Eddi Santosa - detikNews
Bandung - Tidak menutup kemungkinan perebutan pengaruh di Ukraina dapat terjadi di Asia Tenggara. Indonesia perlu lebih giat menggagas kerjasama keamanan kawasan untuk mencegah hal itu terjadi.
Demikian disampaikan Prof. Bob S. Hadiwinata, MA, PhD dalam Forum Kajian Luar Negeri (FKLN) bertema "Geopolitik dan Geoekonomi Krisis Ukraina: Perspektif Indonesia” di Kampus Fisip Universitas Katholik Parahyangan, Rabu (18 Februari 2015).
"Warisan perebutan lingkup pengaruh pada masa Perang Dingin di Eropa masih belum sepenuhnya hilang, sehingga kita harus lebih giat menggagas kerjasama keamanan kawasan untuk mencegah replikasi krisis Ukraina di Asia Tenggara," ujar Guru Besar pada Universitas Katholik Parahyangan itu.
Menurut Bob, krisis Ukraina mengingatkan bahwa pada era “keamanan non-tradisional” dewasa ini masih relevan perlindungan terhadap integritas teritorial, kesatuan nasional, dan independensi yang menuntut kekuatan militer esensial.
"Instabilitas politik dan ekonomi di Eropa akibat krisis Ukraina juga menuntut perumusan kembali strategi kemitraan Indonesia dengan negara-negara Eropa, terutama UE dan Russia," imbuh Bob, seperti disampaikan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa (P3K2 Amerop) kepada detikcom malam ini.
Jangan Terseret
Sementara itu dalam proyeksinya mengenai masa depan krisis Ukraina, pengamat hubungan internasional dari UI Dr. Makmur Keliat menyangsikan bahwa krisis ini akan berkembang menjadi konflik terbuka.
"Namun demikian, diperkirakan bahwa gesekan-gesekan kecil masih akan terjadi sampai tercapainya penyelesaian akhir krisis ini," cetus Makmur.
Terkait apa yang perlu dilakukan oleh Indonesia, Makmur mengatakan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan posisi Rusia yang sedang terkena sanksi ekonomi.
"Tapi (Indonesia harus) tetap menjaga agar tidak terjebak dalam keberpihakan dan terseret ke tengah pusaran konflik," tegas Makmur.
Dapat Ditoleransi
Sedangkan pengamat ekonomi dari International Center for Applied Finance and Economics Dr. Iman Sugema menyampaikan optimis bahwa gejolak ekonomi Rusia tidak akan mengguncang perekonomian dalam negeri Indonesia.
"Saat ini perekonomian Rusia masih cukup kuat untuk menahan dampak jatuhnya harga minyak, depresiasi nilai mata uang rubel, dan sanksi ekonomi dari negara-negara Barat," papar Iman.
Dikatakan, statistik hubungan ekonomi antara Indonesia dan Rusia juga menunjukkan bahwa ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap Rusia masih tergolong rendah.
"Bagi Indonesia, krisis di Rusia masih lebih dapat ditoleransi ketimbang jika terjadi krisis di China dan India," pungkas Iman.
Posisi Indonesia
Sebelumnya Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemlu RI Dubes Dr. Darmansjah Djumala, MA mengemukakan bahwa bagi Indonesia, krisis yang berakar pada perebutan pengaruh antara AS dan UE melawan Rusia ini menunjukkan bahwa mentalitas Perang Dingin masih ada.
"Ini menjadi ujian bagi kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif," ujar Dubes.
Menurut Dubes, dalam krisis Ukraina, Indonesia mengambil posisi menjunjung tinggi prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah sebagai prinsip dasar hubungan antar negara.
Indonesia konsisten mendukung integritas teritorial suatu negara dan batas-batas teritorial yang tak dapat diganggu gugat, serta tidak dapat menerima langkah apa pun yang melanggar kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara.
Indonesia juga mendukung upaya-upaya menurunkan ketegangan dan memajukan peaceful settlement of disputes (penyelesaian sengketa secara damai) dengan senantiasa menghormati hukum internasional.
Selain itu Indonesia juga menyambut baik kesepakatan dalam pertemuan 4 pihak (Rusia, Ukraina, Jerman dan Perancis) di Minsk pada 12 Februari 2015 dan mendukung semua proses yang ditempuh sebagai implementasi kesepakatan tersebut.
"Indonesia mengharapkan kesepakatan tersebut menjadi awal bagi upaya penyelesaian damai secara komprehensif dan menyeluruh atas isu keamanan di Ukraina dan kawasan," demikian Dubes Darmansjah.
FKLN dibuka oleh Rektor Universitas Parahyangan dan dihadiri sekitar 150 peserta terdiri dari kalangan akademisi, instansi pemerintah, dan mahasiswa berbagai universitas di Jakarta dan Bandung.
