-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran TNI-Polri
Presiden Jokowi tekankan kinerja TNI-Polri harus cepat, profesional

Presiden Jokowi tekankan kinerja TNI-Polri harus cepat, profesional

Pewarta: 
Presiden Jokowi tekankan kinerja TNI-Polri harus cepat, profesional
Pesan Presiden Untuk Kopassus. Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (tengah) dan Danjen Kopassus Mayjen Muhammad Herindra (kiri) memberikan pesan untuk pasukan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Markas Kopassus Grup II, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (8/7/2016). Dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo memberikan pesan kepada pasukan Kopassus yaitu "Kopassus patriot Indonesia sejati tak gentar mati demi menegakkan NKRI". (ANTARA FOTO/ Aloysius Jarot Nugroho)
 Jadilah perwira yang mampu menyelesaikan masalah startegis nasional, global dan internasional."
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengatakan kinerja prajurit TNI-Polri harus cepat profesional.

"Ke depan persaingan yang terjadi antarnegara, kawasan dan gangguan kambtibmas akan semakin kompleks dari semua segi," kata Presiden Jokowi saat memberikan pembekalan Calon Perwira Remaja (Capaja) TNI-Polri di Gedung Sabang Merauke, Akademi Angkatan Udara, Yogyakarta, Senin.

Presiden mengatakan kinerja profesional harus dilakukan untuk mengukir prestasi dan mampu menyelesaikan pekerjaan. 

"Jadilah perwira yang mampu menyelesaikan masalah startegis nasional, global dan internasional," kata Presiden.

Jokowi berharap para Capa dapat menjadi perwira yang berdiri di atas semua golongan dan sebagai pemimpin yang berguna bagi bangsa dan negara.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan pembekalan Presiden ini dapat dijadikan bekal dalam menjalankan tugas sebagai prajurit.
Gatot juga mengingatkan kepada seluruh Capaja bahwa perintah Presiden merupakan UU yang tidak tertulis.

"Ini harus dicamkan. Untuk itu camkan benar, catat, dan laksanakan dalam tugas sehari-hari," kata Gatot.

Panglima TNI menyebut Capaja yang akan dilantik pada Selasa (26/7) berjumlah 720 orang yang terditi dari 420 perwira TNI dan 300 Perwira Polri. 

Sebanyak 420 perwira TNI ini terdiri dari Akmil (Matra Angkatan Darat) sebanyak 221 perwira, Akademi Angkatan Laut sebanyak 91 perwira dan Akademi Angkatan Udara 108 perwira. Sedangkan dari Akademi Kepolisian terdiri 251 perwira outra dan 49 perwira wanita. 
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Tokoh Poso mengucapkan terima kasih kepada TNI-Polri

Tokoh Poso mengucapkan terima kasih kepada TNI-Polri

Pewarta: 
Tokoh Poso mengucapkan terima kasih kepada TNI-Polri
Dokumentasi: Kapolri Pastikan Jenazah Teroris Santoso Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (tengah) memberikan keterangan pers terkait penembakan teroris kelompok Santoso di Jakarta, Selasa (19/7/2016). Kapolri memastikan salah satu terduga teroris yang tewas dalam baku tembak dengan Satgas Operasi Tinombala di daerah Tambarana, Poso, Sulawesi Tengah, Selasa (18/7/2016) adalah Santoso alias Abu Wardah, setelah melakukan cek sidik jari jenazah. Sedangkan jenazah satu lagi adalah Mukhtar anak buah Santoso. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma) ()
Palu (ANTARA News) - Tokoh masyarakat Kabupaten Poso Yus Mangun berterima kasih kepada TNI dan Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat karena sudah bersusah payah menumbuhkan kembali kehidupan masyarakat di daerahnya hingga akhirnya berhasil menumpas Santoso.

"Walaupun Santoso dalam kondisi meninggal dunia," kata Yus di Palu, Rabu menanggapi tewasnya pimpinan kelompok sipil bersenjata Santoso dalam kontak senjata dengan Satgas Tinombala.

Yus mengatakan masyarakat Poso mendukung perpanjangan tugas TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Tinombala dengan target yang tidak terlalu lama.

