-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Pimpinan DPR
Pimpinan DPR hadiri pertemuan Parlemen Asia Eropa di Mongolia

Pimpinan DPR hadiri pertemuan Parlemen Asia Eropa di Mongolia

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengikuti Sidang The 9th Asia Europe Parliamentary Partnership Meeting atau Pertemuan ke-9 Kemitraan Parlemen Kawasan Asia – Eropa di Ulaanbataar Mongolia, Jumat, (22/4/2016) (Humas DPR)
 Ini sebuah kehormatan bagi Indonesia berbicara dalam Pertemuan Kemitraan Paremen Kawasan Asia Eropa.

Jakarta (ANTARA News) - Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengikuti Sidang The 9th Asia Europe Parliamentary Partnership Meetingatau Pertemuan ke-9 Kemitraan Parlemen Kawasan Asia – Eropa di  Ulaanbataar Mongolia, Jumat, (22/4/2016). Pertemuan tersebut resmi dibuka oleh Presiden Mongoloa Tsakhia Elbegdrorj.

Setelah resmi dibuka, Fadli pun ditunjuk sebagai  Keynote Speech dalam panel discussion dengan tema Connectivity and Effective Multilateralism, sebut keterangan tertulis humas DPR di Jakarta, Sabtu.

Selain Fadli Zon, delegasi DPR RI juga diikuti Tantowi Yahya (Golkar), Abdul Kadir Karding (PKB), Sudin (PDIP), Mahfudz Abdurrahman (PKS), juga ikut dalamPreparatory Meeting untuk mempersiapkan teknis persiapan sidang.

 "Ini sebuah kehormatan bagi Indonesia berbicara dalam Pertemuan Kemitraan Parlemen Kawasan Asia Eropa. Saya akan berbicara tentang Membangun Konektifitas dan Multilateralisme yang Efektif untuk Menghadapi tantangan Globalisasi. Saya akan menyampaikan banyak pandangan tentang globalisasi, bahwa globalisasi harus dikritisi," tegas Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya.

Dalam pidatonya, konektifitas dan kerja sama multilateral, jelas Fadli, merupakan salah satu strategi untuk menghadapi tantangan globalisasi.

Saat ini globalisasi tidak terdistribusi secara merata. Kesenjangan sosial-ekonomi masih melebar. Hal ini didukung oleh data-data dari lembaga internasional, termasuk Organization for Economic Co-Operation and Development atau Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan pendapatan terus mengalami peningkatan.

“Apabila globalisasi tidak dapat kita hentikan, maka kita bisa berupaya untuk menciptakan globalisasi yang adil dan berimbang dari sudut pandang masyarakat global, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip kemakmuran bersama atau shared prosperity, interkoneksi, dan manfaat bersama,” jelas Fadli.

Setelah Preparatory Meeting, dilanjutkan dengan Meeting of the Drafting Committe untuk menpersiapkan Deklarasi The 9th Asia Europe Parliamentary Partnership Meeting. Dalam Drafting Committe, Fadli Zon menyampaikan poin deklarasi dari Indonesia.

Selain itu, Fadli pun menyampaikan bahwa sampai saat ini masih terjadi ketimpangan, dan kesenjangan, baik antara negara-negara Asia dan Eropa, maupun di dalam masing-masing negara itu sendiri. "Kita memerlukan kebijakan yang mendukung pertumbuhan yang terintegrasi, yang meliputi isu sosial, ekonomi, dan politik, termasuk alih teknologi antara kedua kawasan Asia dan Eropa. Hal ini untuk mengurangi ketimpangan yang ada," ujar Fadli Zon.
"Alhamdulillah, semua negara yang hadir menyambut baik poin deklarasi dari Indonesia," pungkasnya.
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Golkar kubu Agung lobi kocok ulang pimpinan DPR

Golkar kubu Agung lobi kocok ulang pimpinan DPR

Pewarta: 
Golkar kubu Agung lobi kocok ulang pimpinan DPR
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Priyo Budi Santoso. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
 kami sudah ajukan nama yaitu Agus Gumiwang, dan posisi Ketua Fraksi dijabat Zainudin Amali.

Jakarta (ANTARA News) - Golkar kubu Agung Laksono menyatakan sedang bergerilya melakukan lobi kepada partai lain untuk membuka wacana kocok ulang pimpinan DPR RI.

