Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Usai pertemuan di rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, PDIP menyatakan menghormati keputusan Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri. Meski menghormati, namun PDIP menyatakan bakal sulit membela Jokowi bila diinterpelasi oleh fraksi-fraksi di DPR.
"Keputusan Presiden tersebut tentu saja akan menyulitkan posisi Fraksi PDIP sebagai fraksi partai pemerintah di DPR untuk membela kebijakan presiden Jokowi soal Kapolri tersebut, ketika ada fraksi-fraksi lain di DPR yang mengusulkan interpelasi," kata Wakil Sekjen Ahmad Basarah lewat pesan tertulisnya yang diterima detikcom, Rabu (18/2/2015).
Basarah merupakan satu dari sejumlah elite PDIP yang ikut dalam pertemuan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Basarah menjelaskan, PDIP menilai Jokowi telah melanggar UU Polri, maka rawan kena interpelasi.
"Karena memang secara nyata Presiden telah melanggar UU Polri," kata Basarah yang juga anggota Komisi III DPR ini.
PDIP menyayangkan keputusan Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan menunjuk Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti menjadi calon Kapolri. Soalnya Jokowi dinilai melanggar UU Polri dalam hal membatalkan seorang calon Kapolri, Budi Gunawan, yang telah disetujui DPR.
"Tidak satupun norma dalam UU Polri yang memberikan kewenangan kepada Presiden jika dia tidak melantik seorang calon kapolri yang telah mendapatkan persetujuan secara resmi dari DPR," tutur Basarah.
Seharusnya, menurut PDIP, Jokowi harus menjelaskan terlebih dahulu soal status hukum Budi Gunawan sebagai calon kapolri yang sudah disetujui DPR. Jokowi perlu membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) agar mempunyai norma hukum yang mendasari pembatalan pelantikan Budi Gunawan yang telah disetujui DPR itu.
"Jika Presiden mengambil langkah tersebut (membatalkan pelantikan Budi Gunawan), maka seharusnya Presiden membuat Perppu lebih dahulu yang menghadirkan norma hukum agar Presiden dapat tidak melantik seorang calon kapolri yang telah disetujui DPR karena alasan tertentu," ujar Basarah.
(dnu/rvk)
"Keputusan Presiden tersebut tentu saja akan menyulitkan posisi Fraksi PDIP sebagai fraksi partai pemerintah di DPR untuk membela kebijakan presiden Jokowi soal Kapolri tersebut, ketika ada fraksi-fraksi lain di DPR yang mengusulkan interpelasi," kata Wakil Sekjen Ahmad Basarah lewat pesan tertulisnya yang diterima detikcom, Rabu (18/2/2015).
Basarah merupakan satu dari sejumlah elite PDIP yang ikut dalam pertemuan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Basarah menjelaskan, PDIP menilai Jokowi telah melanggar UU Polri, maka rawan kena interpelasi.
"Karena memang secara nyata Presiden telah melanggar UU Polri," kata Basarah yang juga anggota Komisi III DPR ini.
PDIP menyayangkan keputusan Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan menunjuk Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti menjadi calon Kapolri. Soalnya Jokowi dinilai melanggar UU Polri dalam hal membatalkan seorang calon Kapolri, Budi Gunawan, yang telah disetujui DPR.
"Tidak satupun norma dalam UU Polri yang memberikan kewenangan kepada Presiden jika dia tidak melantik seorang calon kapolri yang telah mendapatkan persetujuan secara resmi dari DPR," tutur Basarah.
Seharusnya, menurut PDIP, Jokowi harus menjelaskan terlebih dahulu soal status hukum Budi Gunawan sebagai calon kapolri yang sudah disetujui DPR. Jokowi perlu membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) agar mempunyai norma hukum yang mendasari pembatalan pelantikan Budi Gunawan yang telah disetujui DPR itu.
"Jika Presiden mengambil langkah tersebut (membatalkan pelantikan Budi Gunawan), maka seharusnya Presiden membuat Perppu lebih dahulu yang menghadirkan norma hukum agar Presiden dapat tidak melantik seorang calon kapolri yang telah disetujui DPR karena alasan tertentu," ujar Basarah.
(dnu/rvk)
Labels:
Komjen BG Batal Dilantik
Thanks for reading PDIP Nyatakan Sulit Bela Jokowi Bila Diinterpelasi DPR . Please share...!
0 Komentar untuk "PDIP Nyatakan Sulit Bela Jokowi Bila Diinterpelasi DPR "