Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyarankan agar Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri terkait kepuasan di tingkat masyarakat, terhadap kinerja menteri bersangkutan.
"Sebenarnya yang diharapkan menteri yang harus lebih baik di bidang ekonomi, itu menjadi masalah besar," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.
Dia menilai Presiden harus memiliki tim yang betul-betul kuat dan diisi orang yang terbaik di antara yang terbaik.
Politikus Partai Gerindra itu pun tidak mempermasalahkan apabila menteri yang mengurus ekonomi berlatar belakang dari partai politik.
"Kalau parpol pendukung pemerintah mampu mengurus ekonomi, apa salahnya diberi posisi," ujarnya.
Dia menekankan bahwa sosok yang diajukan itu harus yang berpengalaman, bukan yang baru belajar.
Namun dia menekankan bahwa pergantian menteri diserahkan kepada Presiden Jokowi karena itu merupakan hak prerogatif Presiden.
"Terserah Presiden mau ganti atau tidak para menterinya," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan apabila Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet, maka diharapkan harus bisa menyelesaikan masalah sehingga harus hati-hati.
"Perombakan kabinet (reshuffle) merupakan hak Presiden, namun kalau itu harus menyelesaikan masalah, jangan sampai tidak menyelesaikan masalah," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.
Dia mencontohkan mengganti menteri dari bidang ekonomi namun berdampak keguncangan perekonomian nasional bukan menyelesaikan masalah nasional.
Menurut dia, para menteri di bidang ekonomi saat ini pasti memiliki kemampuan yang baik sehingga dipilih Presiden untuk mengemban amanah tersebut.
Wakil Ketua DPR sarankan evaluasi menteri terkait kepuasan masyarakat
Wakil Ketua DPR Fadli Zon (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyarankan agar Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri terkait kepuasan di tingkat masyarakat, terhadap kinerja menteri bersangkutan.
"Sebenarnya yang diharapkan menteri yang harus lebih baik di bidang ekonomi, itu menjadi masalah besar," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.
Dia menilai Presiden harus memiliki tim yang betul-betul kuat dan diisi orang yang terbaik di antara yang terbaik.
Politikus Partai Gerindra itu pun tidak mempermasalahkan apabila menteri yang mengurus ekonomi berlatar belakang dari partai politik.
"Kalau parpol pendukung pemerintah mampu mengurus ekonomi, apa salahnya diberi posisi," ujarnya.
Dia menekankan bahwa sosok yang diajukan itu harus yang berpengalaman, bukan yang baru belajar.
Namun dia menekankan bahwa pergantian menteri diserahkan kepada Presiden Jokowi karena itu merupakan hak prerogatif Presiden.
"Terserah Presiden mau ganti atau tidak para menterinya," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan apabila Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet, maka diharapkan harus bisa menyelesaikan masalah sehingga harus hati-hati.
"Perombakan kabinet (reshuffle) merupakan hak Presiden, namun kalau itu harus menyelesaikan masalah, jangan sampai tidak menyelesaikan masalah," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.
Dia mencontohkan mengganti menteri dari bidang ekonomi namun berdampak keguncangan perekonomian nasional bukan menyelesaikan masalah nasional.
Menurut dia, para menteri di bidang ekonomi saat ini pasti memiliki kemampuan yang baik sehingga dipilih Presiden untuk mengemban amanah tersebut.
"Sebenarnya yang diharapkan menteri yang harus lebih baik di bidang ekonomi, itu menjadi masalah besar," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.
Dia menilai Presiden harus memiliki tim yang betul-betul kuat dan diisi orang yang terbaik di antara yang terbaik.
Politikus Partai Gerindra itu pun tidak mempermasalahkan apabila menteri yang mengurus ekonomi berlatar belakang dari partai politik.
"Kalau parpol pendukung pemerintah mampu mengurus ekonomi, apa salahnya diberi posisi," ujarnya.
Dia menekankan bahwa sosok yang diajukan itu harus yang berpengalaman, bukan yang baru belajar.
Namun dia menekankan bahwa pergantian menteri diserahkan kepada Presiden Jokowi karena itu merupakan hak prerogatif Presiden.
"Terserah Presiden mau ganti atau tidak para menterinya," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan apabila Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet, maka diharapkan harus bisa menyelesaikan masalah sehingga harus hati-hati.
"Perombakan kabinet (reshuffle) merupakan hak Presiden, namun kalau itu harus menyelesaikan masalah, jangan sampai tidak menyelesaikan masalah," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.
Dia mencontohkan mengganti menteri dari bidang ekonomi namun berdampak keguncangan perekonomian nasional bukan menyelesaikan masalah nasional.
Menurut dia, para menteri di bidang ekonomi saat ini pasti memiliki kemampuan yang baik sehingga dipilih Presiden untuk mengemban amanah tersebut.
(I028/I007)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
