-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Wakil Ketua MPR
Wakil Ketua MPR harap pengusaha prioritaskan perekonomian dalam negeri

Wakil Ketua MPR harap pengusaha prioritaskan perekonomian dalam negeri

Pewarta: 
Wakil Ketua MPR harap pengusaha prioritaskan perekonomian dalam negeri
Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta (MPR RI)
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta menginginkan pengusaha Indonesia memprioritaskan perekonomian dalam negeri ketimbang memikirkan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 

"Jangan memikirkan MEA sebab jumlah penduduk negara ASEAN selain Indonesia hanya sekitar 60 juta sedang jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta. Jumlah penduduk yang melimpah di Indonesia merupakan pasar yang lebih potensial dibanding MEA. Lebih baik memikirkan perekonomian dalam negeri," ujar dia saat menghadiri acara Ikatan Senior HIPMI, di Jakarta, seperti dalam keterangan tertulis MPR, Sabtu.

Oesman mengingatkan, saat krisis ekonomi menguncang Indonesia beberapa waktu lalu, para pengusaha mendukung pemerintah dan berjuang mengembalikan perekonomian Indonesia. 

"Pengusaha yang hadir adalah para pengusaha yang nasionalis. Para pengusaha bahu membahu bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa," kata dia. 

Menurut Oesman bahwa negara ini membutuhkan pengusaha. Dia berharap, para pengusaha bisa menjadi pressure grup. Selain itu, lanjut dia, persahabatan para pengusaha harus di atas segalanya. 

"Pengusaha boleh beda pendapat namun kita harus tetap bersatu," ujar Oesman.
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Wakil Ketua MPR sarankan proyek reklamasi teluk ditarik ke pusat

Wakil Ketua MPR sarankan proyek reklamasi teluk ditarik ke pusat

Pewarta: 
Wakil Ketua MPR sarankan proyek reklamasi teluk ditarik ke pusat
Wakil Ketua MPR Oesman Sapta. (ANTARA News/ Lia Wanadriani Santosa)
Bali (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR Oesman Sapta menyarankan pemerintah pusat menarik proyek reklamasi Teluk Jakarta di DKI Jakarta maupun reklamasi Teluk Benoa di Bali dari pemerintah provinsi.

"Ini sudah menjadi reklamsi nasional, jadi bukan wilayah lagi. Saran saya ditarik ke tingkat pusat. Pemerintah pusat yang bertanggung jawab menentukan iya atau tidak sehingga tidak menganggu pemerintah provinsi menjalankan programnya," katanya di Bali, Minggu.

Oesman mengatakan pemerintah harus berhati-hati dalam membuat keputusan terkait izin reklamasi serta menambahkan bahwa keputusan pemerintah mengenai masalah itu seharusnya tidak sampai merugikan pengusaha yang sudah menanamkan modal untuk mengerjakan proyek tersebut.

"Jangan cepat-cepat memutuskan. Karena begini, pemerintah bertanggung jawab tentang izin reklamasi. Apakah pemerintah yang lalu (peraturannya) tidak berlaku lagi? Kalau tidak berlaku, harus diubah, sehingga pengusaha tidak dirugikan," tutur dia. 
Beberapa pihak menyatakan menentang reklamasi Teluk Jakarta dan Teluk Benoa yang dianggap merugikan lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Wakil Ketua MPR dan Kadin sambangi Presiden

Wakil Ketua MPR dan Kadin sambangi Presiden

Pewarta: 
Wakil Ketua MPR dan Kadin sambangi Presiden
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR Oesman Sapta bersama Dewan Pimpinan dan Pengurus Pusat serta perwakilan daerah-daerah Kadin Indonesia, bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan berbagai hal.

Ketua Umum Kadin Eddy Ganefo menyampaikan hasil Musyawarah Nasional Kadin Indonesia 2015 serta visi dan misi dengan paradigma baru yang berorientasi ekonomi kerakyatan dengan melibatkan seluruh pengusaha kecil dan besar.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan beberapa hal antara lain soal deregulasi, yakni kebijakan-kebijakan mempermudah dunia usaha dan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot pemerintah, serta masalah pembangunan sumber daya manusia.

Seperti dilansir dari keterangan tertulis MPR, Sabtu, Presiden menjelaskan bahwa deregulasi harus terus menerus dibenahi karena sangat menghambat dunia usaha.

"Ada 42 ribu regulasi yang harus dipotong. Supaya kelancaran dunia usaha dan industri lebih cepat, pemerintah tengah melakukan deregulasi ke 13 berkaitan dengan bidang UMKM," katanya.

Di bidang infrastruktur, Presiden menyampaikan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, mulai dari pembangunan tol laut di Papua, infrastuktur di bidang perkeretaapian, dan berbagai infrastruktur untuk memudahkan konektifitas usaha melalui jalur laut, udara dan darat.
Di bidang Sumber Daya Manusia, Presiden mengakui memang belum sepenuhnya terjamah dengan baik. Presiden tengah mempersiapkan pembangunan SDM dengan berbagai pelatihan seperti yang dilakukan negara lain antara lain Jepang, Korea, Jerman dan berbagai negara maju lainnya. Dalam kesempatan itu, Presiden memotivasi para pengurus Kadin, untuk meningkatkan kemitraannya khususnya dengan pelaku UMKM dan memberdayakan daerah. "Kadin harus siap dengan kompetisi dan persaingan yang sehat untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan usaha," katanya.

Presiden Jokowi berpesan, para pengusaha jangan menitikberatkan pada fasilitas untuk mengembangkan usahanya.

