Hestiana Dharmastuti - detikNews
Foto: Wilpret Siagian/detikcom
Jakarta - Surat edaran dari Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang melarang warga Tolikara, Papua, menggelar Salat Id diduga memicu penyerangan umat muslim. Aparat kepolisian terus mengusut kebenaran surat itu.
Berdasarkan informasi yang diterima kepolisian saat ini menyebut bahwa ada dua surat dari GIDI. Surat pertama dikirim ke Pemda dan Polres Tolikara pada 11 Juli 2015. Isi surat itu adalah larangan digelarnya Salat Id. Setelah dilakukan koordinasi dengan Pemda dan Polres, surat kemudian direvisi pada tanggal 15 Juli 2015.
Dalam surat yang kedua ada perbaikan. GIDI tidak melarang digelarnya salat Id oleh umat Muslim. Namun diminta agar salat Id tidak dilakukan di halaman atau ruang terbuka melainkan di Musala. GIDI juga meminta agar ibadah salat Id tidak menggunakan pengeras suara dengan volume yang kencang. Alasannya karena hari itu bertepatan dengan digelarnya seminar internasional GIDI yang dihadiri perwakilan dari seluruh Indonesia.
Namun pada Jumat (17/7) polisi tidak mengakomodir permintaaan GIDI. Polisi/TNI tetap mengamankan jalannya ibadah salat Id hingga akhirnya terjadi penyerangan pada pukul 07.10 WIT. Penyerang lantas membakar rumah sekaligus kios hingga api merembet ke musala.
Wapres Jusuf Kalla meminta kepolisian mengecek kebenaran surat edaran itu. JK yang mengaku sudah membaca surat tersebut menilai bahwa melarang umat muslim menggelar Salat Id adalah tindakan tidak benar. Dia pun menilai bahwa surat edaran tersebut aneh dan janggal.
Sementara itu, Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pendeta Dorman Wandikmbo, meminta maaf kepada umat muslim atas insiden penyerangan di Karubaga, Tolikara saat digelarnya Salat Id. Ia menegaskan tidak ada larangan umat Islam menunaikan salat Id, hanya menyarankan agar salat Id tidak dilaksanakan di lapangan terbuka menyusul adanya acara seminar internasional GIDI.
Kini, aparat kepolisian masih kerja keras menyelidiki surat edaran dan alasan diterbitkannya surat tersebut. Sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan untuk mengungkap kebenaran. Mediasi antarumat terus dilakukan demi terwujudnya kerukunan beragama lagi di Tolikara.
Berikut 3 kisah ini:
"Saya juga membacanya (surat edaran GIDI), tapi saya minta polisi mengecek kebenaranya, tidak benar surat itu, agak aneh surat itu," kata JK dalam keterangan pers-nya di kediaman pribadinya, di jalan Haji Bau, Makassar, Minggu (19/7/2015).
Surat edaran GIDI tersebut, kata JK, kemudian dikirimkan ke Pemda Tolikara, Polres serta Kodim setempat. Namun ketiga instansi pemerintah tersebut tidak bisa menerima dan menganggap bahwa surat GIDI tersebut tidak berlaku. "Untuk diketahui pemerintah setempat dan polisi tidak menganggap surat itu diberlakukan, karena itu bupati, polisi dan Kodim tetap memberi izin ibadah Idul Fitri, tidak mungkin organisasi melarang ibadah orang lain," kata JK.
Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pendeta Dorman Wandikmbo meminta maaf kepada umat muslim atas insiden penyerangan di Karubaga, Tolikara saat digelarnya Salat Id pada Jumat (17/7/2015) kemarin. Dia menyesalkan dan mengaku tidak mengetahui adanya insiden tersebut.
"Saya atas nama GIDI meminta maaf kepada umat muslim yang ada di Tolikara," kata Dorman kepada wartawan di Karubaga, Tolikara, Papua, Sabtu (18/7/2015).
Menurut dia, selama ini umat Islam dan Kristen di Tolikara hidup rukun dan tak pernah sekalipun terjadi perselisihan. Dorman juga meluruskan terkait adanya surat edaran GIDI yang disebut melarang digelarnya Salat Id di Tolikara.
Dia mengakui bahwa surat itu memang ada dan dikeluarkan oleh Ketua Klasis dan Ketua Wilayah GIDI Tolikara. Isi surat tersebut adalah melarang dilakukannya salat Id di lapangan terbuka. Alasannya karena bersamaan waktunya dengan digelarnya ibadah/seminar internasional GIDI di Kabupaten Tolikara. Peserta seminar tak hanya dari wilayah Papua, melainkan dari seluruh Indonesia.
