Tren Positif Jokowi di Medsos Turun Hingga 51 Persen

Tren Positif Jokowi di Medsos Turun Hingga 51 Persen

Terakata

7:32:00 AM

0 komentar

Ranny Virginia Utami, CNN Indonesia

Sabtu, 07/03/2015 07:32 WIB

Browser anda tidak mendukung iFrame

Presiden Joko Widodo berdialog dengan Kepala Sekolah Anglo Chinese School (ASC) International Singapura, Rob Burrough saat menghadiri wisuda Kaesang Pangarep di Singapura, Jumat (21/11). (ANTARA FOTO/Joko Sulistyo)

 

Jakarta, CNN Indonesia -- Persepsi positif publik di media sosial terhadap figur Presiden Joko Widodo menurun. Namun beberapa menteri Kabinet Kerja malah mengalami kenaikan seiring dengan kinerja yang mereka perlihatkan.

Dari hasil penelitian Lembaga Pengkajian Teknologi dan Informasi (LPTI) Pelataran Mataram bersama Lembaga Monitoring Data dan Analisis Kampanye Media Sosial AirMob, tren positif Jokowi di media sosial mengalami penurunan menjadi 51 persen selama dua bulan terakhir.

"Orang yang membicarakan Jokowi sentimen positifnya turun dibanding sejumlah kementeriannya," ujar Husein Asyari, Peneliti PLTI Pelataran Mataram, saat diskusi di Jakarta, Jumat (6/3).

 Husein menjelaskan, penelitian berbasis BANDIT (Brand Analytic Detector Issue Tracker) ini dilakukan dengan memantau dua media sosial, yaitu Facebook dan Twitter. Semua pembahasan yang menyangkut dengan Jokowi di media sosial dikumpulkan, kemudian ditelusuri lebih lanjut dan dipilah menjadi dua, positif dan negatif.

"Pendukung Jokowi yang generasi kelas menengah ini merupakan pendukung yang kritis. Mereka melihat Jokowi apa adanya. Kalau Jokowi tidak sesuai dengan hati nurani mereka, mereka akan mengkritisi," ujar Husein.

Pengamat Politik Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) Dimas Oky Nugroho berpendapat, manajemen politik Jokowi yang kurang lihai menjadi salah satu faktor utama turunnya persepsi positif publik kepadanya.

Saat ini Presiden Jokowi, menurut Dimas, malah terjebak dalam isu yang terkait dengan konflik elite di sekitar istana, dibandingkan dengan isu prioritas kerja yang termaktub dalam program Nawacita-nya.


"Jokowi tidak konsisten dalam memainkan isu besar di pemerintahannya secara optimal. Kemana isu revolusi mental? Kemana isu poros maritim?" ujar Dimas dalam kesempatan yang sama.

Berbeda dengan Jokowi, kinerja kabinet kerja Jokowi-JK mendapat sentimen positif yang lebih tinggi di mata publik. Dari hasil pemantauan pada awal Januari hingga akhir Februari, diketahui Kementerian ESDM tren positifnya mencapai 70 persen, Kemendagri 69 persen, Kemenhub 68 persen, Kementerian Kelautan dan Perikanan 64 persen dan Kemendikbud 64 persen.

Hal tersebut, menurut Dimas, dikarenakan figur para menteri sendiri yang dinilai mampu memainkan isu besar sehingga memperbagus citra mereka di masyarakat.

Misalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berhasil memainkan isu pemberantasan pencurian ikan, Kementerian ESDM dengan isu penurunan harga BBM, Kementerian Dalam Negeri dengan isu pilkada serentak, serta Kementerian Pendidikan dengan isu ujian nasional.

Isu-isu yang digelontorkan para kementerian ini akhirnya mendapat sorotan positif di mata publik. "Setidaknya publik tahu mereka bekerja," kata Dimas. (sur)

Survei PDB: 57% Pengurus PAN Daerah Puas dengan Kinerja Hatta

Survei PDB: 57% Pengurus PAN Daerah Puas dengan Kinerja Hatta

Terakata

6:19:00 PM

0 komentar

Rina Atriana - detikNews

Jakarta - Hatta Rajasa yang telah memimpin PAN selama 5 tahun kini maju lagi sebagai caketum PAN 2015-2020. Survei Pusat Data Bersatu (PDB) menunjukkan bahwa lebih dari 50% pengurus daerah puas dengan kinerja DPP PAN yang dipimpin Hatta sebagai Ketum.

"Sebanyak 57% responden puas terhadap kinerja DPP PAN," kata peneliti PDB Agus Herta Sumarto dalam rilis survei bertajuk 'Aspirasi Pemilih dan Kepemimpinan Partai Amanat Nasional' di Apartemen Park Royale, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2015).

Selain itu, 57% responden juga menyatakan puas dengan perolehan suara PAN di Pemilu 2014. Di Pileg 2014, PAN memang memperoleh jumlah suara terbanyak sepanjang sejarah partai itu didirikan.

