-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Leonardo DiCaprio bahas perubahan iklim di Oscar

Leonardo DiCaprio bahas perubahan iklim di Oscar

Leonardo DiCaprio bahas perubahan iklim di Oscar
Leonardo DiCaprio menerima Oscar untuk Aktor Terbaik di film "The Revenant" di Academy Awards ke-88 di Hollywood, California, Minggu (28/2). (REUTERS/Mario Anzuoni )
 Kita harus mendukung para pemimpin kita di seluruh dunia.. yang berbicara soal kemanusiaan, dan bukan yang fokus pada ketamakan

"The Revenant adalah tentang hubungan antara manusia dan alam.. Perubahan iklim itu nyata. Itu sedang terjadi saat ini," kata Aktor Terbaik Oscar tahun ini tersebut. Pidato politisnya bertentangan dengan para politisi yang tak setuju dengannya.

DiCaprio mengatakan pemanasan global bukan saja "ancaman yang paling mendesak seluruh spesies kita" namun bahkan mempengaruhi proses syuting "The Revenant," yang dilakukan saat musim dingin yang parah.

"Produksi kami perlu pindah ke ujung paling selatan planet ini hanya demi untuk menemukan salju," katanya yang mengklaim bahwa pada 2015 adalah "tahun paling panas dalam catatan sejarah."

Saat menerima penghargaan yang sama pada Golden Globe bulan lalu, dia juga menyampaikan pidato politis dengan mengatakan membagi penghargaan itu dengan "orang-orang bangsa pertama" dan suku-suku asli di seluruh dunia.

"Ini waktunya kita mengakui sejarahmu dan melindungi tanah-tanah adat dari kepentingan korporasi."
Dia juga mencerca politisi dengan menyebut mereka orang bayaran dan pembohong.

"Kita harus mendukung para pemimpin kita di seluruh dunia.. yang berbicara soal kemanusiaan, dan bukan yang fokus pada ketamakan. Saya berterima kasih pada Anda semua atas penghargaan yang luar biasa malam ini. Mari kita hargai planet ini. Saya tak menyepelekan penghargaan ini," katanya, yang mendapat tepuk tangan riuh sambil berdiri dari para hadirin.




Penerjemah: Ida Nurcahyani
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2016
BMKG : sumur resapan bentuk adaptasi perubahan iklim

BMKG : sumur resapan bentuk adaptasi perubahan iklim

BMKG : sumur resapan bentuk adaptasi perubahan iklim
ilustrasi Aksi Peduli Lingkungan Sejumlah warga yang tergabung dalam Komunitas Earth Hour Pekanbaru, mengenakan pakaian berbahan limbah plastik saat melakukan aksi kampanye Bahaya Plastik bagi Bumi di area Car Free Day Pekanbaru, Riau, Minggu (23/2). (ANTARA FOTO/Rony Muharrman)
Jakarta (ANTARA News) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan teknologi sumur resapan bisa menjadi pilihan bentuk adaptasi perubahan iklim.

"Teknologi ini cukup efektif dan relatif sederhana, bisa dibuat di skala rumah tangga," kata Kepala Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG Dodo Gunawan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis.
Sumur resapan sendiri dianggap alternatif yang tepat untuk beradaptasi di tengah perubahan iklim akibat pemanasan global.

Selain bisa menahan air, sumur juga dapat mengurangi risiko banjir karena menghambat aliran air hujan.

"Karena itulah ini penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tinggal dekat dengan sumber mata air," ujar Dodo.

Adapun berdasarkan laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beberapa syarat pembangunan sumur resapan menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan yaitu harus berada di lahan yang datar, bukan lahan berlereng, curam atau labil.

Selain itu harus jauh dari tempat penimbunan sampah dan dalamnya sumur maksimal dua meter.

Sementara, Penasihat Perubahan Iklim untuk "Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene" (IUWASH) Agus Hernadi mengatakan pembangunan sumur resapan ini dapat menjadi sarana meningkatkan partisipasi warga terkait dalam mengantisipasi perubahan iklim.
Menurut Agus, selain itu ada empat manfaat utama yang bisa didapatkan dari pengadaan sumur resapan.