Setelah surat tersebut keluar Kapolres Tolikara AKBP Soeroso kemudian berkoordinasi dengan Presiden GIDI Dorman Wandikmbo dan Bupati Tolikara Usman Wanimbo. Mereka kemudian menyarankan agar Salat Id dilakukan di dalam musala saja.
"Memang kami menyadari selaku umat beragama kita tidak bisa melarang orang beribadah, untuk itu kami sarankan agar Salat Id tidak dilaksanakan di lapangan terbuka," kata Pdt. Dorman Wandikbo, Sabtu (18/7/2015) di Tolikara.
3. Kapolri Investigasi Surat Edaran
Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti terbang ke Tolikara,
Papua. Kapolri sempat menggelar pertemuan dengan pengurus Gereja Injili
Di Indonesia (GIDI), tokoh muslim dan jajaran Pemda Tolikara.
Secara khusus Kapolri mempertanyakan keluarnya surat edaran GIDI yang disebut melarang digelarnya Salat Id oleh warga muslim pada Jumat lalu. Surat inilah yang disebut menjadi pemicu insiden penyerangan terhadap warga yang tengah Salat Id.
Badrodin menyebut bahwa surat edaran larangan Salat Id tersebut memang benar adanya. "Surat itu benar adanya, ini kami sedang dalami mengapa sampai surat itu keluar," kata Badrodin kepada wartawan di Karubaga, Tolikara, Papua, Minggu (19/7/2015).
Namun hingga kini polisi belum mendapat penjelasan terkait alasan diterbitkannya surat tersebut. Informasi yang diterima kepolisian saat ini menyebut bahwa ada dua surat dari GIDI.
Surat pertama dikirim ke Pemda dan Polres Tolikara pada 11 Juli 2015. Isi surat itu adalah larangan digelarnya Salat Id. Setelah dilakukan koordinasi dengan Pemda dan Polres, surat kemudian direvisi pada tanggal 15 Juli 2015.
Dalam surat yang kedua ada perbaikan. GIDI tidak melarang digelarnya salat Id oleh umat Muslim. Namun diminta agar salat Id tidak dilakukan di halaman atau ruang terbuka melainkan di Musala.
(aan/ndr)
Foto: Wilpret Siagian/detikcomJakarta - Surat edaran dari Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang melarang warga Tolikara, Papua, menggelar Salat Id diduga memicu penyerangan umat muslim. Aparat kepolisian terus mengusut kebenaran surat itu.
Berdasarkan informasi yang diterima kepolisian saat ini menyebut bahwa ada dua surat dari GIDI. Surat pertama dikirim ke Pemda dan Polres Tolikara pada 11 Juli 2015. Isi surat itu adalah larangan digelarnya Salat Id. Setelah dilakukan koordinasi dengan Pemda dan Polres, surat kemudian direvisi pada tanggal 15 Juli 2015.
Dalam surat yang kedua ada perbaikan. GIDI tidak melarang digelarnya salat Id oleh umat Muslim. Namun diminta agar salat Id tidak dilakukan di halaman atau ruang terbuka melainkan di Musala. GIDI juga meminta agar ibadah salat Id tidak menggunakan pengeras suara dengan volume yang kencang. Alasannya karena hari itu bertepatan dengan digelarnya seminar internasional GIDI yang dihadiri perwakilan dari seluruh Indonesia.
Namun pada Jumat (17/7) polisi tidak mengakomodir permintaaan GIDI. Polisi/TNI tetap mengamankan jalannya ibadah salat Id hingga akhirnya terjadi penyerangan pada pukul 07.10 WIT. Penyerang lantas membakar rumah sekaligus kios hingga api merembet ke musala.
Wapres Jusuf Kalla meminta kepolisian mengecek kebenaran surat edaran itu. JK yang mengaku sudah membaca surat tersebut menilai bahwa melarang umat muslim menggelar Salat Id adalah tindakan tidak benar. Dia pun menilai bahwa surat edaran tersebut aneh dan janggal.
Sementara itu, Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pendeta Dorman Wandikmbo, meminta maaf kepada umat muslim atas insiden penyerangan di Karubaga, Tolikara saat digelarnya Salat Id. Ia menegaskan tidak ada larangan umat Islam menunaikan salat Id, hanya menyarankan agar salat Id tidak dilaksanakan di lapangan terbuka menyusul adanya acara seminar internasional GIDI.
Kini, aparat kepolisian masih kerja keras menyelidiki surat edaran dan alasan diterbitkannya surat tersebut. Sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan untuk mengungkap kebenaran. Mediasi antarumat terus dilakukan demi terwujudnya kerukunan beragama lagi di Tolikara.
