-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Sandiaga Uno harap masalah transparansi barisan relawan Teman Ahok selesai

Sandiaga Uno harap masalah transparansi barisan relawan Teman Ahok selesai

Sandiaga Uno harap masalah transparansi barisan relawan Teman Ahok selesai
Sandiaga Uno, salah satu bakal kandidat gubernur DKI Jakarta, sesaat setelah memaparkan visi dan program kerjanya di Kantor DPW Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta, di Jakarta, awal Juni lalu. (ANTARA News/Ade P Marboen)
 ... Jangan sampai mencederai relawan...


Juga tudingan tidak baik terkait pengumpulan fotokopi KTP pada pendukung Ahok oleh Teman Ahok. 

Belakangan banyak beredar kabar tidak sedap terkait tudingan manipulasi pengumpulan KTP dukungan. Kabar dan komentar ini saling bersahutan di media sosial. 

"Saya berharap itu bisa diselesaikan internal oleh Teman Ahok," kata dia, di Jakarta, Kamis (24/6). Hal yang perlu diperhatikan para relawan adalah mengenai transparansi, menurut pengusaha berusia 46 tahun ini.

Gerakan relawan Teman Ahok itu, kata dia, merupakan hal baru di sistem perpolitikan Indonesia dan membawa angin segar.

Akan tetapi, kata dia, seandainya benar ada aliran dana dari pengembang maupun kecurangan dalam mengumpulkan KTP, itu adalah tanda tanya besar yang harus dijawab secara jelas oleh para relawan. 

"Publik menjadi skeptis," kata dia. Hal-hal seperti ini akan sangat cepat menyebar di dunia media sosial, yang kerap dijadikan basis kampanye. 

Ia menyayangkan bila gerakan yang dimotori anak-anak muda itu tidak murni berbasis suka-rela, pengabdian dan kepedulian. Padahal gembar-gembor selama ini adalah mereka bekerja secara suka-rela jauh dari bayaran dari pihak-pihak tertentu. 

"Jangan sampai mencederai relawan," kata dia. Hal-hal seperti ini akan cepat sekali tersebar di media sosial, salah satu basis kampanye. 

Ahok akan maju ke Pilkada DKI Jakarta pada 2017 nanti yang disebut-sebut melalui jalur independen. Salah satu syarat penting untuk maju melalui jalur independen itu, menurut UU Pilkada, mampu mengumpulkan fotokopi sah pendukung dalam jumlah cukup besar, yaitu 1 juta lembar. Ini juga harus bisa diverifikasi. 

Pada sisi lain, Presiden Jokowi --sebagai bekas pimpinan Ahok di DKI Jakarta-- sebagaimana dikatakan seorang politisi PDI Perjuangan, Adrian Napitupulu, lebih senang jika Ahok melaju ke Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui jalur partai politik.  

Ahok akan berhadapan dengan DPRD DKI Jakarta yang seluruhnya representasi partai politik. Di antara masalah yang krusial yang akan dihadapi adalah pemakaian APBD DKI Jakarta karena hak anggaran ada di DPRD Jakarta. 

"Karena Jakarta berbeda dengan provinsi lain. Jakarta adalah ibukota dan membangun Jakarta perlu kekuatan besar dan dikerjakan bersama-sama," kata Napitupulu kepada pers seusai dialog dengan Jokowi saat itu. 

Beberapa waktu lalu, beberapa mantan relawan Teman Ahok membeberkan ada praktik manipulasi adalam mengumpulkan KTP dukungan, antara lain membeli dukungan dari oknum kelurahan dan toko pulsa ponsel.

Menanggapi isu yang berlawanan dengan citra bekerja suka-rela dan murni dukungan masyarakat umum bagi Ahok, Teman Ahok kontan menggelar konferensi pers terpisah, Rabu (22/6). Substansi konferensi pers itu tentu menyangkal tudingan tersebut dan menyebut kabar dan informasi tidak sedap itu sebagai fitnah.

“Kami bisa pastikan ini adalah karangan belaka untuk menjatuhkan Teman Ahok, dan menghilangkan harga satu juta KTP yang sudah terkumpul," kata juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas.

