Revisi Rizal Terhadap Proyek Listrik 35 Ribu Mega Watt Dinilai Realistis
07:10 WIB
Republika/Tahta Aidilla
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Energi Marwan Batubara menilai revisi proyek pembangunan listrik 35.000 Mega Watt menjadi 16.167 MW sangat realistis. Sebagaimana di ungkapkan Mentri Koordinator
Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang menyebut jika program 3500 MW
dipaksakan dan ditambah dengan pembangunan pembangkit listrik yang
sedang berlangsung yakni 7000 MW maka akan ada ketersediaan kapasitas
pembangkit listrik hingga 2019 sebesar 95.586 MW.
Padahal kebutuhan beban puncak hanya 74.525 MW. "Enam belas ribu mega watt itu memang lebih realistis dari pada 35 ribu. Ini waktunya pendek. Tapi soal kebutuhan mungkin bisa sesuai bisa juga tidak." kata Marwan saat dihubungi Republika, Senin (7/9) sore.
Sementara itu menyikapi rencana pemerintah yang juga akan melakukan desentralisasi listrik skala kecil di daerah, kata Marwan akan sulit tercapai. Menurutnya dengan kapasitas sumber daya manusia yang minim, daerah belum mampu untuk mengelola. Marwan juga mengatakjan meski terobosan untuk mengutamakan energi terbarukan seperrti gheotermal dan panas bumi untuk pembangkit listrik kedepannya, namun kata dia pemerintah harus bisa bekerja sama dengan baik. Terlebih terlait aturan-aturan di kementrian masing-masing.
"Koordinasi ESDM, Lingkungan Hidup Kehutanan, silahlkan koordinasikan masalah perizinan, mana yang boleh dan tidaknya," tuturnya.
Reporter : C03
Redaktur : Icshan Emrald Alamsyah
Padahal kebutuhan beban puncak hanya 74.525 MW. "Enam belas ribu mega watt itu memang lebih realistis dari pada 35 ribu. Ini waktunya pendek. Tapi soal kebutuhan mungkin bisa sesuai bisa juga tidak." kata Marwan saat dihubungi Republika, Senin (7/9) sore.
Sementara itu menyikapi rencana pemerintah yang juga akan melakukan desentralisasi listrik skala kecil di daerah, kata Marwan akan sulit tercapai. Menurutnya dengan kapasitas sumber daya manusia yang minim, daerah belum mampu untuk mengelola. Marwan juga mengatakjan meski terobosan untuk mengutamakan energi terbarukan seperrti gheotermal dan panas bumi untuk pembangkit listrik kedepannya, namun kata dia pemerintah harus bisa bekerja sama dengan baik. Terlebih terlait aturan-aturan di kementrian masing-masing.
"Koordinasi ESDM, Lingkungan Hidup Kehutanan, silahlkan koordinasikan masalah perizinan, mana yang boleh dan tidaknya," tuturnya.
Reporter : C03
Redaktur : Icshan Emrald Alamsyah
