-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
MPR tegaskan akan lakukan amandemen terbatas UUD

MPR tegaskan akan lakukan amandemen terbatas UUD

MPR tegaskan akan lakukan amandemen terbatas UUD
Ketua MPR Zulkifli Hasan (tengah) didampingi Wakil Ketua MPR Oesman Sapta (kanan) saat bertemu Duta Besar Amerika Serikat AS) untuk Indonesia, Robert Blake, di Jakarta, Jumat (1/7). (Foto: MPR RI)
 Dalam sosialisasi ini dijelaskan bahwa tindakan radikalisme dan terror tidak dibenarkan."
Jakarta (ANTARA News) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan akan melakukan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam Rapat Paripurna MPR yang digelar September 2017.

"Perkembangan demokrasi di Indonesia semakin matang meski demikian dalam bertatanegara dan berbangsa perlu kaidah yang mengatur. Untuk itu MPR dalam waktu dekat akan mengadakan amandemen terbatas," ujarnya saat menerima Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Robert Blake, di Jakarta, Jumat.
Dalam keterangan tertulis MPR, Zulkifli mengemukakan, melalui amandemen terbatas UUD, maka nantinya akan disepakati perlunya haluan negara yang bersifat komprehensif, yakni berisi pembangunan jangka panjang dalam bidang sosial budaya, politik, pertahanan, Pancasila, serta bidang lainnya.

Selain itu, ia menyatakan, amandemen itu juga akan membahas penguatan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang selama ini sebatas memberikan rekomendasi.
Kepada Duta Besar AS, Zulkifli berkisah bahwa kesenjangan sosial menjadi ancaman terbesar bangsa Indonesia saat ini, dan memunculkan rasa pesimistis seakan-akan tak adanya harapan di masyarakat.
"Kelompok itulah yang bisa ditarik ke kanan atau ke kiri," tuturnya.
MPR,dikemukakannya, berperan menjaga konstitusi dan mensosialisasikan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Sosialisasi itu diberikan kepada setiap elemen bangsa. Dalam sosialisasi ini dijelaskan bahwa tindakan radikalisme dan terror tidak dibenarkan," demikian Zulkifli Hasan, yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN).
Penerjemah: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Jaksa Agung tegaskan Samadikun ditahan di LP Salemba

Jaksa Agung tegaskan Samadikun ditahan di LP Salemba

Pewarta: 
Jaksa Agung tegaskan Samadikun ditahan di LP Salemba
Jaksa Agung HM Prasetyo (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Jakarta (ANTARA News) - Jaksa Agung RI HM Prasetyo menyebutkan buron Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono yang ditangkap di China, akan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Salemba, Jakarta Pusat.

"Akan ditahan di LP Salemba," katanya di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Kamis malam.

Sebelumnya, kata dia, Samadikun Hartono setelah mendarat di Bandara Halim Perdanakusumah akan dibawa ke kejaksaan untuk proses verifikasi yang selanjutnya dibawa ke lembaga pemasyarakatan untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya.

Ia menegaskan kerugian negara akibat mengemplang dana BLBI oleh Samadikun Hartono tetap dengan jumlah Rp169 miliar sesuai dengan putusan Mahkamah Agung.

"Tetap Rp169 miliar kerugiannya," katanya guna menanggapi adanya pernyataan bahwa kerugian negara dari Samadikun Hartono itu sebesar Rp11,9 miliar.

Sementara itu, sampai berita ini diturunkan sejumlah wartawan masih memenuhi Execurive Lounge untuk menunggu kedatangan Samadikun Hartono dari China.

Dari informasi yang diperoleh, kedatangan ke bandara diperkirakan pada pukul 21.30 WIB. 

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Menko Darmin tegaskan perekonomian Indonesia makin cepat

Menko Darmin tegaskan perekonomian Indonesia makin cepat

Menko Darmin tegaskan perekonomian Indonesia makin cepat
Menko Perekonomian Darmin Nasution (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

"Indonesia cenderung keluar dari tendensi perekonomian dunia. Mereka boleh melambat, tapi dalam dua kuartal terakhir, kita makin cepat sendiri," katanya di Jakarta, Kamis.
Darmin menjelaskan perekonomian global pada 2016 sedang menuju perlambatan, namun pemerintah berupaya untuk menjaga konsumsi masyarakat dan mendorong investasi agar perekonomian nasional tetap stabil.
Ia bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2016 bisa lebih baik dari triwulan sebelumnya, atau pada kisaran 5,1 persen-5,2 persen, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur sejak awal tahun.

