-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
TB Hasanuddin: kekuatan laut yang kuat mutlak ada

TB Hasanuddin: kekuatan laut yang kuat mutlak ada

TB Hasanuddin: kekuatan laut yang kuat mutlak ada
Anggota MPR RI TB Hasanuddin (MPR RI)
 
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI TB. Hasanuddin mengatakan kekuatan laut yang kuat bagi Indonesia merupakan hal yang mutlak. 

"Kekuatan laut dalam konteks Indonesia kini makin dibutuhkan dan harus makin diperkuat mengingat visi dan misi negara kita sebagai negara kepulauan yang concern ke laut," katanya dalam diskusi Dialog Empat Pilar MPR RI seperti dilansir keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Dalam dialog bertema "Menjaga Kedaulatan Laut NKRI dari Visi Pertahanan dan Budaya" tersebut, ia mengambil contoh kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang sangat memperhatikan kekuatan laut, sehingga memiliki wilayah kekuasaan yang begitu luas.

Menyinggung soal kasus Sipadan dan Ligitan, Tb. Hasanuddin menegaskan bahwa selain kekuatan diplomasi luar negeri diperkuat, kekuatan militer laut juga harus diperkuat.

Show of force kekuatan laut Indonesia, lanjutnya, bisa berfungsi sebagai elemen penguat diplomasi internasional, terutama menyangkut wilayah perbatasan.

"Selama ini kita lemah di kekuatan laut. Sebagus apapun diplomasi di atad meja, akan disepelekan jika kekuatan laut kita tidak kuat, sejarah membuktikan itu," ujarnya.
Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Kader PDIP Ditangkap KPK, TB Hasanuddin: Sudah Bolak-balik Disampaikan, Jangan Maling

Kader PDIP Ditangkap KPK, TB Hasanuddin: Sudah Bolak-balik Disampaikan, Jangan Maling

Moksa Hutasoit - detikNews

Kader PDIP Ditangkap KPK, TB Hasanuddin: Sudah Bolak-balik Disampaikan, Jangan Maling

Denpasar - KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Kamis malam tadi di Sanur, Bali dengan membawa seorang anggota DPR asal PDIP Adriansyah. Politisi PDIP asal Jawa Barat, TB Hasanuddin menyayangkan ulah koleganya.

"Sudah bolak-balik disampaikan, jangan nyuri, jangan maling," kata Hasanuddin ditemui di Inna Grand Bali Beach, Jumat ‎(10/4/2015).

Menurutnya, peristiwa ini jadi kontras dengan keinginan partai yang tengah memberantas korupsi. Partai akan tegas terhadap anggota yang diciduk justru saat perayaan kongres PDIP ini.

"Bagaimana semangat berantas korupsi, tapi ada anggota yang korupsi, dalam sikap politik kita akan tegaskan," lanjutnya.
"Tapi pada prinsipnya kita dukung pemberantasan korupsi," tandasnya.
KPK mengkonfirmasi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Kamis malam tadi di Sanur, Bali. Seorang anggota DPR ditangkap dan uang dollar Singapura disita.

"Ada satu penyelenggara negara yang diamankan. Memang diduga anggota DPR," kata Plt Pimpinan KPK Johan Budi di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Jumat (10/4/2015).

"Ada uang dalam bentuk dollar Singapura," sambung Johan ketika ditanya mengenai uang yang diduga suap kepada anggota DPR itu.

PDIP sudah membenarkan salah satu anggota fraksinya di DPR ditangkap KPK. Dia adalah anggota Komisi IV bernama Adriansyah. "Adriansyah, Mas," kata Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto saat dikonfirmasi, Jumat (10/4/2015).

Adriansyah ditangkap KPK di Swiss-Bell Hotel, Sanur, Bali, Kamis (9/4) sekitar pukul 20.00 WIB adalah anggota Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, kehutanan, dan pangan. Dia ditangkap saat melakukan transaksi suap dengan nilai ratusan juta rupiah.