Menyikapi apa yang dipaparkan Presiden, Eddy Ganefo menyampaikan bahwa, yang pertama, Kadin Indonesia mendukung kebijakan yang diambil Presiden sebab sangat sesuai dengan visi Kadin Indonesia.

Kedua, lanjutnya, Kadin Indonesia berupaya menciptakan satu juta pengusaha baru (Mengingat persentase pengusaha di Indonesia hanya 1,65 persen pengusaha, idealnya Indonesia harus memiliki 2 persen pengusaha).
"Untuk itulah berbagai upaya kami lakukan, seperti melakukan pembinaan-pembinaan kepada pengusaha kecil dan menengah, melakukan berbagai pelatihan seperti Goes to Campuss kepada generasi muda agar termotivasi menjadi seorang pengusaha," katanya.

Beberapa hal lagi program pemerintah yang didukung Kadin Indonesia adalah upaya pemerintah menurunkan harga daging sapi dipasaran dan program sejuta rumah. Kadin Indonesia saat ini berupaya agar harga daging sapi yang saat ini tembus Rp100 ribu di pasaran menjadi turun sekitar Rp80 ribu.
Usai pertemuan dengan Presiden, Oesman Sapta yang juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia menyampaikan bahwa Kadin merupakan asosiasi yang mampu bekerja bersama mendukung pemerintah karena sejalan dengan program membangun perekonomian bangsa.

"Matahari cuma satu. Kadin pimpinan Eddy Ganefo ini diterima Presiden dan visinya ternyata sejalan dengan visi dan misi pemerintah. Saya harap akan sejalan dan seirama," kata Oesman Sapta.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Wakil Ketua MPR: Pancasila alat perekat bangsa

Wakil Ketua MPR: Pancasila alat perekat bangsa

Pewarta: 
Wakil Ketua MPR: Pancasila alat perekat bangsa
Wakil Ketua MPR Mahyudin (Antara News / Try Reza Essra)

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan bahwa Pancasila sebagai salah satu dari unsur Empat Pilar MPR, merupakan alat perekat bangsa.

"Pancasila adalah alat perekat bangsa dan memahami sejarah dan makna simbol serta lambang negara, maka akan tumbuh penghormatan," kata Mahyudin dalam sosialisasi Empat Pilar di Pamekasan, Madura, seperti dilansir keterangan tertulis MPR, Jumat.

Namun Mahyudin menyayangkan saat ini makna Pancasila di kalangan generasi muda sudah mulai pudar yang menimbulkan banyak masalah di negeri ini.

"Dan kurangnya keteladanan dari pemimpin dan tokoh bangsa, hukum tidak berjalan secara optimal, pengaruh global cukup besar dan peredaran narkoba semakin merajalela," kata politisi Partai Golkar itu.

 Mahyudin mengungkapkan bahwa dirinya sangat bersemangat melakukan kegiatan pemahaman nilai-nilai luhur bangsa kepada mahasiswa sebagai generasi penerus.

Pemahaman kepada mahasiswa menurutnya sangat efektif, karena jika para mahasiswa ini memahami betul nilai-nilai luhur bangsa, maka mereka akan bijak jika kelak menjadi seorang pemimpin.

Mahyudin menjelaskan bahwa sosialisasi Empat Pilar harus dilakukan bersama-sama secara gotong-royong. Tidak hanya MPR, tetapi juga semua elemen masyarakat termasuk pemerintah.

Mahyudin menyampaikan, pada acara pertemuan konsultasi antar lembaga yang dilaksanakan di Istana Kepresidenan baru-baru ini, Pimpinan MPR RI sudah menyampaikan usulan ini kepada Presiden Joko Widodo.
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Wakil Ketua MPR: kemajuan Sarawak jadi penyemangat Kalbar

Wakil Ketua MPR: kemajuan Sarawak jadi penyemangat Kalbar

 | 1.697 Views
Pewarta: 
Wakil Ketua MPR: kemajuan Sarawak jadi penyemangat Kalbar
Wakil Ketua MPR Oesman Sapta saat mengadakan pertemuan dengan YB Datuk Amar Haji Awang Tengah Bin Ali Hasan, selaku Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar II, Menteri Kemudahan Awam dan Menteri Pembangunan Perindustrian Sarawak. (ANTARA News/Try Reza Essra)

Kuching (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR Oesman Sapta menilai kemajuan wilayah Sarawak, Malaysia, dapat menjadi penyemangat bagi kemajuan Provinsi Kalimantan Barat yang letaknya berdekatan.

"Kemajuan yang dicapai Sarawak menjadi semangat kami khususnya Kalimantan Barat untuk dapat maju bersama-sama," katanya dalam kunjungan kerja ke Kuching, Sarawak, Selasa.

Oesman menilai, pembangunan di wilayah bagian timur Malaysia itu berjalan berkat perencanaan yang matang, fokus dan terarah dari segala sektor.
"Ini menunjukkan bahwa, keprofesionalan pembangunan Sarawak ini sangat menarik bagi saya dan ini dapat menjadi contoh," kata dia.

Ia menekankan bahwa kemajuan wilayah tersebut juga menjadi pemicu untuk daerah-daerah di Kalimantan. "Ini merupakan suatu cambuk bagi kita semua," kata Oesman.

Oesman Sapta melakukan kunjungan kerja pada 4 hingga 6 April di Kuching, Malaysia, untuk membahas berbagai sektor antara lain infrastruktur perbatasan dan tenaga kerja Indonesia dengan menteri Malaysia terkait.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Back To Top