Hardani Triyoga - detikNews
Jakarta - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil terbaru kalau mayoritas publik masih percaya terhadap pemerintahan Joko Widodo. Presiden ketujuh ini pun diminta cepat mengambil sikap terkait status Komjen Budi Gunawan dengan tidak perlu menunggu proses praperadilan agar tidak berlarut-larut.
"Ini sudah berkembang isunya. Publik rakyat pun ingin tahu bagaimana sikap presidennya. Secepatnya harus diputuskan, presiden harus tahu momentum ini, jangan sampai ambil putusan keliru," kata peneliti LSI, Kuskridho Ambardi di Jakarta, Senin (2/2/2015).
Dia menekankan kepercayaan publik dalam persoalan ini dipertaruhkan di pundak Jokowi. Menurutnya, Jokowi harus mandiri sebagai presiden dan menjalankan otoritas wewenangnya. Intervensi kepentingan parpol harus dilepas secara perlahan.
"Jokowi bisa saat mewajibkan menteri tidak boleh rangkap jabatan di parpol, terus libatkan PPATK, KPK. Bisa seharusnya. Publik mengapresiasi gebrakan itu. Sekarang, gebrakan itu diperlukan lagi soal Komjen Budi ini," sebutnya.
Lantas, bagaimana tingkat kepercayaan publik kalau Jokowi salah ambil putusan terkait status Komjen Budi? Dia memprediksi publik bakal protes keras kalau Jokowi ambil putusan keliru.
"Iya jelas. Publik akan ramai di media sosial, turun ke jalan di mana saja. Komjen Budi belum dilantik saja, sudah seperti ini protesnya," tuturnya.
Namun, jika Jokowi secapatnya ambil putusan dan menyesuaikan keinginan publik, maka tingkat kepercayaan yang diprediksi bisa bertambah.
(hat/rvk)
"Ini sudah berkembang isunya. Publik rakyat pun ingin tahu bagaimana sikap presidennya. Secepatnya harus diputuskan, presiden harus tahu momentum ini, jangan sampai ambil putusan keliru," kata peneliti LSI, Kuskridho Ambardi di Jakarta, Senin (2/2/2015).
Dia menekankan kepercayaan publik dalam persoalan ini dipertaruhkan di pundak Jokowi. Menurutnya, Jokowi harus mandiri sebagai presiden dan menjalankan otoritas wewenangnya. Intervensi kepentingan parpol harus dilepas secara perlahan.
"Jokowi bisa saat mewajibkan menteri tidak boleh rangkap jabatan di parpol, terus libatkan PPATK, KPK. Bisa seharusnya. Publik mengapresiasi gebrakan itu. Sekarang, gebrakan itu diperlukan lagi soal Komjen Budi ini," sebutnya.
Lantas, bagaimana tingkat kepercayaan publik kalau Jokowi salah ambil putusan terkait status Komjen Budi? Dia memprediksi publik bakal protes keras kalau Jokowi ambil putusan keliru.
"Iya jelas. Publik akan ramai di media sosial, turun ke jalan di mana saja. Komjen Budi belum dilantik saja, sudah seperti ini protesnya," tuturnya.
Namun, jika Jokowi secapatnya ambil putusan dan menyesuaikan keinginan publik, maka tingkat kepercayaan yang diprediksi bisa bertambah.
(hat/rvk)
Labels:
Lembaga Survei
Thanks for reading Jokowi Diminta Putuskan Nasib Komjen BG Tanpa Menunggu Proses Praperadilan . Please share...!
0 Komentar untuk "Jokowi Diminta Putuskan Nasib Komjen BG Tanpa Menunggu Proses Praperadilan "