Pemerintah izinkan nelayan Pantura melaut di Natuna

Pemerintah izinkan nelayan Pantura melaut di Natuna

Terakata

11:24:00 PM

0 komentar

Pewarta: Laily Rahmawati

ilustrasi: Nelayan Ancam Demo Sebuah perahu nelayan bersiap sandar di Pelabuhan Jongor, Tegal, Jateng, Senin (26/1/15). (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)

 Solusi untuk memaksimalkan pemanfaatan perairan Natuna, kita akan memberikan izin kapal nelayan Pantura dapat melaut di Natuna,"

Bogor (ANTARA News) - Pemerintah akan mengeluarkan izin bagi nelayan di Pantai Utara Jawa (Pantura) untuk melaut di perairan Natuna dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan kawasan perairaan yang kerap dimasuki nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

"Solusi untuk memaksimalkan pemanfaatan perairan Natuna, kita akan memberikan izin kapal nelayan Pantura dapat melaut di Natuna," kata Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim, Kementerian Maritim dan Sumber Daya Arif Havas Oegroseno, dalam diskusi terkait penelaahan keputusan PCA terkait Laut Tiongkok Selatan di Bogor, Rabu. 
Ia mengatakan, Kementerian Maritim dan Sumber Daya telah membahas langkah-langkah strategis untuk mengatasi pencurian ikan di perairan Natuna. Sedikitnya ada empat langkah strategis yang disiapkan yakni di bidang perikanan, pariwisata, minyak dan gas serta pertahanan.

Terkait perikanan, lanjutnya, kapasitas penangkapan ikan masyarakat nelayan setempat setelah dikurangi praktik pencurian ikan, hanya sekitar sembilan persen dari 100 persen potensi dan jenis ikan yang tersedia di perairan tersebut.

"Kondisi ini dikarenakan, hampir 200 unit kapal nelayan yang beroperasi ukurannya hanya dua grosstonase (GT), dan kebanyakan tidak bermesin, atau menggunakan mesin tempel diesel," katanya. 

Selain itu, pola penangkapan ikan yang dilakukan nelayan setempat dengan sistem pergi pagi pulang sore. Sehingga daya tangkap kurang maksimal dengan potensi yang begitu besar.

Solusi untuk mengatasi situasi tersebut, lanjutnya, pemerintah akan memberikan lisensi atau izin kepada nelayan di Pantura yang memiliki kapal dengan kapasitas 20 sampai 35 GT agar bisa melaut di perairan Natuna.

"Kita optimalkan nelayan Pantura yang memiliki kapal kapasitas besar dapat melaut di wilayah ZEE (Zona ekonomi ekslusif)," katanya.
Terkait jauhnya lokasi perairan dengan daerah asal nelayan tersebut, lanjut Arif, kapal-kapal nelayan Pantura tersebut tetap berada di lokasi perairan. Nelayan dapat pulang pergi dengan menggunakan pesawat terbang.

"Konsepnya nanti kita akan libatkan BUMN untuk mengelola perikanan di wilayah Natuna," katanya. 

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2016

DPR dukung penguatan pangkalan militer di Natuna

DPR dukung penguatan pangkalan militer di Natuna

Terakata

4:11:00 PM

0 komentar

 Pewarta: Imam Budilaksono

Peta Laut China Selatan dalam prespektif geopolitik saat ini. China mengklaim hampir semua wilayah Laut China Selatan dan perairan internasional ini berbatasan langsung dengan Kepulauan Natuna dan perairan zone eksklusif ekonomi Indonesia di perairan Kepulauan Natuna itu. (www.southchinasea.org)

 ... menjadikan Natuna sebagai pangkalan militer itu adalah cara kita menegaskan penegakan hukum sekaligus menjaga kedaulatan kita secara bersamaan...

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais, mendukung penguatan pangkalan militer Indonesia di Kepulauan Natuna sebagai bentuk menjaga kedaulatan dan menegaskan penegakan hukum nasional di sana. 

Sejak Maret lalu, sudah tiga kali kapal ikan ilegal China menjaring ikan dan dikejar serta ditangkap kapal perang TNI AL di perairan zone eksklusif Indonesia di sekitar perairan Kepulauan Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. 

Pola operasinya selalu sama, yaitu mereka dikawal kapal-kapal Penjaga Pantai China di zone ekonomi eksklusif Indonesia di perairan itu.

"Dengan menjadikan Natuna sebagai pangkalan militer itu adalah cara kita menegaskan penegakan hukum sekaligus menjaga kedaulatan kita secara bersamaan," katanya, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan pembangunan pangkalan militer itu ada dua hal yang mendasarinya yaitu penegakkan hukum dan masalah kedaulatan.

Menurut dia, kalau masalah pelanggaran Laut China Selatan itu berarti yang harus dilakukan adalah penegakan hukum. "Kalau untuk menjaga kedaulatan jelas harus rundingan kita dengan China," ujarnya.
Dia mengatakan, Komisi I DPR sudah menyetujui pembangunan pangkalan militer di Natuna sejak setahun lalu namun bertahap untuk kemudian menjadi sebuah pangkalan militer yang sangat lengkap. 

