-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran RI
RI koordinasikan penanganan sandera dengan Kemenhan Malaysia

RI koordinasikan penanganan sandera dengan Kemenhan Malaysia

Pewarta: 
RI koordinasikan penanganan sandera dengan Kemenhan Malaysia
Menhan Ryamizard Ryacudu. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)
 Operasi militer itu opsi terakhir, itu pasti ada korban, kita hindari adanya korban jiwa
Jakarta (ANTARA News) - Menhan Ryamizard Ryacudu menyatakan Kemenhan melakukan koordinasi dengan Kemenhan Malaysia dalam penanganan tiga WNI yang disandera kelompok bersenjata di negara itu.

"Saya baru dapat informasinya kemarin, saya hari ini menghubungi Menhan Malaysia untuk koordinasi bagaimana kita menghadapi ini," kata Menhan seusai halal bihalal dengan Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan beberapa waktu lalu dirinya sudah berkoordinasi dengan Menhan Malaysia namun saat itu belum terjadi kasus penyenderaan WNI.

Menhan menyebutkan lokasi awal penyenderaan atau saat penangkapan sudah diketahui tapi pemerintah belum tahu korban dibawa ke mana.

Mengenai adanya kesepakatan patroli bersama tiga negara, Menhan mengatakan patroli bersama harus pakai latihan dulu, kalau tidak akan kacau.

"Kemarin latihan terkendala memasuki ibadah puasa, dan kita jadwalkan akan ada patroli bersama setelah Lebaran ini," katanya.
Baca Juga : Patroli bersama Indonesia-Filipina harus resmi

Menhan menyebutkan Kemenhan mengedepankan upaya negosiasi dulu sementara operasi militer merupakan opsi terakhir.

"Operasi militer itu opsi terakhir, itu pasti ada korban, kita hindari adanya korban jiwa," katanya.

Sebelumnya kelompok bersenjata yang diduga berasal dari Filipina kembali menyandera warga negara Indonesia yang bekerja di Lahad Datu Negeri Sabah, Malaysia yang dilaporkan oleh majikannya bernama Chia Tong Lim, warga negara Malaysia.

Chia Tong Len kepada kepolisian negara itu, Minggu (10/7), melaporkan sekitar pukul 04.17 waktu setempat bahwa pekerjanya yang berkewarganegaraan Indonesia tersebut sedang menangkap ikan menggunakan kapal miliknya di perairan Kawasan Felda Sahabat Tungku, Lahad Datu.

Ia mengungkapkan kejadiannya sekitar pukul 12.00 waktu negara itu, saat kapal miliknya dengan anak buah semuanya WNI itu didatangi sebuah speedboat berukuran panjang dengan lima orang penumpang membawa senjata laras panjang.

Tidak lama kemudian, tiga orang dari tujuh anak buah kapal (ABK) yang dipekerjakan tersebut langsung dibawa oleh kelompok bersenjata yang diduga ada hubungannya dengan kelompok bersenjata Abu Sayyaf asal Filipina.

Baca Juga : Menlu: menyanderaan ABK sudah tidak bisa ditoleransi

Sedangkan empat lainnya masing-masing seorang WNI dan tiga warga Filipina asal Suku Bajau Palauh telah dilepaskan bersama kapal yang digunakan menangkap ikan dengan nomor lambung LD113/5/F saat ini telah berada di Pelabuhan Lahad Datu.
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
RI pertimbangkan pembangkit listrik tenaga nuklir Rusia

RI pertimbangkan pembangkit listrik tenaga nuklir Rusia

Pewarta: 
RI pertimbangkan pembangkit listrik tenaga nuklir Rusia
Ilustrasi. (Mandatory credit REUTERS/Kyodo)
Jakarta (ANTARA News) - PT PLN (Persero) mempelajari optimalasasi pembangkit listrik tenaga nuklir dari BUMN nuklir asal Rusia, Rosatom Overseas JSC, untuk dipertimbangkan guna diterapkan di Indonesia.

"Kami percaya bahwa tenaga nuklir benar-benar cocok dengan agenda ekonomi Indonesia saat ini. Kami siap untuk mendukung semua upaya Indonesia dalam bidang energi atom," kata Presiden Rusatom Overseas JSC Evgeny Pakermanov dalam siaran pers, Sabtu.

