-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Tunggu
Pemerintah tunggu informasi intelejen Filipina terkait penyanderaan

Pemerintah tunggu informasi intelejen Filipina terkait penyanderaan

Pewarta: 
Pemerintah tunggu informasi intelejen Filipina terkait penyanderaan
Menkopolhukam, Luhut Pandjaitan (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia sedang menunggu informasi dari intelejen Filipina mengenai penyanderaan anak buah kapal Indonesia oleh kelompok bersenjata di Filipina. 

"Kita dengar ada penyanderaan, tetapi kita perlu verifikasi, intelejen Filipina sampai Rabu (22/6) sore kemarin juga masih ragu," kata Menteri Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Jumat. 

Terkait dengan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bahwa tidak ada penyanderaan di Filipana, menurut Luhut, hal itu bukan kesalahanj Panglima TNI, karena kabar pada saat itu masih simpang siur.

Pada hari yang sama, di tempat yang terpisah, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengecam aksi penyanderaan terhadap anak buah kapal asal Indonesia oleh kelompok bersenjata yang kembali terjadi di Filipina Selatan pada 20 Juni 2016.

"Pemerintah Indonesia mengecam keras terulangnya penyanderaan terhadap (ABK) WNI oleh kelompok bersejata di Filipina Selatan. Kejadian yang ketiga kalinya ini sangat tidak dapat ditoleransi," kata Menlu Retno di Kementerian Luar Negeri.

Ia mengatakan bahwa pada 23 Juni 2016, pihaknya mendapat konfirmasi telah terjadi penyanderaan terhadap tujuh ABK WNI dari Kapal Tugboat Charles 001 dan Kapal Tongkang Robby 152.

Retno juga menyebutkan bahwa penyanderaan terhadap tujuh ABK Indonesia itu terjadi di Laut Sulu dalam dua tahap, yaitu pada 20 Juni sekitar pukul 11.30 waktu setempat dan sekitar 12.45 waktu setempat oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda.

"Pada saat terjadi penyanderaan kapal membawa 13 orang ABK, tujuh ABK disandera dan enam lainnya dibebaskan. Saat ini keenam ABK yang dibebaskan dalam perjalanan membawa kapal Tugboat Charles 001 dan Tongkang Robby 152 ke Samarinda," kata dia.

Terkait dengan hal itu, kata Retno, Pemerintah Indonesia meminta kepada Pemerintah Filipina untuk memastikan keamanan di wilayah perairan Filipina Selatan sehingga tidak mengganggu kegiatan ekonomi kawasan sekitar.

"Dalam kaitan ini Pemerintah Indonesia siap untuk memberikan kerja samanya," ujar dia.

Menlu Retno mengatakan Pemerintah Indonesia akan melakukan semua cara yang memungkinkan untuk membebaskan para sandera ABK tersebut.

Selain itu, katanya, Pemerintah Indonesia akan melakukan rapat koordinasi di kantor Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan dengan melibatkan semua pihak terkait untuk mengambil langkah secara cepat, terukur, dan aman dalam upaya pembebasan ketujuh sandera ABK.

"Keselamatan ketujuh ABK WNI merupakan prioritas," kata dia.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
"Revitalisasi KA lintas Jakarta-Surabaya tunggu Presiden"

"Revitalisasi KA lintas Jakarta-Surabaya tunggu Presiden"

Pewarta: 
Jalur kereta api (ANTARA FOTO)
 Tunggu Presiden pulang, Pak Menteri belum bilang apa-apa soal ini," 
Jakarta (ANTARA News) - Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono menyatakan bahwa revitalisasi kereta api llintas Utara Jawa yang menghubungkan Jakarta-Surabaya masih menunggu arahan Presiden Joko Widodo.

"Tunggu Presiden pulang, Pak Menteri belum bilang apa-apa soal ini," kata Prasetyo usai pengukuhan tenaga penguji perkeretaapian di Kemenhub, Jakarta, Kamis.
Prasetyo mengatakan apabila Jepang jadi memberikan pembiayaan untuk merevitaliasi lintas tersebut, diharapkan dapat segera berjalan.

Namun, dia mengaku hal itu bukan merupakan prioritas dalam rencana strategis (Renstra) 2015-2019 pembangunan kereta api.

