-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Wantimpres
Wantimpres berharap Menkeu tingkatkan penerimaan negara

Wantimpres berharap Menkeu tingkatkan penerimaan negara

Pewarta: 
Wantimpres berharap Menkeu tingkatkan penerimaan negara
Ketua Wantimpres periode 2015-2019 Sri Adiningsih (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
 Untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini baik domestik maupun internasional
Jakarta (ANTARA News) - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) berharap kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar dapat meningkatkan penerimaan negara dan stimulus fiskal perekonomian nasional.

"Tentu saja salah satunya meningkatkan penerimaan negara, itu sangat penting karena kita tengah membangun, tidak saja infrastruktur tetapi juga kelembagaan dan manusia Indonesia," kata Ketua Wantimpres Sri Adiningsih di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan bahwa pembangunan berbagai sektor itu memerlukan dana yang besar.

Menurut dia, sektor fiskal diharapkan juga bisa memberikan stimulus kepada perekonomian Indonesia tidak malah menghambat perekonomian Indonesia.

"Tentunya Sri Mulyani yang punya pengalaman sebagai Menkeu bisa meningkatkan peran fiskal dalam meningkatkan penerimaan negara dan meningkatkan stimulus fiskal kepada perekonomian," katanya.

Menurut dia, perombakan kabinet khususnya bidang ekonomi ditujukan untuk penyegaran dan penguatan terhadap kerja kabinet.

"Untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini baik domestik maupun internasional," katanya.

Sri Adiningsih optimistis masuknya Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto masing-masing sebagai Menkeu dan Menperin akan meningkatkan kinerja kabinet.

"Saya optimistis akan bisa meningkatkan kinerja kabinet di bidang ekonomi sehingga dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik, bisa membawa stabilitas ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik dalam menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi kemiskinan," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu ini mengumumkan perombakan kabinet yang kedua. Selain melakukan pergeseran beberapa menteri dan pimpinan lembaga, ia melakukan penyegaran di beberapa pos kementerian.

Pergeseran beberapa menteri dan pimpinan lembaga yaitu Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Menko Kemaritiman dari sebelumnya Menko Polhukam, Bambang Brodjonegoro menjadi Menteri PPN/Kepala Bappenas dari sebelumnya Menkeu, Sofyan Djalil menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, dan Thomas Lembong sebagai Kepala BKPM dari sebelumnya Mendag.

Sementara penyegaran yang dilakukan dengan memasukkan energi baru yaitu Wiranto sebagai Menko Polhukam, Sri Mulyani Indrawati sebagai Menkeu, Eko Putro Sandjojo sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Karya Sumadi sebagai Menhub, Muhajir Efendi sebagai Mendikbud, Enggartiasto Lukito sebagai Mendag, Erlangga Hartarto sebagai Menperin, Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM dan Asman Abnur sebagai Menpan-RB.
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Wantimpres gelar pertemuan dengan Setara Institute

Wantimpres gelar pertemuan dengan Setara Institute

Pewarta: 

Jakarta (ANTARA News) - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menggelar pertemuan dengan Setara Institute untuk membahas persoalan hak asasi manusia (HAM), di Kantor Wantimpres Jakarta, Selasa.

Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 10.15 WIB itu dibuka oleh Anggota Wantimpres Sudarto Danusubroto dan dihadiri Ketua Wantimpres Sri Adiningsih.

Sementara dari Setara Institute, hadir Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi dan sejumlah pengurus yakni Bonar Tigor Naipospos, Despen Ompusunggu, Aslim Situmorang dan Ahmad Fanani Rosyidi.

Turut serta dalam pertemuan tersebut, keluarga korban kasus pelanggaran HAM seperti Royati Dareini (orang tua korban kerusuhan Mei 1998), Arief Priyadi (orang tua korban kasus Semanggi I) Maria Karaina Sumarsih (orang tua korban kasus Semanggi I), Paian Siahaan (keluarga korban penculikan 1997/1998).

Dalam sambutan pembukaan, Sudarto mengatakan, Wantimpres sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Komnas HAM.

