-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Menhan jelaskan empat paham mengancam Pancasila

Menhan jelaskan empat paham mengancam Pancasila

Pewarta: 
Menhan jelaskan empat paham mengancam Pancasila
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
 Sejak zaman Majapahit, Sriwijaya, nggak ada itu bunuh diri. Mulai dari (tragedi) bom Bali saja itu masuk dari sana

"Ada empat paham yang akan masuk mengganti Pancasila. Liberal, komunis, sosialis, kemudian radikal Islam," kata Ryamizard di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat.

 Ia menekankan bahwa paham-paham tersebut bisa membubarkan prinsip dasar Pancasila apabila terus berkembang di Indonesia.
Ia tidak mengatakan paham liberal, komunis, dan sosialis buruk, melainkan tidak cocok apabila diterapkan di Indonesia.
"Liberal siapa yang bilang jelek? Dia bagus di daerahnya. Amerika kalau tidak pakai liberal tidak akan sekuat ini dia. Komunis di Tiongkok bagus, tapi di sini nggak cocok," kata Ryamizard.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat 2002-2005 tersebut menjelaskan bahwa Indonesia memiliki budaya gotong royong yang lekat di masyarakatnya dan sudah tertuang di Pancasila.

Sementara paham radikal Islam disebutkan sebagai ancaman yang baru-baru ini berkembang di Indonesia dan tidak dapat ditolerir.

"Sejak zaman Majapahit, Sriwijaya, nggak ada itu bunuh diri. Mulai dari (tragedi) bom Bali saja itu masuk dari sana," ujar dia.
Lebih lagi, lanjut Ryamizard, penyebaran paham radikal semakin berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Penyebaran paham yang dulunya melalui media perkumpulan di daerah-daerah kini berubah melalui media digital seperti internet.
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Bambang Widjojanto Temui Kiai se-Jatim, Bicara Tentang Bahaya yang Mengancam RI

Bambang Widjojanto Temui Kiai se-Jatim, Bicara Tentang Bahaya yang Mengancam RI

Enggran Eko Budianto - detikNews

Bambang Widjojanto Temui Kiai se-Jatim, Bicara Tentang Bahaya yang Mengancam RI
Jombang - Wakil Ketua KPK non aktif Bambang Widjojanto (BW) menjadi salah satu pembicara dalam diskusi anti korupsi dengan para kiai se Jatim di Ponpes Tebu Ireng, Jombang. Meski tengah tak aktif sebagai pimpinan KPK, pria kelahiran Jakarta 56 tahun silam itu meminta pemerintahan Jokowi mewaspadai serangan kejahatan trans nasional yang mengepung Indonesia.

"Internasional sedang mengepung kita. Ada kejahatan trans nasional (trans national crime) yang hari ini sedang mengepung Indonesia, dan kita masih bisa tersenyum," kata BW di hadapan pimpinan ponpes se Jatim, Minggu (29/3/2015).

Salah satu wujud serangan kejahatan trans nasional itu menurut BW melalui teknologi informasi. Peran orang tua dalam mendidik anak tergantikan oleh smartphone. Internet menjadi pusat rujukan informasi bagi anak-anak, bukan Al Quran maupun ulama.
Terbukti jumlah HP yang dimiliki warga Indonesia mencapai 308 juta. Itu jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang tercatat sekitar 255,5 juta jiwa.

"Kita juga dikepung oleh human traficking. TKI di luar negeri menjadi budak seks. Korupsi dan pencucian uang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari seluruh kejahatan itu. Karena hasil kejahatannya dipakai untuk kejahatan lainnya atau dicuci," ungkapnya.

Selain itu, salah satu pendiri komisi untuk orang hilang dan korban kekerasan (Kontras) ini mengingatkan Jokowi atas tingginya hutang luar negeri Indonesia. Menurut BW, dari tahun ke tahun hutang tersebut terus meningkat.

"Utang pemerintah Indonesia terus meningkat. Akhir tahun 2014 mencapai Rp 3.825 triliun. Padahal APBN kita hanya Rp 2.000 triliun. Bandingkan per Oktober 2013 hutang kita masih Rp 2.273 triliun. Desember 2012 baru Rp 1.997 triliun," paparnya.

BW menambahkan, peningkatan juga terjadi pada penduduk miskin di Indonesia. Menurut ahli, penduduk miskin tahun 2015 akan meningkat menjadi 30 juta dari tahun lalu 28,8 juta. Bahkan, rasio Gini (kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin) terus naik dari 0,41 tahun 2013 menjadi 0,47 pada tahun 2014.

"Artinya antara yang kaya dengan si miskin semakin senjang. Itu akan menjadi penyebab chaos, masyarakat akan kehilangan kesabarannya," tandasnya.

Selain dihadiri BW, diskusi bertajuk 'Masa Depan Pemberantasan Korupsi' itu juga dihadiri Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi, dan Ketua Tim 9 Jimly Asshiddiqie. Pasca diskusi, 18 pimpinan ponpes se Jatim merumuskan 5 poin pemberantasan korupsi. Salah satunya meminta Jokowi memiskinkan koruptor.

(ndr/mad)
Back To Top