-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Pemprov DKI
Pemprov DKI luncurkan sejumlah layanan online

Pemprov DKI luncurkan sejumlah layanan online

Pewarta: 
Pemprov DKI luncurkan sejumlah layanan online
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Punama (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
 Harapan kami, orang Jakarta hidupnya lebih nyaman.”
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan sejumlah layanan berbasis internet bertepatan dengan ulang tahun DKI Jakarta yang ke-489.
“Harapan kami, orang Jakarta hidupnya lebih nyaman,” kata Gubernur Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Rabu (22/6).

Layanan secara onine yang dapat dinikmati warga Jakarta adalah e-Samsat, e-Pajak, e-ticketing museum serta peluncuran Jakarta Smart City Lounge.
Kota-kota di dunia menurut gubernur yang biasa dipanggil Ahok ini bergerak ke arah digital, menjadi kota pintar atau smart city.

Ia mencontohkan dalam pembayaran pajak, semakin minim interaksi antara pembayar pajak dengan petugas, semakin sedikit pula potensi kecurangan akan terjadi.
Pembayaran secara non-tunai dalam sistem elektronik memungkinan pembayaran terdata sehingga dapat mewujudkan transparansi.

Kami yakin semakin transparan suatu kota, korupsi turun, kata dia.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Pemprov DKI perpanjang masa PPDB online

Pemprov DKI perpanjang masa PPDB online

Pewarta: 
Pemprov DKI perpanjang masa PPDB online
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
 Saya sudah cek, kemarin katanya server down, tapi sekarang sudah normal lagi, makanya kami perpanjang
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online atau daring karena sempat mengalami kendala pada server.

"Sejak pertama kali dibuka yaitu pada Rabu (15/6) sempat mengalami kendala pada server. Oleh karena itu, masa pendaftaran diperpanjang," kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis. 

Pria yang lebih akrab disapa Ahok itu mengaku terus melakukan pemantauan sejak pertama kali dibuka sampai dengan hari ini. Dia pun meminta sistemnya segera diperbaiki.

"Saya sudah cek, kemarin katanya server down, tapi sekarang sudah normal lagi, makanya kami perpanjang. Saya minta Dinas Pendidikan memberikan pelayanan yang terbaik," ujar Ahok.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adriyanto mengakui memang sempat ada kendala dalam PPDB online saat pertama kali dibuka sehingga pihaknya memperpanjang masa pendaftaran.

"Ketika server down kemarin, kami langsung perbaiki, dan malam harinya sistem sudah berjalan normal lagi. Bahkan, tadi pagi juga sempat down lagi, tapi cepat kami perbaiki, dan normal lagi," tutur Sopan.

Semula, dia mengungkapkan pendaftaran online tersebut hanya dibuka selama dua hari, yakni 15 hingga 16 Juni 2016 untuk tingkat SMA sederajat. Namun karena ada masalah, pendaftaran diperpanjang.

"Kami perpanjang masa pendaftaran sesuai dengan jumlah hari yang mengalami kendala. Kalau mengalami masalah sampai dua hari, berarti kami perpanjang sampai dua hari ke depan," ungkap Sopan. 
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Pemprov DKI Jakarta mulai bangun sembilan flyover pada 2016

Pemprov DKI Jakarta mulai bangun sembilan flyover pada 2016

Pewarta: 
Pemprov DKI Jakarta mulai bangun sembilan flyover pada 2016
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Punama (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 ini mulai membangun sembilan jembatan layang (flyover).

"Tahun ini kami bangun sembilan yang model kayak di Permata Hijau. Untuk beberapa lintasan ada yang ramai ada juga yang bagian bawahnya ramai," kata Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok di Jakarta, Senin.

Pembangunan flyover pada beberapa kawasan seperti pada kawasan yang masih sepi, namun sekitar kawasan pembangunan lintasannya ramai, katanya.

Pembangunan di kawasan persilangan daerahn yang sepi agar, tidak ada penghentian lampu merahnya. Dan tahun depan sudah selesai semua, kata Ahok.

Diantaranya Pemprov DKI mulai membangun flyover Semanggi, jalan berbentuk lengkung lingkaran itu akan menghubungkan kendaraan dari arah Grogol menuju Senayan dan Sudirman menuju Cawang.

Pengaruhnya besar, mengurangi 30 persen kemacetan. Jadi orang berkendaraan tidak terhambat dari Bandara Soekarno-Hatta ke Grogol.

Dengan adanya flyover tersebut, kendaraan dari Jalan Gatot Subroto tak akan bertemu dengan kendaraan dari Jalan Sudirman di kolong jembatan.

