Lintas Peristiwa Online: Polkam | Your Short Blog Description Here

Home » Penelusuran Polkam

Presiden kunjungan kerja ke Provinsi Jatim

Pewarta: Hanni Sofia Soepardi

Presiden Joko Widodo (tengah) menyapa warga sebelum menyeberangi Danau Toba untuk berkunjung ke Pulau Samosir di Parapat, Simalungun, Sumatera Utara, Minggu (21/8/2016). (ANTARA/Septianda Perdana )

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dengan sejumlah agenda.

Presiden Jokowi dijadwalkan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, pada sekitar pukul 7.30 WIB.

Presiden Jokowi lepas landas menuju Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dan dijadwalkan tiba di Bandar Udara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada pukul 8.50 WIB.

Rencananya Presiden melaksanakan sejumlah agenda di antaranya menyaksikan Demo Penembakan Senjata Strategis TNI AL lalu menuju Geladak Heli KRI Banjarmasin 592, kemudian menuju Puslatpurmar 5 Baluran, Karang Tekok, Kabupaten Situbondo.

Presiden kemudian akan meninjau Program Makanan Tambahan di TPI Kampung Landangan Pesisir, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, dan meninjau Rumah Pemulihan Gizi, Kabupaten Situbondo.

Selain itu Presiden juga dijadwalkan untuk menyaksikan pendaratan marinir dari Menara Tinjau di Pantai Pendaratan Banongan, Asem Bagus, Kabupaten Situbondo dan menyaksikan penembakan dan demo marinir di Posisi Titik Tinjau (T12), Baluran, Kabupaten Situbondo.

Pada kesempatan kunjungan kerja itu, Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Presiden Jokowi dan rombongan dijadwalkan tiba kembali di Jakarta pada Kamis (15/9) pukul 11.05 WIB.

Editor: Unggul Tri Ratomo

Pewarta: Bambang Purwanto

PWI - London School sepakat gelar pertemuan wartawan ASEAN

Ketua Bidang Internasional PWI, Teguh Santosa, dan Direktur Departemen Hubungan Internasional LSPR, Gesille Sedra Buot, menunjukkan dokumen nota kesepahaman antara PWI dan APRN (ASEAN Public Relations Network) yang ditandatangani di kantor PWI Pusat, Jakarta, pada 13 September 2016. Acara tersebut disaksikan oleh pendiri LSPR, Prita Kemal Gani, Direktur Pemberitaan Perum LKBN Antara, Aat Surya Safaat dan sejumlah pengurus PWI Pusat. (istimewa)

Jakarta (ANTARA News) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan London School of Public Relations (LSPR) sepakat untuk menyelenggarakan pertemuan Dewan Direktur Konfederasi Wartawan ASEAN yang akan berlangsung pada 20-23 November 2016 di Jakarta, kata Ketua Bidang Internasional PWI, Teguh Santosa, di Jakarta, Selasa.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam nota kesepahaman antara PWI dan ASEAN Public Relations Network (APRN) yaitu jaringan humas Asean di bawah manajemen LSPR yang ditandatangani oleh Teguh Santosa dan Direktur Departemen Hubungan Internasional LSPR, Gesille Sedra Buot, pada 13 September 2016 di kantor PWI Pusat, Jakarta.

Teguh Santosa mengatakan dengan ditandatanganinya nota kesepahaman yang disaksikan oleh pendiri LSPR, Prita Kemal Gani, Direktur Pemberitaan Perum LKBN Antara, Aat Surya Safaat dan sejumlah pengurus PWI tersebut, PWI dan APRN dapat melakukan kerjasama yang lebih strategis di masa yang akan datang.

Menurut Teguh, kerjasama antara PWI dan APRN juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi wartawan, memperkuat persaudaraan di antara wartawan Indonesia dan membangun kerjasama dengan wartawan di seluruh dunia khususnya dengan anggota Konfederasi Wartawan ASEAN.

Dengan kerjasama tersebut, APRN juga diharapkan dapat memperjuangkan hubungan, kerjasama, persahabatan dan saling pengertian di antara Masyarakat Humas (Public Relations Community) di ASEAN , katanya.

Dalam pelaksanaan pertemuan Dewan Direktur Konfederensi Wartawan ASEAN, LSPR dan APRN akan berperan sebagai penyelenggara pertemuan (event organizer) tersebut yang akan dihadiri sekitar 30 peserta dari beberapa persatuan wartawan ASEAN.

Konfederasi Wartawan ASEAN yang saat ini diketuai oleh Persatuan Wartawan Vietnam (VJA) dengan Sekretaris Tetap dari PWI didirikan di Jakarta tanggal 11 Maret 1975 oleh para utusan dari organisasi wartawan nasional negara-negara anggota ASEAN (Association of South East Asian Nations/Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara).