Tubagus Hasanudin

(mok/ndr)

Musyawarah Mufakat, Tb Hasanuddin Terpilih Lagi Jadi Ketua PDIP Jabar

Musyawarah Mufakat, Tb Hasanuddin Terpilih Lagi Jadi Ketua PDIP Jabar

Avitia Nurmatari - detikNews

Musyawarah Mufakat, Tb Hasanuddin Terpilih Lagi Jadi Ketua PDIP Jabar  
Konferda PDIP Jabar (Foto: Avitia N/detikcom) 
 
Bandung - Tb Hasanuddin terpilih kembali untuk menduduki kursi Ketua D‎ewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Barat. Keputusan tersebut tertuang dalam hasil musyawarah Konferensi Daerah (Konferda) di Hotel Horison, Bandung, Rabu (18/3/2015).

Hal itu diungkapkan Ketua Panitia Konferda PDI Perjuangan Jabar, Ketut Sustiawan, kepada di sela Konferda. Tb Hasanuddin akan memimpin PDIP Jabar untuk periode 2015-2020.

"Berdasarkan hasil musyawarah mufakat, Pak TB (TB Hasanuddin) yang menjadi Ketua (DPD PDI Perjuangan) Jabar," ujarnya.

Menurut Ketut ada tiga usulan nama calon ketua DPD PDIP, yakni Tb Hasanuddin, Aang Hamid Suganda (Bupati Kuningan) dan Abdy yuhana. Setelah diusulkan ketiga nama tersebut, lalu diputuskan dalam musyawarah yang hanya berlangsung sekitar 10 menit.

"DPP mengusulkan ketiganya. Sebelumnya sudah melalui tes," kata Ketut.

Ketut mengklaim proses pemilihan dengan cara musyawarah tersebut berjalan dengan lancar.

"Alhamdulilah lancar. Setelah ini ada rapat kerja daerah yang diperkuat menyusun kebijakan partai se-Jabar," terang Ketut.

Setelah memilih ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, selanjutnya pihaknya akan mempersiapkan menang di Pemilu 2019.

"Target yang paling dekat memenangkan delapan Pilkada di Jabar di 2015 ini," tandasnya.

(avi/try)
TB Hasanuddin: Kita Harap Jokowi Lantik BG, Bila Tidak PDIP Harus Tetap Loyal

TB Hasanuddin: Kita Harap Jokowi Lantik BG, Bila Tidak PDIP Harus Tetap Loyal

Ferdinan - detikNews

Jakarta - Politikus senior PDI Perjuangan TB Hasanuddin menyatakan Presiden Joko Widodo punya keputusan personal soal pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. PDIP berharap Jokowi melantik Komjen Budi, namun bila tidak kader harus tetap loyal terhadap presiden.

"Kita berharap Pak Jokowi dapat melantik Pak Budi Gunawan, tapi kalau Pak Jokowi memutuskan lain, kita akan loyal dan dukung. Ini dua kata yang tidak bisa dipisahkan," tegas TB Hasanuddin saat dihubungi Kamis (29/1/2015).

TB berharap kader PDIP tidak membuat gerakan yang malah membebani Jokowi. Memang diakui Komjen Budi memang didukung PDIP saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

"Terserah apa saja yang diputuskan Pak Jokowi karena pasti sudah mendapat sumbangan pemikiran-pemikiran. Kita akan dukung," sambungnya. "Kalau bisa dilantik, tapi kalau tidak kita tetap loyal dengan keputusan Pak Jokowi," imbuh dia.

Hingga saat ini keputusan Jokowi soal posisi Komjen Budi belum jelas. Tim Independen/Tim 9 bentukannya sudah memberikan saran agar pelantikan Komjen Budi dibatalkan.

"Presiden seyogyanya tidak melantik calon Kapolri sebagai tersangka dan mempertimbangkan kembali untuk mengusulkan calon baru Kapolri, agar institusi Polri segera mendapat calon Kapolri yang definitif," ujar ketua Tim 9 Syafi'i Maarif usai bertemu Jokowi, Rabu (28/1).

(fdn/iqb)
Back To Top