Stabilitas politik solusi Jokowi atasi keterpurukan Rupiah
Reporter : Muchlisa Choiriah |
Peringatan Hari Fim Nasional ke-65 di Istana Negara. ©2015 merdeka.com/arie basuki
Merdeka.com - Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai perbaikan nilai Rupiah harus didahului dengan stabilitas politik dalam negeri. Pasalnya, kebijakan perbaikan kondisi perekonomian harus didukung dengan konsistensi kebijakan.
"Kalau konsolidasi politiknya tidak jalan, bagaimana mau melakukan penataan ekonomi. Karena politik ini akan berujung pada penataan sistem," ucapnya saat ditemui dalam acara diskusi di Jakarta, Minggu (5/4).
Salamuddin meminta parlemen mendukung kebijakan pemerintahan dan tidak mendistorsi rencana-rencana pemerintah. "(Konflik politik membuat) Pemerintah tidak ada kesempatan untuk menjalankan rencana-rencana besarnya. Sibuk mengurus konflik antara lembaga-lembaga negara," tuturnya.
Sebelumnya, Ekonom Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono menilai kepercayaan masyarakat, terutama pelaku pasar, terhadap Presiden Joko Widodo mulai memudar. Itu sebabnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika menyentuh level terburuk sejak 1998. Tembus Rp 13.000 per USD.
"Confident terhadap pak Jokowi ini sudah menurun, sehingga orang memegang lebih banyak memegang dolar AS," ujarnya.
Dia menyebut salah satu pemicu lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi. Yaitu, ketidaktegasan mantan gubernur DKI Jakarta itu dalam menyelesaikan konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI.
Tony juga menilai sejumlah kebijakan sudah dikeluarkan pemerintah tidak bisa dengan cepat meredam penguatan dolar AS. Salah satu kebijakan yang disorot Tony adalah pembebasan visa turis berasal dari 30 negara.
"Kebijakan itu saya lihat engak cepat, ini jangka panjang efeknya. Rupiah pada tahun ini, sudah paling dalam pelemahannya dibandingkan mata uang lainnya," jelas dia.
Merdeka.com - Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai perbaikan nilai Rupiah harus didahului dengan stabilitas politik dalam negeri. Pasalnya, kebijakan perbaikan kondisi perekonomian harus didukung dengan konsistensi kebijakan.
"Kalau konsolidasi politiknya tidak jalan, bagaimana mau melakukan penataan ekonomi. Karena politik ini akan berujung pada penataan sistem," ucapnya saat ditemui dalam acara diskusi di Jakarta, Minggu (5/4).
Salamuddin meminta parlemen mendukung kebijakan pemerintahan dan tidak mendistorsi rencana-rencana pemerintah. "(Konflik politik membuat) Pemerintah tidak ada kesempatan untuk menjalankan rencana-rencana besarnya. Sibuk mengurus konflik antara lembaga-lembaga negara," tuturnya.
Sebelumnya, Ekonom Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono menilai kepercayaan masyarakat, terutama pelaku pasar, terhadap Presiden Joko Widodo mulai memudar. Itu sebabnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika menyentuh level terburuk sejak 1998. Tembus Rp 13.000 per USD.
"Confident terhadap pak Jokowi ini sudah menurun, sehingga orang memegang lebih banyak memegang dolar AS," ujarnya.
Dia menyebut salah satu pemicu lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi. Yaitu, ketidaktegasan mantan gubernur DKI Jakarta itu dalam menyelesaikan konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI.
Tony juga menilai sejumlah kebijakan sudah dikeluarkan pemerintah tidak bisa dengan cepat meredam penguatan dolar AS. Salah satu kebijakan yang disorot Tony adalah pembebasan visa turis berasal dari 30 negara.
"Kebijakan itu saya lihat engak cepat, ini jangka panjang efeknya. Rupiah pada tahun ini, sudah paling dalam pelemahannya dibandingkan mata uang lainnya," jelas dia.
[bim]