Dirinya yakin pengejaran terhadap jaringan kelompok Santoso yang tersisa akan ditumpas dalam waktu yang tidak terlalu lama karena sudah teridentifikasi sehingga langkah mereka semakin sempit.

Legislator Provinsi Sulawesi Tengah dari daerah pemilihan Poso tersebut mengatakan untuk menghindari nyawa yang melayang sia-sia dirinya menyarankan agar mereka yang masih masuk dalam daftar pencarian orang sebaiknya menyerahkan diri.

"Para petinggi agama, adat, dan aparat di Kabupaten Poso urung rembug menghimbau kelompok Santoso yang tersisa dapat menyerahkan diri tanpa syarat kepada aparat keamanan," katanya.

Dia mengatakan dalam proses penyerahan diri tersebut pemerintah daerah dapat menjadi mediator.

"Langkah ini lebih baik," katanya.
Yus mengatakan peristiwa tewasnya Santoso dan pengikutnya patut direnungi dan dijadikan pelajaran bagi masyarakat Indonesia khususnya di Poso agar tidak mengikuti jejak jalan hidup buronan aparat itu.

"Saya mengimbau kepada handai taulan khususnya masyarakat Poso, meninggalnya Santoso sebaiknya dijadikan bahan perenungan agar tidak mengikuti jalan hidupnya," katanya.

Dia juga berharap dengan meninggalnya Santoso hingga nanti para pengikutnya ditangkap tidak ada lagi gangguan stabilitas sebab Poso sudah 17 tahun masuk dalam lensa pemberitaan negatif khususnya terkait dengan jaringan teroris internasional.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Presiden perintahkan sinergi TNI-Polri ditingkatkan atasi terorisme

Presiden perintahkan sinergi TNI-Polri ditingkatkan atasi terorisme

Pewarta: 
Presiden perintahkan sinergi TNI-Polri ditingkatkan atasi terorisme
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
 Ini Kunci, seperti kejadian teror di Thamrin, Polri yang bergerak cepat, TNI mem-back up, kalau dibutuhkan dalam hitungan menit akan segera datang

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo memerintahkan sinergi TNI dan Polri ditingkatkan dalam mengatasi setiap masalah terutama masalah terorisme.

"(Sinergi) Ini Kunci, seperti kejadian teror di Thamrin, Polri yang bergerak cepat, TNI mem-back up, kalau dibutuhkan dalam hitungan menit akan segera datang," kata Presiden seusai membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, Jumat.

Presiden juga meminta TNI-Polri juga sigap, cepat dan bergerak cepat untuk mengatasi dan memberi pertolongan pertama setiap ada bencana yang melanda di daerah tertentu.

Presiden mengakui memang yang bisa digerakkan dan merespon cepat adalah TNI-Polri, seperti mengatasi kebakaran hutan waktu lalu dan bencana lainnya.

Jokowi juga mengharapkan para pimpinan jajaran TNI-Polri untuk sering turun lapangan dan jangan hanya memerintahkan bawahannya hanya dari balik meja saja, karena kondisi lapangan sangat dinamis.

Presiden juga meminta TNI-Polri juga mendukung secara total program-program prioritas pemerintah, seperti pembebasan lahan agar pembangunan infrastruktur cepat selesai.

Selain itu, Presiden juga meminta berbagai masalah ekonomi, seperti masalahdwelling time, pungli dapat segera diselesaikan oleh Polri sehingga efesiensi cepat terwujud.

Jokowi juga meminta masalah inflasi diperhatikan, sehingga tidak ada pihak yang melakukan kecurangan sehingga membuat harga yang wajar.
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
2.400 personel TNI-Polri buru jaringan Santoso

2.400 personel TNI-Polri buru jaringan Santoso


Pewarta:
2.400 personel TNI-Polri buru jaringan Santoso
Personel Brimob mengusung peti jenazah Iptu Bryan Theophani Tatontos pada saat upacara serah terima jenazah dari Polda Sulteng kepada Polda Sulut di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Jumat (21/8). Bryan yang tewas ditembak oleh kelompok teroris Santoso. (ANTARA FOTO/Fiqman Sunan)
 
Makassar (ANTARA News) - Sebanyak 2.400 lebih personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri dikerahkan dalam pencarian jaringan teroris Santoso setelah terjadi kontak senjata pada Jumat, 15 Januari 2015 di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

"Jumlah personel gabungan yang mengejar jaringan teroris Santoso itu lebih dari 2.400 orang," ujar Kepala Biro Operasional Polda Sulteng Kombes Pol Herry Nahak di Makassar, Selasa.

