Pewarta: Agus Salim
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Antalya, Turki (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan
menyampaikan perlunya reformasi arsitektur keuangan global dalam KTT G20
di Antalya Turki, Minggu.
"Presiden juga akan menyampaikan perlunya diferensiasi curency international, perlunya memperhatikan dampak kebijakan moneter suatu negara lain ke negara lain," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers di Hotel International Comfort (IC) Santai Antalya Turki, Sabtu malam.
Agenda pertemuan G20 pada Minggu (15/20) antara lain pertemuan
pengusaha negara-negara G20 (B0) dan pertemuan para pemimpin G20 (L20)
pada pukul 09.30-11.00 waktu setempat (WS)
Kemudian penyambutan resmi dan sesi foto pada pukul 12.00-13.30 WS,
makan siang pukul 13.30-15.00 WS yang juga diisi dengan pembahasan
pembangunan dan perubahan iklim.
Kemudian pukul 15.30-18.00 Sesi Kerja I yang membahas pertumbuhan
inklusif, ekonomi global, strategi pertumbuhan serta strategi penyediaan
lapangan kerja dan investasi.
Kemudian dalam sesi makan malam jam 20.30-22.30 WS akan dibahas tantangan global terorisme dan krisis pengungsi.
"Dalam sesi soal climate change, Indonesia akan mendorong suksesnya
pertemuan di Paris 30 November 2015 dan komitmen tinggi Indonesia
penanganan emisi," kata Retno.
Sementara itu agenda pada Senin (16/11) antara lain Sesi Kerja II
yang membahas ketahanan ekonomi yang menyangkut regulasi keuangan,
pajak, anti korupsi reformasi IMF.
Pada sesi makan siang akan dibahas antara lain mengenai perdagangan, energi, adopsi komunike dan Rencana Aksi Antalya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan
pemerintah Indonesia akan menyerukan pentingnya pembiayaan infrastruktur
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi global dalam pertemuan tingkat
tinggi G20.
"Indonesia akan terus mendorong munculnya atau tumbuhnya
infrastructure financing dan mendorong agar semua sepakat bahwa untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas dengan pembangunan
infrastruktur," kata Menkeu.
Poin tersebut merupakan salah satu agenda yang akan disuarakan oleh
pemerintah Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang
berlangsung di Antalya, Turki pada 15-16 November 2015.
Menkeu menjelaskan agenda pembiayaan infrastruktur ini sejalan
dengan hasil dari forum G20 sebelumnya, yang menargetkan tambahan dua
persen pertumbuhan ekonomi global dalam lima tahun mendatang.
"Pertumbuhan global tahun ini hanya 3,1 persen, jadi ini memang agak
berat, karena tahun depan perkiraan hanya 3,6 persen. Ini tugas berat
tapi menjadi komitmen G20, karena pertumbuhan bisa mengatasi masalah
sosial, seperti pengangguran, kemsikinan dan ketimpangan," ujarnya.
Pembangunan infrastruktur bisa menjadi solusi utama untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi global dalam lima tahun menjadi kisaran empat atau
lima persen, apalagi banyak lembaga multilateral yang saat ini
memberikan pinjaman untuk pembiayaan proyek infrastruktur.
Pembiayaan investasi untuk sarana infrastruktur juga menjadi
perhatian khusus, karena Indonesia saat ini merupakan co-chair
Investment and Infrastructure Working Group di G20 bersama dengan Jerman
dan Meksiko.
Selain itu, Indonesia akan menyuarakan kepentingan negara berkembang
(emerging market) terkait reformasi di dalam Dana Moneter Internasional
(IMF) yang hingga saat ini belum menemui titik temu karena AS belum
memberikan persetujuan.
"Indonesia pada posisi dan mendorong agar reformasi ini terus
berjalan dan negara yang mengalami hambatan bisa mengatasi masalahnya.
Ini untuk kepentingan bersama, karena kami ingin IMF yang lebih kuat dan
peduli pada emerging market dan developing countries," kata Menkeu.
Menkeu menambahkan Indonesia dalam forum G20 akan kembali
mengingatkan bagi negara maju yang ingin menyesuaikan kebijakan
moneternya agar mempertimbangkan dampaknya secara global kepada
negara-negara berkembang.
"Indonesia ingin agar siapapun yang membuat kebijakan moneter agar
memperhatikan dampaknya secara global. Siapapun silahkan, karena itu hak
mereka untuk menjaga stabilitas makro, tapi perhatikan juga dampaknya,"
ujarnya.
Menkeu mengacu pada kebijakan stimulus moneter Quantitative Easing
(QE) 2008, yang ternyata merupakan stimulus semu bagi pertumbuhan
global, apalagi saat ini dunia sedang menanti kemungkinan kenaikan suku
bunga acuan The Fed (Bank Sentral AS).
"Ketika QE kemudian dihentikan, kita lihat dampaknya pada
perlambatan ekonomi global. Perlambatan ini berpengaruh pada kemiskinan
dan pengangguran. Kami hargai dan mengakui pentingnya kebijakan moneter,
tapi dampaknya bukan hanya ke sektor finansial, tapi juga ke politik
dan sosial," tambahnya.
Poin terakhir yang ingin disampaikan pemerintah Indonesia dalam
pertemuan G20 adalah apresiasi atas kesepakatan yang disusun bersama
dengan OECD terkait pertukaran informasi pajak internasional antara
negara anggota.
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2015
