Perempuan Saudi untuk pertama kali berkampanye Pemilu

Perempuan Saudi untuk pertama kali berkampanye Pemilu

Terakata

11:22:00 AM

0 komentar

Raja Salman Bin Abdulaziz Al Saud meneruskan jalan reformasi politik ayahnya dengan mempercepat jadwal pemilu di mana untuk pertama kalinya perempuan dibolehkan menjadi anggota parlemen (REUTERS)

Riyadh, Arab Saudi (ANTARA News) - Kaum perempuan Saudi yang mencalonkan menjadi anggota parlemen untuk pertama kali berkampanye hari ini. Ini adalah langkah maju lainnya untuk hak-hak perempuan di negara kerajaan yang konservatif itu yang lambat berdemokrasi.

Sekitar 900 perempuan mencalonkan diri untuk Pemilu Kotamadya pada 12 Desember yang juga untuk pertama kali wanita dibolehkan berpartisipasi menggunakan hak suaranya.

"Ini adalah salah satu dari langkah pertama demi hak-hak perempuan, sebuah langkah besar untuk kami," kata Sahar Hassan Nasief, aktivis di Jeddah yang memiliki banyak teman yang mencalonkan diri.
Pemilu ini akan menjadi pemungutan suara ketiga untuk kaum pria setelah 2005 dan 2011.

Monarki absolut yang menerapkan penafsiran kaku Islam ini tidak memiliki menteri perempuan dan menjadi satu-satunya negara di dunia di mana perempuan tidak diperbolehkan mengemudikan kendaraan.

Mendiang Raja Abdullah kemudian mengenalkan Pemilu pada 2005 dan perempuan dibolehkan berpartisipasi.

Pada 2013, dia mengangkat perempuan menjadi anggota Dewan Syuro yang menjadi penasihat kabinet.

Abdullah wafat Januari silam dan digantikan Raja Salman yang memajukan jadwal Pemilu.

Data Komisi Pemilu Saudi menunjukkan sekitar 7.000 orang akan memperebutkan 284 anggota parlemen, demikian AFP.

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © ANTARA 2015

Untuk pertama kali sejak menjabat, Jokowi galak pada PBB

Untuk pertama kali sejak menjabat, Jokowi galak pada PBB

Terakata

8:33:00 AM

0 komentar

Reporter : Putri Artika R

Presiden Jokowi bertemu Sekjen PBB. ©2014 Merdeka.com/Rusman Setpres
 
"Kita mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan kita mengharapkan peran PBB lebih nyata, lebih konkret, dan riil

- Joko Widodo Tweet

Merdeka.com - Di sela-sela rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, kemarin (17/4), yang membahas persiapan Konferensi Asia Afrika, muncul pernyataan mengejutkan dari Presiden Joko Widodo. Dia tiba-tiba mengkritik tata kelola global yang kini tidak adil bagi semua negara.
Secara spesifik, kritik presidenlangsung tertuju ke Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB). Kritik ini terangkai dalam pesannya kepada tim Sekretariat Negara, Staf Presiden, dan Kementerian Luar Negeri, agar merancang naskah pidato yang menyinggung keadilan internasional di hadapan peserta KAA.
"Saya ingin pesan mengenai tatanan baru. Terutama, menurut saya, pesan mengenai keseimbangan global. Keadilan global yang kita lihat sekarang ini, United Nations tidak bisa memerankan itu," kata Jokowi.
Selama peringatan 60 tahun KAA, setidaknya Jokowi akan berpidato dua kali. Pertama adalah pada pembukaan konferensi tanggal 23 April, disusul kemudian menghadiri napak tilas di Bandung, pada 24 April.
Dalam catatan merdeka.com, ini pertama kalinya ada kritik terbuka Jokowi terhadap kinerja PBB. Sebelumnya, presiden ke-7 RI ini sebatas menyindir soal kurang maksimalnya organisasi internasional itu menyokong kemerdekaan Palestina.
Sindiran Jokowi itu disampaikan di hadapan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada KTT Asia Timur di Myanmar pada November 2014.
"Kita mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan kita mengharapkan peran PBB lebih nyata, lebih konkret, dan riil," kata presiden setelah bertemu Ki-moon.
Hubungan antara pemerintahan Jokowi dengan PBB tak terlalu mulus enam bulan terakhir. Selain isu Palestina, Ki-moon pernah mencoba mengingatkan Indonesia agar batal mengeksekusi mati terpidana mati narkoba.
Melalui juru bicaranya, Ki-moon mengaku telah menghubungi Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi soal isu Bali Nine. Dia mendesak Indonesia agar mempertimbangkan ulang keputusan menghukum mati warga asing.
" PBB menentang pelaksanaan hukuman mati dengan alasan apapun. Sekjen meminta Indonesia mempertimbangkan ulang vonis eksekusi terhadap pelaku kejahatan narkoba," kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric.
Saat ada manuver soal hukuman mati itu, Jokowi tidak berkomentar. Pernyataan keluar dari anak buahnya, semisal, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. "Ini bukan soal apa, tapi tentang perang terhadap narkoba dan orang-orang bandar di dalam lapas bisa mengatur-atur transaksi narkoba. Sampai sekarang, kebijakan kami tetap konsisten. Kami tidak akan lemah karena tekanan," ujarnya.

Utusan khusus RI di PBB, Desra Percaya, juga menyampaikan sikap pemerintah di forum khusus New York. "Hukuman mati di Indonesia tidak bertentangan dengan HAM dan hukum internasional," kata Desra.
Selama Indonesia masih menjalankan hukuman mati, kemungkinan akan terus muncul tekanan dari PBB. Lembaga antar negara itu mendesak semua anggota agar tak lagi menerapkan hukuman yang dianggap kejam.
Sudah ada 140 negara yang kini menghapus hukuman mati. Selain Indonesia, negara besar tetap mengadopsi hukuman mati adalah Amerika Serikat, Arab Saudi, dan China.

[ard]