-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Targetkan
Pemerintah targetkan Kartu Tani terbit sebelum Ramadhan

Pemerintah targetkan Kartu Tani terbit sebelum Ramadhan

Pewarta: 
Pemerintah targetkan Kartu Tani terbit sebelum Ramadhan
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. (ANTARA/Widodo S. Jusuf/P003)
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menargetkan Kartu Tani bisa diterbitkan sebelum bulan Ramadhan, yang bermula awal Juni.

Dalam rapat koordinasi pangan di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Selasa, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan penerbitan Kartu Tani akan memudahkan pemerintah memantau pemenuhan kebutuhan pupuk dan bibit serta hasil panen petani. 

Kartu tersebut, menurut dia, juga memudahkan petani mendapatkan subsidi dan menjual hasil panen ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Urusan Logistik (Bulog).

Ia mengatakan subsidi pupuk dan bibit mempengaruhi perekonomian, karenanya pemerintah memerlukan data akurat mengenai kedua program subsidi itu dari pemerintah daerah, perbankan dan BUMN.

Kartu Tani diterbitkan oleh tiga bank BUMN yaitu BRI, Mandiri dan BNI. Pada tahap pertama Kartu Tani akan diberikan kepada petani tebu dan selanjutnya akan diperluas ke petani komoditas lain seperti bawang, jagung dan padi.

"Petani sektor lain seperti padi lebih kompleks, jadi pemerintah mencoba dahulu untuk petani tebu," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Menteri BUMN targetkan jumlah wirausaha 3 persen 2018

Menteri BUMN targetkan jumlah wirausaha 3 persen 2018

 | 1.185 Views
Pewarta: 
Menteri BUMN targetkan jumlah wirausaha 3 persen 2018
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay/P003)
 Peningkatan jumlah wirausaha nasional diupayakan dari sinergi BUMN termasuk melalui program kredit usaha rakyat (KUR) yang disalurkan bank-bank BUMN dan BUMN pembiayaan," 

Sukabumi (ANTARA News) - Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan jumlah wirausaha di Indonesia menjadi sekitar 3 persen pada 2018 dari total jumlah penduduk, naik dibanding saat ini yang hanya berkisar 1 persen.

"Peningkatan jumlah wirausaha nasional diupayakan dari sinergi BUMN termasuk melalui program kredit usaha rakyat (KUR) yang disalurkan bank-bank BUMN dan BUMN pembiayaan," kata Rini di sela kunjungan kerja di Sukabumi, Jawa Barat, Selasa.

Menurut Rini, masih minimnya jumlah wirausaha Indonesia tersebut cukup memprihatinkan karena dibanding dengan jumlah pebisnis di negara tetangga yang sudah mencapai 5-7 persen dari jumlah penduduk.

Dalam kunjungan kerja itu, Rini didampingi Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi BUMN Gatot Trihargo, Dirut Bank BNI Ahmad Baiquni dan Direktur Direktur Bisnis Kelembagaan BRI Muhammad Irfan, dan Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani Parman Nataatmadja.

Rini berturut-turut mengunjungi Pondok Wirausaha Dwina Assalam SQF, milik Slamet Wuryadi, yang memiliki usaha peternakan burung puyuh nasabah Bank BRI.

Selanjutnya menemui Kelompok Usaha Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) di Desa Langansari, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, program yang merupakan layanan pembiayaan dari Permodalan Nasional Madani membantu membantu membiayai ibu-ibu rumah tangga dalam berwirausaha secara berkelompok untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga.

Selain itu juga meninjau nasabah UKM Bank BNI di kawasan Salabinta yang bergerak dalam bidang usaha budi daya bunga potong bambu hoki.

Menurut Rini, BUMN siap membantu pemerintah mendorong perekonomian nasional melalui program yang dimiliki ikut berperan dalam mendorong terciptanya wirausaha.

Ia menjelaskan bersama dengan tim Bank BUMN sudah berbicara dengan Presiden Joko Widodo melaporkan bahwa penyaluran KUR mencapai hasil yang memuaskan.

"Sudah saatnya BUMN mampu menelurkan hal-hal yang baru bagi dunia usaha. UKM dibantu sehingga terjadi perpindahan segmen dari yang kecil menjadi usaha menengah selanjutnya menjadi usaha besar," tegas Rini.

Dengan begitu tambahnya, tercipta wirausaha Indonesia yang memiliki daya saing tidak saja tingkat nasional tetapi mampu bersaing di level internasional.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
RI-Tiongkok targetkan komitmen investasi 30 miliar dolar

RI-Tiongkok targetkan komitmen investasi 30 miliar dolar

Pewarta: 
RI-Tiongkok targetkan komitmen investasi 30 miliar dolar
Wapres Jusuf Kalla (ANTARA FOTO/R. Rekotomo)

Hainan, Tiongkok (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia dan Tiongkok menargetkan komitmen investasi Tiongkok di Indonesia untuk tahun 2016 sebesar 30 miliar dolar AS.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan hal itu saat mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Kota Sanyang, Provinsi Hainan, Tiongkok, Rabu untuk bertemu dengan sejumlah investor Tiongkok.

"Nilai komitmen investasi dari Tiongkok ke Indonesia sebesar 30 miliar dolar AS pada 2016 ini. Dan sampai Februari kemarin sudah ada 10 persen ijin prinsip," kata Franky.
Untuk mendorong realisasi investasi dari negeri tirai bambu tersebut, Pemerintah Indonesia pun merencanakan untuk membuka kantor BKPM perwakilan di Tiongkok.

Hal itu dilakukan untuk mempermudah para investor Tiongkok untuk mendapatkan informasi mengenai proses investasi di Indonesia.