Proyek senilai Rp360 miliar itu dibiayai PT Mitra Panca Persada sebagai bentuk kompensasi. Perusahaan tersebut mengajukan izin Koefisien Lantai Bangunan (KLB) untuk gedung lain.

Selain membiayai flyover, perusahaan membiayai infrastruktur di tempat lain yang membutuhkan dana sebanyak Rp219 miliar.
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Pemprov DKI terapkan sistem penilaian kinerja mulai Mei 2016

Pemprov DKI terapkan sistem penilaian kinerja mulai Mei 2016

Pewarta: 
Pemprov DKI terapkan sistem penilaian kinerja mulai Mei 2016
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan sistem penilaian kinerja mulai Mei 2016.

"Bulan depan (Mei), kami mulai menerapkan sistem penilaian kerja KPI (key performance indicator). Ini merupakan KPI pertama di Indonesia," kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama saat Penandatanganan KPI bagi seluruh Pejabat Eselon I dan II di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat.

Mantan Bupati Belitung Timur itu pun mengharapkan sistem penilaian kerja tersebut dapat dijadikan model atau contoh bagi provinsi atau kota-kota lain di Indonesia.

Dia meminta kepada seluruh pejabat eselon I dan  II agar senantiasa berlomba-lomba meningkatkan kinerjanya masing-masing, sehingga mendapatkan penilaian maksimal.

"Sistem itu akan menjadi standar penilaian kinerja bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karena itu, kinerja harus selalu ditingkatkan supaya penilaiannya juga baik," ujarnya.

Dengan diberlakukannya sistem tersebut, dia menginginkan agar seluruh PNS di lingkungan Pemprov DKI dapat saling membantu satu sama lain untuk membangun Kota Jakarta yang lebih baik.

"Ibaratnya, kita ini satu badan, pasti saling membutuhkan satu sama lain. Makanya, seluruh pegawai juga harus saling membantu untuk pembangunan Ibu Kota Jakarta," tutur Basuki.

Lebih lanjut, dia meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI agar selalu aktif bertanya apabila menghadapi kesulitan, sehingga bisa dicarikan solusinya bersama-sama.

Editor: Heppy Ratna
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Alasan Pemprov DKI tarik 15 persen dari pengembang reklamasi

Alasan Pemprov DKI tarik 15 persen dari pengembang reklamasi

Pewarta: 
Alasan Pemprov DKI tarik 15 persen dari pengembang reklamasi
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
 Kalau 5 persen namanya tukar dong, saya nggak mau

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan tetap mempertahakankan jatah 15 persen dari pengembang dalam reklamasi teluk Jakarta karena dana tersebut akan digunakan untuk membangun rumah susun, jalan inspeksi dan rumah pompa. 

Syarat 15 persen itu ternyata dirasa berat oleh pengembang sehingga ada upaya suap kepada DPRD DKI terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta dan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Kawasan Tata Ruang Strategis Pantai Jakarta. 

"Saya mau menguatkan Perda, pertama pengembang seluruh reklamasi pulau wajib membuat setifikat HPL (hak pengelolaan) atas nama DKI," kata Ahok di rumah susun sederhana sewa Marunda, Jakarta Utara, Sabtu.

"Dari tanah yang bisa dijual harus dikasih fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial) 40-50 persen," lanjut Ahok.

"Dari setiap tanah yang dijual HGB dan HPL, maka DKI mendapatkan 15 persen dari NJOP yang bisa digunakan untuk Sheet Pile, jalan inspeksi, bangun rusun, jembatan, dan lain-lain," tutur Ahok.

Ahok pun ogah menurunkan kewajiban 15 persen dari pengembang menjadi 5 persen.

"Kalau 5 persen namanya tukar dong, saya nggak mau," kata dia.

"15 persen itu untuk bangun apartemen agar pegawai, tukang kebersihan, dan para penjaga bisa tinggal di pulau. Pulau tidak hanya diisi orang kaya semua dong," ucap Ahok.

Ahok pun membenarkan adanya upaya dari pengembang untuk menurunkan 15 persen kewajiban tersebut. Ahok pun mengancam akan menindak oknum yang telah berupaya menuruti kemauan pengembang.

"Siapapun yang turunkan 15 persen, saya akan masalahkan. Kalau enggak diputuskan gimana? ya saya bodo amat. Enggak saya putuskan, sampai ganti DPRD saja 2019 nanti," tegas Ahok.
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Back To Top