-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Penegakan Hukum
Presiden berharap Tito perbaiki kualitas penegakan hukum

Presiden berharap Tito perbaiki kualitas penegakan hukum

Pewarta: 
Presiden berharap Tito perbaiki kualitas penegakan hukum
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta Komjen Pol Tito Karnavian yang saat ini menjadi calon Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia dapat memperbaiki kualitas penegakan hukum.

"Saya berharap Komjen Pol Tito dapat tingkatkan profesionalisme Polri sebagai pengayom masyarakat dan memperbaiki kualitas penegakan hukum," kata Kepala Negara usai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola-Sudarto di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Presiden menyebutkan tiga jenis pidana yang perlu mendapatkan atensi yakni narkoba, terorisme, dan korupsi.

"Saya yakin beliau punya kemampuan, cerdas dan punya kompetensi yang baik," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap DPR dapat segera memproses Tito sebagai calon Kapolri.

Dia mengatakan proses pencalonan Tito sudah sesuai dengan UU Nomor 22 tahun tentang Polri dan telah mendengar masukan dari Komisi Kepolisian Nasional, Polri dan masyarakat.

Tito saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sebelumnya dia pernah menjabat Kapolda Papua, Asisten Perencanaan Kapolri, dan Kapolda Metro Jaya.

Alumni terbaik Akademi Kepolisian 1977 ini akan menggantikan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti yang akan pensiun pada 31 Juli 2016.

Tito yang belasan tahun berpengalaman dalam pemberantasan terorisme juga memiliki gelar akademik doktor dari Universitas Teknologi Nanyang di Singapura dan master dari Universitas Exeter di Inggris.
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
54 tahun Komando Pertahanan Udara Nasional TNI ujung tombak penegakan hukum di udara

54 tahun Komando Pertahanan Udara Nasional TNI ujung tombak penegakan hukum di udara

54 tahun Komando Pertahanan Udara Nasional TNI ujung tombak penegakan hukum di udara
Dokumentasi personel Komando Pasukan Khas TNI AU dan Polisi Militer TNI AU mengamankan pesawat asing Boeing 737 yang didaratkan paksa pada Latihan Sriti Gesit, di Pangkalan Udara TNI AU Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulsel, Rabu (2/4). Latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan TNI AU dan Komando Pertahanan Udara Nasional TNI dalam memantau pergerakan pesawat asing yang melanggar wilayah udara Indonesia tanpa izin. (ANTARA FOTO/Sahrul Tikupadang)


Komando Pertahanan Udara Nasional TNI adalah komando utama TNI yang posisinya unik. Secara operasional dia ada di bawah komando panglima TNI namun pembinaan ada di bawah kepala staf TNI AU. 

Komando Pertahanan Udara Nasional TNI bisa dibilang inti kekuatan udara nasional secara fisik, dan dia dapat mengerahkan kekuatan fisik yang dimiliki TNI AU dan semua matra TNI untuk mematahkan kekuatan asing yang membahayakan kepentingan nasional dari aspek udara. 

Komando ini terbagi menjadi empat wilayah operasi, yaitu Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional I di Jakarta, Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional II di Medan, Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional III di Makassar, dan Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional IV di Biak, Papua. 

Hari ini Komando Pertahanan Udara Nasional TNI berulang tahun ke-54, yang upacara puncaknya digelar di markas komandonya, di dalam Pangkalan Udara Utama Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. 

Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional TNI, Marsekal Muda TNI Abdul Muis, memimpin upacara itu dan membacakan amanat Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. 

"Bukan hanya sebagai mata dan telinga dalam mengawasi berbagai pergerakan pesawat udara yang melintasi wilayah Indonesia, tetapi juga memiliki kemahiran dan kecakapan khusus untuk menghancurkan lawan dan menanggulangi segala bahaya apapun," kata Muis.

Saat ini negara Indonesia menghadapi isu-isu penting terkait kedaulatan nasional yang harus disikapi bersama oleh seluruh komponen bangsa.

Saat kebijakan Keterbukaan Udara ASEAN diberlakukan, maka wilayah udara nasional harus benar-benar mendapatkan fokus oleh pemangku kepentingan terkait, terutama segenap prajurit Komando Pertahanan Udara Nasional. 

"Wilayah angkasa Indonesia semakin terbuka, lalu lintas udara semakin dinamis, yang kesemuanya menimbulkan konsekuensi dan bahkan pertaruhan bagi kedaulatan negara yang pada giliranya menuntut peran dan kontribusi penting segenap jajaran Komando Pertahanan Udara Nasional TNI," katanya.