Lebih jauh, Teman Ahok menduga tuduhan terkait bayar-membayar "jasa dukungan" itu bisa jadi merupakan pancingan bagi Teman Ahok untuk mengeluarkan detail laporan keuangan dan menjadi celah serangan berikutnya.
Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Presiden minta PLTGU Jeranjang selesai sebelum MTQ

Presiden minta PLTGU Jeranjang selesai sebelum MTQ

Presiden minta PLTGU Jeranjang selesai sebelum MTQ
Beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo juga meresmikan PLTG Paguat berkapasitas 100 MW di Gorontalo. (ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin)
Mataram, NTB (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta kepada pembangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Unit 2 Jeranjang di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyelesaikan proyek selesai sebelum Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) nasional di Lombok akhir bulan depan.

"Tadi saya menanyakan ke pak dirut (PLN) katanya kira-kira Insya Allah Agustus akan selesai tapi karena di NTB nanti akan ada MTQ, kalau bisa diusahakan sebelum MTQ itu bisa dirampungkan," kata Jokowi dalam sambutannya saat meresmikan pembangunan PLTGU Jeranjang di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sabtu.
Menurut Jokowi, pembangunan PLTGU ini demi menambah suplai listrik ke masyarakat dan industri.

Presiden mengatakan pembangunan PLTGU Jeranjang Unit 2 sudah dimulai sejak empat bulan lalu. PT GE Operation Indonesia selaku pembangun, akan menerima mesin pembangkit yang dikirim dari Singapura pada Juni 2016.

"Saya lebih baik datang pada saat proyek sudah berjalan sehingga bisa memastikan kapan proyek ini selesai," kata Jokowi.
Menurut Presiden, dengan tersedianya listrik di daerah maka diharapkan membangun ekonomi masyarakat kecil dan membantu pendidikan anak Indonesia.

Pembangkit bertenaga gas di Jeranjang yang berkapasitas 2 x 25 Megawatt akan menggunakan bahan bakar minyak hingga pada 2018 dan selanjutnya akan menggunakan LNG.

Menurut rencana kontraktor utama PLTGU Jeranjang, PT GE Operation Indonesia, mesin pembangkit listrik akan tiba di Lombok pada 23 Juni 2016.

Pembangunan fasilitas PLTGU ditargetkan rampung pertengahan Agustus 2016 untuk beroperasi akhir bulan itu. Seluruh nilai kontrak amandemen proyek PLTGU Jeranjang itu bernilai Rp265,7 miliar.

PLTGU 2 x 25 Megawatt itu akan menambah kapasitas listrik dari PLTU Jeranjang sebelumnya yang menggunakan tenaga uap dari batu bara.
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Yusril: Masalah Partai Golkar selesai jika semua sabar

Yusril: Masalah Partai Golkar selesai jika semua sabar

Yusril: Masalah Partai Golkar selesai jika semua sabar
Dokumentasi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie (kanan,) bersama Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Agung Laksono (kiri), berbincang di sela rapat pengurus partai di DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (4/2). Rapat partai berlambang pohon beringin itu mengagendakan konsolidasi pengurus pasca keluarnya putusan menteri hukum dan HAM. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Jakarta (ANTARA News) - Mantan kuasa hukum Partai Golkar, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, masalah partai beringin ini akan selesai jika semua pihak bersabar menunggu putusan hukum.

Pernyataan dia itu menjawab pertanyaan wartawan mengenai putusan Mahkamah Agung, yang mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie, di tengah upaya kedua kubu partai politik itu mengadakan musyawarah tahunan pada 2016 ini.

"Saya katakan dulu, kalau semua pihak sabar menunggu putusan pengadilan, masalah Golkar itu selesai," ujar Yusril ditemui di sela-sela acara Musyawarah Kerja Wilayah DPW PKB DKI Jakarta, di Jakarta, Kamis.

Yusril mengatakan dari aspek hukum, kepengurusan Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal sudah sah pasca putusan MA, sekali pun tanpa penyelenggaraan Munas tahun ini.

"Tapi kalau mereka mau Munas Luar Biasa lagi itu bukan bagian saya mengomentari, itu urusan internal Golkar," jelas dia. 


Sebelumnya MA mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie alias Ical. Putusan MA dikeluarkan saat kedua kubu yang berselisih di internal Golkar tengah berupaya mewujudkan penyelenggaraan Munas. 

Ical juga yang kemudian menyatakan dukungannya pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. 
Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Back To Top