-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran TKI
KPK: pengurusan TKI di perbatasan rentan korupsi

KPK: pengurusan TKI di perbatasan rentan korupsi

Pewarta: 
KPK: pengurusan TKI di perbatasan rentan korupsi
ILUSTRASI (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
 ...kami ingin menjaga dan mengingatkan agar tidak ada pejabat dan pegawai di Pemprov Kalbar yang terlibat korupsi

Pontianak (ANTARA News) - Anggota Tim KPK RI, Asep Suwanda, menyatakan KPK memberi perhatian khusus pada pengurusan TKI di perbatasan karena terindikasi rentan korupsi.

"Jika berbicara mengenai TKI, sejak tahun 2013 KPK sudah melakukan kajian tentang sistem penyelenggaraan dan tata kelola pemerintah untuk TKI, lalu kami juga telah memberikan beberapa rekomendasi kepada pihak terkait," katanya di Pontianak, Minggu. 
Selama ini, katanya, dalam pengelolaan TKI sangat rentan terhadap tindak pidana korupsi.

"Contohnya, ada calon TKI yang belum cukup umur namun bisa diloloskan dengan mengubah tahun kelahiran atau identitas dari calon TKI dan ini kental unsur korupsi, penyogokan," tuturnya.

Selain itu, ada juga perilaku pemerasan yang dilakukan terhadap TKI, ini juga masuk dalam kategori korupsi.

"Dalam pertemuan ini, saya mencoba memaparkan berbagai contoh kasus tindak korupsi, bukan dalam rangka menakut-nakuti pejabat yang ada di lingkungan Pemprov Kalbar, namun kami ingin menjaga dan mengingatkan agar tidak ada pejabat dan pegawai di Pemprov Kalbar yang terlibat korupsi," katanya.

Pada tahun 2014, KPK mengubah program kajian untuk lebih dalam lagi terkait tindak pidana korupsi dalam penanganan TKI dengan melakukan pengamatan di berbagai titik yang diduga atau yang dilaporkan oleh masyarakat menjadi tempat penindasan dan eksploitasi terhadap TKI, terutama di Bandara Soekarno-Hatta.

"Ini sebagai salah satu bentuk keseriusan kita dan kita menggandeng berbagai pihak dalam pengelolaan ini," tuturnya.

Dari hasil eveluasi yang dilakukan KPK, ada beberapa PR (pekerjaan rumah) yang harus dilakukan oleh beberapa phak terkait, termasuk pemda, karena KPK akan memfokuskan pada hal yang dianggap lebih menyentuh lagi terhadap perbaikan tata kelola yang menyangkut langsung penanganan TKI.

"Ada dua yang konteksnya sangat kedaerahan. Pertama, kita ingin menata daerah-daerah asal paling banyak TKI-nya, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB dan NTT. Kedua, fokus kita adalah daerah perbatasan, termasuk di Kalbar," kata Asep. 
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Kemenlu pulangkan jenazah TKI Trenggalek korban pembunuhan

Kemenlu pulangkan jenazah TKI Trenggalek korban pembunuhan

Pewarta: 
 Kami tidak berkompeten untuk memberi pernyataan terkait penyebab kematian korban, tapi yang jelas dugaan sementara karena pembunuhan dan kasusnya masih diselidiki kepolisian Diraja Malaysia
Trenggalek (ANTARA News) - Kementrian Luar Negeri memulangkan jenazah tenaga kerja Indonesia asal Trenggalek, Jawa Timur yang diduga menjadi korban pembunuhan di lokasi kerjanya di negara bagian Johor Baru, Malaysia pada 13 Mei 2016.

"Proses pemulangan membutuhkan waktu yang lama karena masih harus menunggu pemeriksaan forensik dari Kepolisian Diraja Malaysia atas dugaan pembunuhan kasus ini," kata Staf Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jatim Arif Widyo Harjono yang dikonfirmasi seusai serah terima jenazah dengan keluarga korban di Trenggalek, Kamis dini hari.

Saat tiba di rumah duka di Desa Sambirejo, Kecamatan Trenggalek pada Rabu malam sekitar pukul 23.30 WIB, jenazah TKI atas nama Imam Shodiq (20) sudah dikemas dalam peti mati.