Secara pribadi, Muis mengatakan, walaupun peringatan hari ulang tahun kali ini diselenggarakan secara sederhana namun sama sekali tidak mengurangi makna sakral dan kekhidmatan dari peringatan itu sendiri. 
Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Pemulihan kredibilitas penegakan hukum tantangan pemerintah

Pemulihan kredibilitas penegakan hukum tantangan pemerintah


Pewarta:
Pemulihan kredibilitas penegakan hukum tantangan pemerintah
ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Kredibilitas penegakan hukum sempat rusak akibat kriminalisasi terhadap para pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta para pegiat antikorupsi,"
Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengatakan pemulihan kredibilitas penegakan hukum masih akan menjadi tantangan bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di tahun kedua pemerintahannya.

 "Kredibilitas penegakan hukum sempat rusak akibat kriminalisasi terhadap para pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta para pegiat antikorupsi," kata Dadang Trisasongko dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Dadang mengatakan kasus-kasus yang menjerat sejumlah pimpinan KPK dan pegiat antikorupsi itu telah berlangsung selama 10 bulan dan terus menggerus kepercayaan publik terhadap kepolisian dan kejaksaan.

Menurut Dadang, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk menghentikan praktik kriminalisasi terhadap para pegiat antikorupsi itu.

"Jokowi harus bisa memerintahkan kepolisian dan kejaksaan untuk menghentikan praktik kriminalisasi ini," ujarnya.
Untuk mendukung hal itu, Dadang mengatakan fokus lain yang harus dimulai di tahun kedua pemerintahan Jokowi-JK adalah memastikan reformasi di kepolisian dan kejaksaan berjalan sesuai dengan prioritas presiden.

Selain itu, isu pelemahan KPK juga menjadi pekerjaan rumah bagi Jokowi-JK pada tahun kedua pemerintahannya. Dadang menilai konsolidasi politik pasca Jokowi terpilih sebagai presiden tampak belum tuntas, bahkan ke dalam partai-partai pengusungnya.

"Padahal kepentingan mereka sangat beragam dan bahkan bisa berjalan berlawanan arah dengan prioritas presiden. Kondisi ini memengaruhi banyak hal, misalnya Presiden terlihat tidak terlalu punya kendali terhadap inisiatif RUU KPK dan proses kriminalisasi," katanya.

Menurut Dadang, seharusnya, Presiden Jokowi dapat bersikap tegas dengan tidak menerima pembahasan RUU KPK atau program legislasi lain yang berpotensi melemahkan KPK serta RUU Pengampunan Nasional selama menjabat sebagai presiden. 

Pemerintahan Jokowi-JK akan genap berusia satu tahun pada Selasa (20/10). Selama satu tahun memerintah, masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan sebagaimana janji-janji kampanye yang tercantum dalam Nawa Cita.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2015
PM Norwegia Singgung Soal Hukuman Mati, Jokowi Tegaskan Penegakan Hukum

PM Norwegia Singgung Soal Hukuman Mati, Jokowi Tegaskan Penegakan Hukum

Mega Putra Ratya - detikNews

PM Norwegia Singgung Soal Hukuman Mati, Jokowi Tegaskan Penegakan Hukum 
Foto: Mega Putra Ratya 
 
Jakarta - Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg di Istana Merdeka, Jakarta. Topik mengenai hak asasi manusia dan hukuman mati menjadi salah satu bahasan.

"Dalam pertemuan hari ini kami juga melakukan diskusi yang sangat terbuka dan baik tentang pentingnya hak asasi manusia, termasuk hukuman mati," ujar PM Solberg dalam pernyataan bersama dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Sayangnya Solberg tidak merinci pembahasan tersebut dalam keterangan persnya.

Sementara itu Menlu Retno Marsudi menjelaskan bahwa Indonesia memahami bahwa isu hak asasi manusia menjadi concern bagi Norwegia. Namun Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat narkoba.
"Tadi Presiden menjelaskan ini law enforcement dan tidak terkait dengan kebangsaan dari suatu negara dan sebagainya," jelasnya.
Pertemuan Jokowi dan Solberg menghasilkan penguatan kerjasama di berbagai bidang. Jokowi mengatakan bagi Indonesia, Norwegia adalah mitra penting di bidang lingkungan hidup, kerja sama hak asasi manusia, energi, perikanan, dan maritim.

(mpr/fdn)
Back To Top