Lintas Peristiwa Online: Perempuan | Your Short Blog Description Here

Home » Penelusuran Perempuan

Riyadh (ANTARA News) - Seorang perempuan Arab Saudi merebut kursi dewan perwakilan rakyat kota dalam pemilihan umum pertama di negara tersebut, yang memberikan kesempatan kepada wanita untuk mendapatkan hak pilih dan mencalonkan diri, kata pejabat setempat, Minggu.

Salma binti Hizab Al Oteibi terpilih menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah Madrakah di Mekah, kata kantor berita resmi Arab Saudi SPA mengutip ketua komisi pemilihan Osama Al Bar.

Perempuan tersebut bersaing dengan tujuh pria dan dua wanita, katanya.

Saudi memiliki sistem pemerintahan kerajaan mutlak dengan pembatasan aturan terketat di dunia terhadap perempuan, termasuk larangan mengemudi.

Saudi adalah negara terakhir hanya mengizinkan kaum pria memberikan hak suara dan tempat pemungutan suara dipisahkan untuk perempuan dan pria pemilih selama pemilihan umum pada Sabtu.

Di antara 6.440 calon, 900 lebih dari kalangan perempuan, yang mengatasi hambatan besar untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Perempuan calon tidak bisa bertemu langsung dengan pria pemilih selama kampanye.

Sejumlah perempuan pemilih menganggap pendaftaran terhambat beberapa unsur, termasuk birokrasi dan sarana pengangkutan.

Alhasil, perempuan yang terhitung kurang dari 10 persen terdaftar sebagai pemilih dan hanya beberapa kandidat perempuan berharap terpilih.

Menurut data komisi pemilihan umum, hampir 1,5 juta orang berusia 18 tahun lebih terdaftar memiliki hak suara.

Angka itu sudah termasuk 119.000 perempuan dari total penduduk Saudi yang hampir mencapai 21 jiwa.

Beberapa perempuan calon menggunakan media sosial untuk membantu menyampaikan program, namun yang lain, termasuk perempuan pegiat hak asasi, mengatakan didiskualifikasi dalam melakukan kampanye.

Saudi sebagai negara kaya minyak menawarkan infrastruktur modern di jalan raya, gedung pencakar langit, dan lebih banyak lagi mal perbelanjaan.

Namun, kaum perempuan masih mnenghadapi beberapa pembatasan. Mereka mengajukan izin kepada pria anggota keluarganya untuk bepergian, bekerja, atau menikah.

Pemerintahan di bawah Raja Salman dari keluarga Al Saud, Saudi tidak pernah menyelenggarakan pemilihan legislatif dan mendapatkan pengawasan ketat dari Barat atas catatan hak asasi manusianya.

Perubahan secara berangsung-angsur terjadi, hak-hak perempuan mulai di bawah pendahulu Salman Abdullah diumumkan empat tahun lalu bahwa perempuan bisa mengikuti pemilihan umum pada tahun ini.

Editor: Desy Saputra

Terakata 5:20:00 PM Admin Bandung Indonesia

Perempuan rebut kursi parlemen dalam pemilu bersejarah di Saudi

Editor: Desy Saputra

Perempuan Saudi untuk pertama kali berkampanye Pemilu

Raja Salman Bin Abdulaziz Al Saud meneruskan jalan reformasi politik ayahnya dengan mempercepat jadwal pemilu di mana untuk pertama kalinya perempuan dibolehkan menjadi anggota parlemen (REUTERS)

Riyadh, Arab Saudi (ANTARA News) - Kaum perempuan Saudi yang mencalonkan menjadi anggota parlemen untuk pertama kali berkampanye hari ini. Ini adalah langkah maju lainnya untuk hak-hak perempuan di negara kerajaan yang konservatif itu yang lambat berdemokrasi.

Sekitar 900 perempuan mencalonkan diri untuk Pemilu Kotamadya pada 12 Desember yang juga untuk pertama kali wanita dibolehkan berpartisipasi menggunakan hak suaranya.

"Ini adalah salah satu dari langkah pertama demi hak-hak perempuan, sebuah langkah besar untuk kami," kata Sahar Hassan Nasief, aktivis di Jeddah yang memiliki banyak teman yang mencalonkan diri.
Pemilu ini akan menjadi pemungutan suara ketiga untuk kaum pria setelah 2005 dan 2011.

Monarki absolut yang menerapkan penafsiran kaku Islam ini tidak memiliki menteri perempuan dan menjadi satu-satunya negara di dunia di mana perempuan tidak diperbolehkan mengemudikan kendaraan.

