Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Gugatan Praperadilan Komjen
BG kepada KPK yang akan segera diputus di Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan Senin besok dinilai sebagai ujian berat bagi lembaga antikorupsi
itu. Jika sampai KPK kalah, maka rentetan upaya pelemahan terhadap KPK
akan bertambah.
"Merupakan ujian terberat bagi KPK sepanjang sejarah. Berbeda dengan kasus Cicak Vs Buaya sebelumnya dimana KPK bisa bertahan, kali ini KPK benar-benar seperti berada di ujung tanduk," ujar Juru Bicara Serikat Pengacara Rakyat, Habiburokhman, dalam pernyataanya, Minggu (15/2/2015).
Secara hukum, kata Habib, posisi KPK memang kuat karena praperadilan terhadap penetapan tersangka tidak diatur dalam KUHAP dan dalam persidangan terlihat jela proses penetapan tersangka yang dilakukan KPK ternyata tidak bermasalah secara substantif.
"Namun secara politik KPK begitu rapuh karena dikeroyok oleh elit politik dan para komisionernya mendapat serangan hukum bertubi-tubi," ujar Habiburokhman.
"Terus terang kali ini kami khawatir KPK bisa kalah di praperadilan, dan itu bisa berarti “kiamat kecil” bagi gerakan pemberantasan korupsi. Kasus praperadilan BG adalah salah satu tonggak penting bagi eksistensi KPK. Kekalahan KPK di praperadilan kasus BG sangat mungkin akan membawa efek domino terhadap pelemahan KPK ," sambungnya.
Apa saja efek domino itu. Berikut prediksi Habiburokhman:
Pertama adalah akan terjadi banjir gugatan praperadilan terhadap KPK dari para tersangka kasus Tipikor yang sedang menjalani pemeriksaan. Mereka tentu akan merujuk pada argumentasi Tim Hukum Komjen BG yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah jika jumlah komisioner tidak lengkap 5 orang.
Kedua pemilihan komisoner KPK periode mendatang akan diwarnai dengan intervensi partai-partai politik berupa masuknya orang-orang “titipan”. Mereka inilah yang nanti akan “mengamankan” kasus-kasus korupsi kelas kakap yang melibatkan elit partai politik.
Ketiga beberapa kewenangan penting KPK seperti penyadapan dan merekrut penyidik internal akan dibatasi atau bahkan dihilangkan. Selama ini salah satu kunci keberhasilan KPK dalam mengungkap kasus-kasus pelik adalah dengan melakukan penyadapan dengan penyidik yang independen.
Proses revisi UU KPK dan UU Tipikor di DPR akan benar-benar dijadikan ajang untuk mengunci agar KPK tidak lagi kuat sebagaimana sekarang dengan dalih sebagai perbaikan terhadap KPK.
"Kami merasa jika dalam kasus praperadilan ini KPK bukan hanya melawan Komjen BG, melainkan melawan kekuatan elit politik yang selama ini gerah dengan KPK dan menjadikan kasus ini sebagai momentum.Mungkin juga Komjen BG tidak menyadari jika kasusnya ditunggangi kepentingan elit politik," kata Habiburokhman.
(fjp/fjp)
"Merupakan ujian terberat bagi KPK sepanjang sejarah. Berbeda dengan kasus Cicak Vs Buaya sebelumnya dimana KPK bisa bertahan, kali ini KPK benar-benar seperti berada di ujung tanduk," ujar Juru Bicara Serikat Pengacara Rakyat, Habiburokhman, dalam pernyataanya, Minggu (15/2/2015).
Secara hukum, kata Habib, posisi KPK memang kuat karena praperadilan terhadap penetapan tersangka tidak diatur dalam KUHAP dan dalam persidangan terlihat jela proses penetapan tersangka yang dilakukan KPK ternyata tidak bermasalah secara substantif.
"Namun secara politik KPK begitu rapuh karena dikeroyok oleh elit politik dan para komisionernya mendapat serangan hukum bertubi-tubi," ujar Habiburokhman.
"Terus terang kali ini kami khawatir KPK bisa kalah di praperadilan, dan itu bisa berarti “kiamat kecil” bagi gerakan pemberantasan korupsi. Kasus praperadilan BG adalah salah satu tonggak penting bagi eksistensi KPK. Kekalahan KPK di praperadilan kasus BG sangat mungkin akan membawa efek domino terhadap pelemahan KPK ," sambungnya.
Apa saja efek domino itu. Berikut prediksi Habiburokhman:
Pertama adalah akan terjadi banjir gugatan praperadilan terhadap KPK dari para tersangka kasus Tipikor yang sedang menjalani pemeriksaan. Mereka tentu akan merujuk pada argumentasi Tim Hukum Komjen BG yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah jika jumlah komisioner tidak lengkap 5 orang.
Kedua pemilihan komisoner KPK periode mendatang akan diwarnai dengan intervensi partai-partai politik berupa masuknya orang-orang “titipan”. Mereka inilah yang nanti akan “mengamankan” kasus-kasus korupsi kelas kakap yang melibatkan elit partai politik.
Ketiga beberapa kewenangan penting KPK seperti penyadapan dan merekrut penyidik internal akan dibatasi atau bahkan dihilangkan. Selama ini salah satu kunci keberhasilan KPK dalam mengungkap kasus-kasus pelik adalah dengan melakukan penyadapan dengan penyidik yang independen.
Proses revisi UU KPK dan UU Tipikor di DPR akan benar-benar dijadikan ajang untuk mengunci agar KPK tidak lagi kuat sebagaimana sekarang dengan dalih sebagai perbaikan terhadap KPK.
"Kami merasa jika dalam kasus praperadilan ini KPK bukan hanya melawan Komjen BG, melainkan melawan kekuatan elit politik yang selama ini gerah dengan KPK dan menjadikan kasus ini sebagai momentum.Mungkin juga Komjen BG tidak menyadari jika kasusnya ditunggangi kepentingan elit politik," kata Habiburokhman.
(fjp/fjp)
Labels:
Praperadilan
Thanks for reading Jika Kalah di Praperadilan, Akan Timbul Efek Domino Pelemahan KPK . Please share...!
0 Komentar untuk "Jika Kalah di Praperadilan, Akan Timbul Efek Domino Pelemahan KPK "