"Saya harapkan generasi ini tidak punya utang sejarah, sejarah bisa diluruskan, kita semua yang mengetahui bisa kita meluruskan," katanya.

Ia mengatakan bangsa yang mengenal identitas dirinya adalah bangsa yang tahu baik buruk masa lalu yang tidak perlu ditutupi.

Pertemuan tersebut terbuka untuk peliputan media hanya saat pembukaan saja, selanjutnya berlangsung tertutup.

Editor: Heppy Ratna
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Presiden terima kunjungan Wantimpres

Presiden terima kunjungan Wantimpres


Pewarta:
Presiden terima kunjungan Wantimpres
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
 
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.

"Sekitar 1,5 jam pertemuannya, kira-kira mulai jam 10.30 WIB," kata Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto di Jakarta, Kamis.

Sembilan anggota Wantimpres yang dipimpin Ketua Sri Adiningsih menemui Presiden Jokowi yang didampingi oleh Mensesneg Pratikno.

Sidarto menyebutkan banyak yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain berkaitan dengan hari HAM.

Terkait hari HAM, Sidarto secara pribadi mengatakan, negara wajib melindungi warga negara seperti yang tertulis di Mukadimah UUD 1945.

Menurut dia, kualitas demokrasi suatu bangsa dilihat dari kemampuan negara dalam melindungi hak asasi manusia dan kelompok minoritas.

"Ini perlu diingatkan. Demokrasi salah satunya diukur bagaimana negara melindungi HAM dan kelompok minoritas," ujar Ketua Pansus RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sekaligus mantan Ketua MPR itu.

Sementara mengenai kondisi Presiden Jokowi, Sidarto mengatakan Presiden terlihat sehat. "Yang saya lihat begitu. Tapi mungkin juga sedang sakit, tapi tidak ditampakkan Presiden langsung," tambahnya.

Ia mengatakan Presiden Jokowi tidak pernah menunjukkan kalau sakit. "Semangatnya tetap untuk bekerja," katanya.
Editor: Heppy Ratna
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Wantimpres: industri pertahanan Indonesia tidak kalah dengan Tiongkok

Wantimpres: industri pertahanan Indonesia tidak kalah dengan Tiongkok


Pewarta:
Wantimpres: industri pertahanan Indonesia tidak kalah dengan Tiongkok
Pengunjung memperhatikan sebuah tank buatan pindad pada Indo Defence Expo 2014 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta. (ANTARA FOTO/M. Agung Rajasa)
 
Beijing (ANTARA News) - Subagyo Hadi Siswono, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantipres), mengatakan industri pertahanan Indonesia memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan industri pertahanan negara lain, termasuk Tiongkok.

"Industri pertahanan Indonesia memiliki kemampuan, diawaki dan dijalankan oleh orang-orang pintar, berkemampuan tinggi, namun Indonesia belum memperdayakan secara maksimal industri pertahanannya, seperti yang dilakukan Tiongkok," katanya kepada Antara di Beijing, Sabtu, usai melakukan rangkaian kunjungan ke sejumlah industri pertahanan Tiongkok di Beijing dan Guangzhou.

Tiongkok, kata Subagyo, benar-benar diberdayakan industri strategis pertahanannya untuk memenuhi kebutuhan angkatan bersenjatanya. "Mulai dari bahan baku, hingga menjadi produk persenjataan unggulan bagi angkatan bersenjatanya, semuanya diberdayakan oleh negara atau pemerintah," ungkapnya.

Indonesia, lanjut mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut, sebagai bahan baku untuk persenjataan yang diproduksi PT Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia, masih impor. Selain itu, kecintaan untuk menggunakan produk dalam negeri masih kurang.

"Padahal, kita sebut saja PT Pindad, telah berhasil memproduksi kendaraan taktis, (rantis) seperti Anoa. Senapan serbu, yang beberapa kali terbukti mumpuni dalam lomba menembak militer tingkat regional, sehingga kita selalu meraih posisi juara. Jadi, industri pertahanan kita sangat berkemampuan, hanya kurang diberdayakan, dan dikelola dengan baik," tutur Subagyo HS.
Jika industri pertahanan Indonesia dapat lebih diberdayakan, didasarkan pada kecintaan terhadap produk dalam negeri, yang berujung pada nasionalisme, pasti industri pertahanan, industri strategis Indonesia bisa mandiri, besar dan profesional seperti Tiongkok.