Mendiang Raja Abdullah kemudian mengenalkan Pemilu pada 2005 dan perempuan dibolehkan berpartisipasi.

Pada 2013, dia mengangkat perempuan menjadi anggota Dewan Syuro yang menjadi penasihat kabinet.

Abdullah wafat Januari silam dan digantikan Raja Salman yang memajukan jadwal Pemilu.

Data Komisi Pemilu Saudi menunjukkan sekitar 7.000 orang akan memperebutkan 284 anggota parlemen, demikian AFP.

Editor: Jafar M Sidik

Elza Astari Retaduari - detikNews

Megawati Teken Ikrar Suara Perempuan Indonesia

Jakarta - Di peringatan Hari Perempuan Internasional, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menyoroti mengenai tingginya angka kematian ibu. Ia pun lalu menandatangani ikrar suara perempuan yang berjuang menurunkan angka kematian ibu melahirkan sekaligus sebagai upaya kesejahteraan Bidan PTT yang banyak membantu kelahiran bayi.

"Angka kematian ibu melahirkan bahkan melampaui target MDG's yang mematok 102/100 ribu kelahiran. Sementara di Indonesia terjadi 359 kematian dari setiap 100 ribu kelahiran," ujar Mega dalam pidatonya di peringatan Hari Perempuan Internasional yang digelar di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Jakpus, Minggu (8/3/2015).

Disebut Mega, berdasarkan catatan dari BKKBN, angka kelahiran di Indonesia 4-5 juta setiap tahunnya. Berarti 1.4236 perempuan Indonesia meninggal setiap tahun karena melahirkan.

"Bayangkan lebih dari 69 tahun kita merdeka, dan Indonesia masih jauh tertinggal di dalam memberikan jaminan kehidupan bagi warga bangsanya. Diperlukan perubahan revolusioner termasuk perhatian terhadap ibu-ibu hamil," katanya.

Hal tersebut dikatakan Ketum PDIP itu sebagai tugas sosial bersama. Sekaligus secara bersamaan memperbaiki pola pikir kaum perempuan Indonesia agar semakin sadar pada tugasnya sebagai penjaga keberlangsungan generasi bangsa.

"Tugas ini memerlukan dukungan dari tenaga kesehatan, yaitu para bidan di mana di Indonesia lebih dari 50 persen kelahiran dibantu bidan. Kita kekurangan tenaga bidan namun ada ketidakadilan yang diterima bidan. Dari mulai kontrak kerja berkepajangan, cuti melahirkan tak sesuai aturan, hingga upah hanya Rp 1,4 juta/bulan. Jelas, ini tidak sesuai dengan beban dan risiko kerja," papar Mega disambut tepuk tangan seratusan Bidan PTT yang turut menjadi tamu undangan.

Mega lantas menyatakan perlunya tuntutan para Bidan PTT yang berstatus kontrak untuk diangkat menjadi PNS. Ia mendukung dan mengajak semua pihak untuk menyepakati peringatan hari perempuan internasional kali ini sebagai satu tekad perjuangan 'Selamatkan Ibu Melahirkan, dan Selamatkan Bidan PTT'.

"Saya mendukung perjuangan ini mengingat profesionalisme dan masa pengabdian yang panjang dari mereka. Memperjuangkan nasib Bidan PTT adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan menurunkan angka kematian ibu melahirkan, yang berarti memperjuangkan kehidupan bangsa," tegasnya.

Dalam kesempatan itu Mega bersama tokoh menandatangani Ikrar Suara Perempuan Indonesia. Selain Mega, Menkes Nila Moeloek juga diminta ikut teken ikrar karena perannya memperjuangkan nasib Bidan PTT kepada Kementerian PAN RB.

Turut ikut menandatangani ikrar tersebut Bupati Bantul Sri Surya Widati sebagai Kepala Daerah pertama yang memperjuangkan Bidan PTT untuk menjadi PNS. Selain itu ikrar pun diteken oleh perwakilan dari Komnas Perempuan dan Organisasi Perempuan.

Bupati Gianyar, Bali, AA Gde Agung Bharata juga diperkenankan naik ke atas panggung bersama para tokoh lainnya. Ia dianggap sebagai Bupati pria yang berhasil menjadikan wilayahnya sebagai Kabupaten ramah perempuan melalui program-programnya.