"Prioritas pemerintah itu tidak di Jawa, harus ke Timur, kemudian pinggiran-pinggirannya. Makanya, kita mau Trans Sumatera dan Trans Sulawesi dulu selesai secepat mungkin," katanya. 

Presiden Joko Widodo tengah menghadiri pertemuan kenegaraan dalam "Group of Seven" (G7) di Jepang pada hari ini (26/5).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan salah satu yang dibahas dengan Jepang adalah soal pembiayaan Pelabuhan Patimban, yakni pengganti Pelabuhan Cilamaya, namun belum dipastikan membahas soal revitalisasi lintas Jakarta-Surabaya.

Ditemui terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Hemi Pamurahardjo juga belum bisa memastikan bahwa dokumen-dokumen revitalisasi lintas Jakarta-Surabaya turut dibawa dan dibahas dalam pertemuan kenegaraan tersebut. 

"Saya belum pegang datanya, mungkin saja," katanya.

Jepang sebelumnya telah menyatakan minatnya untuk merevitalisasi kereta Lintas Utara Jawa dengan meningkatkan kecepatannya dari 80 kilometer per jam menjadi 150 kilometer per jam.

Dirtjen Perkeretaapian Kemenhub sebelumnya menyatakan bahwa Jepang sudah berminat terkait revitalisasi lintas Utara Jawa tersebut.

Awalnya, Jepang ditawarkan untuk pembiayaan Trans Sumatera dan Sulawesi, namun Negara Sakura tersebut lebih memilih untuk meningkatkan kecepatan laju kereta lintas Utara Jawa karena dinilai bisa menonjolkan unsur kecanggihan teknologi yang dimiliki. 

Apabila kecepatan kereta lintas tersebut meningkat menjadi 150 kilometer per jam, maka Jakarta-Surabaya bisa ditempuh hanya dalam waktu lima jam. 
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Menteri ESDM: pencabutan subsidi listrik tunggu keputusan presiden

Menteri ESDM: pencabutan subsidi listrik tunggu keputusan presiden

Pewarta: 
Menteri ESDM: pencabutan subsidi listrik tunggu keputusan presiden
Petugas PLN sedang mengecek kilo meter listrik di Tanon, Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (29/10/2013). (ANTARA FOTO/Sahlan Kurniawan)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan pencabutan subsidi listrik tinggal menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo.

"Kami sudah melakukan verifikasi sesuai dengan hasil rapat terbatas terakhir yang membahas tentang listrik. Laporan sudah kami berikan dan tinggal menunggu keputusan dari Presiden," kata Sudirman di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

Sudirman melanjutkan dari hasil verifikasi, ada sekitar 18 juta pelanggan yang tidak layak menerima subsidi listrik dari 22 juta penerima subsidi.
Adapun data tersebut didapatkan dari data PT. PLN dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNPPK) yang dilaporkan ke Kementerian ESDM dari total 22 juta pelanggan penerima subsidi yang berhak menerima hanya sekitar 4,1 juta pelanggan.

Menteri ESDM juga menyatakan tidak dapat memastikan kapan kebijakan pencabutan subsidi listrik dapat diberlakukan. Padahal, sebelumnya beredar kabar rencana pencabutan subsidi untuk pelanggan listrik golongan 900 volt ampere (VA) akan mulai dilakukan pada Juli 2016.

"Pencabutan subsidi listrik akan tergantung situasi, bisa saja dilakukan dengan segera atau bisa pula ditunda," tutur Sudirman.

Berdasarkan hasil verifikasi, beberapa daerah di Indonesia juga menemukan masih banyak masyarakat mampu yang menikmati listrik bersubsidi.
Di Provinsi Aceh, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyatakan subsidi listrik untuk 107.550 pelanggan akan dicabut karena tidak tergolong warga miskin.