Keluarga dan ratusan pelayat menyambut kedatangan jenazah hingga dimasukkan ke dalam rumah duka, lalu di shalatkan dan dikebumikan di pemakaman umum desa setempat dini hari itu juga.

"Kami tidak berkompeten untuk memberi pernyataan terkait penyebab kematian korban, tapi yang jelas dugaan sementara karena pembunuhan dan kasusnya masih diselidiki kepolisian Diraja Malaysia," kata Arif.

Selaku staf atau perwakilan Disnakertranduk Jatim, Arif Widyo Harjono mengaku hanya ditugaskan untuk mengawal sekaligus mendampingi pemulangan jenazah Imam Shodiq oleh pihak Kemenlu RI.

Lain-lain terkait proses hukum serta santunan ataupun asuransi TKI sepenuhnya diserahkan pihak Kemenlu yang mengurus pemulangan jenazah Imam Shodiq sejak kasus pembunuhan terjadi di wilayah Johor Baru, Malaysia pertengahan Mei 2016.

"Kami belum bisa memastikan apakah almarhum Imam Shodiq ini bisa menerima asuransi TKI atau tidak karena ia masuk Malaysia secara ilegal atau tidak melalui prosedur ketenagakerjaan yang benar," kata Minggu, staf Kemenlu yang mengantar jenazah Imam Shodiq hingga rumah duka di Desa Sambirejo, Trenggalek.

Kapolres Trenggalek AKBP I Made Agus Prasetya mengkonfirmasi bahwa TKI Imam Shodiq meninggal akibat benturan atau tumbukan benda tumpul pada bagian dada serta cekikan pada leher.

Kasus dugaan pembunuhan itu terungkap setelah mayat Imam Shodiq ditemukan mengapung di tempat penampungan air di dekat tempat kerjanya.

Kabar kematian Imam Shodiq yang baru setahun mengadu nasib sebagai TKI di Malaysia itu diketahui pihak keluarga setelah mendapat kabar dari teman korban sesama TKI di Malaysia pada 5 Juni.
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Dubes buka puasa bersama TKI bermasalah di Qatar

Dubes buka puasa bersama TKI bermasalah di Qatar

Pewarta: 

London (ANTARA News) - Duta Besar RI untuk Qatar, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi memanfaatkan momen bulan suci Ramadan kali ini dengan berbuka puasa bersama Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah yang berada di penampungan KBRI Doha, Qatar. 

Acara tersebut merupakan awal dari rangkaian acara buka puasa KBRI dalam rangkaian safari Ramadhan dengan berbagai komunitas diaspora Indonesia yang berjumlah 50 ormas, demikian Counsellor KBRI Doha, Boy Dharmawan kepada Antara London Kamis.

Acara safari Ramadhan tersebut bertujuan untuk menghibur para TKI yang umumnya didominasi Tenaga Kerja Wanita (TKW), sambil menunggu dipulangkan dan sekaligus wujud dari bentuk perhatian pemerintah terhadap TKW di luar negeri. Dubes Sidehabi mengharapkan agar para TKI merasakan keberadaan pemerintah dan sekaligus agar TKW turut merasakan suasana Ramadhan meski jauh dari tanah air.

Para TKW antusias bergotong royong membantu ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan (DWP) KBRI Doha mempersiapkan hajatan bersama dengan berbagai kuliner Nusantara di dapur penampungan. TKW mempersiapkan diri, tak lupa bersolek, dan aktif melakukan ibadah seperti mendengarkan ceramah dan salat tarawih. Acara buka puasa dihadiri Ketua DWP, Andi Una Sidehabi dan keluarga besar KBRI Doha berjumlah sekitar 150 orang, 27 diantaranya TKW bermasalah.

Dubes Sidehabi menyampaikan rasa empatinya terhadap penderitaan yang dialami TKW, pahlawan devisa yang mempertaruhkan nyawa guna menghidupi keluarganya di tanah air. Dikatakannya acara ini merupakan salah satu wujud solidaritas dengan TKI di penampungan agar merasakan rasa persaudaraan, bersama dalam suka dan duka. "Kita harus berbagi dengan saudara kita (TKW bermasalah) yang nasibnya kurang beruntung dan semoga mereka bisa merasakan kasih sayang sebagai saudara seperantauan yang jauh dari tanah air," ujar mantan anggota DPR tersebut. 