Karo Ops yang ditemui saat mengikuti Rapat Pimpinan Di Kodam VII Wirabuana mengatakan, jumlah personel gabungan itu meliputi 1.500 orang Polisi dan 918 personel TNI.

Dia mengaku, jumlah personel gabungan ini akan menyisir wilayah di Pegunungan Tinobe, Desa Taunca, Kecamatan Poso Pesisir serta Gunung Rorekatimbu, Kabupaten Poso, Sulteng.

Herry menuturkan jika personel yang ada saat ini kemungkinan masih akan bertambah lagi jika melihat wilayah pencaharian serta memaksimalkan perburuan.

"Untuk saat ini memang sebanyak itu jumlahnya yang mengejar kelompok Santoso ini. Kemungkinan jumlah personel akan ditambah, tapi kita lihat saja nanti perkembangannya," katanya.

Dalam pengejaran itu, dia menyebutkan jika data-data sementara yang dimiliki oleh anggota yakni hanya 38 orang dan itu berdasarkan data yang ditemukan di camp pelatihan Santoso.

"Sesuai dengan daftar yang didapatkan dalam camp pelatihannya itu. Jumlahnya memang 38 orang. Mengenai jumlah pastinya itu belum kita ketahui dan bisa saja lebih jika ada anggota barunya," katanya.

Kini, 38 anggota jaringan Santoso sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan menjadi target pencarian operasi Tinongbala yang sudah dimulai sejak 10 Januari 2016.

Operasi ini, tutur Herry, akan terus dilanjutkan hingga 60 hari ke depan untuk mencari dan menangkap teroris jaringan Santoso. Untuk pencarian jaringan Santoso disebutkan cukup sulit karena luasnya hutan dan pegunungan yang menjadi tempat persembunyian teroris Santoso.
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
TNI-Polri Serahkan Upaya Pembebasan 2 WNI yang Disandera OPM ke Kemlu

TNI-Polri Serahkan Upaya Pembebasan 2 WNI yang Disandera OPM ke Kemlu

Mega Putra Ratya - detikNews
TNI-Polri Serahkan Upaya Pembebasan 2 WNI yang Disandera OPM ke KemluJakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus berupaya membebaskan dua WNI yang disandera OPM di Papua Nugini. TNI dan Polri belum bisa bertindak banyak karena upaya pembebasan mengedepankan negoisasi.

"Jadi begini itu kan di negara orang, kita kan tidak bisa bertindak ke sana, tentu kalau nggak ada ininya kita minta di sana ditindak. Tapi kalau mereka izinkan aparat keamanan di Indonesia untuk lakukan tindakan ya boleh," ujar Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Selasa (15/9/2015).

Badrodin mengatakan kemlu RI terus koordinasi dengan Kemlu Papua Nugini untuk bernegosiasi dengan OPM. Sejauh ini Polri bergantung pada hasil negosiasi tersebut.

"Ya makanya sangat tergantung dari pemerintah di sana tapi kita tidak punya kewenangan di sana. Sama juga dengan koruptor yang lari ke luar negeri. Biar kita ketemu, terus kita bisa nangkap, nggak bisa. Jangan dianggap itu wilayah kita," ungkapnya.

Di lokasi yang sama, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku pihaknya juga tak bisa berbuat banyak. Sebab, peristiwa penyaderaan berada di luar wilayah NKRI.

"Kalau ditangani oleh Menlu mau apa kita, penyandaraan di negara orang terus mau ngapain?" kata Gatot.

Gatot menyerahkan sepenuhnya proses negoisasi kepada Kemenlu. Yang jelas TNI mengutuk aksi penyanderaan tersebut.

"Kalau namanya Menlu sudah berbicara dengan Menlu PNG kemudian itu.... kita diam dong, tapi kita mengutuk keras karena melanggar hak," imbuhnya.
(mpr/ahy) Foto: Lamhot Aritonang
Back To Top