"Ada empat manfaat langsung sumur resapan bagi lingkungan dan masyarakat, yaitu menjaga kelembaban tanah di sekitar sumur resapan, memperkaya debit air di hilir mengurangi banjir di wilayah pemukiman serta mengurangi isu-isu sosial negatif," tutur Agus. 
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2015
INDC, bekal Indonesia hadapi perubahan iklim

INDC, bekal Indonesia hadapi perubahan iklim

INDC, bekal Indonesia hadapi perubahan iklim
Antrean delegasi Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (Conference of Parties/COP) ke-21 dari berbagai negara di konter tiket transportasi gratis di area Paris Le Borguet, Paris, Prancis, Minggu (29/11). (Antara Foto/Virna Puspa Setyorini)

Jakarta (ANTARA News) - Konferensi Para Pihak (Conference of Parties) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ke-21 berlangsung pada  30 November--11 Desember 2015 di Paris, Prancis. 

Setiap negara yang terlibat dalam pertemuan Paris tersebut diwajibkan membuat sebuah dokumen yang diniatkan secara nasional atau Intended Nationally Determined Contributions (INDC). Inilah yang nantinya akan dikumpulkan dan dirumuskan menjadi sebuah kesepakatan global.

Pemerintah Indonesia pada 30 Agustus 2015 telah menyelesaikan konsep akhir INDC yang terdiri atas 17 halaman dan berisikan gambaran umum komitmen Tanah Air untuk melakukan pengurangan emisi demi mencegah dampak lebih lanjut perubahan iklim dunia.

Ada beberapa langkah yang diambil pemerintah terkait dengan perubahan iklim yang dijabarkan menjadi beberapa bagian, yaitu pencegahan (mitigasi), adaptasi, dan perencanaan juga pendekatan strategis.

Dalam INDC, Indonesia berjanji melindungi hutan yang tersisa dengan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, mendukung restorasi ekosistem, dan perhutanan sosial.

Pemerintah mengklaim telah menyiapkan wilayah seluas 12,7 juta hektar kawasan hutan yang ditujukan untuk perhutanan sosial, restorasi ekosistem, konservasi, dan pemanfaatan secara lestari dengan melibatkan masyarakat adat dan kaum perempuan yang dianggap sebagai kelompok rentan.

Dengan yakin, Indonesia menyatakan siap menaikkan target pengurangan emisi menjadi 29 persen, dari sebelumnya 26 persen, pascatahun 2020 sampai 2030. Jika disertai dengan bantuan internasional, emisi bisa ditekan hingga 41 persen.

Adapun biaya untuk mencapai target tersebut diperkirakan 12,98 miliar dolar AS, dan diperlukan tambahan 5,92 miliar dolar AS untuk mencapai 41 persen.

Beberapa bidang yang menjadi prioritas Indonesia terkait dengan dampak negatif perubahan iklim adalah pertanian, air, ketahanan energi, kehutanan, kelautan-perikanan, kesehatan, pelayanan publik, infrastruktur, dan sistem perkotaan.
Pemandu
Indonesia memproyeksikan dokumen kontribusi penurunan emisi karbon yang diniatkan (INDC) menjadi kompas atau pemandu menyikapi perubahan iklim.

"Kita proyeksikan setelah adanya kesepakatan perubahan iklim pasca-2020, INDC bisa menjadi kompas (pemandu)," ujar Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim Rachmat Witoelar.

Selain itu, kata Rachmat, INDC juga dapat dijadikan landasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada periode selanjutnya.

Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia periode 2004--2009 itu mengingatkan Indonesia harus berani mengambil kebijakan peningkatan penurunan emisi, yang lebih besar 3 persen dari target penurunan emisi pra-2020 yang dijanjikan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
INDC-INDC yang diajukan oleh seluruh negara akan menjadi sebuah kesepakatan internasional yang mengikat dan memiliki dasar hukum.

"Di Indonesia, kesepakatan itu harus bisa ditegakkan hingga ke tingkat pemerintah daerah," ujar Rachmat.

Kesepahaman
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengimbau pemerintah daerah agar menjadikan perubahan iklim sebagai program tetap daerah.
KLHK juga menyerukan agar pemerintah daerah memiliki data kerentanan di wilayahnya masing-masing untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.

"Kami harapkan pemerintah daerah punya kajian kerentanan sendiri. Misalnya, di daerah pantai, pasti masalahnya adalah kenaikan muka air laut dan apa upaya untuk mengatasi hal itu?" kata Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLHK Sri Tantri Arundhati.

Selain itu, kajian kerentanan juga termasuk kebijakan adaptasi dampak perubahan iklim. Salah satu contohnya, lanjut Tantri, adalah pembangunan waduk yang bisa menopang ketahanan pangan. Perlu diperkirakan apakah ketersediaan air di waduk mencukupi, contohnya kalau terjadi kekeringan hebat.