"Kami sudah menugaskan teman-teman di DPR yang berkiblat kepada kami, untuk melobi partai lain," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Priyo menegaskan kelompok adalah pengurus Golkar yang sah karena masih tercatat di Kemenkumham sampai kini. Pihaknya menyatakan sangat fleksibel mengganti Novanto.

"Jika memang masih dipercaya mengemban Ketua DPR kami sudah ajukan nama yaitu Agus Gumiwang, dan posisi Ketua Fraksi dijabat Zainudin Amali. Tapi kalau mau kocok ulang pimpinan DPR kami juga siap, karena (sebagai partai peringkat dua pemilu legislatif) kami tetap memperoleh Wakil Ketua DPR RI," ujar Priyo.

Priyo menyesalkan langkah Golkar kubu Aburizal Bakrie yang mengajukan nama pengganti Setya Novanto tanpa berkomunikasi dengan Golkar kubu Agung Laksono.

Priyo menekankan pihaknya membuka ruang dialog dengan kubu Aburizal untuk membicarakan persoalan pengajuan nama pengganti Setya Novanto yang sudah mengundurkan diri karena kasus Freeport.

"Kami membuka diri membicarakan ini dalam suasana kekeluargaan. Hanya dengan cara itu bisa tertib. Kalau tidak, tidak akan selesai karena kami mengusulkan surat yang sama ke pimpinan DPR," jelas dia.

Golkar kubu Aburizal Bakrie telah mengajukan nama pengganti Novanto sebagai Ketua DPR RI yakni Ade Komaruddin. Kubu Aburizal juga mendaulat Novanto yang sudah dianggap melanggar etika oleh mayoritas anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR RI.


COPYRIGHT © ANTARA 2015
Politisi PDIP sarankan kocok ulang pimpinan DPR

Politisi PDIP sarankan kocok ulang pimpinan DPR

Pewarta:
Politisi PDIP sarankan kocok ulang pimpinan DPR
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin. (ANTARANews/Zul Sikumbang)
 
Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR RI dari PDIP, TB Hasanuddin mengusulkan agar dilakukan kocok ulang pimpinan DPR RI pasca mundurnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI.

"Sekarang bagaimana setelah pimpinan DPR vacum ? Saran saya sebaiknya segera kocok ulang sesuai dengan logika sehat dalam berbangsa dan bernegara," kata TB Hasanuddin dalam rilis yang diterima ANTARA News, Jakarta, Kamis.

Ia menyebutkan, UU MPR, DPR, DPF dan DPRD (MD3)  2014 adalah sebuah bentuk "penghinaan" terhadap demokrasi dan sekaligus pelecehan terhadap kedaulatan rakyat.

"UU MD3 2014 adalah produk rekayasa yang saya nilai merusak logika sehat dan tatanan kehidupan berdemokrasi. Benar-benar tidak masuk akal," ujar dia
Anggota Komisi I DPR RI itu menambahkan, ibarat pertandingan lari marathon, juaranya siapa, yang paling duluan masuk finish, dan selanjutnya sesuai urutan masuk ke 2, ke 3 dan seterusnya.

"Adalah sangat aneh bila kemudian pemenangnya diundi dari sebagian peserta lomba marathon tersebut, peserta paling buncit malah dapat juara ke 2 , sementara pelari yang masuk paling duluan malah tidak dapat medali apapun . Ini benar-benar ironis dan sekali lagi merupakan pelecehan terhadap kedaulatan rakyat.," sebutnya.

Polittik adalah seni, tapi politik bukan berarti segala macam cara licik dipakai untuk menyisihkan rivalnya. Ada etika didalamnya dan tetap ada peradaban dalam kehidupan berpolitik.

"Sekarang dengan situasi politik yang sangat jauh berbeda, dimana posisi partai Demokrat sudah menempatkan posisinya yang berbeda, kemudian disusul PAN yang mendukung pemerintah, sementara PPP dan Golkar masing-masing sudah menjadi 2 kubu, sudah saatnya DPR kembali ke akal sehat," ungkap politisi asal Jawa Barat itu.