"Secara umum, semestinya lebih baik dari kuartal lalu. Mungkin tidak sebagus yang dibayangkan, tapi perkembangan investasi dan pembangunan infrastruktur bisa mendukung ekonomi lebih baik," katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi dalam dua triwulan terakhir cenderung meningkat, yaitu pada triwulan III dan triwulan IV-2015 masing-masing sebesar 4,73 persen dan 5,04 persen.

Meskipun belum tumbuh sesuai potensinya, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada 2015 tercatat 4,79 persen masih lebih baik dari rata-rata pertumbuhan ekonomi di negara maju dan berkembang.

Dalam RAPBN-Perubahan 2016, pemerintah memasang asumsi ekonomi makro untuk pertumbuhan ekonomi pada 5,3 persen yang didukung oleh perbaikan konsumsi rumah tangga dan kinerja sektor investasi.

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia hanya akan mencapai 3,2 persen pada 2016 atau turun 0,2 persen dari prediksi Januari 2016, sebesar 3,4 persen. 


Ketua Ekonom IMF Maurice Obstfeld mengatakan dalam konferensi pers tentang Perkiraan Ekonomi Dunia (WEO) di Washington, Amerika Serikat, bahwa penurunan prediksi itu merefleksikan kelesuan ekonomi di berbagai kelompok negara.
Obstfeld mengatakan tren perlambatan tersebut terjadi sejak tahun lalu, yakni penjualan tiba-tiba aset berisiko, peningkatan kekhawatiran pasar, penurunan tajam harga minyak dan komoditas lainnya.
IMF memprediksi negara ekonomi maju, seperti Amerika Serikat tumbuh sebesar 2,4 persen, kawasan Euro (Jerman, Prancis, Italia, Spanyol) 1,5 persen, Jepang 0,5 persen, dan negara maju lainnya di luar G7 sebesar 2,1 persen.

Untuk kelompok negara ekonomi berkembang di wilayah Asia, IMF memprediksi Tiongkok tumbuh mencapai 6,5 persen, India 7,5 persen dan ASEAN plus 5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand) 4,8 persen.

Untuk itu, IMF mengusulkan tiga kebijakan utama untuk mengatasi kelesuan dan menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah kelesuan global, yakni melalui pendekatan moneter, kebijakan fiskal dan perbaikan struktur ekonomi.

Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Darmin tegaskan program sinergi bisa atasi masalah kemiskinan

Darmin tegaskan program sinergi bisa atasi masalah kemiskinan

Darmin tegaskan program sinergi bisa atasi masalah kemiskinan
Menko Perekonomian, Darmin Nasution (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
 Persoalan kemiskinan tidak bisa diselesaikan oleh satu per satu kementerian. Ini harus dikerjakan bersama-sama, dengan keroyokan yang terorganisir dan cerdas, karena dampaknya akan jauh lebih optimal,"

Brebes, Jawa Tengah (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan program sinergi aksi untuk ekonomi rakyat bisa bermanfaat untuk mengatasi masalah kemiskinan dan persoalan kesenjangan ekonomi yang dialami para petani maupun nelayan.

"Persoalan kemiskinan tidak bisa diselesaikan oleh satu per satu kementerian. Ini harus dikerjakan bersama-sama, dengan keroyokan yang terorganisir dan cerdas, karena dampaknya akan jauh lebih optimal," kata Darmin di Brebes, Jateng, Senin.
Darmin menjelaskan Indonesia merupakan negara kaya sumber daya alam dari pertanian, perikanan maupun pertambangan, namun para petani maupun nelayan yang telah bekerja keras, masih belum sepenuhnya sejahtera dan berada pada garis kemiskinan.

"Pada dasarnya, petani atau nelayan di Indonesia dalam kesehariannya telah bekerja keras. Namun, hingga saat ini, mayoritas dari mereka belum hidup sejahtera. Tingkat kesejahteraannya masih jauh bila dibandingkan dengan tenaga kerja pada sektor lainnya," kata Darmin.

Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2015 mencatat adanya 11,16 persen penduduk miskin di Indonesia dengan jumlah sekitar 28,5 juta jiwa. Penduduk miskin di pedesaan juga tujuh persen lebih tinggi dibanding perkotaan.

Kebanyakan masyarakat miskin berprofesi sebagai petani atau nelayan, yang memiliki keterbatasan daya beli serta aset khususnya lahan, kualitas sumber daya manusia rendah, dan terbatasnya akses kepada sumber daya produksi seperti benih, alat mesin pertanian serta modal usaha.

Selain itu, kesenjangan ekonomi juga melebar antara wilayah desa maupun kota dan Gini Ratio mengalami kenaikan sejak tahun 1996, yaitu 0,36 hingga mencapai 0,41 di tahun 2014.