KLHK sendiri mengakui bahwa hal ini tidak mudah dilakukan. Oleh karena itu, penting adanya peningkatan wawasan masyarakat lokal.

"Perlu adanya peningkatan kapasitas untuk masyarakat secara keseluruhan, termasuk bekerja sama dengan pihak akademisi dari perguruan-perguruan tinggi," kata Tantri.

COPYRIGHT © ANTARA 2015
Melanie Subono anggap perubahan iklim isu seksi

Melanie Subono anggap perubahan iklim isu seksi

Melanie Subono anggap perubahan iklim isu seksi
Melanie Subono saat tampil bersama Steven Jam (kanan) dan Ridho Slank (kiri) (FOTO ANTARA/Teresia May)
 Jadi yang penting nanti hasilnya (COP 21) dilaksanakan, karena kalau bumi sudah terlanjur rusak dampaknya tidak saja ke alam, tapi ke manusia yang hidup di dalamnya
Jakarta (ANTARA News) - Penyanyi dan penulis lagu Melanie Subono menganggap perubahan iklim sebagai isu seksi yang tidak dipahami banyak orang.

"Ini (perubahan iklim) isu seksi yang tidak semua (orang) bisa paham. Dengan cara cerdas seharusnya masyarakat awam juga bisa membuat upaya menekan kenaikkan suhu bumi tercapai," kata Melani di Jakarta, Sabtu.

Wanita kelahiran Hamburg, Jerman, 39 tahun lalu ini mengatakan bukti bahwa isu perubahan iklim seksi bisa dilihat dari banyaknya kepentingan yang bermain di dalamnya.

"Tapi saya sadar ini tanggung jawab semua. Dan kalau (kondisi bumi) enggak dibernahi sekarang, Indonesia selesai," ujar Melani tegas.
Putri dari promotor musik Adrie Subono ini mengaku sangat mencintai Indonesia, karenanya ingin bisa hidup sehat di Tanah Air. Namun, keinginan itu tidak akan tercapai jika masyarakat yang hidup di Indonesia tidak mau merawatnya.

"Itu hak kita loh untuk bisa hidup sehat di Indonesia. Karena itu jadi kewajiban semua untuk menjaganya," ujar Melanie.

Ia berharap delegasi Indonesia yang berangkat ke Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (Conference of Parties) 21 tidak hanya sekedar hadir, tapi bisa membawa hasil ke Tanah Air.

"Dan yang paling penting itu (hasil dari COP 21) dikerjakan atau diimplementasikan".
Menurut dia, Indonesia bisa bagus dan cantik jika lingkungannya benar-benar dijaga.

Editor: Heppy Ratna
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Pembicaraan konperensi perubahan iklim dimulai sehari lebih awal

Pembicaraan konperensi perubahan iklim dimulai sehari lebih awal


Pembicaraan konperensi perubahan iklim dimulai sehari lebih awal
Gletser Himalaya (istimewa)
 
Paris (ANTARA News) - Satu kelompok kerja khusus yang terlibat dalam pembicaraan perubahan iklim di Paris berencana memulai sidangnya sehari lebih awal dari jadwal untuk memberi peserta lebih banyak waktu guna menuntaskan perundingan mengenai rancangan Paket Iklim Paris.

Sidang kedua Kelompok Kerja Ad Hoc mengenai Landasan Durban bagi Peningkatan Tindakan (ADP) direncanakan dilanjutkan pada 29 November di Paris, kata Sekretaris Pelaksana Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim Christiana Figueres.

Pertemuan itu mulanya dijadwalkan diselenggarakan pada 30 November, ketika upacara pembukaan resmi akan dilaksanakan di Le Bourget, tempat 147 kepala negara dan pemerintah dari seluruh dunia akan ikut dalam COP21 guna mencapai kesepakatan universal yang secara hukum mengikat mengenai iklim.

"Pembukaan dini sidang tersebut akan menawarkan kesempatan untuk sebaik mungkin memanfaatkan setiap waktu terbatas yang tersedia guna menuntaskan perundingan mengenai rancangan Paket Iklim Paris," kata Figueres di dalam satu siaran pers, sebagaimana dikutip Xinhua, Kamis pagi.
COP21 akan diselenggarakan dari 30 November sampai 11 Desember di Le Bourget di Paris Utara.
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Back To Top