Forum ini diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa-Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kemlu bekerjasama dengan FISIP Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
(es/es)
Demikian disampaikan Prof. Bob S. Hadiwinata, MA, PhD dalam Forum Kajian Luar Negeri (FKLN) bertema "Geopolitik dan Geoekonomi Krisis Ukraina: Perspektif Indonesia” di Kampus Fisip Universitas Katholik Parahyangan, Rabu (18 Februari 2015).
"Warisan perebutan lingkup pengaruh pada masa Perang Dingin di Eropa masih belum sepenuhnya hilang, sehingga kita harus lebih giat menggagas kerjasama keamanan kawasan untuk mencegah replikasi krisis Ukraina di Asia Tenggara," ujar Guru Besar pada Universitas Katholik Parahyangan itu.
Menurut Bob, krisis Ukraina mengingatkan bahwa pada era “keamanan non-tradisional” dewasa ini masih relevan perlindungan terhadap integritas teritorial, kesatuan nasional, dan independensi yang menuntut kekuatan militer esensial.
"Instabilitas politik dan ekonomi di Eropa akibat krisis Ukraina juga menuntut perumusan kembali strategi kemitraan Indonesia dengan negara-negara Eropa, terutama UE dan Russia," imbuh Bob, seperti disampaikan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa (P3K2 Amerop) kepada detikcom malam ini.
Jangan Terseret
Sementara itu dalam proyeksinya mengenai masa depan krisis Ukraina, pengamat hubungan internasional dari UI Dr. Makmur Keliat menyangsikan bahwa krisis ini akan berkembang menjadi konflik terbuka.
"Namun demikian, diperkirakan bahwa gesekan-gesekan kecil masih akan terjadi sampai tercapainya penyelesaian akhir krisis ini," cetus Makmur.
Terkait apa yang perlu dilakukan oleh Indonesia, Makmur mengatakan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan posisi Rusia yang sedang terkena sanksi ekonomi.
"Tapi (Indonesia harus) tetap menjaga agar tidak terjebak dalam keberpihakan dan terseret ke tengah pusaran konflik," tegas Makmur.
Dapat Ditoleransi
Sedangkan pengamat ekonomi dari International Center for Applied Finance and Economics Dr. Iman Sugema menyampaikan optimis bahwa gejolak ekonomi Rusia tidak akan mengguncang perekonomian dalam negeri Indonesia.
"Saat ini perekonomian Rusia masih cukup kuat untuk menahan dampak jatuhnya harga minyak, depresiasi nilai mata uang rubel, dan sanksi ekonomi dari negara-negara Barat," papar Iman.
Dikatakan, statistik hubungan ekonomi antara Indonesia dan Rusia juga menunjukkan bahwa ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap Rusia masih tergolong rendah.
"Bagi Indonesia, krisis di Rusia masih lebih dapat ditoleransi ketimbang jika terjadi krisis di China dan India," pungkas Iman.
Posisi Indonesia
Sebelumnya Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemlu RI Dubes Dr. Darmansjah Djumala, MA mengemukakan bahwa bagi Indonesia, krisis yang berakar pada perebutan pengaruh antara AS dan UE melawan Rusia ini menunjukkan bahwa mentalitas Perang Dingin masih ada.
"Ini menjadi ujian bagi kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif," ujar Dubes.
Menurut Dubes, dalam krisis Ukraina, Indonesia mengambil posisi menjunjung tinggi prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah sebagai prinsip dasar hubungan antar negara.
Indonesia konsisten mendukung integritas teritorial suatu negara dan batas-batas teritorial yang tak dapat diganggu gugat, serta tidak dapat menerima langkah apa pun yang melanggar kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara.
Indonesia juga mendukung upaya-upaya menurunkan ketegangan dan memajukan peaceful settlement of disputes (penyelesaian sengketa secara damai) dengan senantiasa menghormati hukum internasional.
Selain itu Indonesia juga menyambut baik kesepakatan dalam pertemuan 4 pihak (Rusia, Ukraina, Jerman dan Perancis) di Minsk pada 12 Februari 2015 dan mendukung semua proses yang ditempuh sebagai implementasi kesepakatan tersebut.
"Indonesia mengharapkan kesepakatan tersebut menjadi awal bagi upaya penyelesaian damai secara komprehensif dan menyeluruh atas isu keamanan di Ukraina dan kawasan," demikian Dubes Darmansjah.
FKLN dibuka oleh Rektor Universitas Parahyangan dan dihadiri sekitar 150 peserta terdiri dari kalangan akademisi, instansi pemerintah, dan mahasiswa berbagai universitas di Jakarta dan Bandung.
Forum ini diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa-Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kemlu bekerjasama dengan FISIP Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
(es/es)
Labels:
Geopoltik
Thanks for reading Cegah Replikasi Krisis Ukraina, Indonesia Perlu Gagas Keamanan Kawasan . Please share...!
0 Komentar untuk "Cegah Replikasi Krisis Ukraina, Indonesia Perlu Gagas Keamanan Kawasan "