Berikut 3 kisah ini:
1. JK: Agak Aneh Surat Itu
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Kepolisian untuk mengecek kebenaran surat edaran tersebut. JK yang mengaku sudah membaca surat tersebut menilai bahwa melarang umat muslim menggelar Salat Id adalah tindakan tidak benar. Dia pun menilai bahwa surat edaran tersebut aneh dan janggal."Saya juga membacanya (surat edaran GIDI), tapi saya minta polisi mengecek kebenaranya, tidak benar surat itu, agak aneh surat itu," kata JK dalam keterangan pers-nya di kediaman pribadinya, di jalan Haji Bau, Makassar, Minggu (19/7/2015).
Surat edaran GIDI tersebut, kata JK, kemudian dikirimkan ke Pemda Tolikara, Polres serta Kodim setempat. Namun ketiga instansi pemerintah tersebut tidak bisa menerima dan menganggap bahwa surat GIDI tersebut tidak berlaku. "Untuk diketahui pemerintah setempat dan polisi tidak menganggap surat itu diberlakukan, karena itu bupati, polisi dan Kodim tetap memberi izin ibadah Idul Fitri, tidak mungkin organisasi melarang ibadah orang lain," kata JK.
2. Presiden GIDI: Kami Tidak Melarang Salat Id
"Saya atas nama GIDI meminta maaf kepada umat muslim yang ada di Tolikara," kata Dorman kepada wartawan di Karubaga, Tolikara, Papua, Sabtu (18/7/2015).
Menurut dia, selama ini umat Islam dan Kristen di Tolikara hidup rukun dan tak pernah sekalipun terjadi perselisihan. Dorman juga meluruskan terkait adanya surat edaran GIDI yang disebut melarang digelarnya Salat Id di Tolikara.
Dia mengakui bahwa surat itu memang ada dan dikeluarkan oleh Ketua Klasis dan Ketua Wilayah GIDI Tolikara. Isi surat tersebut adalah melarang dilakukannya salat Id di lapangan terbuka. Alasannya karena bersamaan waktunya dengan digelarnya ibadah/seminar internasional GIDI di Kabupaten Tolikara. Peserta seminar tak hanya dari wilayah Papua, melainkan dari seluruh Indonesia.
Setelah surat tersebut keluar Kapolres Tolikara AKBP Soeroso kemudian berkoordinasi dengan Presiden GIDI Dorman Wandikmbo dan Bupati Tolikara Usman Wanimbo. Mereka kemudian menyarankan agar Salat Id dilakukan di dalam musala saja.
"Memang kami menyadari selaku umat beragama kita tidak bisa melarang orang beribadah, untuk itu kami sarankan agar Salat Id tidak dilaksanakan di lapangan terbuka," kata Pdt. Dorman Wandikbo, Sabtu (18/7/2015) di Tolikara.
3. Kapolri Investigasi Surat Edaran 
Foto: Wilpret Siagian/detikcom
Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti terbang ke Tolikara,
Papua. Kapolri sempat menggelar pertemuan dengan pengurus Gereja Injili
Di Indonesia (GIDI), tokoh muslim dan jajaran Pemda Tolikara.Secara khusus Kapolri mempertanyakan keluarnya surat edaran GIDI yang disebut melarang digelarnya Salat Id oleh warga muslim pada Jumat lalu. Surat inilah yang disebut menjadi pemicu insiden penyerangan terhadap warga yang tengah Salat Id.
Badrodin menyebut bahwa surat edaran larangan Salat Id tersebut memang benar adanya. "Surat itu benar adanya, ini kami sedang dalami mengapa sampai surat itu keluar," kata Badrodin kepada wartawan di Karubaga, Tolikara, Papua, Minggu (19/7/2015).
Namun hingga kini polisi belum mendapat penjelasan terkait alasan diterbitkannya surat tersebut. Informasi yang diterima kepolisian saat ini menyebut bahwa ada dua surat dari GIDI.
Surat pertama dikirim ke Pemda dan Polres Tolikara pada 11 Juli 2015. Isi surat itu adalah larangan digelarnya Salat Id. Setelah dilakukan koordinasi dengan Pemda dan Polres, surat kemudian direvisi pada tanggal 15 Juli 2015.
Dalam surat yang kedua ada perbaikan. GIDI tidak melarang digelarnya salat Id oleh umat Muslim. Namun diminta agar salat Id tidak dilakukan di halaman atau ruang terbuka melainkan di Musala.
(aan/ndr)
Labels:
Menyingkap Misteri Surat Edaran,
Pemicu Penyerangan di Tolikara,
Tolikara
Thanks for reading Menyingkap Misteri Surat Edaran Pemicu Penyerangan di Tolikara. Please share...!
0 Komentar untuk "Menyingkap Misteri Surat Edaran Pemicu Penyerangan di Tolikara"