Anggota aktif CAJ saat ini adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI ), National Union of Journalists Malaysia (NUJM), National Press Club of the Philippines (NPC), Confederation of Thai Journalists (CTJ), Vietnam Journalists Association (VJA), Singapore National Union of Journalists (SNUJ) and Laos Journalists Association (LJA) dan Myanmar Journalists Association (MJA).

Editor: Ruslan Burhani

Terakata 9:35:00 PM Admin Bandung Indonesia

PWI - London School sepakat gelar pertemuan wartawan ASEAN

Pewarta: Bambang Purwanto

Editor: Ruslan Burhani

Pewarta: Zuhdiar Laeis

Mendagri: batas perekaman e-KTP jadi pertengahan 2017

Mendagri Tjahjo Kumolo (ANTARA /Hafidz Mubarak A)

Semarang (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan kelonggaran batas waktu perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) menjadi pertengahan 2017 mendatang.

"Masih banyak warga yang belum melakukan perekaman (data, red.) e-KTP," katanya usai melakukan pantauan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Agung Kauman Semarang, Senin.

Ia menyebutkan Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah warga yang belum melakukan perekaman data e-KTP sampai saat ini masih sekitar 22 juta orang yang tersebar di berbagai daerah.

Maka dari itu, kata dia, batas waktu perekaman data e-KTP yang semula khir September ini diundur menjadi pertengahan 2017 mendatang untuk memberikan kesempatan bagi yang belum melaksanakan.

Mengenai ketersediaan blangko e-KTP yang menjadi kendala di sejumlah daerah, pria kelahiran Surakarta, 1 Desember 1957 itu mengatakan stok blangko e-KTP di pusat sebenarnya sangat mencukupi.

Tjahjo meminta bagi daerah, baik kabupaten/kota yang ketersediaan blanko e-KTP sudah menipis atau habis dipersilakan untuk mengambil di pusat dengan prosedur yang sudah ditentukan.

"Tentunya, (permintaan blangko, red.) harus disesuaikan dengan jumlah warga yang rekam e-KTP, bukan kebutuhan warga secara keseluruhan," kata sosok yang menghabiskan masa sekolah di Semarang itu.

Dari pengalaman yang sudah ada, kata dia, banyak blangko e-KTP yang menumpuk di sejumlah daerah tertentu karena jumlahnya melebihi warga yang sudah melakukan perekaman data e-KTP.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menjelaskan selama ini masih banyak warga yang mengeluhkan tentang proses pembuatan e-KTP yang membutuhkan waktu lama atau tidak langsung jadi.

"Kami telah berkoordinasi dengan kementerian (Kemendagri, red.) untuk bergerak aktif meminta blangko e-KTP ke pusat. Dalam waktu dekat, segera," kata Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi.

Dari sekitar 1,2 juta orang warga Semarang, kata dia, masih tersisa sekitar 69 ribu warga yang belum melakukan perekaman e-KTP, sementara yang sudah masuk daftar antrean sebanyak 20 ribu warga.

"Kami sudah mengajukan kepada kementerian (permohonan blangko, red.), namun baru diberikan delapan ribu blangko. Bila ditotal, setidaknya masih butuh 89 ribu blangko untuk e-KTP," pungkasnya.

Editor: Ruslan Burhani

Terakata 6:25:00 PM Admin Bandung Indonesia

Mendagri: batas perekaman e-KTP jadi pertengahan 2017

Pewarta: Zuhdiar Laeis

Mendagri Tjahjo Kumolo (ANTARA /Hafidz Mubarak A)

Editor: Ruslan Burhani

Pewarta: Syaiful Hakim

Politikus PDIP : kelompok aktivis ForBali perlu diusut

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin (ANTARANews/Zul Sikumbang)

Jakarta (ANTARA News) - Politikus PDI Perjuangan yang juga Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengaku prihatin melihat kampanye Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali) yang mulai mengarah ke separatisme, sehingga aktivitas penentang reklamasi Teluk Benoa itu perlu diusut.

"Ini sesuatu yang aneh dan perlu pengusutan secara tuntas. Penegak Hukum dan pakar sosial harus serius melakukan penyidikan agar itu tidak berkembang luas," kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin.

Kapolda Bali sebelumnya menduga adanya kerterkaitan antara pernyataan akun twitter @banaspati2001 dan @bali_merdeka dengan aksi penurunan Bendera Merah Putih oleh ForBali yang diteruskan dengan aksi pembakaran ban di 12 titik wisata dan keramaian.

Benang merah tersebut terlihat saat aktivis Forbali Putu Gent berkali-kali menyuarakan pesan bernada separatisme di akun facebooknya. Pada tanggal 12 Agustus, Putu menulis "Salam BTR...... hari kemerdekaan tapi Bali konden merdeka.... kibarkan bendera Forbali".