Kegiatan yang diadakan dengan workshop itu membahas perkembangan industri tenaga nuklir.

Rosatom berbagi pengalaman rancang bangun PLTN, pengoperasian dan daur ulang sumber nuklir, selain pengelolaan keselamataan PLTN dengan mengedepankan kerangka peraturan pengoperasian reaktor nuklir Rusia di seluruh dunia.

Direktur Bisnis PLN untuk wilayah Timur Jawa dan Bali Amin Subekti mengatakan tenaga nuklir adalah solusi ekonomis dan ramah lingkungan untuk Indonesia yang patut dipertimbangkan apabila Indonesia memutuskan menggunakan nuklir.

"Atas komitmennya pada keamanan dan kepemimpinan teknologi, Rosatom akan menjadi salah satu mitra yang tepat untuk bekerja sama," kata Amin.
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2016
RI masih bernegosiasi bebaskan sandera Abu Sayyap

RI masih bernegosiasi bebaskan sandera Abu Sayyap

Pewarta: 
RI masih bernegosiasi bebaskan sandera Abu Sayyap
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
 Kalau operasi militer kan dikhawatirkan ada korban. Kalau teroris (yang mati) enggak masalah, kalau yang mati warga negara kita, kan disayangka

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pemerintah masih terus berdiplomasi dan negosiasi untuk membebaskan 10 WNI yang diculik kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

"Sekarang kita masih terus melakukan diplomasi dan negosiasi. Mudah-mudahan menghasilkan yang terbaik karena jika dengan kekuatan militer pasti ada dampaknya," kata Ryamizard sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Gedung Utama Sekretaris Negara Jakarta, Kamis.

Dia mengungkapkan upaya ini ditempuh karena penculikan berada di wilayah Filipina sehingga Indonesia mesti menunggu hasil diplomasi dan negosiasi itu.
Ryamizard mengharapkan tidak sampai menggelar operasi militer untuk membebaskan kesepuluh WNI sandera Abu Sayyaf ini.

"Kalau operasi militer kan dikhawatirkan ada korban. Kalau teroris (yang mati) enggak masalah, kalau yang mati warga negara kita, kan disayangkan," kata dia.
Namun Ryamizard memastikan bahwa kekuatan militer sudah disiapkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk membebaskan kesepuluh WNI.

Dengan waktu tinggal sehari lagi, Ryamizard berharap upaya negosiasi setidaknya mengundurkan waktu yang ditetapkan para penculik.

Mengenai uang tebusan, Ryamizard menjamin sudah disiapkan. "Yang jelas bukan uang negara," kata dia.   

Editor: Jafar M Sidik


RI harus peringkatkan China dalam soal Laut China Selatan

RI harus peringkatkan China dalam soal Laut China Selatan

Pewarta: 
RI harus peringkatkan China dalam soal Laut China Selatan
Peta Laut China Selatan dalam prespektif geopolitik saat ini. China mengklaim hampir semua wilayah Laut China Selatan dan perairan internasional ini berbatasan langsung dengan Kepulauan Natuna dan perairan zone eksklusif ekonomi Indonesia di perairan Kepulauan Natuna itu. (www.southchinasea.org)
 Bahkan pemerintah Indonesia dapat melakukan evaluasi atas kerja sama ekonomi kedua negara termasuk soal pembangunan infrastruktur dan dana pinjaman untuk itu
Jakarta (ANTARA News) - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana meminta pemerintah Indonesia untuk memperingatkan China dalam sengketa Luat China Selatan dengan menegaskan bahwa Indonesia bisa menarik diri sebagai mediator yang jujur dalam sengketa di laut itu bila pemerintah China bila kembali melanggar teritorial Indonesia.
"Pemerintah Indonesia juga harus memberikan peringatan kepada Pemerintah China agar kejadian serupa tidak terulang," kata Hikmahanto menyangkut insiden masuknya kapal penjaga pantai China dan kapal berbendera China KM Kway Fey 10078 di perairan Natuna, pada peluncuran sebuah buku di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, insiden yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di mana kapal berbendera China yang sedang ditarik otoritas Indonesia (Kementerian Kelautan Kelautan dan Perikanan/KKP) ke wilayah laut teritorial kemudian kapal berbendera China itu ditubruk oleh kapal penjaga pantai China harus disikapi tegas oleh pemerintah Indonesia.