"Terakhir, saya serukan kepada kaum perempuan Indonesia di mana pun berada. Satukanlah hati, pikiran, jiwa raga dan semangatmu, bersatulah dalam satu suara tarian pengabdian. Derita kemiskinan rakyat adalah gending semangat yang akan menjaga nyala obor gerak perjuangan kita. Jangan biarkan obor itu mati. Mengalunlah bersama rampak barisan keyakinan. Saatnya perempuan bangkit menjadi bagian kekuatan bangsa," pungkas Putri Proklamator itu.

(ear/kha)

Terakata 1:14:00 AM Admin Bandung Indonesia

Megawati Teken Ikrar Suara Perempuan Indonesia

Elza Astari Retaduari - detikNews

(ear/kha)

Sukma Indah Permana - detikNews

Ratusan Perempuan Antikorupsi Gelar Aksi Cuci Bersih Korupsi di Yogyakarta

Yogyakarta, - Sekitar 200 perempuan yang bergabung dalam Perempuan Indonesia AntiKorupsi (PIA) pagi ini melakukan aksi Cuci Bersih Korupsi. Setelah itu, mereka melakukan aksi berjalan kaki dengan memukul-mukul beragam perangkat sehari-hari.

Mereka berasal dari berbagai elemen masyarakat, antara lain petani, ibu rumah tangga, rohaniwan, akademisi, dan seniman. Perempuan petani membawa cangkul dan arit sedangkan para ibu rumah tangga membawa panci. Mereka berjalan sekitar 1 km dari Purawisata sampai Balai Pelestarian Nilai Budaya, Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta, Minggu (8/3/2015).

Dengan memukuli benda-benda tersebut, menjadi lambang kesedihan dan kekecewaan atas kondisi Indonesia yang saat ini darurat korupsi. Setelah itu mereka mencuci peralatan yang mereka bawa.

Aksi tersebut melambangkan ritual ruwatan sebagai upaya untuk menolak bala. Setelah itu ada aksi cap telapak tangan dengan cat warna warni sebagai tanda dukungan gerakan anti korupsi.
Setelah prosesi Cuci Korupsi selesai, hadirlah istri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Shinta Nuriyah Wahid. Shinta hadir untuk membacakan pernyataan Perempuan AntiKorupsi.

"Korupsi telah membawa dampak sistemik terhadap perempuan dan anak. Data Global Corruption Barometer, Transparency International (TI) menunjukkan bahwa perempuan merasakan dampak korupsi lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki," seru Shinta.

Menurut laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2013, lebih banyak perempuan yang buta huruf dan memiliki akses kerja terbatas serta upah lebih rendah. Sedangkan data dari Komnas Perempuan menunjukkan banyaknya perempuan yang menjadi korban dalam konflik pengelolaan sumber daya alam.

Hal ini karena perempuan seringkali berada di garda terdepan untuk mempertahankan sumber penghidupannya.

"Semua persoalan di atas berdampak langsung pada urusan keseharian perempuan, seperti sekolah anak, di rumah sakit, di pasar, di tempat kerja, atau di kantor pelayanan publik," imbuhnya.

Sedangkan di tengah kuatnya dampak korupsi terhadap kehidupan sehari-hari, saat ini publik menyaksikan penghentian laju pemberantasan korupsi. Kriminalisasi pegiat anti korupsi jadi senjata, koruptor yang merayakannya.

"Aturan hukum dibolak-balik. Presiden sebagai pemegang komando tertinggi tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas," kata Shinta.

Oleh karena itu Perempuan Indonesia AntiKorupsi menuntut Presiden dan Wakil Presiden RI untuk segera melakukan 3 hal.

"Menghentikan pelemahan institusi dan instrumen hukum untuk pemberantasan korupsi, menghentikan perlindungan bagi koruptor dan pejabat korup, dan menghentikan praktik politik transaksional yang justru mendorong suburnya korupsi," kata Shinta.

Dalam sambutannya, Shinta mengingatkan korupsi sudah masuk ke lembaga-lembaga terhormat mulai dari penegak hukum hingga institusi agama. Menurutnya, koruptor adalah orang-orang yang licik sehingga para pegiat antikorupsi harus berhati-hati.

"Jangan sampai kita justru terjebak dengan para koruptor dan melemahkan perjuangan dan berbalik menghantam diri kita sendiri. Contohnya KPK dilumpuhkan,"‎ tuturnya.

"Dalam memberantas korupsi, jangan sampai kita terjebak konflik individual. Ini akan dimanfaatkan oleh mereka (koruptor), akan menguntungkan mereka (koruptor),"‎ pungkas Shinta.

(sip/imk)

Terakata 4:08:00 PM Admin Bandung Indonesia