"Juni akan ada kantor perwakilan kami (BKPM) di sini, dengan adanya kantor perwakilan itu maka iklan, promosi Indonesia menjadi lebih mudah. Jadi, kantor di Tiongkok itu akan menjadi kantor perwakilan BKPM yang ke-sembilan," jelasnya.
Total realisasi penanaman modal asing, kecuali sektor hulu migas dan keuangan, dari Tiongkok ke Indonesia selama 2010 hingga 2015 mencapai 2,1 miliar dolar AS.

Berdasarkan data BKPM, Tiongkok berada di urutan ke-11 negara asing yang merealisasikan penanaman modalnya ke Indonesia.

Untuk 2016, Pemerintah Indonesia dan Tiongkok berkomitmen untuk memperoleh ijin prinsip investasi sebesar 30 miliar dolar AS.

Tiga negara asing yang terbanyak merealisasikan penanaman modalnya di Indonesia adalah Singapura (31 miliar dolar AS), Jepang (14,9 miliar dolar AS) dan Amerika (8,2 miliar dolar AS).
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
DPR targetkan revisi KUHP selesai Juli-Agustus

DPR targetkan revisi KUHP selesai Juli-Agustus

Pewarta: 
DPR targetkan revisi KUHP selesai Juli-Agustus
Ilustrasi--Pakar hukum pidana Andi Hamzah (kiri) dan Yenti Ganarsih (kanan) menyampaikan pandangannya saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/9). (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Jakarta (ANTARA News) - Komisi III DPR menargetkan dapat menyelesaikan revisi buku  undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku pertama pada Juli atau Agustus.
"Buku pertama ini mengatur soal ketentuan hukum umum. Diharapkan, pembahasannya sudah selesai pada Juli atau Agustus," kata anggota Komisi III DPR Nasir Jamil dalam diskusi tentang rancangan undang-undang KUHP di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.
Jika pembahasan buku pertama telah selesai, Nasir menjelaskan, maka Komisi III DPR akan langsung membahas buku kedua yang berisi ketentuan delik hukum.

Nasir berharap tidak ada kegaduhan politik dan masalah di parlemen yang bisa menghambat pembahasan buku pertama dan buku kedua revisi undang-undang tentang KUHP.

"Jika proses revisi UU KUHP berjalan lancar, maka ini adalah karya dari pembaruan sistem hukum di Indonesia," katanya.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Enny Nurbaningsih mengatakan pada pembahasan revisi II KUHP, pemerintah tidak dalam posisi tergesa-gesa.

Dia mengatakan proses revisi undang-undang tentang KUHP sudah berjalan cukup panjang dan panitia kerja rancangan undang-undang KUHP pemerintah sudah berdiskusi dengan para pakar hukum pidana serta mencatat masukan mereka.

"Pemerintah akan mengundang sekali lagi, para pakar hukum pidana, agar hasilnya dapat dicermati lagi," katanya.

Dalam pembahasan rancangan undang-undang KUHP, dia menjelaskan, pemerintah bersama para pakar dan lembaga terkait seperti kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mengompilasi 220 undang-undang yang terkait dengan KUHP.

"Dalam pembahasan tersebut terjadi perdebatan-perdebatan. Ini yang kita harapkan, agar diperoleh hasil maksimal. Jangan sampai setelah RUU disetujui jadi UU baru terjadi perdebatan," katanya.

Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Presiden targetkan logistik ASEAN pindah ke Indonesia

Presiden targetkan logistik ASEAN pindah ke Indonesia

Pewarta: 
Presiden targetkan logistik ASEAN pindah ke Indonesia
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/OIC-ES2016/Widodo S. Jusuf.)

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menargetkan pusat logistik ASEAN pindah ke Indonesia setelah peresmian Pusat Logistik Berikat di Tanah Air.
"Semua. Iya dong. Semua pindah ke sini karena konsumsi di sini, produksi di sini, 45 persen konsumsi di sini PDB ada di Indonesia," kata Presiden Jokowi setelah meresmikan beroperasinya Pusat Logistik Berikat (PLB) di kawasan industri Cipta Krida Bahari, Cakung, Jakarta Utara, Kamis.

Ia berharap logistik-logistik yang semula harus diambil di negara-negara lain atau negara tetangga ASEAN, berpindah ke Indonesia pasca--PLB diresmikan.

Menurut dia, fasilitas dan insentif yang disiapkan bagi PLB diupayakan sangat bagus dan menarik.

"Dulu ada gudang berikat (ibaratnya) dulu hanya warung sekarang berubah menjadi pusat logistik berikat, menjadi supermarket semuanya ada sehingga nantinya biaya logistik akan jatuh lebih murah," katanya.
Presiden menegaskan jika selama ini negara lain bisa memerankan fungsi pusat logistik maka Indonesia harus bisa.

"Saya sampaikan kalau negara lain bisa seperti itu kita juga harus bisa. Kita dalam persaingan, era kompetisi, kalau kita tidak murah ya kalah. Biaya logistik kita 24-27 persen masih tinggi sekali," katanya.

PLB merupakan gudang multifungsi yang atas pemasukan barang impor belum dipungut bea masuk dan pajak impor.

Selain itu atas pemasukan barang impor ke PLB juga belum diberlakukan ketentuan pembatasan impor dan semua kegiatan yang dapat dilakukan di gudang di luar negeri juga dapat dilakukan di PLB termasuk pemeriksaan surveyor.

Dengan adanya PLB diharapkan biaya logistik nasional akan turun, dwelling timedi pelabuhan semakin cepat serta dapat menarik investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Back To Top