Politikus PAN itu mengatakan pembangunannya secara bertahap, tahun lalu mulai dengan perpanjangan landasan pesawat, kemudian akan dibahas kembali dan dilakukan secara bertahap dan terus menerus.

"(Dengan keterbatasan anggaran) masih mungkin, ada realokasi anggaran," katanya.
Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin, mengatakan, memperkuat atau tidak pangkalan militer Indonesia di Natuna, yang harus dijalankan saat ini adalah solusi damai terkait konflik di Laut China Selatan.
Namun menurut dia, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus memiliki efek deteren, artinya harus ada kesiapan lebih baik dari hari-hari sebelumnya.
"Efek itu baik dari sisi diplomasi dan penguatan pasukan, karena kita bukan pasukan yang memiliki kemampuan menyerang namun kemampuan menyiapkan diri untuk bertahan apabila dalam keadaan terpaksa," ujarnya. 

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Presiden Jokowi akan rapat terbatas di Natuna

Presiden Jokowi akan rapat terbatas di Natuna

Terakata

4:01:00 PM

0 komentar

Pewarta: Nikolas Panama

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

 Tidak ada hubungannya dengan permasalahan itu"

Tanjungpinang (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo dijadwalkan menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Natuna pada Kamis pagi (23/6), kata Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Heri Mokhrizal.

"Agenda presiden ke Natuna itu sangat penting untuk mempercepat pembangunan di pulau itu," katanya yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Rabu.

Heri mengatakan Presiden Jokowi belum pernah berkunjung ke pulau di utara Indonesia yang berbatasan dengan beberapa negara tersebut.

"Kan saat penyampaian visi misi Gubernur Kepri diceritakan tentang Natuna dan pulau-pulau lain.Mungkin Presiden Jokowi ingin menyaksikan langsung," ujarnya.
Dia membantah kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna terkait klaim Tiongkok terhadap Laut China Selatan di Natuna.

"Tidak ada hubungannya dengan permasalahan itu," katanya.

Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Natuna mendadak. Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang seharusnya hari ini melakukan safari ramadhan di Karimun terpaksa menunda kegiatan tersebut.

"Gubernur standby untuk memastikan apakah presiden jadi ke Natuna atau tidak," ujarnya.

Selain menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Natuna, kata dia juga dilakukan penenggelaman kapal ikan milik nelayan asing yang ditangkap TNI AL belum lama ini.

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Menkopolhukam ingin tingkatkan kekuatan TNI AL di Natuna

Menkopolhukam ingin tingkatkan kekuatan TNI AL di Natuna

Terakata

11:24:00 PM

0 komentar

Pewarta: Dyah Dwi A

Ilustrasi. Presiden Hadiri Rapim TNI Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Presiden Teten Masduki (dari kiri-kanan), Mentan Amran Sulaiman, Menlu Retno Marsudi, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, KSAD Jenderal TNI Mulyono, KSAL Laksamana TNI Ade Supandi, KSAU Marsekal TNI Agus Supriatna, Kasum TNI Laksamana Madya Didit Ashaf berfoto bersama pejabat tinggi (pati) TNI usai pembukaan Rapat Pimpinan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (16/12/15). Dalam pembukaan rapim tersebut Presiden meminta TNI tidak terlibat dalam politik praktis, serta menyampaikan tantangan menjaga keamanan dari radikalisme dan terorisme, serta kesiapan menuju perdagangan bebas sebagai negara maritim. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihaknya ingin meningkatkan kekuatan TNI AL di kawasan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

"Kita memang punya pangkalan militer yang ada di Natuna, ke depan kita akan buat kekuatan-kekuatan pengamanan yang lebih baik lagi," kata Luhut di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa.
Presiden Joko Widodo, kata dia, memberikan arahan bahwa Tiongkok adalah sahabat Indonesia sekaligus menekankan pentingnya integritas teritorial Indonesia.
Untuk itu, ia menekankan sikap Indonesia sama seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, yakni mengedepankan komunikasi dalam mengatasi permasalahan Tiongkok dengan Indonesia yang bermula di perairan Natuna.
"Menlu melakukan komunikasi yang intensif dengan Tiongkok," kata dia.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi telah mengajak Tiongkok untuk menghormati hukum internasional, termasuk kesepakatan dalam konvensi laut internasional, pascainsiden penggagalan penyitaan KM Kway Fey 10078 berbendera Tiongkok di Laut Natuna.

Menurut Menlu, pihaknya telah memanggil Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta, Sun Weide untuk menyampaikan fakta lapangan mengenai penggagalan penangkapan oleh sejumlah kapal "coast guard" Tiongkok.
Dalam pertemuannya dengan Weide, Menlu mengatakan Indonesia menyampaikan tiga bentuk protes yang pertama masalah pelanggaran hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di kawasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan Landas Kontinen.
Protes kedua yaitu upaya yang dilakukan oleh kapal "coast guard" Tiongkok untuk mencegah upaya penegakan hukum yang dilakukan otoritas Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontinen.

Selanjutnya, protes ketiga yang disampaikan adalah pelanggaran terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia.

Menlu menekankan kepada Weide bahwa Indonesia merupakan negara "Non Claimant State" atau negara yang tidak merasa memiliki dan mengakui sesuatu yang diperebutkan di wilayah Laut Tiongkok Selatan.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2016