"Saya sarankan segera saja berkumpullah para ketua umum partai dan segera membuat kesepakatan waras, kemudian segera memerintahkan fraksi-fraksinya mengamandemen MD3 2014, setidaknya seperti MD 2009 yang lebih logis dan lebih waras. Setelah MD3 selesai diamandemen, segera isi unsur pimpinan dan alat kelengkapan dewan dengan orang-orang yang lebih kredible. Insya Allah kinerja DPR akan bangkit kembali," demikian TB Hasanuddin.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Agung Laksono serukan kocok ulang pimpinan DPR

Agung Laksono serukan kocok ulang pimpinan DPR

Pewarta: 
Agung Laksono serukan kocok ulang pimpinan DPR
Agung Laksono (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
 Kita kembali saja pada aturan MD3 yang lama bahwa pemenang Pemilu yang mendapatkan posisi ketua DPR, yakni untuk sekarang ini adalah PDIP
Jakarta (ANTARA News) - Mantan Ketua DPR periode 2004-2009 Agung Laksono menilai perlu ada wacana kocok ulang pimpinan DPR jika Ketua DPR Setya Novanto mengundurkan diri atau dimundurkan dari jabatannya berdasarkan hasil sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Menurut saya kalau saudara Novanto dimundurkan atau mengundurkan diri, kocok ulang ketua DPR harus dilakukan," kata Agung Laksono kepada pers, Minggu, seraya menilai pergantian pimpinan DPR bukan mustahil menyusul dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto atas kasus permintaan saham PT Freeport Indonesia.

Agung menyebutkan pada periode-periode sebelumnya, posisi Ketua DPR selalu dijabat politisi partai politik pemenang Pemilu, kecuali yang saat ini.

"Ketua DPR periode 2004-2009 dipimpin Golkar di mana saya jadi ketua DPR-nya dan pada periode 2009-2014 dipimpin Pak Marzuki Alie karena Partai Demokrat menang pemilu," kata Agung.

Menurut Agung, menjelang berakhir masa jabatan DPR periode 2009-2014 ada manuver politik dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengubah "kebiasaan" itu melalui UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
"Menjelang berakhirnya masa jabatan dewan, di situ diubah bukan pemenang Pemilu. Kita tahu Pemilu 2014 yang menang adalah PDIP. Tapi karena persekongkolan KMP, ada perombakan UU MD3 yang seolah dipaksakan," kata Agung.

Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol Jakarta itu mengharapkan kocok ulang pimpinan DPR dan pimpinan dikembalikan kepada yang "berhak" sesuai desain politik sebelumnya bahwa pemenang Pemilu berhak mendapat posisi ketua DPR.

"Kita kembali saja pada aturan MD3 yang lama bahwa pemenang Pemilu yang mendapatkan posisi ketua DPR, yakni untuk sekarang ini adalah PDIP," ujar Agung.

Ia menambahkan, kalau MKD menyatakan Setya Novanto bersalah dan harus turun dari jabatannya atau mengundurkan diri, Golkar harus ikhlas jika posisi Setyo diserahkan ke PDIP sebagai pemenang Pemilu 2014.
"Dengan demikian maka pengisiannya dengan kocok ulang dan komposisinya PDIP sebagai Ketua DPR, diikuti Partai Golkar, Partai Gerindra dan seterusnya," kata Agung.

MKD pekan lalu menyidangkan dugaan pelanggaran etik oleh Ketua DPR berdasarkan aduan Menteri ESDM Sudirman Said menyangkut kontrak dan saham PT Freeport Indonesia.
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Pimpinan DPR temui Presiden

Pimpinan DPR temui Presiden


Pewarta:
Pimpinan DPR temui Presiden
Ketua DPR RI Setya Novanto (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
 
Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan DPR RI berkunjung ke Istana Kepresidenan hari ini untuk menghadiri rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo.

"Kami akan akan ke Istana untuk konsultasi," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Jakarta, Kamis.

Taufik meninggalkan gedung MPR/DPR/DPD RI, bersama Ketua DPR RI Setya Novanto.

Taufik tidak menjelaskan isi agenda pertemuan konsultasi dengan Presiden Jokowi itu.

"Kita diskusi saja," katanya.

Sebelumnya, DPR RI sudah menyetujui APBN 2016 pada rapat paripurna DPR RI Jumat pekan lalu, meskipun melalui proses yang alot dan beberapa catatan.

Ketika ditanya soal wacana pergantian menteri kabinet mengatakan, Novanto mengatakan jika pimpinan DPR
diminta masukan maka dia siap memberi masukan.

Namun Novanto menyatakan pergantian menteri adalah wewenang dan hak prerogatif Presiden.

"Kalau Presiden meminta masukan dan pertimbangan DPR, kita beri info dan evaluasi yang dilakukan anggota Dewan," kata Novanto.

Namun, secara pribadi Novanto ingin pergantian menteri dilakukan dengan memperhatikan kondisi ekonomi.
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Back To Top