Idham Khalid - detikNews
Batam - Kemendagri mengembalikan lagi RAPBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut belum ada hal yang mengarah pada potensi penyelewengan.
"Belum, belum mengarah kesana. Kan juga ada audit PPKP ada audit bpk juga. Walaupun daerah statusnya WTP, itu juga bisa dikoreksi, bisa dievaluasi, kalau memang realitanya tidak ada, tidak sesuai," kata Tjahjo, Selasa (10/2/2015).
Tjahjo mengatakan, penyusunan perencanaan anggaran antara Gubernur dan DPRD harus sama. Sebab ada beberapa area yang rentan penyelewengan dan korupsi daerah.
"Saya kira antara Gubernur dengan DPRD harus sama dalam rangka menyusun perencanaan anggaran. Karena area penyelewengan, area korupsi daerah itu, 1. Menyangkut perencanaan anggaran. 2. Menyangkut retribusi dan pajak. 3. Masalah dana badan bansos," katanya.
Menurut Tjahjo, tiga hal itu harus dicermati dalam penyusunan perencanaan anggaran, termasuk ada skala prioritas yang harus optimal. Seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, atau sarana kepentingan umum yang lebih ditekankan di perencanaan anggaran.
"Jangan menyusun anggaran yang tidak memperhatikan skala prioritas Pemda setempat. Itu saja, termasuk menyangkut belanja aparatur, belanja perjalanan dinas. Kalau bermalam di hotel dari daerah boleh, tapi kalau rapat apa harus di hotel. Kalau gedung kantornya punya ruang rapat kan bisa dimanfaatkan," ujarnya.
"Jadi dana-dana hibah itu harus hati-hati, dana bansos harus tepat sasaran, ada evaluasi, sehingga siapa yang menerima dan siapa yang bertanggung jawab megang semua penyalurannya," sambungnya.
Saat ditanya apa yang tidak sesuai dari APBD DKI sehingga dikembalikan, Tjahjo menyebut soal mekanismenya.
"Mekanismenya saja. DKI ini kan anggarannya besar tapi penyerapannya kan hanya 40 persen, ada apa? Kan ada perencanaan yang salah. Kalau perencanaannya betul kan pas pelaksanaannya betul," ujarnya.
(idh/ndr)
"Belum, belum mengarah kesana. Kan juga ada audit PPKP ada audit bpk juga. Walaupun daerah statusnya WTP, itu juga bisa dikoreksi, bisa dievaluasi, kalau memang realitanya tidak ada, tidak sesuai," kata Tjahjo, Selasa (10/2/2015).
Tjahjo mengatakan, penyusunan perencanaan anggaran antara Gubernur dan DPRD harus sama. Sebab ada beberapa area yang rentan penyelewengan dan korupsi daerah.
"Saya kira antara Gubernur dengan DPRD harus sama dalam rangka menyusun perencanaan anggaran. Karena area penyelewengan, area korupsi daerah itu, 1. Menyangkut perencanaan anggaran. 2. Menyangkut retribusi dan pajak. 3. Masalah dana badan bansos," katanya.
Menurut Tjahjo, tiga hal itu harus dicermati dalam penyusunan perencanaan anggaran, termasuk ada skala prioritas yang harus optimal. Seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, atau sarana kepentingan umum yang lebih ditekankan di perencanaan anggaran.
"Jangan menyusun anggaran yang tidak memperhatikan skala prioritas Pemda setempat. Itu saja, termasuk menyangkut belanja aparatur, belanja perjalanan dinas. Kalau bermalam di hotel dari daerah boleh, tapi kalau rapat apa harus di hotel. Kalau gedung kantornya punya ruang rapat kan bisa dimanfaatkan," ujarnya.
"Jadi dana-dana hibah itu harus hati-hati, dana bansos harus tepat sasaran, ada evaluasi, sehingga siapa yang menerima dan siapa yang bertanggung jawab megang semua penyalurannya," sambungnya.
Saat ditanya apa yang tidak sesuai dari APBD DKI sehingga dikembalikan, Tjahjo menyebut soal mekanismenya.
"Mekanismenya saja. DKI ini kan anggarannya besar tapi penyerapannya kan hanya 40 persen, ada apa? Kan ada perencanaan yang salah. Kalau perencanaannya betul kan pas pelaksanaannya betul," ujarnya.
(idh/ndr)
Labels:
Mendagri
Thanks for reading APBD DKI Dikembalikan, Mendagri Menyoal Penyerapan Anggaran yang Hanya 40% . Please share...!
0 Komentar untuk "APBD DKI Dikembalikan, Mendagri Menyoal Penyerapan Anggaran yang Hanya 40% "