Hikmahanto menegaskan, alasan China bahwa kapalnya menangkap ikan di perairan tradisional (traditional fishing ground) tidak dapat dibenarkan karena Konvensi Hukum Laut PBB tidak mengenal istilah itu, melainkan traditional fishing right.
"Ini pun diberlakukan atas wilayah tertentu yang disepakati antarnegara berdasarkan suatu perjanjian antarnegara. Sejauh ini Indonesia hanya mempunyai perjanjian tersebut dengan Malaysia, tidak dengan China," ujar Hikmahanto.
Ia menyayangkan pemerintah China justru melindungi kapal-kapal nelayan mereka yang mencuri ikan di wilayah laut Indonesia dan menyebut insiden ini akan mempengaruhi hubungan baik antara kedua negara.

"Bahkan pemerintah Indonesia dapat melakukan evaluasi atas kerja sama ekonomi kedua negara termasuk soal pembangunan infrastruktur dan dana pinjaman untuk itu. Dengan adanya kerja sama tersebut, China sangat diuntungkan," kata Hikmahanto.
Dia menegaskan China membutuhkan Indonesia dalam sengketa Laut China Selatan mengingat China hanya sendirian.
"Kalau China kembali merugikan Indonesia seperti insiden yang terjadi, maka rakyat Indonesia tidak akan tinggal diam. Kalau rakyat sudah marah, maka pemerintah bisa mengubah kebijakan luar negerinya dengan China, meski pemerintah Indonesia ingin bersahabat dengan China," tegas Hikmahanto.
Sabtu pekan lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendeteksi pergerakan kapal yang diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna.
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2016
RI miliki konsul kehormatan di Auckland

RI miliki konsul kehormatan di Auckland

Pewarta: 
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah RI telah mengangkat Alister Lawrence sebagai Konsul Kehormatan RI di Auckland, suatu langkah untuk mendorong peningkatan hubungan dan kerja sama bilateral RI-Selandia Baru di bidang ekonomi dan sosial budaya.

Dalam siaran pers KBRI di Wellington yang diterima Antara di Jakarta Selasa, Duta Besar RI Jose Tavares berkesempatan menyerahkan Tauliah (surat kepercayaan) dari Presiden Joko Widodo dan surat persetujuan (exequatur) dari Gubernur Jenderal Selandia Baru kepada Alister Lawrence sekaligus menandai dimulainya tugas sebagai Konsul Kehormatan RI di Auckland pada Jumat(12/2) bertempat di kantor Konhor RI Auckland di Apartemen Heritage, Hobson Street, Auckland Centre, 
Pada upacara peresmian,Dubes Tavares menyampaikan harapan agar Konsul Kehormatan RI yang baru dapat membantu tugas KBRI di Wellington dalam melakukan promosi Indonesia di bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi serta peningkatan upaya perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerjanya yang meliputi kawasan Auckland

Dalam sambutan penerimaannya, Lawrence menyampaikan penghargaannya atas kepercayaan Pemerintah Indonesia kepada dirinya menjadi Konsul Kehormatan RI di Auckland. Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara mitra penting bagi Selandia Baru.

Indonesia adalah tetangga Asia terdekat yang memiliki potensi kerja sama yang besar di bidang ekonomi.

Lawrence adalah pengusaha terkemuka warga negara Selandia Baru yang telah berkecimpung di dunia bisnis selama lebih dari 30 tahun dan telah mengenal Indonesia sejak tahun 1980-an. Saat ini ia memimpin Miro Partners, sebuah perusahaan jasa konsultasi bisnis dan perdagangan serta salah satu anggota dewan direksi Hymds Ltd. Sebelumnya, Lawrence menjabat sebagai pimpinan pada sejumlah perusahaan besar Selandia Baru seperti NZPM Group Ltd. dan Plumbing World Ltd. Ia juga menjabat Ketua ASEAN NZ Business Council yang membuatnya selalu mengikuti perkembangan di Indonesia.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Back To Top