Sementara di Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus lalu, dia menulis "Bali belum merdeka karena FORBALI masih memperjuangkan Kemerdekaan Bali".

Sentimen senada disuarakan aktivis Forbali lainnya seperti, Hadi Joban yang pada 12 Juli menulis status Facebook "Merdeka dari NKRI harga mati!".

Terkait penggunaan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan tersebut, TB Hasanuddin menilai sebagai bukti bahwa UU ITE harus diberlakukan secara tegas.

Menurut dia, sudah waktunya Indonesia memiliki badan siber sendiri.

"Tegakkan UU ITE secara tegas dan terapkan tanpa pilih bulu," kata TB Hasanuddin.

Kepala Polda Bali Irjen Pol Sugeng Priyanto mengatakan, ada dua hal yang menjadi alasan bagi polisi untuk menangkap I Gusti Putu Dharmawijaya, seorang aktivis Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali), pada Rabu (7/9) malam.

Menurut Sugeng, Dharmawijaya atau Gung Omleth telah terbukti menurunkan bendera Merah Putih di Gedung DPRD Bali dalam aksi unjuk rasa oleh ForBali pada 25 Agustus 2016. Selain itu, dalam aksi ForBali juga terjadi pembakaran di 12 titik.

"Dalam unjuk rasa tersebut ada kejadian yang cukup penting menurut saya. Pertama pembakaran dan di 12 titik, kedua penurunan bendera Merah Putih," kata Sugeng, Kamis (8/9).

(S037/I007)

Editor: Ruslan Burhani

Terakata 5:46:00 PM Admin Bandung Indonesia

Politikus PDIP : kelompok aktivis ForBali perlu diusut

Pewarta: Syaiful Hakim

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin (ANTARANews/Zul Sikumbang)

Editor: Ruslan Burhani

Pewarta: Afut Syafril

Survei ini simpulkan calon alternatif bisa menangi Pilkada DKI

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

ini harus menjadi alarm bagi petahana

Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 82,8 persen publik Jakarta percaya calon alternatif pada Pilkada DKI Jakarta 2017 bisa menang, simpul; data dari Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik (KedaiKOPI).

"Hasil survei ini harus menjadi alarm bagi petahana," kata pendiri KedaiKOPI Hendri Satrio kepada Antara di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, dari 400 responden, 82,8 persen menilai calon alternatif menang, dan Hendri mengklaim data itu naik dari hasil survei Agustus lalu yang 74 persen.

Tren penurunan juga terjadi pada tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Ahok-Djarot di Jakarta yang turun tipis ke level 67,3 persen dari sebelumnya 70 persen. Kepuasan ini juga berimbas pada elektabilitas petahana yang menempati posisi terendah sejak awal 2016.

Elektabilitas Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang juga sebagai petahana, saat ini tercatat pada 41,6 persen, Tri Rismaharini naik menjadi 30 persen, Rizal Ramli 8 persen mengungguli Sandiaga Uno yang hanya 7 persen dan Budi Waseso turun menjadi 1,3 persen.

Publik berpendapat bahwa faktor yang dapat membuat Ahok kalah adalah ada calon alternatif yang kuat memiliki persentase sebanyak 40,3 persen, petahana tersandung kasus hukum sebanyak 23 persen, bila hanya ada dua pasang calon 8,8 persen, bila dukungan parpol berkurang 8,5 persen dan faktor bila ada koalisi PDIP-Gerindra 6,3 persen.

Saat ditanya siapa dari tokoh yang paling berpeluang mengalahkan Ahok, responden menjawab Tri Rismaharini (56,5 persen), Rizal Ramli (15,5 persen), Sandiaga Uno (8,3 persen) dan Budi Waseso (2 persen). Ini juga merupakan peringata untuk Sandi yang namanya mulai disaingi dan dilewati Rizal Ramli.

Satu lagi hal yang menarik, 76 persen responden mengatakan untuk pilihan politik keputusan ada di diri mereka sendiri, walaupun keluarga menempati tempat teratas untuk bertukar pikiran.

Survei dilaksanakan 2-5 September 2016 dengan metode wawancara tatap muka. Ada 400 responden yang terlibat pada survei ini tersebar proposional di 40 kelurahan pada 6 Kabupaten/Kota di DKI Jakarta. Pemilihan sampel menggunakan metode sampel acak bertingkat dengan margin of error (MOE) sebesar kurang lebih 4,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Lembaga survei KedaiKOPI telah melakukan berbagai survei sejak berdiri secara resmi dan berbadan hukum. Sebelum berbadan hukum resmi KedaiKOPI merupakan kelompok diskusi yang beranggotakan pengusaha, akademisi, budayawan dan tokoh masyarakat.

Editor: Jafar M Sidik

Terakata 5:31:00 PM Admin Bandung Indonesia