Sementara di Provinsi Jawa Timur tercatat ada 497.000 pelanggan salah sasaran yang menggunakan listrik bersubsidi.
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Soal dukung Ahok, Srikandi Hanura tunggu deklarasi partai

Soal dukung Ahok, Srikandi Hanura tunggu deklarasi partai

Soal dukung Ahok, Srikandi Hanura tunggu deklarasi partai
Ketua Umum Srikandi Hanura Miryam S. Haryani (kiri) pada foto 2013 (FOTO ANTARA/Dhoni Setiawan)
Jakarta (ANTARA News) - Organisasi sayap Partai Hanura, Srikandi Hanura, menyatakan masih menunggu deklarasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura sebelum mendukung calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Srikandi Hanura menunggu deklarasi dari partai lebih dulu sebelum bergerak," ujar Ketua Umum Srikandi Hanura Miryam S Haryani saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.
Miryam mengatakan deklarasi dukungan DPP Partai Hanura terhadap Ahok akan dilakukan dalam waktu dekat. 

Terkait kabar yang beredar bahwa deklarasi akan dilakukan Kamis (24/3), Miryam menilai hal tersebut sangat baik.

"Deklarasi ini lebih cepat lebih baik. Pak Wiranto pasti hadir juga dalam deklarasi seperti ini," ujar dia. 

Srikandi Hanura telah menyatakan mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk kembali memimpin Provinsi DKI Jakarta.

Srikandi Hanura juga menerapkan sanksi bagi kadernya yang tidak patuh terhadap keputusan organisasi. 

Menurut Miryam, DPP dan DPD Srikandi Hanura DKI siap memanaskan mesin organisasi sampai tingkat rukun tetangga dan rukun warga di seluruh DKI Jakarta demi memuluskan jalan Ahok kembali memimpin Jakarta.

Dia mengatakan anggota Srikandi Hanura DKI Jakarta berjumlah 28.133 anggota.
Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © ANTARA 2016

Menpora tunggu arahan Presiden soal PSSI

Menpora tunggu arahan Presiden soal PSSI

Pewarta: 
Menpora tunggu arahan Presiden soal PSSI
Menpora Imam Nahrawi (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
 Saat ini saya belum dengar langsung. Informasi dari presiden juga belum kami terima,"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengaku saat ini menunggu arahan Presiden Joko Widodo setelah orang nomor satu di Indonesia itu bertemu dengan Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar.

 "Saat ini saya belum dengar langsung. Informasi dari presiden juga belum kami terima," kata Menpora Imam Nahrawi usai melakukan kunjungan ke Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Menurut dia, dengan belum mendapatkan arahan dari istana, pihaknya belum bisa memberikan keterangan dengan detail. Pada prinsipnya, pihak Kemenpora akan segera menyelesaikan permasalahan persepakbolaan nasional.

Saat ini, kata dia, pihaknya baru menyusun poin-poin yang akan dibicarakan dengan FIFA. Induk organisasi sepak bola dunia itu sebelumnya mengirimkan surat balasan yang diantaranya berisi permitaan poin-poin yang nantinya akan dibicarakankan.

"Kami sudah siapkan poin-pon itu diantaranya masalah infrastruktur hingga rencana liga. Sebenarnya poin-poin itu sudah pernah kami laporkan," kata pria yang akrab dipanggil Cak Imam itu.

Kemenpora, dalam suratnya ke FIFA yang dikirimkan beberapa waktu yang lalu menyertakan jika pemerintah Indonesia akan mengirimkan delegasi ke markas induk organisasi sepak bola dunia itu guna membahas tindak lanjut penyelesaian permasalahan sepak bola nasional. Hanya saja siapa dan waktunya belum ditetapkan.

Sebelumnya Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara tanpa didampingi oleh Menpora Imam Nahrawi seperti pertemuan sebelumnya.

Dalam pertemuan tersebut, pria yang juga Ketua Umum DPP Pebabri ini mengaju mencurahkan isi hari atau curhat terkait dengan kondisi persepakbolaan nasional yang selama ini terbelunggu dengan pembekuan dari Kemenpora hingga sanksi dari FIFA.

"Saya mohon bisa secepatnya selesai karena selama kita terus kena sanksi FIFA kita sangat terpuruk dan terkucil dengan dunia luar yang berkaitan dengan sepak bola," katanya.

Pada pertemuan tersebut, Agum mengaku Presiden telah memberikan petunjuk kepada Menpora Imam Nahrawi terkait dengan penyelesaian masalah persepakbolaan nasional. Informasi yang diperoleh, pencabutan pembekuan PSSI oleh Menpora akan dilakukan April nanti.

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Back To Top