Sementara itu, Direktur Utama PT Samudra Anugrah Fadia, Nurhayati S Urip mengatakan produk peralatan persenjataan dari Tiongkok memang sudah lebih maju, baik secara kuantitas maupun kualitas, dengan harga yang relatif murah.

"Tetapi produk industri pertahanan Indonesia juga telah maju, hanya kurang diberdayakan. Jika, kita tidak mau menggunakan produk dalam negeri, bagaimana kita dapat tahu kelebihan atau kekurangannya. Kalau kita tahu kekurangan produk kita, kita kan kan bisa perbaiki, dan kita kembangkan lebih baik, hingga akhirnya industri kita bisa lebih maju," tuturnya.
Selama berada di Tiongkok, Subagyo dan rombongan Wantipres lainnya mengunjungi National National Aero Technology, China Shipbuilding and Offshore International, China Aerospace Long March International dan China North Industries, dengan ragam persenjataan seperti "aircraft weapon system", pesawat intai tanpa awak, dan peluru kendali.

Tak hanya itu, Wantipres juga melakukan kunjungan ke industri kapal dan komando pertahanan udara Tiongkok.

"Seluruh hasil kunjungan ini, akan kami rumuskan sebagai sebuah kajian, masukan, rekomendasi kepada pemerintah. Tiongkok, dengan kemajuan yang dijalankan, baik secara ekonomi maupun militer, dapat menjadi alternatif bagi pengadaan alat utama sistem persenjataan TNI/POLRI," ungkap politisi Partai Hanura tersebut.
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Wantimpres: Birokrasi lama mapan, instruksi Presiden sulit diterapkan

Wantimpres: Birokrasi lama mapan, instruksi Presiden sulit diterapkan


Pewarta:
Wantimpres: Birokrasi lama mapan, instruksi Presiden sulit diterapkan
Sidarto Danusubroto. (ANTARA/Puspa Perwitasari)
Jadi, tampaknya sudah lama sekali birokrasi itu menikmati kemapanan."
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto menilai, instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK) yang diteruskan para menteri sulit diterapkan ke bawahannya karena birokrasi sudah lama menikmati kemapanan.

"Seperti yang sudah disampaikan, soal koordinasi memang kami melihat bahwa instruksi Presiden dan Wapres yang ditangkap oleh menteri ini sulit di-deliver ke bawah. Jadi, tampaknya sudah lama sekali birokrasi itu menikmati kemapanan," kata Sidarto seusai bertemu Wapres Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan, salah satu instruksi yang sulit diterapkan ke jajaran pelaksana kebijakan adalah terkait lamanya masa tunggu (dwelling time) bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
"Seperti yang saudara lihat di pelabuhan-pelabuhan itu, ya sudah puluhan tahun begitu itu. Dwelling time lebih dari seminggu, delapan hari, 10 hari, ya disyukuri saja," katanya.
Dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), menurut dia, masa tunggu di pelabuhan Indonesia masih jauh tertinggal karena terlalu lama.

Sidarto mencontohkan, proses bongkar muat di Singapura berlangsung tidak sampai satu hari, di Penang (Malaysia) hanya satu sampai dua hari, serta di Bangkok prosesnya paling lama tiga hari.

"Oleh karena itu, kita harus bisa paling lama tiga hari dan itu sudah perintah Presiden, karena kalau lebih dari itu, maka biayanya akan mahal dan lebih lama. Nanti kita tidak bisa bersaing dengan negara tetangga," ujarnya.
Terkait dugaan kasus korupsi di PT Pelindo II, Sidarto menambahkan, pihaknya mendukung pengusutan perkara tersebut.

Proses hukum yang sedang berjalan di Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) harus terus diselidiki, demikian Sidarto Danusubroto.
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Back To Top