Dalam ceramah Ustad Aris Munandar Lc, MA, menyampaikan makna dan hikmah berpuasa guna memperbaiki dan mensucikan diri dari dosa dan kesalahan di masa lampau agar guna menjadi manusia yang lebih baik di masa mendatang. Disebutkan keistimewaan Bulan Ramadan bagi Umat Islam karena pada bulan tersebut diturunkan Kitab Suci Al Quran yang menjadi pedoman dan tuntunan hidup Umat Islam.

Salah orang TKW bernama Tati yang telah bekerja 7,5 tahun di Qatar, merasakan suasana kekeluargaan selama di penampungan. "Seperti Ramadan di tanah air, makanannya enak-enak" ungkap Ibu tiga anak asal Sumedang ketika ditanyakan perasaannya mengenai acara buka puasa di penampungan sambil menunggu pemulangan. 

Diungkapkan pula alasannya kabur ke penampungan karena gajinya tidak dibayar selama tiga tahun terakhir. Hal yang sama juga disampaikan seorang TKW, Nopi ketika ditanya bagaimana suasana hatinya, "Seperti keluarga sendiri, ramai dan heboh" ujar TKW asal Kabupaten Indramayu yang telah empat bulan di penampungan. 

Duta Besar Basri Sidehabi menjelaskan bahwa jumlah TKI di Qatar sekitar 40 ribu, 10 ribu adalah tenaga kerja trampil dan sisanya 30 ribu tenaga kerja infomal. "Hanya 0,4 persen dari total jumlah buruh migran Indonesia yang mengalami masalah di Qatar", ujarnya. Diutarakan pula mengenai kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja informal ke kawasan Timur Tengah yang diberlakukan sejak Mei 2015, agar para TKI Informal tidak lagi bekerja ke Timur Tengah khususnya Qatar.

Mantan Irjen TNI menyampaikan mengenai makna dan hikmah berpuasa guna memperbaiki dan mensucikan diri dari dosa dan kesalahan di masa lampau agar guna menjadi manusia yang lebih baik di masa mendatang. Dubes Sidehabi menghimbau diaspora Indonesia di Qatar sebagai duta bangsa untuk senantiasa meningkatkan kebajikan pada bulan Ramadhan yang suci. "Marilah kita berdoa dan berupaya agar bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, dapat memberikan manfaat bagi kita untuk meningkatkan ibadah dan melakukan kebajikan yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa," ungkap Dubes Sidehabi.

Menurut Counsellor KBRI Doha, Boy Dharmawan, acara buka puasa bersama TKI di penampungan dan staf KBRI ini akan dijadikan tradisi agar para TKW merasakan sebagai saudara di rantau yang menjadi bagian dari keluarga besar KBRI. "Ini merupakan wujud dari perlindungan dan keberpihakan pemerintah serta sekaligus menghargai perjuangan TKI dalam mencari nafkah di luar negeri" tandasnya.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Menaker: pemerintah benahi sistem penempatan dan perlindungan TKI

Menaker: pemerintah benahi sistem penempatan dan perlindungan TKI


Menaker: pemerintah benahi sistem penempatan dan perlindungan TKI
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri saat Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis sore (19/11/15). (ANTARA News/Biro Humas Kemnaker)
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah tengah membenahi sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) agar mereka yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan yang maksimal.

"Perlindungan dan pembenahan sistem TKI sejak pra, selama, dan purna penempatan harus dilakukan dengan cara memperbaiki proses pendataan dokumen calon TKI di daerah demi mencegah TKI Ilegal saat pemberangkatan dan mencegah trafficking, " kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri usai Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI yang berlangsung hingga Kamis sore ( 19/11).

Para calon TKI yang akan bekerja di luar negeri diharapkan memiliki keterampilan sesuai dengan pekerjaannya sehingga mereka yang dikirim hanya yang memiliki kulitas memadai.

