam Truong Tang San dan Ketua Parlemen Nguyen Sin Hung menyambut hangat kedatangan Ketua DPR RI ini. Mereka menyatakan siap untuk meningkatkan kerjasama antar Parlemen kedua negara dengan membentuk Pokja Bilateral," kata Novanto.

Di hari yang sama Novanto juga menyampaikan pidato pada sidang General Assembly IPU ke 132 di Hanoi. Pidato tersebut disampaikan dalam bahasa Indonesia.

"Fokus pidato tentang pentingnya Parlemen Dunia memberikan kontribusi dalam upaya pencapaian target SDGs post development agenda 2015. Indonesia menjelaskan salah satu prioritas SDGs target 14 yakni tentang Ocean and Marine Affairs untuk mendukung diplomasi Poros Maritim Dunia yang digagas olej Pres Jokowi," kata Novanto.

Ketua DPR juga menekankan pemikiran-pemikiran penting tentang upaya penyelamatan dunia dari akibat perubahan iklim yang mulai melanda dunia. Kontribusi Parlemen sangat krusial dalam memberikan masukan bagi pendekatan komprehensif untuk mengatasi masalah climate change. "Menuju perjanjian baru hingga akan disepakati di Paris pada bulan Desember 2015," papar Novanto.

Sidang IPU dihadiri oleh 166 anggota parlemen dunia. Ketua DPR menggunakan kesempatan tersebut untuk mengundang delegasi Asia Afrika untuk hadir pada Parlementarian Event tanggal 23 April di Jakarta, dalam rangka Peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika di Indonesia.

(van/bar)
Deal Awal Golkar-PDIP: Kerjasama di Parlemen dan Pilkada

Deal Awal Golkar-PDIP: Kerjasama di Parlemen dan Pilkada

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Deal Awal Golkar-PDIP: Kerjasama di Parlemen dan Pilkada
Jakarta - Di hadapan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono menegaskan maksud Golkar masuk menjadi bagian dari parpol pendukung pemerintah. Kesepakatan keduanya pun sudah mulai gamblang terlihat.

"Harapan Golkar dapat bekerja sama dengan PDIP baik di parlemen dan berbagai hal. Antara lain UU dan juga persiapan menghadapi pilkada yang akan datang," ujar Agung dalam perbincangan dengan wartawan, Selasa (17/3/2015).

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Priyo Budi Santoso. Priyo mengungkap Golkar akan bekerjasama dengan PDIP di parlemen. Maka dukungan parlemen terhadap Pemerintahan Jokowi-JK bakal semakin kuat.

"Kami sepakat mempererat kerjasama di parlemen dan hal lain, karena ini 2 partai terbesar di negeri ini," kata Priyo, usai bertemu Megawati di Teuku Umar, kemarin.

Priyo tak memungkiri kerjasama dalam waktu dekat adalah menyambut Pilkada serentak. Apalagi otoritas untuk mengajukan calon kepala daerah dan wakilnya ada di tangan pengurus Golkar yang diakui oleh Kemenkum HAM.

"Bibit embrio menjalin kerjasama itu tinggi, kami terkesan dengan penerimaan Ibu Mega," kata Priyo.
Namun demikian bentuk koalisi seperti apa yang akan dibangun dengan Golkar belum cukup gamblang. Apakah Golkar akan masuk KIH atau ada jalinan kerjasama baru sampai saat ini belum jelas.

"Kami tidak harus dalam bentuk lepas dari koalisi A masuk koalisi B. Tapi mungkin ada bentukan baru, mekanisme yang seperti apa? Dinamikanya akan dibicarakan," kata Agung Laksono usai menggelar pertemuan tertutup dengan Surya Paloh di Kantor DPP NasDem di Gondangdia, Jakarta, Rabu (11/3) lalu.

(try/van)
Back To Top