Namun di sisi lain, suara yang memilih Hatta untuk kembali memimpin PAN ternyata masih di bawah pesaingnya, Zulkifli Hasan. Survei PDB menunjukkan bahwa Zulkifli memperoleh 36% dukungan dari pengurus daerah sementara Hatta hanya 28%. Namun, suara ini mungkin saja berubah karena margin of error cukup besar.

Survei ini dilakukan pada rentang waktu 18-23 Februari 2015 dengan wawancara lewat telepon. Dari total pemegang suara sebanyak 593 orang, PDB menggunakan sampel sebanyak 225 Ketua/sekretaris DPW dan DPD PAN se-Indonesia. Margin of error dari survei ini sebesar 6,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Berikut adalah hasil survei PDB tentang kepuasan kinerja DPP PAN

Puas: 57%
Tidak puas: 37%
Tidak tahu: 6%

Berikut adalah hasil survei PDB tentang kepuasan terhadap perolehan suara PAN

Puas: 57%
Tidak puas: 42%
Tidak tahu: 1%


(imk/erd)

LSI Denny JA: Kondisi Hukum di Indonesia Makin Memprihatinkan

LSI Denny JA: Kondisi Hukum di Indonesia Makin Memprihatinkan

Terakata

7:34:00 PM

0 komentar

Yudhistira Amran Saleh - detikNews

Jakarta - Lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dipimpin Denny JA menggelar survei opini publik terkait kondisi hukum Indonesia. Mayoritas koresponden survei tersebut menilai kondisi hukum di Indonesia kian memprihatinkan.

Survei digelar pada tanggal 20-22 Februari 2015 di 33 Provinsi di Indonesia. Survei menggunakan multistage random sampling dengan sampel sebanyak 1.200 responden. Estimasi margin error sebesar 2,9%. Selain survei, LSI melengkapi data dan analisis melalui riset kualitatif, yaitu dengan metode in depth interview, FGD, dan analisis media.

Pertanyaan yang diajukan adalah 'Apakah makin baik hukum di Indonesia dari sebelumnya atau makin buruk / memprihatinkan?'. Berikut hasilnya:

Sebanyak 66,89%: lebih memprihatinkan
Sebanyak 22,52%: sama saja
Sebanyak 3,97%: lebih baik
Sebanyak 6,62%: tidak tahu/tidak jawab

Ada sejumlah alasan yang membuat publik merasa kehidupan hukum makin memprihatinkan. Di antaranya adalah publik merasa ada upaya pelemahan KPK.

"Penetapan Bambang Widjojanto (BW) dan Abraham Samad (AS) sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dengab kasus-kasus lama. Mayoritas publik yaitu sebesar 75,37% percaya bahwa ada upaya melemahkan KPK," ujar a Peneliti LSI Rully Akbar dalam rilis survei di kantor LSI, Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (24/2/2015).

(trq/trq)

Jokowi Diminta Putuskan Nasib Komjen BG Tanpa Menunggu Proses Praperadilan

Jokowi Diminta Putuskan Nasib Komjen BG Tanpa Menunggu Proses Praperadilan

Terakata

8:39:00 AM

0 komentar

Hardani Triyoga - detikNews

Jakarta - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil terbaru kalau mayoritas publik masih percaya terhadap pemerintahan Joko Widodo. Presiden ketujuh ini pun diminta cepat mengambil sikap terkait status Komjen Budi Gunawan dengan tidak perlu menunggu proses praperadilan agar tidak berlarut-larut.

"Ini sudah berkembang isunya. Publik rakyat pun ingin tahu bagaimana sikap presidennya. Secepatnya harus diputuskan, presiden harus tahu momentum ini, jangan sampai ambil putusan keliru," kata peneliti LSI, Kuskridho Ambardi di Jakarta, Senin (2/2/2015).

Dia menekankan kepercayaan publik dalam persoalan ini dipertaruhkan di pundak Jokowi. Menurutnya, Jokowi harus mandiri sebagai presiden dan menjalankan otoritas wewenangnya. Intervensi kepentingan parpol harus dilepas secara perlahan.

"Jokowi bisa saat mewajibkan menteri tidak boleh rangkap jabatan di parpol, terus libatkan PPATK, KPK. Bisa seharusnya. Publik mengapresiasi gebrakan itu. Sekarang, gebrakan itu diperlukan lagi soal Komjen Budi ini," sebutnya.

Lantas, bagaimana tingkat kepercayaan publik kalau Jokowi salah ambil putusan terkait status Komjen Budi? Dia memprediksi publik bakal protes keras kalau Jokowi ambil putusan keliru.

"Iya jelas. Publik akan ramai di media sosial, turun ke jalan di mana saja. Komjen Budi belum dilantik saja, sudah seperti ini protesnya," tuturnya.

Namun, jika Jokowi secapatnya ambil putusan dan menyesuaikan keinginan publik, maka tingkat kepercayaan yang diprediksi bisa bertambah.

(hat/rvk)