Kesempatan kerja bagi TKI terutama yang bekerja di sektor formal sangat terbuka. Oleh karenanya, pemerintah terus berupaya mendorong dan memaksimalkan penempatan tenaga kerja di sektor formal.

Sementara itu. untuk mengurangi jumlah TKI ke luar negeri, khususnya pada sektor non formal, domestic workers, pemerintah melakukan pembinaan khusus kepada  daerah basis rekrut TKI atau yang dikenal sebagai daerah kantong TKI.
"Pemberdayaan ekonomi calon TKI, TKI Purna, dan keluarga TKI menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini. Dengan telah tersedianya lapangan pekerjaan yang baru di dalam negeri nantinya mereka diharapkan tidak berniat lagi bekerja ke luar negeri," kata Hanif

Hanif juga menyarankan bagi calon TKI dan masyarakat umum yang membutuhkan pelatihan kerja dapat memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersedia di pusat dan daerah. Jenis pelatihan kerja dapat disesuaikan dengan minat, kemampuan, dan ketersedian lowongan kerja.

Pihak Kemnaker pun menyebarluaskan informasi-informasi pasar kerja luar negeri yang menyediakan informasi ketersedian lowongan kerja di sektor formal yang tersedia di luar negeri.

Hanif  mengajak semua pihak untuk mendukung upaya pemerintah ini. Pada dasarnya ini adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Peningkatan kualitas SDM harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh stakeholder terkait.
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Legislator: pengirimanan TKI tekan pengangguran

Legislator: pengirimanan TKI tekan pengangguran


Pewarta:
Legislator: pengirimanan TKI tekan pengangguran
ilustrasi Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid melantik dan mengambil sumpah Adang Sudrajat sebagai pengganti antar waktu MPR RI masa jabatan 2014-2019 di Ruang Delegaai Gedung Nusantara IV Komplek MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin. (Humas MPR) 
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat menilai pengiriman kembali Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat menekan angka pengangguran akibat gelombang pemutusan hubungan kerja.

"Dengan memberi kesempatan mengirim TKI kembali, beban negara sedikit berkurang, dengan catatan tidak ada lagi perlakuan buruk terhadap TKI oleh oknum tak bertanggungjawab," ujar dia di Jakarta, Sabtu.

Perlambatan ekonomi saat ini, menurut Adang, menyebabkan dunia usaha dalam negeri tidak mampu mempertahankan stabilitas produksinya sehingga membuat gelombang PHK di beberapa industri yang terdampak.
Atas dasar itu, Adang mengatakan akan berkomitmen segera mempercepat pembahasan Revisi Undang-Undang TKI (RUU TKI) No 39/2004, dengan mengusulkan beberapa poin yang dapat memberikan rasa aman dan perlindungan secara penuh pada TKI, terutama Tenaga Kerja Wanita (TKW).
"Poin itu, misalnya, TKW harus disertai oleh muhrimnya karena ketika seorang wanita yang jauh dari tanah air bersama lelakinya (suami atau keluarganya), akan memberi manfaat yang sangat banyak," tutur dia.

Poin itu, menurut Adang, antara lain dapat memberikan perlindungan TKW, memberi tambahan peluang kerja bagi angkatan kerja laki-laki, menjaga marwah laki-laki sebagai kepala keluarga serta meringankan urusan birokrasi kedutaan dalam perlindungan TKW jika terjadi persoalan.
Ia yakin poin tersebut dapat dimasukkan dalam pasal undang-undang TKI yang sedang direvisi dan penerapannya akan mengurangi beban negara untuk menekan angka pengangguran di dalam negeri.

Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan dalam tujuh bulan pertama 2015, sekitar 30.000-an pekerja dirumahkan untuk sementara oleh perusahaan.

Sebagian besar pekerja yang dirumahkan sementara itu, ujar dia, berasal dari sektor manufaktur, misalnya garmen.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan jumlah tenaga kerja fluktuatif. Pada Februari 2014, jumlah orang yang bekerja 118,16 juta orang. Pada Agustus 2014 jumlahnya turun menjadi 114,62 juta orang. Sementara itu, pada Februari 2015 jumlah pekerja mencapai 120,85 juta orang.
(TZ.SYS/B/T013/T013) 29-08-2015 23:31:45
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Back To Top