Untuk itu, kata Darmin, program sinergi yang diluncurkan untuk mendorong kesejahteraan petani dan nelayan ini diharapkan bisa mengatasi berbagai masalah terkait pembuatan sertifikat tanah, penyediaan modal usaha, pengadaan benih, pupuk maupun alat produksi, serta distribusi pasca panen.

"Ini bukan program yang dirancang seperti biasanya, karena kegiatannya sudah ada di kementerian terkait dan sekarang kita satukan keatas. Kita percaya dengan upaya ini, berhasil atau sedikit berhasil, akan membentuk model atau contoh untuk memecahkan masalah kemiskinan dan kesenjangan," katanya. 

Dengan demikian, menurut Darmin, para petani maupun nelayan nantinya bisa memiliki posisi tawar yang kuat terhadap harga jual produknya, berani menghadapi pedagang perantara serta tidak memiliki kekhawatiran produk komoditasnya menjadi busuk dan tidak sampai ke konsumen.

Program sinergi aksi untuk ekonomi rakyat yang baru diluncurkan Presiden Joko Widodo ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup pelaku usaha di pedesaan, dengan cara memberikan kesempatan bekerja yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan.

Brebes terpilih menjadi tempat percontohan program ini karena merupakan sentra komoditas bawang merah di Indonesia yang berkontribusi kepada laju inflasi nasional, namun kesejahteraan petaninya relatif rendah karena sebagian keuntungan dinikmati oleh pedagang perantara.

Program yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini diselenggarakan melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kominfo, Kementerian Perdagangan dan Kementerian UKMK.

Selain itu, ada Kementerian BUMN, Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Kementerian KKP, Kementerian PUPR, BI, OJK, Pemda Provinsi Jawa Tengah, Pemda Kabupaten Brebes, BUMN-BUMN, Lembaga Keuangan Swasta dan pengembang aplikasi, serta pemangku kepentingan lainnya. 

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Menkes tegaskan iuran JKN kelas III tidak dinaikkan

Menkes tegaskan iuran JKN kelas III tidak dinaikkan

Menkes tegaskan iuran JKN kelas III tidak dinaikkan
Menkes Menteri Kesehatan Nila Moeloek. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari) ()
 Pada Pasal 16 untuk (peserta) kelas tiga yang tertulis naik Rp30.000 tidak dinaikkan, tetapi tetap yang Rp25.500. Ini akan dievaluasi kembali apa nantinya ada perubahan atau tetap,"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan iuran bulanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk kelas III (tiga) tidak ada kenaikan, yakni tetap pada besaran semula Rp25.500.

"Pada Pasal 16 untuk (peserta) kelas tiga yang tertulis naik Rp30.000 tidak dinaikkan, tetapi tetap yang Rp25.500. Ini akan dievaluasi kembali apa nantinya ada perubahan atau tetap," kata Menteri Nila pada konferensi pers Rakerkesnas 2016 di Jakarta, Kamis.

Nila menegaskan kenaikan iuran JKN oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mulai diterapkan 1 April mendatang hanya berlaku pada Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas I dari Rp59.500 menjadi Rp 80.000 dan kelas II dari Rp42.500 menjadi Rp51.000.

Menurutnya, kenaikan iuran pada PBPU tidak akan merugikan masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) karena sistem subsidi ini yang menjadikan masyarakat tergolong mampu dapat membantu masyarakat tidak mampu.

"Anggap lah saya peserta mandiri ingin di kelas I. Kalau dinaikkan Rp80.000 kemudian saya tidak mampu bisa minta turun ke kelas II atau dari kelas II ke kelas III. Sekarang (biaya) kelas III ini sudah ditetapkan seperti dulu," kata Nila.

Selain PBPU atau peserta mandiri, iuran PBI yang dibiayai pemerintan juga mengalami kenaikan menjadi Rp23.000 dari Rp19.225 orang per bulan dengan penambahan jumlah peserta dari 86,4 juta jiwa menjadi 92,4 juta jiwa.

Nila mengatakan kebijakan baru ini sudah dibicarakan dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Dirut BPJS Fachmi Idris untuk menunggu keputusan akhir dari Presiden Joko Widodo.

Kementerian Kesehatan mengimbau agar masyarakat terlebih dahulu mengunjungi puskesmas dan klinik terdekat sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama sebelum menuju rumah sakit sebagai rujukan.

"Kalau sakit gigi atau sakit sedikit harusnya cukup di puskesmas, tidak perlu ke rumah sakit agar antrian di rumah sakit berkurang. Puskesmas ini sebagai upaya promotif preventif, sementara rumah sakit upaya kuratif," ujar Nila.

Kemenkes mencatat sudah ada 164 juta jiwa ikut kepesertaan BPJS sejak 2014.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Back To Top